(1)Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
(2)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mealui tahapan:
a.indenfikasi;dan
b.pengesahan.
(3)Indenfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
untuk pemetaan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyenggaraan KLA, dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan forum anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
(4)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pengukuhan komitmen penyelenggaraan KLA dalan bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun.
(5)Pelaksanaan deklarasi KLA dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah