DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bombana

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 diubah, Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Pasal 66 ayat (1), perlu membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberrtulcan Kabupaten Bombana, Kabupaten . Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di BUPATI BOMBANA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang BUPATI BOi\(lBANA PROVIMSI SULAVIESI TEifGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA ! . NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBOMBANA dan BUPATIBOMBANA Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); ' 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat . Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); · Menetapkan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang I Persandian; Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: ·

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat D~erah Kabupaten Bombana merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bombana, terdiri dari:
1. 1.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan I pernerintahan bidang Lingkungan Hidup;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; '
3. 3.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan I Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. 6.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
7. 7.Dinas Komunikasi, lnformatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan lnformatika, urusan . !

Pasal 2

Pasal I Ueberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentarig Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaian Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENBOMBANA. Menengah. : I
11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemeirntahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
13.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan · Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15.Satuan P?lisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintalfan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Pemadam Kebakaran;
16.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
18.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk.dan Keluarga Berencana;
19.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
21.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
8.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan ! i bidang kesehatan;
9.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; '
10.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ' Perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil ! . ' l.l. . Bombana Nomor 7 .Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

Pasal 16

( 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
c.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011 tentang: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana;
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
1. 2.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
2. 1.· Badan Pere~canaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
3. 2.Badan: Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. 4.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada riilai · Pancasila; dan
6. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta . perlindungan masyarakat subbidang bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari: . ! 'J1)REG -PERATURANDAERAH KABUPATENBOMBANAPROVINS! SULAWESI :'ENGGARA:3/41/2023 I~",LJ N_.DAERAHKABUPATENBOMBANATAHUN2023 NOMOR . .3. iumdangkan di Rumbia · »ida tanggal, ;l.)- \J~6Mf>~(l 2023 / ' '\~KRETARIS DAERAHKABUPATENBOMBANA, ( \U~ L "'- --'\1 AN ARF EDY SUHARMANTO5 4 3 2 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, !2-1 Qe$~M~,,.._ 2023 ···-----------, :, \ !L\ F KOOR D ! NA SI . - ------·-------,,.---~ KERJA PA AF .sombana. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \ gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan iaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten . ' Pasal II
e.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Rumah Sakit Umum Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ·s-} i pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2)Sernua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan · dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. . !

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2021