DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tahapan Penyelenggaraan KLA; Indikator KLA; Bentuk Peranan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan; Peran Serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK. Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk:
1. a.terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
3. c.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
4. d.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
5. e.membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
(2)Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media masa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. b.mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;dan
3. c.memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan dibidang Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

(1)Prinsip penyelenggaraan KLA yaitu:
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
4. d.penghargaan terhadap pandangan anak; dan
5. e.tata pemerintahan yang baik.
(2)Strategi Penyelenggaraan KLA didasarkan pada:
1. a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
2. b.peningkatan peran orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi;dan
3. c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

(1)Kebijakan KLA di Daerah termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan, yaitu:
1. a.mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. b.mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. c.menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. d.memastikan terpenuhinya hak kesehatan dan kesejahteraan Anak;
5. e.mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya; dan Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah
6. f.memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
(2)Perwujudan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama yaitu:
1. a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan penyediaan Layanan;
2. b.peningkatan peran orang-perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga Kesejahteraan Sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha dan Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi;
3. c.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
4. d.menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

BAB II

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

(1)Tahapan pengembangan KLA meliputi:
1. a.perencanaan KLA;
2. b.pra-KLA;
3. c.pelaksanaan KLA;dan
4. d.evaluasi KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) Klaster Hak Anak;
(3)Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan Forum Anak. Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah

Pasal 6

Tahap perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.deklarasi KLA;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA;dan
c.profil KLA.

Pasal 7

(1)Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempersiapkan pelaksanaan deklarasi KLA dengan menyusun materi secara singkat dan jelas sebagai komitmen pelaksanaan KLA.
(2)Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mealui tahapan:
1. a.indenfikasi;dan
2. b.pengesahan.
(3)Indenfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. untuk pemetaan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyenggaraan KLA, dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan forum anak untuk memperoleh dukungan dalam deklarasi KLA.
(4)Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pengukuhan komitmen penyelenggaraan KLA dalan bentuk dokumen deklarasi KLA oleh Bupati dan dapat diperbaharui setiap tahun.
(5)Pelaksanaan deklarasi KLA dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah

Pasal 8

(1)Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil ketua : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanan pembangunan Daerah;
3. c.Sekretaris : Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak; dan
4. d.Sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
  1. 1.Koordinator Sub Gugus Tugas Kelembagaan;
  2. 2.Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
  3. 3.Koordinator Sub Gusus Tugas Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. 4.Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  5. 5.Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  6. 6.Koordinator Sub Gugus Tugas Klaster perlindungan khusus anak;dan
  7. 7.Koordinator Sub Gugus Tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
(3)Koordinator Sub Gugus sebagaiman dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas pejabat dari PD ditingkat kabupaten/kota, pejabat ditingkat kecamatan dan pejabat ditingkat desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
(4)Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PD yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
2. b.unsur masyarakat; Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah
3. c.media massa;
4. d.dunia usaha;
5. e.perwakilan Anak; dan
6. f.akademisi dan/atau perguruan tinggi.
(5)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(6)Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
2. b.mengoordinasikan dan mobilisasi sumber daya, dana, sarana dalam rangka penyelengaraan KLA;
3. c.mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. d.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. e.menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.
(7)Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), gugus tugas KLA melaksanakan forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
1. a.pembahasan pelaksanaan RAD KLA;dan
2. b.pembahasan capaian peyelenggaraan KLA berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi peyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat Gugus Tugas KLA.
(2)Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah

Pasal 10

(1)Profil KLA sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA;
(2)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.data terpilah anak di daerah termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
2. b.informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya;dan
3. c.informasi kondisi penyelenggaraan KLAditingkat kecamatandan desa/kelurahan.
(3)Profil KLA di sahkan oleh Bupati
(4)Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulat Maret ditahun berikutnya melalui media publik resmi milik pemerintah daerah.
(5)Profil KLA disusun sesuai dengan kerangka Profil KLA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Pra KLA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat(1) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.penilaian mandiri KLA;dan
2. b.penyusunan RAD KLA.
(2)Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
(3)Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
1. a.isu terkait 24 (dua puluh empat) indikator KLA; Ketua Bapemperda Sekretaris Daerah
2. b.tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
3. c.ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
4. d.ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
5. e.pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
6. f.ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
7. g.sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
8. h.Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
9. i.prioritas kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA;
10. j.potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
11. k.peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
(4)Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
(5)Penilaian mandiri KLA dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…