(1)Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
(2)Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(2)huruf a dilaksanakan dengan cara:
a.sosialisasi;
b.mobilisasi;
c.kegiatan gotong royong; dan/ atau
d.pemberian insentif.
(3)Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
a.mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/ atau
b.pemberian insentif.
(4)Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
a.penyediaan media komunikasi;
b.aktif dan secara cepat memberi tanggapan; danj'atau
c.melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- 6
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.
4.Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:
BABXV KETENTUAN PI DANA Pasal 49
(1)Setiap orangjbadan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam :
a.Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp.
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
b.Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf 1 dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c.Pasal 30 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
d.Pasal 30 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
e.Pasal 30 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
f.Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
g.Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(2)Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- 7 Pasal II Peraturan Daerah iru mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 04 Juni 2025 BUPATIBOJONEGORO, ttd. SETYO WAHONO Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 04 Juni 2025 PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, ttd. ANDIK SUDJARWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 7. Salinan sesuai dengan aslinya KEP BAGIAN HUKUM, TEa BO 0, S.H.,M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19750921 200312 1 002 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENBOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 63-7/2025. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAANSAMPAH I. UMUM Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pada prinsipnya mengamanatkan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Namun demikian, pada pokoknya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, belum diatur secara rinci mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat. Selanjutnya, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk lebih menekankan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing disertai dengan penataan pelaksanaan peran masyarakat ditingkat Rukun Tetangga, Desai Kelurahan, dan Kecamatan. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodir ketentuan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat yang selanjutnya diamanatkan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ----0000000----