DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN STRATEGI BAB III TAHAPAN KLA BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB VI KEWAJIBAN ORANG TUA BAB VII KEWAJIBAN KELUARGA BAB VIII KEWAJIBAN MASYARAKAT BAB IX KEWAJIBAN DUNIA USAHA BAB X SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK BAB XI PENDANAAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PIDANA BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bulungan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat

(4)dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun Kabupaten layak anak;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3.Bupati adalah Bupati Bulungan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
11.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
12.Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
13.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14.Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15.Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminiasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
16.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
17.Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayananan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin , Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
21.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
22.Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
23.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. c.melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
4. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
5. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
6. f.membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
(2)Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak;
3. c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. d.sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip dan strategi penyelenggaraan KLA;
b.tahapan KLA;
c.pemenuhan Hak Anak; dan
d.tanggung jawab Pemerintah Daerah, kewajiban Dunia Usaha, kewajiban Masyarakat, kewajiban Keluarga, dan Orang Tua dalam pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA didasarkan pada strategi:

a.pengarusutamaan Hak Anak;
b.mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

Strategi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

Pasal 7

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

BAB III

TAHAPAN KLA

Pasal 8

(1)Tahapan KLA meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(2)Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi dengan Anak.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.peningkatan komitmen dalam bentuk penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
b.pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c.pengumpulan data dasar.

Pasal 10

(1)Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
(2)Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
1. a.pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
2. b.peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan;
3. c.penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
4. d.penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
5. e.mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak pada setiap tingkatan pemerintahan.
(3)Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
1. a.kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
2. b.mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
3. c.menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar pengasuhan Keluarga, termasuk tempat penitipan Anak.
(4)Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
1. a.kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
2. b.kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
3. c.kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
4. d.kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
5. e.kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
6. f.mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
7. g.kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
8. h.upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
9. i.kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
(5)Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
1. a.kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
2. b.kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
3. c.penyediaan sekolah inklusi;
4. d.kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
5. e.kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
6. f.mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
7. g.membentuk Sekolah Ramah Anak.
(6)Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
1. a.kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
2. b.kebijakan penyelesaian kasus ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
3. c.mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
4. d.menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari pekerjaan terburuk Anak.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…