DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis pada Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur tentang implementasi program pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini dirancang untuk menjamin bahwa semua siswa di Kabupaten Bulungan memiliki akses ke pendidikan tanpa terbebani oleh biaya, sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewengan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah daerah berwenang untuk penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
d.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggungjawab mengelola system pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan sesuai kewenangannya;

e.bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, maka diperlukan program pendidikan dan pembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan;
f.bahwa program penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya SALINAN 2 kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata sebagai upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pada Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 );
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3
7. 8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 9.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 4
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. 18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. 19.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN Dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bulungan. 5
5.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
6.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
7.Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah Program Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk membebaskan biaya sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bulungan.
8.Peserta Didik adalah anggota masyarakat di Daerahyang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9.Biaya Sekolah adalah biaya operasional sekolahnon personalia, perawatan sekolah, insentif pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, serta transportasi bagi siswa miskin.
10.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
12.Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan.
13.Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
16.Satuan Pendidikan adalah sekelompok Pelayanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Rencana Kerja Sekolah selanjutnya disingkat RKS.
18.Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS.
19.Rencana Kerja Tahunan selanjutnya disingkat RKT. 6

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1)Tujuan Umum Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah untuk membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah di Daerah.
(2)Tujuan Khusus, meliputi :
1. a.Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah terhadap biaya operasional sekolah; dan
2. b.Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Pasal 3

Sasaran Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas :

a.Sekolah Dasar, meliputi :
1. 1.Sekolah Dasar Negeri dan Swasta;
2. 2.Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan Swasta;
3. 3.Pondok Pesantren Salafiah Ula (PPS Ula); dan
4. 4.Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
b.Sekolah Menengah Pertama, meliputi :
1. 1.Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
2. 2.Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri dan Swasta;
3. 3.Pondok Pesantren Salafiah Wustha (PPS Wustha); dan
4. 4.Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa (SMP-LB).
c.Sekolah Menengah Atas, meliputi :
1. 1.Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta;
2. 2.Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta;
3. 3.Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta;
4. 4.Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Negeri dan Swasta;
5. 5.Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB) Negeri dan Swasta; dan
6. 6.Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK-LB) Negeri dan Swasta. 7

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 4

Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan berasaskan Pancasila dan UUD RI 1945.

Pasal 5

Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.Keadilan dan berkelanjutan;
b.Terintegrasi, transparan, akuntabel, terstruktur dan terkendali; dan
c.Cepat, Cermat dan akurat;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan dalam system penyelenggaraan pendidikan yang berlaku.
(2)Dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Pemerintah Daerah berkewajiban :
(3)Memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi;
(4)Menjamin tersedianya anggaran dalam APBD.

Pasal 7

(1)Orang tua berhak :
1. a.Berperanserta dalam memilih satuan pendidikan;
2. b.Memperoleh informasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; dan
3. c.Memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
(2)Kewajiban Orang tua adalah :
1. a.Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
2. b.Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitas dan usianya; 8
3. c.Mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya;
4. d.Menyekolahkan anaknya pada usia sekolah.
5. e.Berperan serta atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya diluar beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis seperti : Pembelian Peralatan Sekolah, Pakaian Seragam, dan/atau Biaya Tambahan Bimbingan Belajar diluar jam sekolah (Les Privat).

Pasal 8

(1)Masyarakat berhak untu berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program penyelenggaraan pendidikan gratis.
(2)Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya atas pelaksanaan program penyelengaraan pendidikan gratis.

Pasal 9

Setiap Peserta Didik pada semua satuan pendidikan mempunyai hak untuk :

a.Mendapatkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b.Mendapatkan Pendidikan Agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
c.Mendapatkan Pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
d.Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas yang ditetapkan.

Pasal 10

Setiap Peserta Didik berkewajiban :

a.Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
b.Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
c.Mentati ketentuan peraturan tata tertib sekolah pada satuan pendidikan;
d.Menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 9

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 11 Tahun 2016