DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS; STAF AHLI; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun _1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah..... /
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan BUPATI BOYOLALI MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 2 . Bupati adalah Bupati Boyolali.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7 . Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Sekretariat ..... I
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf.
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang selanjutnya disingkat SATPOL PP adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
15.Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah m1 dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai beriku t:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas ..... I
4. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
5. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. 5.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 6.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 7.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 8.Dinas Lingkungan Hidup Tip@ A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
10. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urus.an pemerint.ahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 11.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 12.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
14. 13.Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
15. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan energi sumber daya mineral;
16. 15.Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dan pariwisata;
17. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 17, Dinas Pertanian Tipe. A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
18. 18.Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
20. 20.Satuan .....
21. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman clan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian, melaksanakan fungsi pelatihan. Pendidikan, penunjang
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Selo Tipe A;
2. 2.Kecamatan Cepogo Tipe A;
3. 3.Kecamatan Musuk Tipe A;
4. 4.Kecamatan Ampel Tipe A;
5. 5.Kecamatan Boyolali Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mojosongo Tipe A;
7. 7.Kecamatan Teras Tipe A;
8. 8.Kecamatan Sawit Tipe A;
9. 9.Kecamatan Banyudono Tipe A;
10. 10.Kecamatan Sambi Tipe A;
11. 11.Kecamatan Simo Tipe A;
12. 12.Kecamatan Ngemplak Tipe A;
13. 13.Kecamatan Nogosari Tipe A;
14. 14.Kecamatan Andong Ti e A;
15. 15.Kecamatan Klego Tipe A;
16. 16.Kecamatan Karanggede Tipe A;
17. 17.ecamatan Wonosegoro Tipe A; 1 . ecamatan Kemusu Tipe A; dan
18. 19.Kecamatan Juwangi Tipe A.

Pasal 3

dan Pelatihan kepegawaian, Daerah Tipe B, pendidikan, dan

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas: a . intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;

b.efisiensi;
c.efektivitas; d . pembagian .....
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yangjelas; dan
g.fleksibilitas.

(1)Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(3)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pend1dikan non formal.
(4)Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesionaL
(5)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(6)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pa&al 5

Pasal 6

(1)Pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah diundangkan.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 9

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Kantor ..... /
(2)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang- undangan mengenai diundangkan. pelaksanaan

Pasal 10

urusan pemerintahan umum Pejabat yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali:

a.ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.ketentuan yang mengatur mengenai Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah diundangkan; dan
c.ketentuan yang mengatur mengenai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali. Diundangkan di Boyolali padatanggal ~~ o~~ AH ALI, 2016 Ditetapkan di Boyolali padatanggal \3 ~ be, 2016 ' BUPATI BOYOLALI, ~ , -- ~---~- JSENO SAMODRO ,ela attemt H,c & HAivl Setd~ --·; Tgl · r ' Psi --~v -- 1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR t" Salinan sesu ai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOYOLALI SUNARNO Pembina Tingkat I NIP. 19640608 199203 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINS! JAWA TENGAH: ( lb /2016) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR lb TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Penataan organisasi merupakan bagian dari grand design dan road map reformasi birokrasi. Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lebih diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang diarahkan un tuk mengem bangkan organisasi yang le bih proporsional dan transparan, sehingga upaya tersebut diharapkan organisasi Perangkat Daerah tidak akan terlalu besar sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi Pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penun3ang (technostructure), dan staf pendukung (supporting stafjJ. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan pengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan waj ib maupun urusan pilihan. Nomenklatur Dinas Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan. Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut satuan polisi pamong praja Daerah. I Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Pada Daerah dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya U rusan Pemerin tahan yang diserahkan kepada Dae rah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh perseratus). f Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu). Berdasar hasil pemetaan urusan pemerin tahan Daerah Kabupaten Boyolali dengan menggunakan data jumlah penduduk pada akhir Tahun 2015 sebanyak 974.318 (sembilan ratus tujuh puluh em pat ribu tiga ratus delapan belas), luas wilayah Kabupaten Boyolali 1.015 (seribu lima belas) Km2 , dan jumlah APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.051.209.351.000,00 (dua triliun lima puluh satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), nilai variabel umum 180 (seratus delapan puluh). Urusan yang berdasar pemetaan urusan pemerin tahan memiliki hasil perhitungan nilai variabel 180 (seratus delapan puluh) tidak dapat dibentuk organisasi atau unit organisasi Perangkat Daerah, karena tidak memiliki urusan pemerintahan. Urusan yang berdasar pemetaan urusan pemerintahan memiliki hasil perhitungan nilai variabel diatas 180 (seratus delapan puluh) dapat dibentuk organisasi atau unit organisasi Perangkat Daerah dengan tipe sesuai nilainya. Tipelogi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat Daerah, dan serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: 1) tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); 2) tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus ); dan 3) tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus). Tipelogi dinas dan badan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: 1) tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); 2) tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan 3) tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus). Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C. Tipelogi kecamatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: 1) tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus); dan 2) tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam /. ratus). Dalam hal perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan kurang dari 400 (empat ratus) untuk Urusan Pemerintahan selain Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus); dan 2) menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil p·erhitungan nilai variabel kurang dari a tau sama dengan 300 (tiga ratus). Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis Kabupaten Boyolali sebesar 1 (satu), dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengah 5 (lima) bidang. Penggabungan dilakukan dengan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun. Nomenklatur dinas atau badan hasil penggabungan) merupakan nomenklatur yang mencerminkan Urusan Pemerintahan atau fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang digabung. Peraturan Daerah m1 disusun untuk mengatasi berbagai J. permasalahan tersebut. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023