Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
peraturan ini membahas mengenai, program pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi; serta ketentuan peralihan;
peraturan ini membahas mengenai, program pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi; serta ketentuan peralihan;
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
BUPATIBOMBANA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH KABUPATENBOMBANATAHUN2005- 2025 PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANA NOMOR 0 TAHUN 2017 BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang 2
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATIBOMBANA
f, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sejak f_ tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan r1, pembangunan. / J 3
BAB I
{1) Program pembangunan Daerah Kabupaten Bombana periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Kabupaten Bombana tahun 2005-2025.
BAB II PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. memuat visi, misi, arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokomen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan dearah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Bombana. Visi adalah rumusan umum mengenai keadan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintah daerah yang dapat terukur. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan. 8. ' ' 4 { 1} Pemerintah Daerah melakukan pengendaian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
BAB II
BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI
(4} RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagaimana pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
: Gambaran Umum Kabupaten Bombana : Analisis Isu - isu Strategis : Visi dan Misi Daerah : Arab Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah : Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana BABII BABIII BAB IV BABV BABVI Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 terdiri dari: BABI : Pendahuluan
BAB IV
RPJPD Kabupaten Bombana mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.
5 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN :)..0(1 ~ 0 NOMOR R~GIS~R P~RATURAN DA~RAH K.AaUPAT~N BOM ANA: 6/236/2017 H. BURHANUDDIN A. HS. NOY > S DAERAH KABUPATEN BOMBANA s\2 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, »e cl~r ~\:1 Diundangkan di Bombana pada tanggal, ~ ~ember .:lD\1'" 5 4 3 2 1 NO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BABV KETENTUAN PERALIHAN ' I 6 Cukup Jelas. h f Pasal 3: Cukup Jelas. Pasal 2: Cukup Jelas.
: II. PASALDEMIPASAL RPJP Daerah Kabupaten Bombana adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Bombana dan strategi untuk mencapainya. RPJP Daerah Kabupaten Bombana disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, RPJP 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan kepala daerah (Presiden dan Bupati) tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025 terdiri dari 4 Bab dan 8 Pasal. I. UMUM TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH KABUPATEN BOMBANATAHUN 2005-2025 TAHUN 2017NOMOR ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBOMBANA PENJELASAN '• 7 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ~ j / Cukup Jelas. Pasal 8: Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pengimplemenntasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025. Bappeda Kabupaten Bombana mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bombana, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD}periode berikutnya. Pasal 7: Cukup Jelas. Pasal 6: Cukup Jelas. Pasal 5: RPJP Daerah Kabupaten Bombana mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup platform pembangunan nasional. Pasal 4: .• l ' KETENTUAN PENUTUP RPJPD Kabupaten Bombana mulai berlaku sejak tahun 2017-2025
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN ' I 6 Cukup Jelas. h f Pasal 3: Cukup Jelas. Pasal 2: Cukup Jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)