DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Mengatur Mengenai Perubahan Susunan Perangkat Daerah Ketentuan Peralihan Pejabat Mengubah Peraturan Terdahulu dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah dengan bentuk Badan;
b.bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 1 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga La.in Kabupaten Bojonegoro, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan klasifikasi susunan organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - 2
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali d.iubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad.i Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); - 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan lnovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Ben can a Dae rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8); - 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) huruf b diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g Pasal 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, adalah Sekretariat Daerah, bertipe A.
(2)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah Sekretariat DPRD, bertipe A.
(3)Inspektorat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah lnspektorat, bertipe A.
(4)Dinas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri d ari :
1. a.Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penclidikan;
2. b.Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konst:ru.ksi dan sub urusan penataan ruang; - 5
4. d.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
5. e.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukirnan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan air minum, sub urusan air lirnbah, sub urusan drainase, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. f.Dinas Sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. g.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran;
8. h.Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. i.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  1. 1.Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. m.Dinas Komunikasi dan lnformatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
13. n.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
14. o.Dihapus;
15. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
16. q.Dihapus;
17. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; - 6
18. s.Dinas Lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, serta urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan bertipe A, perindustrian, dan urusan Kerja bidang kerja t. persampahan; Dinas Perindustrian dan Tenaga menyelenggarakan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang tenaga pemerintahan bidang transmigrasi;
19. u.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
20. v.Dihapus;
21. w.Dihapus;
22. x.Dinas Petemakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan: I. Bidang Pertanian, terdiri dari: a). Sub urusan sarana pertanian dengan fungsi/layanan: I) Pengelolaan sumber daya genetik hewan; 2) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit temak dan tanaman pakan temak serta pakan; 3) Pengawasan obat hewan ditingkat pengecer; 4) Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit temak dan hijauan pakan temak; dan 5) Penyediaan benih/bibit temak hijauan pakan temak yang sumbernya dalam satu daerah provinsi lain, b). Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan: I) Pengelolaan wilayah sumber bibit temak dan rumpun/galur temak; dan 2) Pengembangan lahan penggembalaan umum, c). Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan d). Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi / lay anan : I) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit temak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan 2) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan,
  1. 2.Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya.
23. y.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
24. z.Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. - 7
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
1. a.Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. d.Badan Pendapatan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertipe A, melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. f.Badan Riset dan Inovasi Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
7. g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
(6)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri dari :
1. a.Kecamatan Bojonegoro, bertipe A;
2. b.Kecamatan Kapas, bertipe A;
3. c.Kecamatan Balen, bertipe A;
4. d.Kecamatan Sumberrejo, bertipe A;
5. e.Kecamatan Kanor, bertipe A;
6. f.Kecamatan Baureno, bertipe A;
7. g.Kecamatan Sugihwaras, bertipe A;
8. h.Kecamatan Kepohbaru, bertipe A;
9. i.Kecamatan Kedungadem, bertipe A;
10. j.Kecamatan Sukosewu, bertipe A;
11. k.Kecamatan Trucuk, bertipe A; I. Kecamatan Malo, bertipe A;
12. m.Kecamatan Kalitidu, bertipe A;
13. n.Kecamatan Dander, bertipe A;
14. o.Kecamatan Padangan, bertipe A;
15. p.Kecamatan Purwosari, bertipe A;
16. q.Kecamatan Kasiman, bertipe A;
17. r.Kecamatan Kedewan, bertipe A;
18. s.Kecamatan Ngasem, bertipe A;
19. t.Kecamatan Ngambon, bertipe A;
20. u.Kecamatan Tambakrejo, bertipe A;
21. v.Kecamatan Ngraho, bertipe A;
22. w.Kecamatan Margomulyo, bertipe A;
23. x.Kecamatan Temayang, bertipe A;
24. y.Kecamatan Bubulan, bertipe A; - 8
25. z.Kecamatan Gondang, bertipe A; aa. Kecamatan Sekar, bertipe A; dan bb. Kecamatan Gayam, bertipe A.
  1. 2.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Dae rah ini, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)Bahwa terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf a, mulai diberlakukan pada Tahun 2027.

3.Ketentuan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, ayat (2). ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
3. c.Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; dan
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. - 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 28 Oktober 2025 BUPATI BOJONEGORO, ttd. SETYO WAHONO Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 28 Oktober 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, ttd. KUSNANDAKA TJATUR P. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 13. engan aslinya ,....,.....LT· AGUSS S.H. M.M. Pembina NIP. 19790831 200312 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 248-13/2025. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR "TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO I. UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovas. Pembentukan BRIDA bertujuan untuk mengintegrasikan system riset dan inovasi di daerah serta memperkuat dukungan terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, maka pembentukan kelembagaan BRIDA dapat menggunakan alternatif, yaitu:

1.membentuk perangkat daerah dengan menggunakan nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); atau
2.menggabungkan BRIDA dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan menggunakan nomenklatur Badan Perencanaan, Riset dan lnovasi Daerah (BAPPERIDA). Permasalahan terkait fungsi litbangjirap yang terjad.i pada saat ini di daerah adalah bahwa tidak semua basil litbangjirap ditindaklanjuti hingga melahirkan sebuah inovasi. Sehingga demi mengurai kebuntuan dari riset ke inovasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih untuk membentuk perangkat daerah dengan menggunakan nomenklatur BRIDA yang diharapkan bisa menyinergikan semua potensi riset daerah. Hal ini bertujuan agar hasil litbangiirap dan invensi di daerah bisa ditindaklanjuti menjadi inovasi daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 1 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, susunan organisasi BPBD Kabupaten Bojonegoro Tipe B, yang terdiri atas Kepala Sadan secara ex-officio d.ijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon Illa dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon !Va. - 2 Mempertirnbangkan Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah yang luas dan terdapat 8 (delapan) jenis potensi ancaman bencana meliputi banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir luapan Bengawan Solo, angin puting beliung, likuifaksi dan kegagalan terutama industri hulu migas, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi BPBD Tipe B, karena harus berkoordinasi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan besamya beban kerja serta data kejadian bencana di Kabupaten Bojonegoro, d.iperlukan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, sehingga susunan organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Tipe A. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, secara lebih terperinci untuk masing-masing substansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…