DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Ketentuan dalam Perda Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 diubah atas Pasal 2. Pasal II mulai berlakunya Perda pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan organisasi dan beban kerja dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Mengingat Menimbang Menelapkan - 2
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA. Pasal I Ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 20 I 6 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan Sekretaria t DPRO Ti pe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana merupakan lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Bombana, terdiri dari:
1. 1.Dinas Lingkungan Hidup Tipe 8 menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
2. 2.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
3. 3.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; - 3
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. 6.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
7. 7.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
9. 9.Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. 10.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah; 1 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 12.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
12. 13.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
13. 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. 15.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pcrlindungan Masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Pemadam Kebakaran;
15. 16.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. 17.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
17. 18.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
18. 19.Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
19. 20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 2 1 . Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pcrhubungan. Tipe A bidang - 4
e.Badan Daerah Kabupaten Bombana terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Sadan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalarn perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat subbidang bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. 6.Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. Ditetapkan di Rumbia pada tanggal ] O¥To@e& 20r BUPATI BOMBANA, TTD BURHANUDDIN Diundangkan di Rumbia pada tanggal 0¥roger- 201¢ Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, TTD SYAHRUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR .?. .NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINS! SULAWESI GARA: (3/64/2025). esuai dengan aslinya AGIA, 'UKUM, #rN, s., MH , VI/a "HP.19820531 200903 2 013

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023