Satuan Pendidikan penerima anggaran Program Pendidikan Gratis, harus memenuhi persayatan sebagai berikut:
a.memiliki Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah atau Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama;
b.memiliki Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT); dan
c.membuat Surat Pernyataan akan melaksanakan Program Penyelenggaraan pendidikan gratis.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARS DAERAH , ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 11/2016 Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH I. UMUM Ketentuan pada Lampiran huruf A angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan mengamanatkan adanya peralihan pembagian urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai kewenangannya berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.20/Pmbtl/2016 maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang bertentangan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah perlu untuk dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan 13 Tahun 2014 tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 26