(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
(2)Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
a.masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
b.masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
c.masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
d.masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
e.masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
Ketua BAPEMPERDA Sekretaris Daerah
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapakan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Juli 2025 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 7 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd RISDIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (83/2/2025) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN KEPALA BAGIAN HUKUM, SUROSO, SE Pembina Tingkat I / IVB NIP. 19700310 199303 1 008 Ketua BAPEMPERDA Sekretaris Daerah PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diselaraskan dengan Kepala Daerah sebagai kendaraan perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Seiring perkembangan pengaturan perundang-perundang- undangan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan Ketua BAPEMPERDA Sekretaris Daerah pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas serta penyesuaian nomenklatur masa jabatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1