Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2016
- Nomor
- 16
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 114
Ringkasan
Mengatur tentang Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Bone.
Mengatur tentang Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Bone.
ahwa berdasarkan ketentuan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan swasta, penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu Kabupaten Bone tentang Penanaman Modal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Indonesia Tahun 1959 Nomor Republik Indonesia Nomor1822 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia BUPATI BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan penanaman modal dalam berbagai bidang, penyelenggaraan dan pelayanan penan menjamin kepastian hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan untuk mendorong peran serta masyarakat dan swasta, penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penanaman Modal; Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 822); ang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 3817); Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4286); 1 iklim usaha yang kondusif dan dalam berbagai bidang, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman dan keadilan bagi yat (2) Undang-Undang dinyatakan, untuk mendorong peran serta masyarakat dan swasta, penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik , Tambahan Lembaran Negara ngan Praktek (Lembaran Negara , Tambahan Lembaran 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 3851); Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Tambahan 2
4866);
5049);
4162);
3
4812);
5404);
4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
5
6
BAB II ASAS DAN TUJUAN PENANAMAN MODAL
BAB II
7 BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Kebijakan Dasar Penanaman Modal
BAB III
Bagian Kedua Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan:
8
BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
BAB IV
BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL
BAB V
9
10
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen