DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perda ini diatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Hak Kewajiban dan Larangan Perangkat Desa, Susunan Organisasi Perangkat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan pengaturan rnengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa melalui Peraturan Daerah;
1. b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diga.nti;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhencian Perangkaat Desa serta Susunan Organisaasi dan Tata Keria Pemerintahan Desa; BUPATI BUTON, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENTANG TATA CARA PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIANPERANGKAT DESA SERTASUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHANDESA PERATURAN DAERAH KABUPATF:N AUTON NO MOR 3 TAHUN 2018 BUPATI BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANCKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA SERTA SUSUNAN ORGANISASl DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBUTON den Dengan Persetuj uan Bersama DEWANPERWAKJIANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON

4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaima.na telah diubah beberapa k:ali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 rentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaimana telah diubah dengan Peraruran Pemerintah Nomor 17 Tahu.n 2015 tcntang Perubaha.n Atas Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (.t!erita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10.Peraturan Menteri Ualam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 teruang Su:.unan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dcea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); pemerintahan desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerinto.h Deso. yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang mernbantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Badan Pemusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wak:il dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Desa dibantu penyelenggaro. Kepala unsur adalah sebagai Desa desa
7.Pemerintah perangkat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Dacrah adalah Kabupaten Buton.
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pcnyclcnggara perncrintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan rlaer::ih otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Camat adalah pcrnimpin kecarnatan di wilayah daerah yang berada di bawah don bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah desa dan dcsa adat atata yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan mengurus urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

o.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pcmerintahan Negara Kesatuan

Pasal 1

BAB! KETENTUA.N UMUM persyaratankelengkapanc. memenuhi adrninistrasl.

Pasal 3

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah mernenuhi persyaratan umum dan knusus. (:.!) Persyaratan umum sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rend.ah sekolah menengah urnurn atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan Dagian Kesatu Tatacara Pengangkatan
3. a.pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
4. b.hak, kewajiban, dan larangan perangkat desa;
5. c.susunan organisasi pemerintah desa;
6. d.kedudukan, tugas, dan fungsi kepala desa dan perangkat desa;
7. e.tata kerja pernerintah desa;
8. f.pakaian dinas dan atribut; dan
9. g.peningkatan kapasitas aparatur desa.
  1. 13.Hari adalah hari kerja.
  2. 11.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan rungs. sertahubungan kerja.
  3. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBOes, adala.h rencana keuangan tahunan Pernerintanan Desa.

BAB ILL

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan peraruran daerah ini meliputi:

Pasal 4

(1)Kelengkapan persyaratan adrninistrast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
1. a.Kartu Tanda funduduk atau Surat Kctcrangan bertempat tingga.l paling kurang 1 {saru] Tahun sebelum peridaftaran dari desa. serernpat, kh'uaus untuk jabatan kepala kewilayahan atau kepala dusun Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 3 (tiga) Tahun sebelum pendaftaran dari Dusun setempat;
(3)Persyaratan khusus se-bagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft word (MS) ctan Microsoft Excel;
2. b.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/DUM Dcsa;
3. c.berkelakuan baik;
4. d.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukwn tetap atau bagi mantan terpidaria telah seem-a. terbuka dan jujur mengernukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempu.nyai kekuatan hukum tetap;
6. f.tidak bekeria pada instansi pemerinta h/ swasta lainnya;
7. g.tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
8. h.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa: dan
9. d.khusus untuk jabatan kepala kewilayahan atau kepala dusun, terdaftar sebagai penduduk dusun dalam Desa setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran, kecuaJi di wilayah dusun seternpat tidak ada yang mencalonkan, maka dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam wilayah desa setempat.

Pasal 5

(1)Pegawai ncgcri sipil daerah yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus rnendapatkan izin tertulia dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalarn hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat meniadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sip ii. mempertahankan dan memelihara kcutuhan Negara Kesat:uan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuar oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
1. d.ljazah perididikan dari tingkac dasar sampai dengan iiazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
2. e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; L Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
3. g.sertifikat kursus komputer atau surat pernyataan mampu mengoperasikan kumputer di atas materai cukup;
4. h.surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian seternpat; dan .1. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa ditujukan kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.
(2)Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon perangkat desa dapat melampirkan pengaJaman kerja dan/ atau sertifikat keahlian lainnya yang terkait dengan jabatan perangkat desa dan penyelenggaraan urusan pernerintahan desa, Dasar L945, dan
1. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat, oleb yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
2. c.Surat Pemyataan memegang teguh mengarnalkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

Pasal 7

( 1) Untuk melaksankan pcnjarmgan dan pcnyaringan bakal calon Peranglcat Desa sebagaimana dimaksud dalarn PAsAl fi huruf a, kepala desa membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota.

(2)Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
(3)Tim mengumumkan pada pa.pan pengumuman resmi desa mengenai jabatan perangkat desa yang akan diisi, jadwal pendaftaran, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh ba.kal calon.
(4)setetan menerirna berkas pendaftaran dari bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tirn mdakukan sclcksi untuk mendapatkan paling kura.ng 2 (dua) orang calon.
(5)Khuaus untuk pcngangkatan kcpala kewilayahan atau kepala dusun, setelah menerima berkas pendaftaran ciari hakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim mengadakan rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, danfatau organisasi kemasyarakatan setempat untuk mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang calon kepala dusun melalui musyawarah mufakat.
(6)Tim menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rnelalui rnusyawarah mufakat sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala desa untuk memilih dan menetapkan calon perangkar desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat perangkat desa dan pejabat kepala dusun.

Pasal 6

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui uma pan:

a.penjaringan dan penyaringan;
b.konsultasi kepada camat;
c.penerbitan rekomendasi camat;
d.penerbitan keputusan pengangkatan; dan
e.pelanti.kan perangkat desa. Paragraf2 Tahapan dan Mekanisme Pengangkaran Perangkat Desa

Pasal 9

(1)Paling lambat 15 (lima betas) hari kerja setelah keputusan pengangkatan perangkat desa ditetapkan, kepala desa melantik Perangkat Desa,
(2)Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dihadapan Kepala Desa, dan BPD, dan dapat dihadiri tim penjaringan dan penyaringan dan tokoh/pemuka masyarakat Iainnya dalam wilayah Desa bersangkutan,
(3)Pengucapan sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Kepala Desa.

Pasal 8

( 1) Sebelum memilih dan menetapkan calon perangkat desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat perangkat desa dan pejabat kepala dusun sebaga.imana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Kepala Desa melakulcankonsultasi sccara tcrtulis kcpada camat mengenai calon yang akan diangkat sebagai perangkat Desa. (21 Paling Iambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat konsultasi dari kepala desa, Carnar atas riama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa. (31 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

(4)Dalam ha! Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(5)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(7)Dalam menjalankan tugasnya, tim penjanngan dan penyaringan calon perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa berhenti karena: a, meninggal dunia;
1. b.permintaan sendiri; atau
2. c.diberhentikan. Paraqraf 1 Pcmbcrhcntian
(1)Masa kerja Perangkat Desa adalah terhitung sejak pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun.
(2)Pergantian Kepala Desa tidak mempengaruhi masa kerja perangkat desa, kecuali perangkat desa yang bersangkutan berhentJ. Purayraf3 llfasa Kerja Peran,gkat Desa (41 Susunan kata sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) sebagai berikut. "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil- adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan sehn-us-luruanya yang berla.ku bagi Deso, Daernh, dun Negara Kesatuan Republik Indonesia."
(5)Pengambilan :surnpah/janji da.n pelantikan Perangkat Desa disclcnggarakan di pusat pemerintnhan Deso. atau di tempat lain yang ditentubn Kepala Desa.

Pasal 12

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa; atau
3. c.tertangkap tangan dan ditahan.
(2)Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Pamgmf2 Pemberhentian Sementara
1. b.camat atas narna Bupati memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
2. c.rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkai Desa setelah clikoordinasikan dengan DPM clan Pcmdcs; da.n
3. d.berdasarkan rekomendasi tcrtulis camat, Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian perangkar De!!a.
(4)Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, Kepala desa menyampaikan keputusan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d kepada camat. Desa sebagaimana dilaksanakan dengan
(3)Pemberhentian perangkat dimaksud pada ayat (1), mekanisme sebagai berikut:
1. a.kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada camat mengenai pemberhentian perangkat desa disertai dengan alasan pemberhentian clilengkapi dengan bukti pendukung;
2. e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa. terpidana berdasarkan yang telah mempunyai
3. b.clinyatakan sebagai keputusan pengadilan kekuatan hukum tetap;
4. c.berhalangan tetap;
5. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau (21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
6. a.telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun;

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…