DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Buleleng

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 13 diubah; 2. Ketentuan Pasal 8 diubah; 3. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan air perlu diatur supaya dapat memenuhi kebutuhan air bersih pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, perlu diperhatikan permodalan dalam mengadakan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;
c.bahwa besaran modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur SALINAN jdih.bulelengkab.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/prt/m/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG dan BUPATI BULELENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : jdih.bulelengkab.go.id Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4.Bupati adalah Bupati Buleleng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya sisebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
7.Perusahaan Daerah Air Minum , yang selanjutnya disingkat PDAM , adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Buleleng.
9.Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.
10.Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Buleleng yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PDAM Kabupaten Buleleng.
11.Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi PDAM Kabupaten Buleleng. jdih.bulelengkab.go.id
12.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
13.Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
14.Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
15.Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM Kabupaten Buleleng.
16.Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
17.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya diSingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
18.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
19.Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp.135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
1. a.Penerimaan hibah pihak ketiga;
2. b.Penerusan hibah pemerintah dan pemerintah provinsi berupa uang maupun barang:
3. c.Penyediaan Anggaran APBD Kabupaten Buleleng;
(3)Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan Persetujuan DPRD. jdih.bulelengkab.go.id Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Bagus Gede Berata, SH NIP.196030218 198503 1.011
(4)Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk Dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng : 55% (lima puluh lima persen).
2. b.untuk Sosial dan Pendidikan: 10% (sepuluh persen).
3. c.untuk Jasa Produksi: 15% (lima belas persen).
4. d.untuk Dana Pensiun dan Sokongan : 10% (sepuluh persen).
5. e.untuk Dana Cadangan Umum: 10% (sepuluh persen).
(2)Penyertaan Modal pemerintah daerah kepada PDAM minimal sebesar bagian laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, DEWA KETUT PUSPAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (8/2014) jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG I. PENJELASAN UMUM. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, perlu diperhatikan permodalan dalam mengadakan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL YANG DIUBAH.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 5.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 28

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 28

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 28

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 28

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2009 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2010