DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini membahas tentang Peybahan atas peraturan daerah kabupaten Bombana No.1 Tahun 2015 mengenai penetapan, pengesahan, penomoran, pengundangan, dan Autentifikasi serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dif:~ DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBOMBANA, PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATEN BOMBANA NOMOR1 TAHUN 2015 TENTANGPEDOMANPEMBENTUKAN PRODUK HUKUMDAERAH BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAHKABUPATENBOMBANA NOMOR 10 TAHUN201 7 TENTANG 2
1.Ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten~ Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dihapus sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi : J '/ Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANANOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKANPRODUKHUKUMDAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH dan BUPATIBOMBANA MEMUTUSKAN: terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengaturan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9.Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; sebagai unsur yang mermmpm yang menjadi
1.Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Bombana;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
7.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana;
10.Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
11.Badan legislasi daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD;
12.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan a tau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan;
13.Produk Hukum Daerah adalah hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan~ DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; / 3

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

14.Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum;
15.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
16.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah; 1 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
18.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
19.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati;
20.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
21.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/ atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
2.Ketentuan Pasal 58 ayat ( 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan~ Produk Hukum Daerah diubah sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi : J / 5 ( 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(2)Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3)Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
(4)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.
(5)Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(6)Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
(7)Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
(8)Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.

3.Ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kabupaten Bombanah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diubah sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi 'f /

Pasal 58

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

4.Ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dihapus.

BAB VII

PENETAPAN, PENGESAHAN,PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA: 10/240/2017 H. BURHANUDDIN A. HS. NOY BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR 10 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, Diundangkan di Rumbia -;, pada tanggal, 201 7 5 4 3 , NO UNIT/SATUAN KERJA PA I 2 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 2':) ~'rm- 2 1 7PARAF KOORDINASI Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 75

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa harus mendapat evaluasi Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…