DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAB IV PENGAWASAN BAB V MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA BAB VII TUGAS, WEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI KEPALA DESA BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB IX PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA BAB X PEMBINAAN KEPALA DESA BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN BAB XII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta memperhatikan kondisi perkembangan masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian dengan pengaturan kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; BUPATIBUTON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPEMILIHAN,PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIANKEPALADESA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR 1 TAHUN2020 PROVINS!SULAWESITENGGARA BUPATIBUTON Mengingat Menimbang BUPATI BUTON dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221).
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Buton. 5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MEMUTUSKAN: Menetapkan
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mend ukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 1 7. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
19.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu terten tu.
20.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. ~-

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal 2

( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara seren tak dan bergelombang pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah daerah.

(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  1. 23.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  2. 24.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  3. 25.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
  4. 29.Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  5. 30.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  6. 31.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
  7. 32.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  8. 33.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHANKEPALADESA

Pasal 3

( 1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2)Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
8. b.kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
9. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa tahun bersangkutan. ( 5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa, yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

( 1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah, dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan)orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang didalamnya melibatkan keterwakilan perempuan dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap; dan
4. d.anggota.
(3)Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(4)Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(5)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon;
5. e.menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan; ~-

Pasal 4

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan unsur perangkat kecamatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
1. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;dan
2. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4)Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat didelegasikan kepada Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

(2)Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Umum BABIII PELAKSANAANPEMILIHANKEPALADESA

Pasal 6

Biaya pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

f.menetapkan tata tertib pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
i.melaksanakan pemungutan suara; J. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
k.menetapkan Calon terpilih; dan
1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(6)Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan wajib menjaga netralitas serta menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

Pasal 9

( 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)Daerah.

(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah/pernah menikah;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan Paragraf2 Penetapan Pemilih

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

a.BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masajabatan;
b.BPD membentuk Panitia Pemilihan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
c.BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
d.Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan mengajukan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;
e.Bupati memberikan persetujuan atas biaya pemilihan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. 67

Pasal 12

(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015