DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara Lain memuat tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola Sampah; Hak dan Kewajiban; Perizinan; Larangan; Insentif dan Disinsentif kepada Lembaga, Badan Usaha dan Perorangan yang melakukan pengelolaan maupun pelanggaran; Kerjasama dan Kemitraan antar Pemda maupun Pemda dengan badan Usaha dalam pengelolaan sampah; Pembiayaan dan Kompensasi terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
b.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
c.bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2 -
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 5 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 lentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4761);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); - 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejen1s Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i2 No111or 188, Tainbahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
17.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
18.Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 •-n+-... --- n ............ 'l-.. .... _...,.,1.,an n-... ..J .... 1.. u .... ,_ .. _.._ D-cr-'-· \.V.l C.C:U.10 1 \..,U.l.LJVJ.11.,\,,U\. 1 J.VULU'\. !..!.'--~\.-UJ...l <', a.1.t., Dengan Persetuiuan Bersama. . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Menetapkan dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3.Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewcnangan dan tanggung jawab di bidang persampahan.
4.Sampah adalah sisa kegiatan :sehari-hari manusia danj atau proses aiam yang bcrbentuk padat. 5 . Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. • 4
6.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ a tau fasilitas lainnya.
7.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8.Kawasan perrnukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9.Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11.Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
12.Tempat sampah rumah tangga adalah penampungan sampah yang bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah. wadah berupa
13.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
14.Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16.Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17.Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan Jingkungan.
18.Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
19.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5
20.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLVD Persampahan, adalah Unit Kerja pada Dinas di Iingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21.Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
22.Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan, yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ a tau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan bcrbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan mengenai pengelolaan sampah spesifik selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. 6

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 l, terdiri dari:
1. a.perencanaan pengelolaan sampah; dan
2. b.pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 6

( 1) Perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana din1,=.ksud dala1n Pasal 5 ayat (2) hunif a, dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (lj adalah berupa rencana pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.target pengurangan sampah;
2. b.target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
3. c.pola pengembangan kerjasama Daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
5. e.rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna uiang, mendaur uiang, dan penanganan akhir sampah. 7

Pasal 7

(1)Pemerinlah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 1 1 , , • I :SaI.tl.EJ::Ul rntnga<..:u pau:..t re11c..;;,::1.na ~Ln::1.1..e:gn; u::u1 reucana kerja tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
(2)Pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah. '

Pasal 8

(1)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 a.yat (2) bun.if a, dilakukan de11ga.n. ca ra:
1. a.pembatasan timbulan sampah,
2. b.pendauran ulang sampah_; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ?asal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
2. b.fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan basil daur ulang, pemasaran basil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 9

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayaL (2) buruf b, dilakukan dengan cara:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

(1)Pemilahan sampab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 buruf a, dilakukan oleh:
1. a.setiap orang pada sumbemya;
2. b.i-J '".;l!(>'-.lvla. kciwc:t.::>8.u }JC1 J. U W.1,.._;!H'2,!!., kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas Jainnya; dan
3. c.Pemerintah Daerah.
(2)Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: - 8
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mudah terurai;
3. c.sampah yang dapat digunakan kembali;
4. d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.sampah lainnya.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
(5)Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
1. a.jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.diberi label atau tanda; dan
3. c.bahan, bentuk, dan warna wadah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…