DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Tata Cara Perhitungan Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retreibusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Peninjauan Tarif Retribusi; 11. Sanksi Administrasi; 12. Kadaluwarsa; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana yang selanjutnya disebut Bupati. 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi pcrseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana. 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah. 8. Kekayaan Daerah adalah barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dibidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. 11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi M 3 ¥ • • untuk melaporkan objck retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya pokok retribusi yang terutang. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Ruang Publik adalah ruang/kawasan terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan publik. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan narna Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan Daerah; (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi memakai kekayaan Daerah. atau Badan yang menggunakan atau - 4 8 • • BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BABIV TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jurnlah penggunaan jasa yang terdiri atas jenis, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETREIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah; (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah barang bergerak adalah sebagai berikut: I. Pemakaian/penggunaan alat- alat berat adalah: a. Motor Grader Rp. 360.000,-/jam -sewa > I minggu Rp. 320.000,-/jam -sewa > I bulan Rp. 290.000,-/jam b. Vibratory Roller 12 Ton Rp. 350.000,-/jam -sewa > I minggu Rp. 320.000,-/jam -sewa > I bulan Rp. 300.000,-/jam Rp. 180.000,-/jam Rp. 160.000,-/ia"" _. 5 A - sewa> l minggu c. Vibratory Roller mini 5 Ton • -sewa> l bulan d. Whelloder -sewa> l minggu -sewa > l bulan e. Excavator FC 200 -sewa / jam -sewa/minggu -sewa/ bu Ian f. BulldozerD3 -sewa> l minggu -sewa > l bulan g. Mobil Dump Truck 3/4 -sewa> l minggu -sewa> l bulan h. Mobil Tangki/Water Tank5000 L -sewa > 1 minggu -sewa > 1 bulan 1. Stamper/pemadat -sea > 1 minggu -sewa > l bulan j. Cutter Asphalt k. Skylift (mobil tangga) I. Mikro Bus -dalam Kabupaten -luar Kabupaten m. Speed -dalam Kabupaten -luar Kabupaten Rp. 140.000,-/jam Rp. 330.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 280.000,-/jam Rp. 375.000,-/jam Rp. 350.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 320.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 270.000,-/jam Rp. 450.000,-/hari Rp. 425.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari Rp. 325.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 125.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 250.000,-/Hari Rp. 350.000,-/Hari Rp.500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Hari • n. Tronton/mobilisasi dan demobilisasi I) Tronton (dalam Kabupaten) - Dalam Kota Rumbia dan sekitarnya(Tompobatu/ Watukalangkari/Lampata/Poea) Rp.500.000,- - Rumbia-Taubonto Rp. 650.000,- - Rumbia-Aneka Marga/ Lantari Jaya/ Wumbubangka Rp. 1.250.000,- - Rumbia-Toburi Rp. 1.250.000,- - Rumbia-Karya Baru/Puuwonua Rp. 1.500.000,- - Rumbia-Toli-Toli/Lora Rp. 1.000.000,- - Rumbia-Lareete/ Liano Pantai Rp. 2.250.000,- - Rumbia-Bambaea/Teppoe /Puulemo Rp. 1.500.000,- - Rumbia-Waemputtang/ Batu Putih/Pajongang - Rumbia-Boepinang/Boeara - Rumbia-Rakadua/Toari 2) Tronton (luar Kabupaten) - Rumbia-Kendari 6 Rp. 4.000.000,- /- Rp. 1.650.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 25.000,-/Hari Rp. 10.000,-/Hai/ Buah Rp. 250.000,-/Lembar Rp. 150.000,-/Lembar Rp. 100.000,-/Lembar Rp. 75.000,-/Lembar Rp. 30.000,-/Hari Rp. 15.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 250.000,-/Sampel b. Kompas c. Skyray lnstrumen d. Skyray lnstrumen 3. Alat Listrik a. Kabel SR 2 x 10 (100 M) b. Lampu Spiral 68 Watt 4. Peta Cetak (hard copy) a. Ukuran Ao b. Ukuran A2 c. Ukuran kertas A3 d. Ukuran Kertas A4 Rumbia-Kolaka Rp. 4.000.000,- Rumbia-Andoolo (Konsel) Rp. 3.000.000,- Rumbia-Wanggudu (Konut) Rp. 6.000.000, Rumbia-Lasusua (Kolut) Rp, 7.000.000,- Kendari-Kolaka Rp. 4.000.000,- Rumbia-Unaaha (Konawe) Rp. 4.000.000,- Nilai sewa di atas tidak termasuk biaya operasional (biaya bahan bakar, biaya makan dan minum, honor sopir/pembantu sopir, dan lain-lain ditanggung oleh penyewa/pemakai jasa). o. Pemakaian Pure Saine (kapal dan Alat Tangkap) sebesar Rp. 3.000.000,/bulan (didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna). 2. Alat ukur / Analisis a. GPS • Nilai sewa di atas tidak termasuk biaya operasional (biaya jasa operator dan lain-lain ditanggung oleh penyewa/pemakaijasa)

Pasal 9

(waktu Rp. 1.000/kpl/ctmal Rp. 500 / kpl/etmal Rp. 2.500/kpl/etmal Rp 5.000/kpl/etmal Rp. 50.000/buah/hari Rp. 70.000/buah/hari Rp. 90.000/buah/hari (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah barang-barang tidak bergerak sebagai berikut : 1. Tempat Pembongkaran Hasil Bumi, Laut/olahannya serta Ternak dan asal ternak sebesar 6% dari harga dasar. 2. Penggunaan Balai Benih Udang (BBU) dikenakan Rp. 12/Ekor/Siklus. 3. Penggunaan Pabrik Es dikenakan biaya Rp. 5.000.000/bulan yang didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/ pengguna. 4. Penggunaan Bagang Apung dikenakan biaya Rp. 1.500.000/bulan didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna. 5. Jasa Tambat Labuh Perahu/ Kapa! Motor di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI): a. Perahu tanpa motor b. Perahu motor tempel/kapal motor : I. Kapa! motor 1-3 GT 2. Kapa! motor 3-5 GT 3. Kapa! motor 5- 10GT maksimal 3 hari). 6. Jasa Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) : a. Sewa keranjang (Basket) Rp. 1.000/buah/hari b. Sewa gerobak Rp. 1.000/buah/hari e. Sewa Cold Box: 1. Kapasitas < I 00 Kg 2. Kapasitas 110- 500 Kg 3. Kapasitas > 5.000 Kg • 7 I • • d. Jasa tempat pelelangan ikan 5% dari harga dasar lelang dan di bebankan kepada : 1. Nelayan 2% 2. Bakaul/pedagang 3% e. Jasa pelayanan pemeriksaan mutu ikan Rp. 50/kg/penjualan f. Pemanfaatan lahan/ tanah/untuk tempat Penampungan ikan/warung/kantin dll Rp.300/M/hari g. Sewa rneja pelelangan Rp.100.000/bulan h. Air bersih Rp.I0.000/M" 7. Menjernur Kopi, Coklat, Jambu Mente, Kopra, Cengkeh, Lada, Hasil Laut dan Jemuran Lainnya diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 500,-/ M/Hari. 8. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 700,-/ M? / Hari. 9. Penggunaan pelataran untuk pedagang obat keliling sebesar Rp. 300,- / M' / Hari 1O. Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Daerah : a. Gedung serba guna 1. Keperluan pesta pernikahan, seminar dan sosialisasi Rp. 1.500.000/ hari. 2. Keperluan Pertandingan Olah Raga / Kesenian Rp.300.000/ hari. 3. Keperluan Latihan Olah Raga Rp. 50.000/ hari / 3 jam. 4. Guest House Laica Tapoleta Rumbia sebesar Rp.35.000.000 / tahun. 5. Mess Pemda di Kabaena: -VIP Rp. 100.000/hari -Standar Rp. 75.000/hari 6. Kantor Penghubung Kendari/ mess pemda ditetapkan : -VIP Rp. 150.000/ hari -Standar Rp. JOO.ODO/ hari 7. Penggunaan eks Kantor Catatan Sipil Rp. 10.000.000/tahun 8. Sewa Kantor BPD Bombana Rp. 60.000.000/tahun 9. Penggunaan Laica Tepoleta Rp. 35.000.000/tahun I 0. Mess PemdaBombana di Jakarta ditetapkan sebesar Rp.150.000/hari. b. Gedung Anjungan Gembira Eks. MTQ : I. Gedung Rp. 2.500.000/sekali pakai 2. Pelataran Rp. 5.000.000/sekali acara c. Dikecualikan pengenaan Tarif sebagaimana dimaksud huruf a angka I dan angka 2 dan huruf c adalah penggunaan gedung untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang tidak termuat pembebanan anggaran pada DPA/RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Seluruh hasil penerimaan hasil retribusi wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya waktu I (satu) hari kerja. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah objek retribusi berada. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun, atau jangka waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan kekayaan daerah. 8 •

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BABIX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(I) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dapat berupa karcis a tau kupon; (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BABX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…