DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 17 diubah 2. Ketentuan Pasal 26 diubah 3. Ketentuan Pasal 56 diubah 4. Ketentuan Pasal 58 diubah 5. Ketentuan Pasal 59 diubah 6. Ketentuan Pasal 60 diubah 7. Ketentuan Pasal 61 diubah 8. Ketentuan Pasal 62 diubah 9. Ketentuan Pasal 63 diubah 10. Ketentuan Pasal 64 diubah 11. Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA 12. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan terkait pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa harus menyesuaikan perkembangan dan kondisi hukum yang ada;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); S A L I N A N
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 50), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan telah diverifikasi oleh Dinas/Instansi terkait;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.bersedia bertempat tinggal/berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
12. l.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
13. m.tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk calon Kepala Desa yang akan dipilih melalui Musyawarah Desa.
(3)Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan dan menyelesaikan pertangungjawaban yang berkaitan dengan administrasi keuangan desa selama masa jabatannya.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon dan dokumen pendukung.
(5)Kententuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung persyaratan bakal calon kepala desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
(2)Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pedaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(3)Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

3.Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(3)Ketentuan periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah.

4.Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5.Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. d.mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa sesuai ketentuan PeraturanPerundang-undangan;
5. e.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
6. f.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Kepala Desa wajib:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
7. g.mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
8. h.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. i.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
10. j.mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
11. k.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. l.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. m.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. n.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. o.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. p.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. q.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
  1. 6.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, Kepala Desa wajib:

a.memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelengaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat setempat setiap akhir tahun anggaran;
b.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
c.memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d.menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
e.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
f.menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati.
1. 7.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.pertangung jawaban penyelengaraan pemerintahan Desa;
2. b.pertangungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.pelaksanaan pembinaan kemasyrakatan; dan
4. d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3)Laporan pertanggungjawaban Penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

8.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f disampaikan kepada bupati melalui camat.
(2)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.
(3)Laporan penyelengaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
2. b.rencana penyelengaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
3. c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
4. d.hal yang dianggap perlu perbaikan.
(4)Pelaksanaan rencana penyelengaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

9.Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa.
(3)Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa.

10.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Kepala Desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelengaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a didilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

11.Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA
12.Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…