DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesa.an (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah; 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah; 3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17 A ; 4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 diubah; 5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20 A; 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyempumakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Serita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelenjutan (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubillc Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 13.Peraturan...
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota kepada Desa;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 28.Peraturan ...
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2.Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
(2)Musyawarah ...
(2)Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa.
(3)Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

3.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

A Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
2. b.usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
3. c.Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Daerah; dan
4. d.berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur Jawa Timur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur.
(4)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah Provinsi Jawa Timur dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan. (S)Program ...
(5)Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah dicantumkan dalam RPJMD dan RKPD.
(6)Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
(7)Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan/ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

5.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

A Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
1. a.tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
2. b.tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
3. c.tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
4. d.tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Pendamping...
(2)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus m emiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendarnpingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
(3)Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta m enggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Diundangkan di Bondowos padatanggal 2 Mei201 Ditetapkan di Bondow so pada tanggal 2 Mei 2 17 BUPATI HONDO OSO, 0 lvAMIN sAID HUSNI "-/ / /v-? HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NO MOR 4 NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 68-4/2017
(2)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
(3)Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowo o pada tanggal 2 Mei 2 7 Diundangkan di Bondow Mei20 UPATEN BONDOWOSO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 4 NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 68-4/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NO MOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN I. UMUM Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal I angka 32 sampai dengan angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bondowoso, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya terkait mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bondowoso. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 7

Cukupjelas Angka 2

Pasal 9

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "partisipatif' adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Ayat (2) Cukupjelas Ayat (3) ... Ayat (3) Cukupjelas Angka3 Pasal 17 A Cukupjelas Angka 4

Pasal 19

Cukupjelas Angka 5 Pasal 20 A Cukupjelas Angka6 Pasal II

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 19

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 19

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014