DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Oktober 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH MENGENAI OBJEK DAN UBJEK RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA , PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, STRUKTUR OBJEK DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMANFAATAN RETRIBUSI, INSENTIF (PEMUNGUTAN, PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI, KEBERATAN,PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI , KEDALUARSA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, SERTA KETENTUAN PERALIHAN.

Isi peraturan

Pasal 5

ggunakan atau memakai kekayaan Daerah (1) Prinsip dan PRINSIP DAN yang terdiri ajta^ jenis, lokasi daerah. subjek rejtribusi kecuali penggunaan alat berat. Apabila kerusakan alat berat diakibatkan karena kelalaian atau kesengajaan, maka kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek retribusi. kekayaan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawabpemakaian I'asal 4 Subjek letribusi adalah ({rang pribadi atau badan hukum yang menggunlakjan dan memakai kekayaan daerah. Kerusakan dan kehilangan yang timbul sebagai akibat dari (3) (1) (2) d.ruangan; e.barang ir^velntaris, fasilitas lian perlengkapan; dan f.kendarasjn bermotor dan alat berat. (2) Dikecualikftn dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaajh tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. PEMUNGUTAN sal 12 BAB IX Piisal AAT RETRIBUSI TERUTANG 11 TATA CARA Pi B^iBVIII reltribusi tidak dapat diborongkan. ptingut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersatnakan. (1)Pemungutan (2)Retribusi di Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) tadun MASA RETRIBUSI DAN i ^EMUNGUTAN Piisal 10 Retribusi yang tenitalng dipungut di \ ilayah Daerah WILAYAH BAB VII tarif retribusl pemakaian Kekayan Daerah tercantum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan besjarjanStruktur dan dalam lampiran Daerah ini. STRU1CTUR OBJEK DANBESARAN TARIF RETRIBUSI IIABVI daerah yangj dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (3) Biaya untukj njenetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan : a.biaya tet^pj yang terdiri d^ri biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pemelihataan aktiva tetat), pekerja langsung dan pekerja tidak langsungt b.biaya vaifapel yang terdiri ^ari biaya operasional diantaranya adalah bahan latigsung, beban pemasaran dan beban administxasi; c.volume pelayanan; d.luas lahan; dan/atau e.keuntungai^ yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima |olh pengusaha ^wasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yahgi berorientasi pada harga pasar. yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan (2) Keuntungan keuntungan ngajukan keberatan kepada Bupati itau dokumen lain yang dipersamaka te^tentu dapat mi Pilsal 16 pejabat yang ditu^juk atas SKRD (1) Wajib retribusi (1)Tarif retribusi ditihjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2)Peninjauan tar|f ^etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempe^hatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3)Ketentuan mengenai penerapan t^^rif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. i'^ ^. ):' '• • ' B!VBXIII :. KEBERATAN; PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pitsal 15 EABXII atas dasar pericajpaian kinerja tettentu. (2) Pemberian insejntif sebagaimana (^imaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendat>atan dan Belanja Daerah. INSENTIF (PEMUNGUTAN j'' PJisal 14 ^aksanakan peinungutan Retribusi dapat diberi insentif XI penyelenggaraan pelayanan pemakaian m angsung dengan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. 3ABX PEMANFA^ TAN RETRIBUSI Pisal 13 Pemanfaatan dari pejnerimaan Retritlisi diutamakan untuk mendanai kegiatan (1) Instansi yang yang berkaitan kekayaan daerah. ebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan(5) Ketentuan (3)Dokumen \i in dapat beru^a yang sah m^m^rut peraturan 5^ang berlaku. (4)Hasil pemi^ngutan retribusi |j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan 1 :e Kas Daerah melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk. jkartu langganan dan bukti pembayaran yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karcis, kupon, teguran tersebu BAB XV I kedaLuwarsa i P^jsal 18 I (1)Hak untuk melakukan penagiha^i retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecua)li jjika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2)Kedaluwarsa pcnagihan retribus^ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabil^^: a.diterbitkah surat teguran; atau b.ada pengakjaan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tjidak langsung. (3)Dalam hal diterbitkan surat teguiltan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) I huruf a, kedalu^v^irsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya sura^ LL lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan d^n pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. T (5) Ketentuan lebjh I objek retribusi. tunai/lunas atau tidak dapat menibayar retribusi tepat waktu. (4) Pembebasan retjribusi sebagaimanft dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempeiitiipbangkan fungs tidak dapat membayar retribusi secararetribusi karen i |wajib retribusi retribusi kepada ^ajib retribusi. I (2)Pengurangan d^^nj keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3)Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran iwmberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BABXTV PEMBERIAN PEN^URANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI j Pusal 17 inda kewajiban membayar retribusi dantidak mem i retribusi. keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannyali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib (2)Keberatan diajikm secara tertul^s dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jel^s. (3)Keberatan sejak tanggal SJ^ menunjukkan keadaan di lua^ kekuasaannya. (4)Keadaan di adalah suatu retribusi. (5)Pengajuan (1) Bupati dapat pelaksanaan pejnagihan SKRD 7 / meminta I b^ntuan tenaga penyidika|n indak pidana; g. menyuru^^ t erhenti, melararig seseorang meninggalkan ruangan pada untuk mendapatkan bahan bukti pencatatajn ^lan dokumen l^in, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bu^ct^ tersebut; ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan dokumen lain berkenaan dengan kan sedang berjjangsung dan memeriksa identitassaat penjlid: f. penggeledahai buku, catatan, e. melakukE n tindak pidaita; d. memerik^a pribadi a^ai|i Badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tihdak pidana tersebut; c. meminta (kdterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungai^ dengan tindak pidana tersebut; m^ncari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang jelas; b. meneliti, BAB XVI PENYIDIKAN j PHsal20 ! (1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertjfentu di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat diberi ve|wenang khusu^ sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidarig retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan 5 Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2)Wewenang pen;jfiddk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerim^L, ^^iencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan tjerkenaan dengan itindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan (1)Piutang retribusi yang tidak niungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penjagthan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2)Bupati menetapkan keputusan jitentang penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatikr dalam Peraturan Bupati. P^sall9 ^^uruf b dapat ji diketahui dari pengajuan permohonan pbnundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh pada ayat (2) angsuran atau wajib retribusi. masih memp^nyai utang retrtbusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Da^r^h.| (5) Pengakuan uta^njj; retribusi secaifk tidak langsung sebagaimana dimaksud b {adalah wajib reiaibusi dengan kesadarannya menyatakan (4) Pengakuan ut4ng retribusi secala langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 7 BAp XVIII

Peraturan Peralihan

KETENTUAN PERALIHAN pEjsal 22 Kekayaan Daerah yang terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah jinji, tetap dipungut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peratura^i Daerah ini. I ! bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Retribusi Pemakaian se BAB XVII i KETENTUAN PIDANA |asal21 I (1)Setiap Wajib Eetribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal sj dipidana denganii pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2)Tindak pidana memanggilj orang untuk |ididengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghenltikan penyidikan; dan k. melakukanj tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3)Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berit4 acara tentang : a.pemeriksaaki tersangka; b.pemasukanj mmah; c.penyitaar^ benda; d.pemeriksaajn surat; e.pemeriks&ah saksi; dan f.pemeriksaah ditempat kejadian. (4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya peipiyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umui^i melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang beflaku. spseorang yang blerkaitan dengan tindak pidana; l^ang dibawa sebagaimana dimaksud padaatau dokumen 1. h. memotre pribadi d ar huruf e; KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ..Y... DAERAH KABU^ATEN BOMBANA : (6/118/ 2018) /1 HS. NOY ia x*- 2018 H. BURHANUDDIN A LEMBARAN DAERAH NOREG PERATURAN SEKRETARIS DAE^AH KABUPATEN BOMBANA, 2018 Pisal 24 mulai berlaku pada tanggal di undangkan. engetahuinya, ^lemerintahkan pengundangan Peraturan penempatannyb dalam Lembaran Daerah Kabupaten 2014 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan Diundangkan di Rimpia pada tanggal 4 Peraturan Daerah in: Agar setiap orangl n Daerah ini dengan Bombana. Daerah Kabupateiji Bombana Tahun tidak berlaku. Piisal23 Pada saat Peratu^ai|i Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tenjtang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran XIX PENUTUPKETENTUAN EAB Rp. 250.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari Rp. 375.000,-/jam Rp. 350.000,-/jam Rp. 325.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 270.000,-/jam Rp. 450.000,-/hari Rp. 425.000,-/hari Rp. 400.000,-/hari Rp. 350.000,-/hari Rp. 325.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 125.000,-/hari Rp. 100.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 360.000,-/jam Rp. 320.000,-/jam Rp. 290.000,-/jam Rp. 350.000,-/jam Rp. 320.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 180.000,- /jam Rp. 160.000,-/jam Rp. 140.000,-/jam Rp. 330.000,-/jam Rp. 300.000,-/jam Rp. 280.000,-/jam E(us Dalam Kabupate|i ^-uar Kabupaten ^sphalt Mobil Tangga) Sewa > sewa > 1 Bulan i. Stan^e r/Pemadat ^ewa > 1 Minggi iewa > 1 Bulan Kekayaan Daerah barang bergerak •alat berat adalah : f.Bull4o^prD3 sewa > 1 sewa > 1 Bulan g.Mobi| L\ump Truck uewa > 1 Minggu] i sewa > 1 Bulan h. MobiJTjmgki/Water To|fc 5000 L 1. Mikr^ k. Skyliit j. jsewa > 1 Minggi| ^ewa > 1 Bulan :orFC200 ^^ewa > 1 Minggi| sewa > 1 Bulan e. Exca^ai d. Wheko^er Sewa > 1 Mingg|i Sewa > 1 Bulan b.Vibr^tory Roller 12 Ton jsewa > 1 Minggij( sewa > 1 Bulan c.Vibr^tory roller mini 5 ifbn jsewa > 1 Minggi| 3ewa > 1 Bulan (1) Besarnya tiarif Retribusi sebagai befilfut : 1. Pemakaiaik/penggunaan alatjj i a. Motor Qrande Pemakaian R^^TRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERAitU^AN DAERAH K^BUPATEN BOMBANA (a tahun: LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG Rp. 81.000,- /hari. Rp. 68.500,- /hari. Rp. 40.500,- /hari. Rp. 80.000,- /hari. Rp. 79.000,- /hari. Rp. 39.500,-/hari. Rp. 39.500,- /ha Rp. 80.000,- /ha 2. Alat Ukur/^niilisis i a. Theotlolit : ... I b. Wate-Piss ; c. Bor Tanlgan Kapasitas I Maksamum 3 M3 '•id. Canc^et^ Vibrator ! e. GPS \ f. Altim^ter g. DCP h. Destdm^ter o. Pemalkaian Pure Saine (kapal dan alat tangkap sebesar Rp.3.200.000-/bulan didahului dengan MoU antara pihak Pemerintah Daerah dengan penyewa/pengguna) bahar minyak, biaya makan dan minum, honor soptr/lpembantu sopir, dan Iain-lain ditanggung oleh i/pemakai jasa). sewa tidak termasuk biaya operasional (biaya bahan Rp. 4.000.000-/hari Rp. 4.500.000-/hari Rp. 3.500.000-/hari Rp. 7.000.000-/hari Rp. 8.000.000-/hari Rp. 4.500.000-/hari 2) Ti(oiiton (Luar Kabupaten) Rumbia - Kendari ?umbia - Kolakai '. ?umbia - Andoo)o Konsel j ^umbia - Wanggudu !^umbia - Lasusua '. ?umbia - Unaaha 1.500.000 -/hari 2.200.000-/hari 2.200.000-/hari 500.000,-/hari 650.000,-/hari 1.500.000,-/hari 1.500.000,-/hari 1.700.000,-/hari 1.200.000,-/hari 2.500.000,-/hari Rp. 1.500.000,- n. Troi^top Mobilisasi 1) Tiroiiton (Dalam Katlupaten) -Dalam Kota Rumlpia dan sekitarnya (Tompobatu/Watukalangkari/ Lampata/Poea) IRp. -Rumbia - TaubonltoRp. -Rumbia- Aneka Mjarga/Lantari Jaya/ Wumbubangka |Rp. -Rumbia - ToburiRp. -Rumbia - Karya Baru/Puuwonua Rp. -Rumbia - Toli-Tolij/LoraRp. -Rumbia - Lareete/Liano Pantai Rp. -Rumbia - Bambaea/Teppoe/Puulemo /hari1 -Rumbia - Waempijttang/Batu Putih/ PajongangjRp. -Rumbia - Boepinakig/ Boeara Rp. -Rumbia - Rakadua/ ToariRp. Rp. 500.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Niki Dalam Kabupa Luar Kabupateri m. Speed Rp. 500,-/Kpl/etmalGT 6. Jasa tambat labut perah^ ./kapal motor di Pangkalan Pendaftaran , Ikan (PPI) : \a. pe-ahuTanpaMot^rRp. 1.000,-/Kpl/etm ;b. ^e^ahu Motor Tern bel/ Kapal Motor : ; dikenakan biaya Rp. 1.500.000,-/bulan antara pihak pemerintah dan pihak Kapal Motor 1-; dengan MoU • dikenakan biaya Rp. 5.000.000,-/bulan asal ternak sebesar 6% dari harga dasar. 2.Pengguiaan Balai Beni^ Udang (BBU) dikenakan Rp. 15,- /ekor/iiklus. 3.Penggunaan Pabrik es dikenakan biaya Rp. 1.700.000,-/bulan didahului dengan MoU antara pihak pemerintah daerah dan pihak penyewfe. 4.Pengguha didahului L. didahuhii penyewfe. 5. Pengguhaan bagang apun penyew^^ in Cold Storage dengan Mou antara pihak pemerintah daerah dan pihak mborongan hasil bumi, laut/olahannya serta ternak dan (2) Besarnya tprif Retribusi Pentakaian Kekayaan Daerah barang tidak bergerak sabagai berikut: pen atas tidak tenhasuk biaya operasional (biaya jasa dan Iain-lain ditanggung oleh penyewa/pemakai jasa). Rp. 35.000,-/hari. Rp. 15.000,-/hari. Rp. 20.000,-/minggu. Rp. 20.000,-/hari. Rp. 300.000,-/lembar. Rp. 150.000,-/lembar. Rp. 110.000,-/lembar. Rp. 30.000,-/hari. Rp. 12.000,-/hari. Rp. 79.500,- /had. Rp. 12.000,- /hari. Rp. 12.000,- /hari. Rp. 12.500,- /hari. Rp. 12.500,- /hari. Air 1. Tempat : d. Pompa Nilai sewa operator dan i. Beni eel man Beam \ j. Com re te Beam Mold k. Comrete Cube Mold 1. Com rete Cylinder Mold , m. Balance 1.Alat Listrii: - Kab^l SR 2x 10 ( 100 Nf) i - Lampul Sprilar 68 watt 2.Peta Cetai (Karri Cop^) : a.UkutaiH Ao b.UkuraitA2 ; c. Ukurara Kertas A3 3.Alat Pertaiiian : a.Hand Tractor b.Power Thesher c.Hand Sprayer Keperluan Latih^n Olahraga Rp. 100.000,-/hari. Keperluan pestffl Pernikahan, Seminar dan Sosialisasi di hari Senin - Jumat Rp. 3.000.000,-/sekali pakai. ' "' Jl Keperluan pesta Pernikahan, Seminar dan Sosialisasi di hari Sabtu - Minggu Rp. 5.000.000,-/sekali pakai. Keperluan Per andingan Olah Raga/Kesenian Rp. 300.000,-/hari. 5. 4. 3. 2. 8.Menjeimu- kopi, kopra, jambu mente, coklat, cengkeh, lada, hasil laut dan jemuran lainnya diatas fasilitas yang disediakan oleh pemerititah daerah sebesar Rp. 500,-/M2/hari. , •. ^ 9.Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan diatas fasilitas yang disediakah Pemerintah Daerah sebesar Rp. 500,-/M2/hari. 10.Penggujnaan pelataran uiituk penjualan obat keliling sebesar Rp. 300.-/M2/ hari. ,,| 11.Penggupaan gedung milik] Pemerintah Daerah : a. G^dijing Serba Guna !I Keperluan urus|m Pemerintahan Rp. 2.000.000,-/sekali pakai. Rp. 10.000.-/M3Ai r bersih f.P^manfaatan lah$n, tanahuntuk tempat penampungan jik&n/warung/kantin dll.^ Rp. 300,-/M2/hari. !• g.jScwamejapelelanganRp.lOO.OOO,-/bvilan. d.Jasa tempat pelelftngan ikan 5% dari harga dasar lelang di ib^bankan kepada t , , 1. Nelayan^2% -i J2. Bakul/Pedagartg3%^ e.j sa pelayanan pesmeriksaan mutu ikan . Rp. 50,-/Kg. Rp. 50.000,-/buah. Rp. 70.000,-/buah. Rp. 90.000,-/buah. Rp. 1.000,-/buah. Rp. 1.000,-/buah. h. Kapasitas 110 KG - 500 KG Kapasitas > 5100 KG KG Rp. 2.500,-/Kpl/etmal. Rp. 5.000,-/Kpl/etmal. c. !s4wa Cold Box: Kapasitas < 101 S;wa Gerobak Sewa Keranjang (Basket) GT 10 GT Kapal Motor 3- Kapal Motor 5- | 12. (W&ktu maksimal 3 riari) 7. Jasa fasiltas Pangkalan fendaratan Ikan (PPI) : b. J Rp. 1.000.000,-/los/ tahun. jf Rp. 750.000,-/tahun.J Rp. 500.000,-/tahun. | J Rp. 6.000.000,-/sekali pakai. Rp. 7.500.000/sekali pakai. Rp. 3.500.000,-/sekali pakai. Rp. 5.000.000,-/sekali pakai. Tempat bilas 1-10 ruang Rp. 1.000.000,-/tahun. AimingI kanopi Toilet Tempat bilas 1-5 ituang 1. 2. 3. 4. event/konser) Senin - Jumat Sabtu - Minggu 1. Bajngunan di lokasi wisata : Pelataran (khusu : di gunakan untuk pameran, promosi Gediing Anjungan Gtabira Eks MTQ : Gedung dan Pelataran Parkir : Senin - Jumat Sabtu - Minggu Rp. 200.000,-/hari. Pemda di Jakarta di tetapkan sebesar Rp. 15.000.000,-/tahun. Rp. 5.000.000,-/tahun. Rp. 15.000.000,-/tahun. Rp. 70.000.000,-/tahun. Cendari/Mess Pemda di tetapkan : Rp. 200.000,-/hari. Rp. 120.000,-/hari. Rp. 100.000,-/hari. Rp. 75.000,-/hari. h. Se|w4 Kantor Bank Siidtra i. Sdf/f^ Kantor Kas Bai|k Sultra Ruangan ATM tand Kaba^^na ^poleta Rumbia sebesar Rp. 45.000.000,- Pemerintahan Rp. 2.500.000,-/sekali 2. 1. k. r Penghubung VIP Standar Penggunaaneks Kan|x>r atatan Sipil f. Kantlo: :ss Pemda di VIP Standar te$i House Laica 1 /tahun. d.Gk /t e.M< K^perluan urusan c. G^diling Auditorium pombana Keperluan pesta Pernikahan, Seminar dan Sosialisasi di hari Senin - Jumat Rp. 3.000.000,-/sekali pakai. Keperluan pestja Pernikahan, Seminar dan Sosialisasi di hari Sabtu - Minggu Rp. 5.000.000,-/sekali pakai. Keperluan Pertandingan Olah Raga/Kesenian Rp. 300.000,-/hari Keperluan Lati jian Olahraga Rp. 100.000,-/hari. Keperluan uru pakai. ian Pemerintahan Rp. 2.000.000,-/sekali 5 4. 1 b. G< :diing Serba Guna II (eks Dekranasda) "T^n ™i'' Untuk kegiatak pameran, promosi, dagang/produk Rp. 250.000,-/ hart o. D k^cualikan penggunaan tarif sebagaimana dimaksud huruf a a|ngka 1, huruf b angka 1 dan huruf c adalah penggunaan gedung untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang tidak !tfermuatpembebanan anggaran DPA/RKA Perangkat Daerah. IP (3) Selurup pasil penerimaaik retribusi wajib disetorkan ke kas daerah paling llatnbat waktu 1 (satu) hari kerja.,; Rp. 500.000,-/hari. Pasar malam Pertunjukan m ksik jerus n. ^emakaian Tainan JCota/Kawasan Eks MTQ : Untuk kegiatanjlhiburan : Permainan anaj^-anak Rp.10.000,-/1 Permainan/hai . Rp. 200.000,-/hari. fijisilitas MCK dikawasan pariwisata : Rp. 1.000,-/lxpenggunaan. Rp. 2.000,-/ lx penggunaan. Rp. 3.000,-/ lx penggunaan. 'aj if penggunaan Buang Air Keci] Buang Air Besa r Mandi

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…