DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam Perda ini diantaranya diatur tentang jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang meliputi: Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. Diatur pula tentang pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut serta pendanaannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5067); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5.Camat adalah Camat di Kabupaten Buton.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7.Lurah adalah kepala kelurahan.
8.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut LKK atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
9.Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.Jenis LKK;
c.mekanisme pembentukan;
d.tugas, fungsi dan kewajiban;
e.kepengurusan;
f.keanggotaan;
g.tata kerja;
h.pembedayaan; 4
i.kemitraan;
j.pembinaan dan pengawasan; dan
k.pendanaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan dan peran LKK dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
2. b.menetapkan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga LKK dapat menjalankan prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi pemerintahan daerah;
3. c.mengembangkan kompetensi manajerial dan kemampuan LKK dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
4. d.meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban LKK.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan LKK;
2. b.mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
3. c.mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui berbagai bentuk pemberian bantuan pembiayaan, pendidikan dan pelatihan, pendampingan bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB IV

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

Jenis LKK terdiri dari:

a.Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
b.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
c.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan;
d.Karang Taruna; dan 5
e.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

BAB V

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 5

(1)RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan berdasarkan:
1. a.swadaya;
2. b.kegotongroyongan; dan
3. c.kekeluargaan.
(2)Nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan;
2. b.ketentraman; dan
3. c.ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1)Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling kurang terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
2. b.paling banyak terdapat 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
(2)Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
(3)Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
(4)Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan:
1. a.atas prakarsa masyarakat;
2. b.merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
3. c.Ketua RT dan Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah. 6
(5)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
(6)Usulan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Pasal 7

(1)Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.paling kurang 5 (lima) RT; dan
2. b.paling banyak 15 (lima belas) RT.
(2)Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
(3)Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
(4)Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan:
1. a.merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
2. b.Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
(5)Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
(6)Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, selanjutnya diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Pasal 8

RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 7

Pasal 9

(1)RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
1. a.melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. b.menjembatani hubungan antar penduduk di wilayah kerja RT;
3. c.membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RT;
4. d.pengkoordinasian antar penduduk di wilayah kerja RT;
5. e.menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
6. f.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
7. g.membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT;
8. h.menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT; dan
9. i.membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.
(2)RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:
1. a.melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. b.menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
3. c.membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW;
4. d.menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
5. e.menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
6. f.menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW;
7. g.melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW; 8
8. h.membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
9. i.membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022