(1)Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
a.Kepala Satuan.
b.Sekretariat terdiri atas:
1.Sub Bagian Program;
2.Sub Bagian Keuangan; dan
3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas:
1.Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
2.Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:
1.Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2.Seksi Kerjasama.
e.Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas:
1.Seksi Pelatihan Dasar; dan
2.Seksi Teknis Fungsional.
f.Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
1.Seksi Satuan Linmas; dan
2.Seksi Bina Potensi Masyarakat.
g.Unit Pelaksana Teknis; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
1.Pejabat Struktural dibawah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, karena jabatannya tersebut dihapus maka pejabat tersebut diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Pejabat struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Linmas tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya sampai dengan dilakukan pengangkatan /pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
3.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone. Ditetapkan di Watampone pada tanggal 14 Mei 2014 BUPATI BONE, A. FAHSAR M. PADJALANGI Diundangkan di Watampone pada tanggal 14 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, A. SURYA DARMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 5 Noreg: 5 Tahun 2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE I. UMUM Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja memerintahkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan sebagaimana amanat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyangkut kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Klasifikasi Satuan Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan variabel besaran organisasi jika nilainya melebihi 60 (enam puluh) maka mendapatkan Tipe A, namun jika nilainya dibawah 60 (enam puluh) maka Tipe B. Dan hasil kajian dan hitungan variabel Kabupaten Bone diperoleh nilai 100, yang berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dapat Tipe A. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bone segera melakukan perubahan struktur organisasi dari Tipe B ke Tipe A, pimpinan organisasi dikepalai oleh Kepala Satuan dengan eselon II, serta mengubah dan menyesuaikan nama-nama bidang yang telah ada selama ini. Perubahan yang terjadi pada struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hal ini dilakukan karena Bidang Linmas ditambahkan/digabung ke Satuan Polisi Pamong Praja dan diganti dengan bidang yang lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Demikian pula perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone. Hal ini dilakukan karena berkurangnya eselon IV dimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menegaskan bahwa apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan maka jabatan struktural dibawah Inspektur pembantu dihapus. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus segera melakukan penyesuaian struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Inspektorat Daerah Kabupaten Bone. Berdasarkan uraian singkat di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tantang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 UPT SUBBIDANG ANALISIS POTENSI DAN PENANGANAN KONFLIK SUBBIDANG FASILITAS PEMJLU DAN HUBUNGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF L SUBBIDANG KETAHANAN EKONOMI SUBBIDANG KEW ASP ADA.AN NASIONAL SUDBIDANG ORGANISASI POLITIK, ORMAS i DANLSM l~:UBBIDANG 1-- BELA NEGARA _____ __. r BlDANG FASILITAS ANT AR LEMBAGi\ BIDANG BELA NEGARA DAN KET AHANAN EKONOMI BID ANG KEWASPADAAN NASIONA DAN PENANGANAN KONFLIK SUBBIDANG PEMBAURAN KEBANGSAANDAN PENGEMBANGANBUDAYA BAN GSA SUBBIDANG IDIOLOGl DAN WAWASAN KEBANGSAAN BID ANG PENGEMBANGAN NILAl-NILAI KEBANGSAAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUMDAN KEPEGA WAIAN J SUB BAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR J TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE. LAMPIRAN I: INSPEKTORAT SEKRETARIAT I I I I I I SUB BAG~ SUBBAGIAN SUBBAGIAN EV ALUASI DAN ADMINISTRASI• .! PERENCANAAN PELAPORAN UMUM - I I I I INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAHI WILAYAHU WILAYAHill WILAYAHIV STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR I TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE. ~ FADJALANGrf" UPT SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL SEKSI PELA TIHAN DASAR SEKSI SATUAN LINMAS SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT BIDANG SUMBER DAYA APARATUR BID ANG PERLlNDUNGAN MASYARAKAT r SEKSI I l.___~-RJASAMA___, · SEKSI OPERASIDAN PENGENDALIAN SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI PEMBINAANPENGAWASAN DAN PENYULUHAN BIDANG PENEGAKANPERUNDANG~ UNDANGAN DAERAH SUB BAGJAN KEUANGAN SUBBAGIAN PROGRAM SUB.BAGIAN UMUMDAN KEPEGA W AlAN SEKRETARIAT r , ' J BIDANG · KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KEPALA SATUAN KELOMPOK JABAT AN FUNGSIONAL STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE PERATURAN OAERAH KABUPATEN BONE NOMOR !J TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE. LAMPIRAN III :