DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bombana

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini membahas mengenai, program pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi; serta ketentuan peralihan;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;

b.berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP} Daerah agar kegiatan pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
a.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang {RPJP) Daerah Kabupaten Bombana disusun sebagai landasan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang maju dan sejantera; BUPATIBOMBANA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH KABUPATENBOMBANATAHUN2005- 2025 PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANA NOMOR 0 TAHUN 2017 BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
6.Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat Kabupaten Bombana.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Bombana adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD ~ // MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATIBOMBANA
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); f, RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan sejak f_ tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah kebijakan r1, pembangunan. / J 3

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2005- 2025.

Pasal 3

{1) Program pembangunan Daerah Kabupaten Bombana periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Kabupaten Bombana tahun 2005-2025.

(2)Rincian dari program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. memuat visi, misi, arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokomen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan dearah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja SKPD yang bersifat indikatif. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten Bombana. Visi adalah rumusan umum mengenai keadan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintah daerah yang dapat terukur. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan. 8. ' ' 4 { 1} Pemerintah Daerah melakukan pengendaian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH 16.

Pasal 7

(1)Dokumen RPJPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMDyang memuat visi, misi dan program Bupati.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. (4} RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagaimana pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

: Gambaran Umum Kabupaten Bombana : Analisis Isu - isu Strategis : Visi dan Misi Daerah : Arab Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah : Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana BABII BABIII BABI : Pendahuluan

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN ' I 6 Cukup Jelas. h f Pasal 3:

Pasal 5

RPJPD Kabupaten Bombana mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

5 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN :)..0(1 ~ 0 NOMOR R~GIS~R P~RATURAN DA~RAH K.AaUPAT~N BOM ANA: 6/236/2017 H. BURHANUDDIN A. HS. NOY > S DAERAH KABUPATEN BOMBANA s\2 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, »e cl~r ~\:1 Diundangkan di Bombana pada tanggal, ~ ~ember .:lD\1'" 5 4 3 2 1 NO Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

BABV KETENTUAN PERALIHAN ' I 6 Cukup Jelas. h f Pasal 3: Cukup Jelas. Pasal 2: Cukup Jelas.

Pasal 1

: II. PASALDEMIPASAL RPJP Daerah Kabupaten Bombana adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Bombana dan strategi untuk mencapainya. RPJP Daerah Kabupaten Bombana disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, RPJP 2005-2025 dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan kepala daerah (Presiden dan Bupati) tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025 terdiri dari 4 Bab dan 8 Pasal. I. UMUM TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH KABUPATEN BOMBANATAHUN 2005-2025 TAHUN 2017NOMOR ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBOMBANA PENJELASAN '• 7 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ~ j / Cukup Jelas. Pasal 8: Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Bombana terhadap pengimplemenntasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025. Bappeda Kabupaten Bombana mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bombana, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD}periode berikutnya. Pasal 7: Cukup Jelas. Pasal 6: Cukup Jelas. Pasal 5: RPJP Daerah Kabupaten Bombana mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup platform pembangunan nasional. Pasal 4: .• l ' KETENTUAN PENUTUP RPJPD Kabupaten Bombana mulai berlaku sejak tahun 2017-2025

Pasal 8

Cukup Jelas. Pasal 2: Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…