DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Pembentukan; 3. Maksud dan Tujuan; 4. Kegitan Perseroan; 5. Modal dan Saham; 6. Organ Perseroan; 7. Karyawan Perseroan; 8. Prinsip Pengelolaan Perseroan; 9. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran; 10. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; 11. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; 12. Pelaporan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya yang dapat dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa agar pengelolaan, pengembangan da n pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi tersebut sesuai dengan sasaran, transparan dan akuntabel, maka perlu d.ibentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dimaksud; d.bahwa...
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); 6.Undang-Undang...
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; 13.Peraturan...
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
14.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21.Kepu tusan ...
21.Keputusan Menteri Dalatn Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; Dengan Persetujuan Sersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SONDOWOSO dan SUPATI SONDOWOSO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMSENTUKAN SADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS SONDOWOSO GEMILANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah PemerintahKabupaten Sondowoso.
3.Supati adalah Supati Sondowoso.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sondowoso.
5.Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Sadan Usaha Milli< Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sondowoso, berbentuk Perseroan Terbatas. 6.BUMD ...
6.BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bondowoso Gemilang.
8.Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Bondowoso Gemilang.
9.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
11.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran.
12.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 13.Peleburan ...
13.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yangtidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang,Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan statushukum sampai selesainya likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atauHakim Pengawas.
16.Dividen adalah pembagian keuntungan Perseroan kepada pemegang saham. BABU PEMBENTUKAN

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan.
(2)Badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberi nama PT. Bondowoso Gemilang.
(3)Proses pendirian Perseroan dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat akta pendirian melalui Notaris dan mengajukan pengesahan badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. BagianKedua Pembentukan Anak Perusahaan

Pasal 3

(1)Perseroan dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada Perusahaan lain.
(2)Pembentukan anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
(3)Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perseroan memproses pendirian anak perusahaan dan/ atau kepemilikan saham pada perusahaan lain tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 4

(1)Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bondowoso.
(2)Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/ atau kantor unit usaha di daerah/wilayah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/ atau kantor unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan ditempat kegiatan usaha.
(1)Pembentukan Perseroan dimaksudkan untuk mengelola potensi Daerah.
(2)Tujuan Pembentukan Perseroan adalah untuk:
1. a.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. b.memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
3. c.meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
4. d.memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
5. e.menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
6. f.memperoleh laba dan/ atau keuntungan. BABIV KEGIATAN PERSEROAN

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PasalS

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dibidang:
1. a.agribisnis;
2. b.perdagangan dan jasa;
3. c.industri;
4. d.bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
(2)Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas unit-unit usaha.
(3)Unit...
(3)Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 7

(1)Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat atau Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah dan melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak masyarakat atau lndustri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah.
(2)Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kelayakan usaha dan prospek keuntungan yang akan diperoleh.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama. BABV MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 11.847.397.900,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilah puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.961.849.475,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Modal ...
(3)Modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Penambahan dan pengurangan modal Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan dapat menjual saham kepada masyarakat.
(2)Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari modal Perseroan.
(3)Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu per seratus).
(4)Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kura.ng dari 51 % (lima puluh satu per seratus) dari modal dasar.
(5)Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51 % (lima puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) batal demihukum. Pasal 11. ..

Pasal 11

(1)Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
(2)Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN PasalS

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN PasalS

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015