(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
c.Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, beserta perubahanya;
e.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; dan
f.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
- 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 28 Oktober 2025 BUPATI BOJONEGORO, ttd. SETYO WAHONO Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 28 Oktober 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, ttd. KUSNANDAKA TJATUR P. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 13. engan aslinya ,....,.....LT· AGUSS S.H. M.M. Pembina NIP. 19790831 200312 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 248-13/2025. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR "TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO I. UMUM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovas. Pembentukan BRIDA bertujuan untuk mengintegrasikan system riset dan inovasi di daerah serta memperkuat dukungan terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah, maka pembentukan kelembagaan BRIDA dapat menggunakan alternatif, yaitu:
1.membentuk perangkat daerah dengan menggunakan nomenklatur Sadan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); atau
2.menggabungkan BRIDA dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan menggunakan nomenklatur Badan Perencanaan, Riset dan lnovasi Daerah (BAPPERIDA).
Permasalahan terkait fungsi litbangjirap yang terjad.i pada saat ini di daerah adalah bahwa tidak semua basil litbangjirap ditindaklanjuti hingga melahirkan sebuah inovasi. Sehingga demi mengurai kebuntuan dari riset ke inovasi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih untuk membentuk perangkat daerah dengan menggunakan nomenklatur BRIDA yang diharapkan bisa menyinergikan semua potensi riset daerah. Hal ini bertujuan agar hasil litbangiirap dan invensi di daerah bisa ditindaklanjuti menjadi inovasi daerah. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 1 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, susunan organisasi BPBD Kabupaten Bojonegoro Tipe B, yang terdiri atas Kepala Sadan secara ex-officio d.ijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon Illa dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon !Va. - 2 Mempertirnbangkan Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah yang luas dan terdapat 8 (delapan) jenis potensi ancaman bencana meliputi banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir luapan Bengawan Solo, angin puting beliung, likuifaksi dan kegagalan terutama industri hulu migas, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi BPBD Tipe B, karena harus berkoordinasi dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan besamya beban kerja serta data kejadian bencana di Kabupaten Bojonegoro, d.iperlukan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, sehingga susunan organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Tipe A. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, secara lebih terperinci untuk masing-masing substansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas