(1)Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas:
a.tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
b.tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
c.tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
d.tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Pendamping...
(2)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus m emiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendarnpingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
(3)Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta m enggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang m engetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Diundangkan di Bondowos padatanggal 2 Mei201 Ditetapkan di Bondow so pada tanggal 2 Mei 2 17 BUPATI HONDO OSO, 0 lvAMIN sAID HUSNI "-/ / /v-? HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NO MOR 4 NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 68-4/2017
(2)Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
(3)Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowo o pada tanggal 2 Mei 2 7 Diundangkan di Bondow Mei20 UPATEN BONDOWOSO, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 4 NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 68-4/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NO MOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN I. UMUM Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal I angka 32 sampai dengan angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bondowoso, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya terkait mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bondowoso. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1