DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 yang meliputi penambahan badan daerah yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta penambahan unit kerja non struktural pada dinas daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang. 6. 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
8.Peraturan Daerah. # 7^
8.Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI Dan BUPATI BOYOLALI Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf e Pasal 2 ditambah 1 (satu) nomor yakni nomor 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas .... B, menyelenggarakan urusan A, menyelenggarakan urusan hidup, bidang kehutanan dan penataan ruang sub urusan Pencatatan Sipil Tipe B,
7. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe pemerintahan bidang pangan;
9. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tipe pemerintahan bidang lingkungan bidang pekerjaan umum dan per sampahan;
10. 9.Dinas Kependudukan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 11.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
14. 13.Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga keija;
15. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan energi sumber daya mineral;
16. 15.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dan pariwisata;
17. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. 17.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
19. 18.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
20. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
21. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian.
4. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
5. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Selo Tipe A;
2. 2.Kecamatan Cepogo Tipe A;
3. 3.Kecamatan Musuk Tipe A;
4. 4.Kecamatan Ampel Tipe A;
5. 5.Kecamatan Boyolali Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mojosongo Tipe A;
7. 7.Kecamatan Teras Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sawit Tipe A;
9. 9.Kecamatan Banyudono Tipe A;
10. 10.Kecamatan Sambi Tipe A;
11. 11.Kecamatan Simo Tipe A;
12. 12.Kecamatan Ngemplak Tipe A;
13. 13.Kecamatan Nogosari Tipe A;
14. 14.Kecamatan Andong Tipe A;
15. 15.Kecamatan Klego Tipe A;
16. 16.Kecamatan Karanggede Tipe A;
17. 17.Kecamatan Wonosegoro Tipe A;
18. 18.Kecamatan Kemusu Tipe A;
19. 19.Kecamatan Juwangi Tipe A;
20. 20.Kecamatan Gladagsari dengan Tipe A;
21. 21.Kecamatan Tamansari dengan Tipe A; dan
22. 22.Kecamatan Wonosamodro dengan Tipe A.
23. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata keija Perangkat Daerah, serta uraian tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Selain Unit.
(2)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah dan unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
(3)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
(4)Pada urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(5)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat otonom dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(6)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang pertanian terdapat unit kerja non stnaktural yang bertugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pertanian di wilayah kerjanya.
(7)Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), unit pelaksana teknis satuan pendidikan daerah dan unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit organisasi bersifat khusus dan unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus. Pasal II................ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Ditetapkan di Boyolali pada tanggal Z3 Cbupati boyolali,/Z 2020 Diundangkan di Boyolali pada tanggal //lart/'l 2020 RETARIS DAERAH BOYOLALI,BUPA SENO SAMODRO f^ dJteliti ' Bdgian Hukum Setda Paraf I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR ■ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH (1-43/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR I TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan organisasi merupakan bagian dari rencana induk {grand design) dan peta jalan {road map) reformasi birokrasi. Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lebih diarahkan pada penguatan kelembagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula masih berbentuk Kan tor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan klasifikasi Intensitas Besar, memperkuat kedudukan RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Puskesmas sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) yang memberikan layanan secara profesional dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government). Dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah keijanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit keija non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Nomenklatur Dinas Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari urusan pemerintahan. Badan Daerah melaksanakan fungsi peminjang {technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah dan Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Bupati. Dasar utama perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata keija perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Disamping itu juga untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesahatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR ZMk

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023