DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah; 3. Ketentuan Pasal 8 diubah; 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan huruf a dan huruf I ayat (1) Pasal 13 diubah, dan huruf g ayat (1) Pasal 13 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 14 diubah; 7. Ketentuan Pasal 17 diubah; 8. Ketentuan Pasal 18 diubah; 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah; 10. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah; 11. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 diubah; 12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah; 13. Setelah ayat (5) Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6); 14. Ketentuan Pasal 38 diubah; 15. Pasal 41 diubah; 16. Ketentuan Pasal 48 diubah; 17. Ketentuan Pasal 49 dihapus; 18. Ketentuan Pasal 50 diubah; 19. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah; 20. Ketentuan Pasal 52 diubah; 21. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah; 22. BAB XII dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk kelancaran dan tertib administrasi pemilihan kepala desa, serta untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyempumakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11.Peraturan...
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)Dalam hal BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang 3x24 jam.
(3)Apabila ... '
(3)Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
(4)Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(6)Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh:
1. a.unsur Pimpinan BPD dalam hal panitia di bentuk oleh BPD; atau
2. b.Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dalam hal panitia di bentuk melalui Musyawarah Desa.
(7)Sumpah/ Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi."
(8)Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
(2)Dalam...
(2)Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan berdasarkan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat akan diadakan Pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
3. c.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
4. d.melakukan pendaftaran pemilih dan menetapkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
5. e.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. f.menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon;
7. g.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan setelah diverifikasi dan diseleksi oleh Panitia Kabupaten;
8. h.mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  1. 1.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
9. j.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
10. k.membentuk Satuan Pengamanan di lokasi kampanye dan tempat dilangsungkannya pemungutan suara; I. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
11. m.menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampaye;
12. n.melaksanakan pemungutan suara;
13. o.membuat Berita Acara pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa;
14. p.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; q.menetapkan ...
15. q.menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkannya kepada:
  1. 1.BPD dalam hal Panitia dibentuk oleh BPD; atau
  2. 2.Pemerintah Desa dalam hal Panitia dibentuk oleh musyawarah desa; dengan tembusan Camat.
16. r.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan serta laporan pertanggungjawaban keuangan.
(2)Apabila panitia pemilihan kepala desa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain.
(3)Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditetapkan sebagai Kantor Desa yang meru pakan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa pada jam yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

5.Ketentuan huruf a dan huruf I ayat (1) Pasal 13 diubah, dan huruf g ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Repu blik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia ...
7. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. g.dihapus;
9. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan:
  2. 1.tindak pidana korupsi;
  3. 2.tindak pidana penyalahgunaan narkotika, obat- obatan terlarang lainnya; atau
  4. 3.tindak pidana selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan; J. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. k.berbadan sehat;
  1. 1.bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/ AIDS;
11. m.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. n.bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
13. o.memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
14. p.tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
15. q.tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas Bakal Calon Kepala Desa pertama kali dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3)Hasil...
(3)Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(4)Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat untuk difasilitasi paling lama 2 (dua) hari.
(5)Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan seleksi.
(6)Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

( 1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.

(2)Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.nama lengkap;
2. b.status perkawinan;
3. c.tempat dan tanggal lahir/umur;
4. d.jenis kelamin; dan
5. e.alamat tempat tinggal.
(3)Pengisian data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memperhatikan ketentuan persyaratan calon pemilih, yaitu:
1. a.terdaftar sebagai penduduk desa yang sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. b.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. d.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
5. e.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(4)Persyaratan calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c, bagi calon pemilih yang pemah dipidana menunjukkan amar putusan pidana yang telah dialaminya.
(5)Daftar ...
(5)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
(6)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan karena:
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(7)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
(8)Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.
(9)Setelah Daftar Pemilih sementara ditetapkan, dilakukan pemutakhiran dan validasi, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih yang selanjutnya diumumkan secara luas kepada masyarakat.
(10)Penetapan calon pemilih tetap yang tertuang dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa serta diumumkan pada tempat yang ditentukan.
(11)Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(12)Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan. ( 13) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
(14)Mekanisme penetapan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah kecuali:
1. a.terdapat ...
2. a.terdapat pemilih yang meninggal dunia; dan
3. b.terdapat calon pemilih yang belum terdaftar tetapi memenuhi persyaratan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 17 ayat (3), dengan disertai bukti-bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa.
(3)Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.

9.Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari yang dilak:sanak:an secara dialogis, aman dan tertib.

(2)Kampanye sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui:
1. a.pertemuan terbatas; dan
2. b.tatap muka dan dialog.
(3)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kampanye sebagaimana dimak:sud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
1. a.media cetak: dan media elektronik;
2. b.penyiaran media radio dan/ atau televisi.
3. c.penyebaran bahan kampanye kepada umum;
4. d.pemasangan alat peraga di tempat umum.
  1. 10.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014