DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. memuat perubahan perubahan tipe masing-masing SKPD di Kab Bojonegoro

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupateri/ Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 ten tang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 823);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENBOJONEGORO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB III SUSUNANPERANGKATDAERAH,Pasal 4 ayat (4), huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : BABIII SUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah Sekretariat Daerah, bertipe A.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah Sekretariat DPRD, bertipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah Inspektorat, bertipe A.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. b.Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
4. d.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
5. e.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase dan sub urusan persampahan serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. f.Dinas Sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. g.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;
8. h.Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  1. 1.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, administrasi J. menyelenggarakan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil;
9. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  1. 1.Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. m.Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
11. n.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
12. o.Dihapus;
13. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu bidang satu pintu;
14. q.Dihapus;
15. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. s.Dinas Lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
17. t.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
18. u.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. v.Dihapus;
20. w.Dihapus;
21. x.Dinas Petemakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan :
  1. 1.Bidang Pertanian, terdiri dari : a). Sub urusan sarana pertanian dengan fungsi/Iayanan: 1)Pengelolaan sumber daya genetik hewan; 2) Pengawasan mutu dan peredaran benib /bibit temak dan tanaman pakan temak serta pakan; 3) Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer; 4) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit temak dan hijauan pakan ternak; dan 5) Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, b). Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/Iayanan : 1) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun /galur ternak; dan 2) Pengembangan lahan penggembalaan umum, c). Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan d). Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi/layanan: 1)Penerbitan izin us aha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewarr/pasar hewan, rumah potong hewan; dan 2) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan,
  2. 2.Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya.
22. y.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
23. z.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
1. a.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. d.Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertipe A, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari :
1. a.Kecamatan Bojonegoro, bertipe A;
2. b.Kecamatan Kapas, bertipe A;
3. c.Kecamatan Balen, bertipe A;
4. d.Kecamatan Sumberrejo, bertipe A;
5. e.Kecamatan Kanor, bertipe A;
6. f.Kecamatan Baureno, bertipe A;
7. g.Kecamatan Sugihwaras, bertipe A;
8. h.Kecamatan Kepohbaru, bertipe A;
  1. 1.Kecamatan Kedungadem, bertipe A; J. Kecamatan Sukosewu, bertipe A;
9. k.Kecamatan Trucuk, bertipe A;
  1. 1.Kecamatan Malo, bertipe A;
10. m.Kecamatan Kalitidu, bertipe A;
11. n.Kecamatan Dander, bertipe A;
12. o.Kecamatan Padangan, bertipe A;
13. p.Kecamatan Purwosari, bertipe A;
14. q.Kecamatan Kasiman, bertipe A;
15. r.Kecamatan Kedewan, bertipe A;
16. s.Kecamatan Ngasem, bertipe A;
17. t.Kecamatan Ngambon, bertipe A;
18. u.Kecamatan Tambakrejo, bertipe A;
19. v.Kecamatan Ngraho, bertipe A;
20. w.Kecamatan Margomulyo, bertipe A;
21. x.Kecamatan Temayang, bertipe A;
22. y.Kecamatan Bubulan, bertipe A;
23. z.Kecamatan Gondang, bertipe A; aa. Kecamatan Sekar, bertipe A; dan bb. Kecamatan Gayam, bertipe A.
  1. 2.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 12 Agustus 2021 BUPATI BOJONEGORO, ttd. ANNA MU'AWANAH Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal12 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, ttd. Dra. NURUL AZIZAH, MM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 8. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, / UL AZIZAH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19690405 198809 2001 NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBOJONEGORO, PROVINSIJAWA TIMUR NOMOR: 105-3/2021.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…