DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pemilihan Kepala Desa dengan sistematika sebagai berikut. Bab I: Ketentuan Umum. Bab II: Pemilihan Kepala Desa. Bab III: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Bab IV: Pengawasan Pemilihan. Bab V: Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Desa. Bab VI: Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Bab VII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Bupati adalah Bupati Bulungan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulungan.
5.Camat adalah Camat dalam Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
9.BPD yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12.Panitia Pemilihan tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13.Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bulungan yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
14.Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
15.Panitia Pemilihan di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjunya disingkat KPPS adalah penyelengara pemungutan suata di TPS.
17.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
18.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19.Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa; 4
24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi:

a.Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan/atau
b.Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara bergelombang sebagai berikut:

a.pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Pebruari Tahun 2017 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
b.pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2019 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2017 dan Tahun 2018;
c.pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2020 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;
d.pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2025 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2025;
e.pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Nopember Tahun 2026 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2026;
f.pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2032 diikuti oleh Kepala Desa yang masa jatannya berakhir pada Tahun 2031 dan Tahun 2032;
g.pemilihan Kepala Desa berikutnya dilaksanakan secara periodik 6 tahun sekali setelah Tahun 2032. 5

Pasal 5

Hari, tanggal dan bulan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

a.Panitia Pemilihan Kabupaten;
b.Panitia Pengawasan;
c.Panitia Pemilihan.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a terdiri dari unsur SKPD terkait
(2)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b terdiri dari unsur instansi terkait di Kecamatan.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serantak Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten; 6
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak dibentuk Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan.
(2)Susunan personil Panitia Pengawas terdiri dari :
1. a.Camat sebagai Pengarah;
2. b.Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
3. c.Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris; dan
4. d.anggota;
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari unsur:
1. a.Kecamatan;
2. b.Koramil;
3. c.Polsek;
4. d.KUA Kecamatan; dan
5. e.1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
(4)Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(5)Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. b.menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
(6)Panitia Pengawas berkewajiban :
1. a.memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
2. b.melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
3. c.menindaklanjuti hasil pengawasan jika diduga calon Kepala Desa melakukan tindak pidana.
4. d.menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
(7)Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pemilihan dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa.
(8)Biaya operasional dan honorarium Panitia Pengawas dibebankan pada anggaran Kecamatan.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945