DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2009

Nomor: 24
Tahun: 2009
Ditetapkan: 9 Juli 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. BENDERA NEGARA 3. BAHASA NEGARA 4. LAMBANG NEGARA 5. LAGU KEBANGSAAN 6. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 7. KETENTUAN PIDANA 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaanyang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
2.Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesiaadalah bahasa resmi nasional yang digunakandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
4.Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
5.Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.
6.Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah- daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Bahasa asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
8.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10.Pemerintahdaerahadalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

a.persatuan;
b.kedaulatan;
c.kehormatan;
d.kebangsaan;
e.kebhinnekatunggalikaan;
f.ketertiban;
g.kepastian hukum;
h.keseimbangan;
i.keserasian; dan
j.keselarasan.

Pasal 3

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

a.memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c.menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

BAB II

BENDERA NEGARA

Pasal 4

(1)Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.
(2)Bendera . . .
(2)Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
(3)Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
1. a.200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
2. b.120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
3. c.100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
4. d.36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
5. e.30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
6. f.20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
7. g.100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
8. h.100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
9. i.30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
10. j.10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
(4)Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), benderayang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.
(2)Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

Pasal 6

Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
(2)Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari.
(3)Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(4)Dalam rangka pengibaran Bendera Negara di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah memberikan Bendera Negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu.
(5)Selain pengibaran pada setiap tanggal 17 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendera Negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain.

Pasal 8

(1)Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) secara nasional diatur oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kesekretariatan negara.
(2)Pengibaran Bendera Negara pada peristiwa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di daerah, diatur oleh kepala daerah.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (13)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (13)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2024