(1)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
(4)Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
(1)Penduduk desa yang belum terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berhak memilih/ memberikan hak pilihnya.
(2)Penduduk desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menunjukan Kartu Tanda Penduduk asli.
7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dearah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARS DAERAH , ttd SYAFRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 13/2016 Salinan sesuai dengan aslinya Plt Kepala Bagian Hukum, HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18 ayat
(7)dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melastarikan dan memajukan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa; membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; memajukan perekonomian masyarakat desa; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 9 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa harus ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak tertutup kemungkinan bagi para anggota TNI/POLRI maupun bagi pengurus Partai Politik akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, oleh karena itu perlu diatur juga dalam Peraturan Daerah ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 28