DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan Kepariwisataan Ka bu paten meliputi: a. Pembangunan Destinasi Pariwisata; b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan d. Pembangunan Kelembagaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan sosial budaya serta aspek budaya lain yang berada di Kabupaten Bojonegoro meru.pakan sumber daya dan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan kepariwisataan yang berwawasan berkelanjutan; penyelenggaraan lingkungan dan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru.f a, dan huru.f b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Ka bupaten Bojonegoro Tahun 2019-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Re1:n,1blik I:ndone~ia Nomor 5587) ~ebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Uridang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lernl:}aran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140)
15.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2019 ~filllpai deng~ Tahun 2025,
10.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah destinasi geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan m€1engkapi t€rwujudnya k€pariwisataan.
12.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis di Kabupaten Bojorn~goro yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya t{'}rdapat Daya Tarik Wisata skala,v Kabupaten (DTWK), fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling t@rkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang scdanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai pengaruh penting dalarn satu a@\l. lebih aspek, seperti pert\l.mbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekw-ag;:unan kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan di Kabupaten Bojonegoro.
16.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20.Pemberdayaan rnasyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 21 . Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
22.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalarn rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggara an pariwisata.
23.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasii meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
24.Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
25.Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
26.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

{1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

a.Pembangunan Destinasi Pariwisata;
b.Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
c.Pembangunan Industri Pariwisata; dan
d.Pembangunan Kelembagaan. {2) Pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan dengan RIPPARDA yang memuat:
a.Visi;
b.Misi;
c.Tujuan;
d.Sasaran; dan
e.Arah kebijakan, strategi, pembangunan kepariwisataan waktu 2019 - 2025. dan indikasi program kabupaten dalam kurun {3) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

(1)Visi Kabupaten Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ,. sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah "Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, clan Sosial Buclaya Lokal untuk Terwujud.nya Masyarakat yang Beriman, Sejabtera, clan Berclaya Saing".
(2)Misi Kabupaten Tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 .., sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

1.mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.
2.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab.
3.mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4.mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa.
5.mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6.mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
7.mewujudkan pembangunan infrastruktur yang rnerata dan ramah lingkungan.

(3)Tujuan pembangunan pariwisata Daerah Meliputi :

1.Mewujudkan destinasi wisata bemuansa alam, buatan, budaya dan Religi di Bojonegoro.
2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata.
3.Mengembangkan pemasaran pariwisata yang beretika, informatif, komunikatif dan mengikuti perkembangan teknologi. 4 . Menciptakan masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona.
5.Meningkatkan industri pariwisata yang mampu meningkatkan perekonomoian daerah.

(4)Sasaran

1.Jumlah kunjungan wisatawan dalam setiap tahun.
2.Jumlah tenaga kerja yang bergerak dibidang pariwisata budaya.
3.Jumlah Destinasi wisata kreatif dan inovatif yang semakin berkembang di daerah.
4.Jumlah fasilitas pendukung destinasi pariwisata di daerah.
5.Manfaat keberadaan destinasi untuk pengelola, masyarakat, dan wi$atawan,

(5)Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bojonegoro terutama di misi nomor 6, sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2} ditetapkan arah kebijakan, strategi dan indikasi program.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 4

Arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

a.Pemberdayaan Masyarakat;
b.Pembangunan daya tarik wisata;
c.Pembangunan Prasarana;
d.Penyediaan Fasilitas Umum;
e.Pengembangan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
f.Pembangunan aksesibilitas. Arah

Pasal 5

kebijakan pemberdayaan masyarakat kepariwisataan, meliputi: melalui

a.peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan ;
b.peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan c, penguatan kesadaran wisata masyarakat,

Pasal 6

(1)Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.mengembangk.an keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
2. b.menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
(2)Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
1. a.meningkatkan kapasitas/ skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
2. b.mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
(3)Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
1. a.meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondisif kepariwisataan setempat; dan
2. b.meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan melestarikan alam dan budaya daerah.

Pasal 7

Daya Tarik Wisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten meliputi:

a.penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fl.lngsional;
b.peningkatan keberagaman daya tarik wisata;
c.pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan; dan
d.revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang pariwisata.

Pasal 9

(1)Strategi untuk penentuan skala pengembangan dan sistem jaringan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.menentukan skala pengembangan untuk zonasi dalam KSPD;dan
2. b.menentukan sistem jaringan fungsional pariwisata.
(2)Strategi untuk peningkatan keberagaman daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
1. a.mengembangkan daya tarik wisata baru di kawasan pariwisata; dan
2. b.memperkuat pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan.
(3)Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
1. a.mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah;
2. b.memperkuat tata informasi guna meningkatkan kualitas destinasi;
3. c.meningkatkan pengelolaan sampah; dan
4. d.mengembangkan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat.
(4)Strategi untuk dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan kapasitas bagi para pihak dalam bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
1. a.revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan;
2. b.memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan; dan
3. c.memperkuat upaya pengembangan daya tarik wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009