(1)Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut:
a.untuk Dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng : 55% (lima puluh lima persen).
b.untuk Sosial dan Pendidikan: 10% (sepuluh persen).
c.untuk Jasa Produksi: 15% (lima belas persen).
d.untuk Dana Pensiun dan Sokongan : 10% (sepuluh persen).
e.untuk Dana Cadangan Umum: 10% (sepuluh persen).
(2)Penyertaan Modal pemerintah daerah kepada PDAM minimal sebesar bagian laba PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014 BUPATI BULELENG, PUTU AGUS SURADNYANA Diundangkan di Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, DEWA KETUT PUSPAKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2014 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (8/2014) jdih.bulelengkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULELENG I. PENJELASAN UMUM. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang merupakan salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, perlu diperhatikan permodalan dalam mengadakan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PENJELASAN PASAL YANG DIUBAH.