DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Beberapa ketentuan tentang dinas dan badan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso perlu disempurnakan dan disesuaikan nomenklatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahannya sehingga tugas, fungsi dan kematangan perangkat daerah dapat lebih optimal;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3.Undang- Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202); 12.Peraturan ...
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBONDOWOSO dan BUPATIBONDOWOSO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENBONDOWOSO. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diu bah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. b.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. c.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; d.Dinas ...
4. d.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. e.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan urusan Pemerintahan bidang Pangan;
6. f.Dinas Petemakan dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
7. g.Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statitistik, dan urusan pemerintahan Bidang Persandian;
8. h.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
9. i.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; J. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. k.Dinas Pendidikan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  1. 1.Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. m.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang meru pakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. n.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; o.Dinas ...
13. o.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
14. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan;
15. q.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diu bah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang sub bidang Keuangan;
3. c.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang sub bidang keuangan;
4. d.Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
5. e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan paling banyak 3 (tiga) bidang.
  1. 3.Judul BABIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIV UNITPELAKSANATEKNISDAERAH
  2. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 12

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

6.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdapat:
1. a.Rumah Sakit Daerah, sebagai unit organisasi bersifat khusus; dan
2. b.Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Pembentukan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian pada Bagian Sekretariat Daerah yang membidangi urusan umurrr/tata usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Staf Ahli diatur demgan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah;
b.Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso, dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukannya penataan kembali sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
d.Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang ada saat ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 9.Ketentuan ...
1. 9.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai beriku t:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diu bah dengan:
1. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); dan
2. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan:
1. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri D); dan
2. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku bulan Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 31 Mei 2021 Diundangkan di Bondowoso pada tangga131 M ·2021 LEMBARANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO NOMOR 61-7/2021 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN2021 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 7 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KABUPATENBONDOWOSO I. UMUM Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaterr/Kota, dipandang perlu untuk penyempurnaan pengaturan mengenai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang diatur dalam sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan Pertimbangan tersebut serta untuk optimilisasi dan efektifitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. II. PASALDEMI PASAL PasalI Cukup jelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHANLEMBARANDAERAH KABUPATENBONDOWOSO NOMOR 48

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016