DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bombana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, dan kepegawaian. Selain itu dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan lain-lain yang mengatur beberapa tugas perangkat daerah yang telah ada untuk melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya peraturan perundangan yang baru

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan D· er ah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. BUPATI BOMBANA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 3 TAHON 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOM.BANA BUPATI BOMB PROVINS! SULAWESI '- -· Mengingat Menimbang • :, • ~ r

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabups ten Bombana;
3.Bupati adalah Bupati Bombana;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj tnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daers h selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekr taris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
9.lnspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Bombana;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bombana;
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupat n Bombana;
12.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat seb, gai Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegia.tan tekniin operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. u~ I • Menetapkan MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA Dengan Persetujuan Bersama 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakar. Sekretariat DPRDTipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bombana, terdiri dari:
1. 1.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan rusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
3. 3.Dinas Pertanian Tipe B rnenyelenggarakan rusan pemerintahan bidang Pertanian;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidan.g Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
6. 6.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan rusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
7. 7.Dinas Komunikasi, lnformatika dan Sta istik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan lnformatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
9. 9.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Sosial;
10. 10.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha kecil Menengah;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terp· du Satu Pintu;~ I •

BAB I

KETENTUAN UMUM TENT ANG SUSUNAN EABUPATEN DAE RAH DAN DAERAH PERATURAN PEMBENTUKAN PERANGKAT BOMBANA.

Pasal 2

15.Fungsi Penunjang adalah fungsi yang mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran fungsi i ati. 3
12.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
13.Dinas Pariwisata, Kepemuclaan clan Ola raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata clan biclang Kepemudaan clan Olahraga;
14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si il Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman clan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Pemadam eoakaran;
16.Dinas Pemberdayaan Perempuan clan Perlinclungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerinta an bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
18.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pernerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian clan Pengembangar:.;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban ~ umum serta Perlindungan Masyarakat sub bidang Bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; / 4 Pasal 5 ~ Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangka t Daerah dilakukan berdasarkan asas:
a.Efisiensi;
b.efektivitas;
c.pembagian habis tugas;
d.rentang kendali;
e.tata kerja yangjelas; dan
f.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erdiri dari:

a.Kecamatan Kabaena dengan Tipe B;
b.Kecamatan Kabaena Barat dengan Tipe B;
c.Kecamatan Kabaena Selatan dengan Tipe B;
d.Kecamatan Kabaena Tengah dengan Tipe A;
e.Kecamatan Kabaena Timur dengan Tipe A;
f.Kecamatan Kabaena Utara dengan Tipe A;
g.Kecamatan Masaloka Raya dengan Tipe B;
h.Kecamatan Lantari Jaya dengan Tipe A;
1. 1.Kecamatan Mataoleo dengan Tipe A; J. Kecamatan Mata Usu dengan Tipe B;
k.Kecamatan Poleang dengan Tipe A;
1. 1.Kecamatan Poleang Barat dengan Tipe A;
m.Kecamatan Poleang Selatan dengan Tipe B;
n.Kecamatan Poleang Tengah dengan Tipe B;
o.Kecamatan Poleang Tenggara dengan Tipe B;
p.Kecamatan Poleang Timur dengan Tipe A;
q.Kecamatan Poleang Utara dengan Tipe A;
r.Kecamatan Rarowatu dengan Tipe A;
s.Kecamatan Rarowatu Utara dengan Tipe A;
t.Kecamatan Rumbia dengan Tipe A;
u.Kecamatan Rumbia Tengah dengan Tipe B;
v.Kecamatan Tontonunu dengan Tipe A; • 5 Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

Pasal 10

BAB IV STAFAHLI Pasal 9 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAFAHLI Pasal 9 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daera Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit orgs nisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.•

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daera Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pend idikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal. • Pasal 6
(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dr konsultasikan secara tertulis kepada Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB III

PEMBENTUKANUNIT PELAKSANA TEKNL' 6

Pasal 14

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, p ja.bat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai J,. dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturanjh Daerah ini. /

Pasal 13

Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini oiundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang ter entuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Pcrda ini .iundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan .
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undan an mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundanzkan.
(4)Kelembagaan Rumah Sakit Daerah tetap menggu akan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah. •

Pasal 12

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABV KEPEGAW AIAN 7 Pasal 17 I. Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan daerah. V1 /

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…