DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dukungan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh: a. keluarga; b. masyarakat; c. badan usaha; d. Pemerintah Daerah; dan e. instansi lain. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sosialisasi; b. fasilitasi; c. penyediaan waktu menyusui; dan d. penyediaan fasilitas tempat menyusui. sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakupi pada: a. jajaran Pemerintah Daerah di kecamatan; b. jajaran instansi lain di kecamatan; dan c. Pemerintahan Desa dan kelurahan. (4) Tata cara pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya inisiasi menyusu dini oleh bayi untuk memperoleh air susu ibu eksklusif merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
c.bahwa pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Air Susu Eksklusif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
23.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2008, Nomor 27 Tahun 2008, dan Nomor 1177 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 32); 27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4.Bupati adalah Bupati Bone.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga tekhnis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
7.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan secara profesional.
8.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi sejak lahir sampai usia 6 (enam) bulan.
9.Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
10.Susu Formula adalah produk makanan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
11.Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta,poskesdes, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan dan rumah sakit.
12.Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan atau menjual produk.
13.Inisiasi menyusu dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
14.Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
15.Ruang laktasi adalah tempat yang disediakan bagi ibu menyusui untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif.
16.Orang adalah orang perorangan dan Badan.
17.Badan adalah badan usaha dan/atau non usaha yang berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.Instansi lain adalah instansi vertikal, lembaga agama, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berasaskan:

a.prikemanusiaan;
b.prikeadilan;
c.keseimbangan; 5
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g.nondiskriminatif; dan
h.norma agama.

Pasal 3

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memberi pemahaman tentang esensi dan manfaat IMD dan ASI Eksklusif.

Pasal 4

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a.menjamin terpenuhinya hak bayi;
b.menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif; dan
c.mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha, Pemerintah Daerah dan instansi lain dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III

MENYUSUI EKSKLUSIF

Pasal 5

(1)Setiap bayi berhak memperoleh segera mungkin IMD dan mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan.
(2)Ibu berkewajiban memberikan peluang IMD dan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus.
(4)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter.
(5)Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.ibu yang menderita penyakit menular;
2. b.ibu yang menderita penyakit ganas pada payudara;
3. c.bayi yang mengalami kondisi:
  1. 1.galaktosemia klasik;
  2. 2.penyakit kemih beraroma sirup mapel/maple syrup urine disease; dan/ atau
  3. 3.fenilketonuria.
(6)Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kondisi bayi tidak memungkinkan IMD dan mendapatkan ASI Eksklusif karena:
1. a.ibu meninggal;
2. b.ibu cacat mental;
3. c.bayi terpisah dari ibu; dan
4. d.mengidap penyakit tertentu.

Pasal 6

(1)Dukungan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
1. a.keluarga;
2. b.masyarakat; 6
3. c.badan usaha;
4. d.Pemerintah Daerah; dan
5. e.instansi lain.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.fasilitasi;
3. c.penyediaan waktu menyusui; dan
4. d.penyediaan fasilitas tempat menyusui. sesuai kedudukan dan fungsi masing-masing.
(3)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mencakupi pada:
1. a.jajaran Pemerintah Daerah di kecamatan;
2. b.jajaran instansi lain di kecamatan; dan
3. c.Pemerintahan Desa dan kelurahan.
(4)Tata cara pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDONOR AIR SUSU IBU

Pasal 7

(1)Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
(2)Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
1. a.permintaan ibu kandung atau Keluarga Bayi yang bersangkutan;
2. b.identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari Bayi penerima ASI;
3. c.persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas Bayi yang diberi ASI;
4. d.pendonor ASI dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); dan
5. e.ASI diberikan secara ikhlas dantidak diperjual belikan.
(3)Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WAKTU MENYUSUI

Pasal 8

(1)Ibu pekerja berhak memperoleh fasilitas waktu untuk memberi ASI Eksklusif.
(2)Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan perundang- undangan. 7

BAB VI

TEMPAT MENYUSUI EKSKLUSIF

Pasal 9

(1)Pemberi kerja, pengelola tempat kerja, pengelola fasilitas umum wajib menyediakan fasilitas tempat menyusui dan/atau tempat memerah ASI (ruang laktasi).
(2)Fasilitas tempat menyusui harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.ruang minimal 3x4 meter bujur sangkar;
2. b.lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
3. c.pintu yang dapat dikunci dari dalam;
4. d.kedap terhadap suara;
5. e.sofa panjang yang empuk;
6. f.meja tulis dan kursi;
7. g.wastafel dan air mengalir;
8. h.pencahayaan yang cukup;
9. i.termometer;
10. j.kulkas;
11. k.lemari dan meja alat;
12. l.lemari berkas;
13. m.tempat sampah basah;
14. n.tempat sampah kering;
15. o.termos susu; dan
16. p.air conditioning (AC) dan/atau kipas angin.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012