DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton tahun 2015-2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang mengatur tentang Ruang Lingkup, Materi Muatan RIPPDA dan Tahapan Pelaksanaan RIIPDA. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata, Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata, Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan. Selain itu, diatur pula Arah Dan Strategi Pengembangan Investasi Pariwisata, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pemasaran Dan Promosi Pariwisata Serta Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan, Kemitraan Kepariwisataan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Diatur pula Pelaksanaan Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan dan terakhir Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya alam, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan modal yang potensial bagi usaha pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Buton;
c.bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, regional, dan global;
d.bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan di daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan yang diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015-2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton 2013-2017;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013-2033; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015-2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6.SKPD Pelaksana adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati.
8.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible).
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
12.Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton yang selanjutnya disebut dengan RIPPDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.
13.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.
15.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses dan kegiatan Kepariwisataan dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memudahkan dan memenuhi kebutuhan Wisatawan dan pelaku kepariwisataan lainnya.
18.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kompetensi, kapasitas, kinerja, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
19.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk meneliti, menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi serta mengedukasi Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan masyarakat umum.
22.Unsur Kelembagaan Kepariwisataan adalah komponen- komponen yang menjalankan fungsi kelembagaan kepariwisataan meliputi sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang terintegrasi guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
24.Investasi adalah segala bentuk penanaman modal dalam bidang kepariwisataan yang bersumber dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).
25.Kemitraan adalah segala bentuk hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah, pelaku usaha kepariwisataan, masyarakat dan stakeholder kepariwisataan lainnya.
26.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
27.Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan wisatawan dalam melakukan aktifitas dan semua jenis prasarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
28.Aksesibilitas Pariwisata adalah tingkat kemudahan wisatawan untuk mencapai destinasi pariwisata dengan menggunakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun kembali ke daerah asalnya serta pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata.
29.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses menyamakan rumusan, tetapan, dan terapan yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin standar kualitas dan kredibilitas tertentu bidang Kepariwisataan.
30.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
31.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk meyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.pembangunan Industri Pariwisata;
2. b.pembangunan Destinasi Pariwisata;
3. c.pengembangan Investasi Pariwisata;
4. d.pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
5. e.pembangunan Kelembagaan, Kemitraan Kepariwisataan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2)Pengembangan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksaanakan berdasarkan RIPPDA. Kedua Materi Muatan RIPPDA

Pasal 3

(1)RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pengembangan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015- 2020.
(2)Visi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah "Menjadikan Kabupaten Buton Sebagai Destinasi Wisata Utama Berkelas Dunia, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan Bagi Terwujudnya Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat”
(3)Misi pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
1. a.mengembangkan Destinasi Pariwisata;
2. b.mengembangkan Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
3. c.mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. d.mengembangkan organisasi kepariwisataan dan kemitraan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
5. e.mengembangkan sumber daya manusia kepariwisataan.
(4)Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.membangun Destinasi Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis alam dan budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. b.meningkatkan kuantitas dan kuantitas destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah;
3. c.membangun industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
4. d.melaksanakan aktivitas pemasaran dan promosi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif secara sinergis, efektif, efisien, edukatif, dan bertanggung jawab guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
5. e.mengkomunikasikan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
6. f.membangun lembaga kepariwisataan, kemitraan dan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
7. g.meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan.
(5)Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.terwujudnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
3. c.terwujudnya wisata syariah;
4. d.meningkatnya investasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. e.meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif daerah yang menjadi daya tarik wisata;
6. f.terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara;
7. g.meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di bidang Kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
8. h.terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
9. i.terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
10. j.tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
11. k.terciptanya sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif yang handal dan profesional;
12. l.terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
13. m.terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona;
14. n.terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah; dan
15. o.meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
(6)Arah pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
1. a.prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. b.orientasi pada upaya menciptakan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan;
3. c.orientasi pada usaha penciptaan iklim investasi yang kondusif;
4. d.dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik;
5. e.dilaksanakan secara terpadu, secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
6. f.dilaksanakan dengan mendorong kerjasama dan kemitraan sektor publik dan swasta.
(7)Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

Pasal 4

(1)RIPPDA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) dilaksanakan melalui 5 (lima) tahun dari 2015 – 2020.
(2)Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaku Usaha Kepariwisataan, dan masyarakat.
(2)Pelaksanaan RIPPDA dilakukan evaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)RIPPDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(2)Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisataan sesuai dengan kedekatan fungsi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah adalah dengan mengikutsertakan dan membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan industri pariwisata daerah yang berkelanjutan berbasis investasi dan muatan lokal.

Pasal 8

Strategi pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

a.penciptaan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif;
b.peningkatan daya saing produk Wisata;
c.penguatan kerjasama dan kemitraan pemerintah, pelaku usaha Pariwisata, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisataan;
d.pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya;
e.peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha Pariwisata; dan
f.penyusunan regulasi dan peningkatan fasilitasi untuk pengembangan investasi.

Pasal 9

Strategi penciptaan iklim usaha kepariwisataan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:

a.peningkatan keamanan daerah;
b.penyediaan dan peningkaan kualitas informasi investasi daerah;
c.menjamin kepastian dan penegakkan hukum investasi di daerah;
d.penyederhanaan birokrasi, kemudahan perizinan, dan kepastian lembaga perizinan investasi di daerah; dan
e.kepastian biaya perizinan investasi di daerah.

Pasal 10

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain:

a.pengembangan produk pariwisata sesuai dengan karakteristik potensi daerah;
b.pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar Wisatawan;
c.optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus;
d.meningkatkan event-event pariwisata menjadi event lokal, nasional, regional dan internasional; dan
e.menjaga kelokalan dan keaslian, serta mengatur dan menetapkan agar setiap Daya Tarik Wisata mempunyai keunikan sendiri.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009