Peraturan daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkannya. BABVI KETENTUAN PENUTUP RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I i- 1 1.1 Latu Bel•Jran1 Kabupaten Euton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Euton), jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografls, kabupaten ini terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan di antara 4,960-6,250 lintang Selatan dan dari Barat ke Timur di antara 122,670-123,340 bujur Timur. Administratif, Kabupaten Buton berbatasan dengan Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara dan Laut Banda di sebelah Utara, Buton Selatan dan Laut Banda di sebelah Selatan, Laut Banda di sebelah Timur, dan Kota Baubau dan Selat Buton di sebelah Barat. Selain itu, Kabupaten Buton juga rnerniliki potensi alam yang khas, salah satunya adalah potensi aspal Buton yang terkenal, yang menjadi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi daerah tersebut. Buton memperoleh status sebagai daerah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi Dengan lbukotanya Bau-Bau. Meskipun pemerintahan swapraja di Indonesia secara resmi berakhir sejak tahun 1959, pelantikan Bupati Buton pertarna baru terjadi pada tahun 1960, pasca mangkatnya Sultan Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton terakhir. Hal ini menegaskan keistimewaan Kesultanan Bu ton dibanding kesultanan dan daerab swapraja lainnya. Wilayab Kabupaten Buron pada saat itu meliputi sebagian daratan pulau Buton dan Muna, serta sejumlah pulau di sekitarnya, dengan luas total mencapai 54.000 km2. Sebelum menjadi kabupaten, pemcrintahannya berbentuk swapraja, merupakan peralihan dari sistem kesultanan. Selama masa kekuasaan kesultanan, Buton pernah diperintah oleh 38 orang Sultan, dimulai dari Sultan Murhum pada tahun 1537 hingga berakhir dengan Sultan La Ode Muhammad Falihi pada tahun 1960. Bahkan, sebelum itu, Bu ton juga pernah menjadi daerah kerajaan yang dipirnpin oleb Ratu Wakaaka pada tahun 1358. Sejak tahun 1960 hingga 2018, Kabupaten Buton telah dipimpin oleh sembilan orang Bupati yang berbeda Dari La Ode Abd Halim hingga Ors. La Sakry, M.Si, para pemimpin ini tclah mengemban arnanah untuk memimpin dan mengelola Kabupaten Buton sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula dengan pergantian kepemimpinan di kalangan parlemen Kabupaten Buton, yang telah mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu, menandai dinamika politik dan pemerintahan di daerah tersebut. Pendabuluan menguraikan latar belakang Kabupaten Euton dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Infonnasi yang dipaparkan memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Euton dalam menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Pada pendahuluan juga meninjau dasar perancangan RPJPD yang terdiri atas dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Buton, sistematika penulisan dokurnen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, serta korespondensi dokumen RPJPD Kabupaten Buton dengan dokumen pendukung lainnya. PENDAHULUAN BABI LAMP IRAN PERATURAN BUPATl BtrrON NOMOR 3 TAHUN 2024 TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BlITON TAHUN 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I I- 2 Secara adrninistrasi daerah diperlukan adanya perencanaan pembagunan daerah. Dokumen mengenai kabupaten ini harus mengikuti aturan pembuatan yang berlaku secara nasional rnaupun provinsi, termasuk norma-norma administratif dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan pemerintahan daerah, program pembangunan, serta pencapaian yang telah dicapai juga menjadi bagian penting dalam suatu dokumen. Dengan mematuhi aturan pembuatan dokumen, informasi yang disajikan dapat menjadi referensi yang akurat dan lengkap mengenai Kabupaten Buton. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menga.manatkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adaJah satu kesatuan tata cara perencanaan pernbangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini merniliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengab dan tahunan yang dilaksanakan oleb semua unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat. RPJPD Kabupaten Buton disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 yang akan memasuki periode baru melaJui dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045. Rencana penyusunan dokumen ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasaJ 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan AwaJ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) paling lambat I (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Penyusunan dokumen RPJPD ini bertujuan untuk menghadirkan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah 20 tahun mendatang. Dokumen ini pada intinya memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun dengan mempedomani dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Perumusan dokumen RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 juga mengacu pada lnstruksi Menteri Dala.m Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, dimana tujuan dari pedoman penyusunan RPJPD ini adalah tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimaJ terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasionaJ serta dapat memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pembangunan daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oisusun melaJui pendekatan proses, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), dan pendekatan substansi, yaitu : pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan teknokratik dilakukan agar penyusunan dokumen RPJPD tetap mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan. partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (satakeholder) dalam proses penyusunan RPJPD. Pergeseran pemahaman bahwa masarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat daJam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai asas-asas umum pemerintah yang baik (good gouemance). Pendekatan politis berkaitan dengan proses penyusunan RPJPD melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dalam tahap penyusunan rancangan awaJ maupun pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Selain itu RPJPD nantinya akan menjadi pedoman CaJon Kepala Daerah dan Wakil KepaJa Daerah atau Calon Gubemur dan Wakil Gubernur merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih, kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam RPJMD. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam proses penyusunan RPJPD, yaitu basil perencanaan yang diselaraskan dalam forum perencanaan yang dilaksanakan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya. Selain menggunakan pendekatan di atas dalam penyusunan RPJPD, pendekatan substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan. Pendekatati hoiistik-tematik: dalam RPJPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Sebagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, tabapan penyusunan RPJPD dilakukan dengan mengacu lnmendagri tersebut, sebagai berikut:
l.Persiapan Penyusunan Meliputi : Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun, penyiapan data evaluasi hasil RPJPD periode sebelurnnya, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
2.Penyusunan Rancangan Awai RPJPD Tahun 2025-2045.
Merupakan proses penyusunan : analisis gambaran umum koodisi daerah, analisis trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, analisis permasaJahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, Perumusan tersebut mempedomani RPJPN, RPJPD Propinsi, RTRW Kabupaten dan memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD.
3.Konsultasi Rancangan AwaJ RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses untuk mempcroleh masukan terhadap pcrrnasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD, yang dilakukan oleh Bupati kepada Gubemur rnelalui Kepala Bappeda Propinsi. Mekanisme konsultasi rancangan awal RPJPD dilakukan dengan melakukan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Propinsi yang dilakukan oleh Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi. Masukan hasil konsultasi disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat Oubernur.
4.Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses penyempumaan rancangan awal RPJPD oleh TIm Penyusunan RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan Konsultasi Rancangan Awai RPJPD.
5.Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan lainnya. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan daJam Serita Acara RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I I- 3 RPJPD Kabupateo Buton Tahun 2025-2045 I J- 4 Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
6.Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses penyempumaan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan Serita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045.
7.Reviu APIP Terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil reviu menjadi bahan penempumaan dokumen Rancangan Ak.hir RPJPD Tahun 2025- 2045.
8.Penyarnpaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Kepada DPRD Merupakan proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025- 2045 kepada DPRD untuk dibabas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Bupati.
9.Pembaha.san Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 oleh DPRD sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Bupati.
10.Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Tahun 2025-2045, serta kesesuaian dengan kepentingan urnum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan oleh Gubernur melalui Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah Propinsi bersama Perangkat Daerah Propinsi.
11.Penetapan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045, setelah menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.
Pcrumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Buton juga perlu memperhatikan beberapa hal, yakni :
1.Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses penyusunan Dokumen RPJPD.
Masyarakat Kabupaten Buton dilibatkan dalam proses perencanaan pembentukan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Keterlibatan masyarakat setempat bertujuan untuk memudahkan Pemda Kabupaten Buton agar lebih memahami secara mendalam terkait kebutuhan, aspirasi, dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Buton. Hal tersebut mencerminkan bahwa dokurnen RPJPD Kabupaten Buton memuat kepentingan dan harapan dari Masyarakat Buton.
2.Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Dokumen RPJPD mampu menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengadopsian prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilaksanakan mernperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan aspek keadilan sosial.
3.Penanggulangan Kemiskinan RPJPD dapat mengarahkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Buton. Melalui penetapan prioritas perobangunan yang RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I I- 5 1.2 Daaar Hukum Penyuaunan Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jang.ka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, RPJPD dapat membantu mengatasi permasaJahan kemiskinan di Kabupaten Buton.
4.Peningkatan Akses Layanan Dasar Dokumen RPJPD perlu mencakup strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Melalui upaya dan strategi yang dilangsungkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
5.Penciptaan Lapangan Kerja Dokumen RPJPD dapat memberikan kontribusi positif dalarn menciptakan lapangan pekerjaan bagi Buton mclalui program-program pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut merniliki darnpak progresif terhadap pengurangan tingkat pengangguran sekaligus juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
6.Pemberdayaan Masyarakat Dokumen RPJPD perlu mencakup langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Perealisasian haJ tersebut melalui pemberian pelatihan, dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan perempuan.
7.Keadilan Sosial dan Kesetaraan Dokumen RPJPD mampu memainkan peranan dalam mcnciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di Kabupaten Buton. Hal ini dapat direalisasikan melalui perumusan program-program yang memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan.
Dengan dernikian, dokumen RPJPD dapat rnembantu mencapai tujuan yakni terciptanya kesetaraan sosial. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 serta mempedomani dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat mewujudkan akselerasi pembangunan daerah melalui upaya rnencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir masukan dari rnasyarakat sehingga perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Buton dalam dua puluh tahun ke depan dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I I- 6
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
11.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lnodnesia Nomor 6987)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hid up Strategis (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun
2017);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
a.Hubungan Anta.ra RPJPD Kabupaten Buton dan RPJPN RPJPN {Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) merupakan dokurnen perencanaan pernbangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalarn RPJPN tertuang vrsi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional. RPJPD perlu mempedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I I- 7 ·,.. ... ..., - ~ ,, .
... ,, ,; ~,.. . .... -~'~ Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3 Hubungan Antar Dokumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional mcngamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus sating tcrintegrasi dan sincrgis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjaog Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokurnen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan tepadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. 1 lal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan mclalui RPJMD, kemudian RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Pcrangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21.Surat Edaran Bersama Nomor 600. l/ 176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPDdengan RPJPNTahun 2025-2045.
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;
23.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2023-2043.
1.4 Ma.bud dan Tltjuan Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi stakeholders serta Pemerintah Daerah Kabu paten Buton dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMDJ dan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD) Kabupaten Buton selama periode 2025-2045. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
a.Memberikan Jandasan dan pedoman bagi calon kepala dacrah dalam mengikuti pemilukada;
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pernerintah Pusat;
c.Merumuskan capaian kinerja pembangunan;
d.Merumuskan perrnasalahan dan isu strategis pembangunan;
RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 1- 8
d.Hubunpn Antara RPJPD clan KLHS Kabupaten Buton Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, rnelalui penyusunan rekomendasi perbai.kan berupa antisipasi, rnitigasi, adaptasi.
c.HubUDp.ll Alltara RPJPD dan RTRWKabupaten Buton Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton harus memperhatikan RTRW Kabupaten Buton.
Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buton dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalab sebagai pedoman dalam memperhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
b.Hubwipn Aatara RPJPDKabupaten Buton dan RPJPDProvlnai Sulawesi Tenuara RPJPO Kabupaten Buton perlu mempedomani RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Buton terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Buton. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan dernikian, penyusunan RPJPO Buton Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arab Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan. RPJPD Kabupaten Euton Tahun 2025-2045 I I- 9 Penutup Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapa.ian sasaran pembangunan di daerah. A.rah Kebljakan dan Saa.ran Pokok Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapa.i arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. 'l'ahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan lndikator Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerrninkan keotonomian daerah. Visi dan Misi Daerah Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Permaaalahan dan Isu Strategia Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan inforrnasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-Isu pernbangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi [provinsi dan nasional). Gambaran Umum Kondial Daerah Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Buton sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPO yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umurn, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta mencanturnkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Pendahllluan Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penuhsan dokumen RPJPD Kabupaten Buton. BAB VI BabV
e.Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
f.Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati setiap 5 tahun.
1.5 Sistematilta Penul.laan Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dengan sistematika sebagai berikut : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-1 2.1.1.1 Kondlsi Geografis Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960°-5,690° Lintang Selatan dan 122,670°-123,340° Bujur Timur. Secara luas, wilayah Kabupaten Buton mengalami peningkatan memiliki luas wilayah daratan ±_l.648,04 Km2 atau .:!:. 168.443 hektar. Apabila ditinjau berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Buton memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 2.1.1 Geografi Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya a1am serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografi dan demografi memiliki keterkaitan yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanan. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Keduanya penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Buton. Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Buton menyajikan kondisi capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun tetap komprehensif dengan tahun analisis disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah diselesaikan. Garnbaran umum tersebut nantinya akan menjadi pedoman awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Buton tahun 2025-2045. Susunan gambaran umum kondisi daerah dilakukan meJalui pemetaan secara objektif tentang kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama periode pembangunan jangka panjang, serta potensi pengembangan wilayah. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini teJah dilakukan di Kabupaten Bu ton. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan rumusan dari visi, misi dan arah kebijakan daerah untuk pembangunan 20 tahun ke depan dimana berbagai kebijakan yang akan dirurnuskan dalam dokumen ini memiliki hierarki tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal tersebut menjadikan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini harus memiliki relevansi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan hingga mewujudkan harapan masyarakat di akhir tahun pembangunan yakni tahun 2045. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terkait penyusunan kebijakan pembangunan tersebut agar mampu memberi daya ungkit bagi setiap periode pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Buton melalui potret pembangunan dari gambaran umum kondisi Kabupaten Bu ton. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pasa.rwajoyang memiliki 22 wilayah desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula dimana rnasing-masing memiliki 7 desa. Jika dilihat dari luasan wilayahnya, dari 1.648,04 Km2 total luas wilayah Kabupaten Euton wilayah kecamatan terluas adalab Kecamatan Kapontori dengan luas wilayah 471,77 Km2 atau setara RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-2 Sumber : Badan Pusat Stanstik Kabupaten Buton Dalam Angka Ta>um 2024 nnaten uton un No Kecamatan lbukota Kecamatan Luu 1Km2) Jumlah Pulau 1 Lasalimu Kamaru 319,65 5 2 Lasalimu Selatan Ambuau 147,01 1 3 Siontapina Matan au we 248,81 - 4 Pasarwajo Pasarwajo 300,97 - 5 Wolowa Wolowa 94,55 - 6 Wabula Wabula 65,27 - 7 Kapontori Mataumpana 471,77 5 Bu ton 1.648,04 11 .. Tabet 2.1. Luas Daerah dan Jumla.h Pulau Menurut Kecamatan di Kah B Tah 2023 Kabupaten Buton terdiri dari 7 Kecamatan dan 95 desa/kelurahan serta memiliki 11 pulau. Kecaroatan Kapontori merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten, sedangkan Kecamatan Pasarwajo adaJah Kecamatan dengan jarak terdekat dari lbukota Kabupaten. Berikut rnerupakan rincian luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bu ton. Sumber: Kompilasi Peta Tematik Indonesia, Pera Administrasi Kabupaten Buton ,• --· Pli"TA ADMINtaTRASt K.ADUPATEH BUTON PROVINSt SUL..AW1l8t TC.NOOAAA Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Buton • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Euton Utara dan Laut Banda • Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda • Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Selat Euton • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan dan Laut Banda RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-3 2.1.1.3 Kondisi Kllmatologi Kabupaten Buton merupakan wilayah bercirikan iklim tropis basah, karena Kabupaten Buton memiliki curah hujan yang sedang (1.164,1 mm/th), kelembaban udara yang tinggi (71- 87%), temperatur (suhu) tahunan di atas 22,4°C dan dapat mencapai 34,5°C pada musim kemarau. Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan. Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Buton merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya 2.1.1.2 Kondisi Topografi Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan. Permukaan tanah pegunungan relauf rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas pennukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40°. Swnber: Badon Pusat Btatisnk:Kabupaten Bu ton Dalam Angka Tahun 2024 Lavallmu Selntnn, 8.':12 l.1,~llm11 I ~ al ~ ~ "! '° ..... ~ C'I C'i ..:I ~ N = 1 °' II) II) s ~ ~ l/') a ::, II) u'i (') C'I v c-i i...: C'i 0 stal 0. .... C'i OI · F' , ---.. Gambar 2.15. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2025 Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Euton Tahun 2025-2045 Jumlah Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Kebutuhan Ambang Am.bang Penduduk Penduduk Pangan Pangan Pangan Batu Babs Kecamatan Tahun Tahun 2045 (kg/tahun) Tahun Tahuo Tahun Tahun 2025 (Jiwa) (Jiwa) 2025 2045 2025 2045 (k&/tahun) (kg/tahun) Kapontori 16.386 25.832 489.863.89 1.136.350.23 2.084.944.37 -9.320.4g -22998.85 Lasalimu 14.238 25.83( 269.951.49 987.424.68 2.184.829.3C 10.349.4 l -27615.52 Lasahrnu 16.936 27.776 2. 751.524.92 1.174.512.41 2.271.482.2(: 22.739.08 6921.20 Sela tan Pasarwajo 48.299 76.725 0.00 3.349.529.2S 6.208.257.91 48.298.91 -89520.66 Siotapma 18.529 41.377 1.319.638.38 1.284.988.95 3. 750. 737.2€ 498.94 -35056.19 Wabula 7.415 15.674 0.00 514.205.91 1.395.145.8~ -7 . .414.61 -201!7.46 Wolowa 7.414 15.674 0.00 514.185.lE 1.395. 112.64 -7414.3' -20116.98 Tora I 129.217 228.889 4.830.978.68 8.961.196.63 19.290.509.58 -59.559.S -208504.S Tabel 2.8. Profil Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2045
8.Membuat profil daya dukung pangan sistem grid berbasis jasa lingkungan dalam bentuk data tabular rnengenai kebutuhan, ketersediaan, status ambang batas penduduk dan status ambang batas pangan, yang diperoleh dari data spasial diolah dan dianalisis menggunakan excel, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:
RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-21
1.Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Salah satu peran penting dari lingkungan adalah menyediakan bahan pangan dari sumber daya hayati, seperti tanaman dan hewan, serta dari sumber daya air, seperti ikan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem ekosistem berkontribusi dalam menyediakan bahan pangan ini rnelalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kegiatan perikanan baik dari tangkapan maupun budidaya di ekosistem perairan tawar.
Penyebaran jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Buton dorninan pada kategori SEDANG memiliki luas sebesar 146.290,12 ha atau sekitar 89,18% dari total wilayah Kabupaten Buton, kemudian menyusul kategori RENDAH dengan luas sebesar 9.169,66 ha atau sekitar 5,59% dan kategori SANGAT TINGGI dengan luas sebesar 3.537,54 ha atau sekitar 2,16% Selebihnya kategori SANGAT RENDAH sebesar 3.124,99 ha atau sekitar 1,9% dan kategori TINGGJ sebesar 1.994,61 ha atau sekitar 1,22%. Adapun wilayah dengan potensi jasa lingkungan penyedia pangan kategori SANGAT TINGGI dengan luas wilayah yang paling besar adaJah Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Siotapina. Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 r" ..... I A. Jasa Lingkungan Penyediaan (Provisioning) Jasa ekosistem penyediaan adalah kontribusi ekosistem kepada manusia melalui penyediaan baik barang maupun jasa yang dihasilkan di dalam ekosistem tersebut. Jasa penyediaan ini meliputi penyediaan pangan dan pakan, penyediaan air bersih, penyediaan serat, penyediaan energi dan penyediaan sumberdaya genetik, Jasa penyediaan ini sangat penting bagi manusia karena perubahan pada jasa penyediaan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan bahan lain dan kemungkinan terjadinya konflik akibat surnber daya yang menurun. r » - ~~--=--..:.. .:-::--- ~ ·~--- .... --.. ---- ........... -· -- -- -- -- - ,..a.... ........ ._,... ......... " --- ~ :-..:.:·· - - - .. Gam.bar2.16. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2045 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahtm 2025--2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-22 Gambar 2.18. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Jasa Ungkungan Penyed,aan Pangan Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buron Tahlm 2025--2045 • 1 s • • l] 1 1 Ja~J t.mgkungan Penyed1ddll Pangan Gambar 2.17. Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Sumber : KLHS RPJPD KabupatenButon Tah!m 2025-2045 Luu Wilayah Jua Lingkungan Penyedia.an Pangan (ha) Kecam_atan Sangat Rend ah Se dang Tinggi Sangat Rendah Tinggi Kaponcori 328,89 2389,36 43356, L 7 180,39 472,14 Lasali.mu 145,10 790,67 28375,54 665,10 1878,14 Lasalimu Selatan 400,40 691,25 12556,99 738,24 579,53 Pasarwajo 1411,22 2825,4( 25511,H 57,04 Siotapina 204,29 731,23 22815,39 285,40 607,73 Wabula 170,93 1741,74 4621,8C 12,39 Wolowa 464,17 9053,05 56,05 Grand Total 3124,99 9169,66 146290,12 1994,61 3537,54 Persentase (%) 1,90 5,59 89,14 1,22 2,1€ Tabel 2.9. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Pangan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 J 11-23 Sumber: KLHS RPJPDKabuparen Buton Talu.m 2025-2045 Tabel 2.10. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Air Luu Wllayah Jua Lingkungan Penyediaan Air (ha) Keca.matan Sancat Rendah Rendah Sectanc Tinggj Kapontori 2.348,84 41.164,41 3.211,85 1,85 Lasalimu 193,68 29.622,38 2.038,50 Lasalimu 391,88 13.931,03 641,25 2,25 Selatan Pasarwajo 2.942,40 25.314,35 1.496,56 51,52 Siotapina 402,92 19.490,41 4.750,71 Wabula 1.827,24 4.719,62 Wolowa 200,25 9.358,27 14,76 Grand Total 8.307,22 143.600,46 12.138,87 70,38 Persentase (%} 5,06 87,50 7,40 0,04
2.Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kinerja jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Buton secara umum berada pada kategori RENDAH dengan luas wilayah 143.600,46 ha atau 87,5% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kategori SEDANO dengan luas wilayah 12.138,87 ha atau 7,4% dan kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah 8.307,22 ha atau 5,06%. Selebihnya untuk kategori TINGGI sekitar 70,38 ha atau 0,04%. Wilayah dengan kategori T1NGG1 pada umumnya berada di Kecamatan Pasarwajo, Wolowa dan Kecamatan Lasalimu Selatan, labih detail ditunjukkan pada tabel di bawah.
Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton yang memiliki jasa lingkungan penyedia air rendah adalah sebuah tantangan yang kompleks. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan strategi yang bijaksana, masih ada prospek untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Wilayah dengan jasa lingkungan penyedia air rendah harus fokus pada konservasi dan pengelolaan air yang bijaksana. lni termasuk pengurangan pemborosan air, pemanfaatan teknologi yang efisien untuk pengolahan air limbah, dan pengumpulan air hujan, beralih ke praktik pertanian berkelanjulan, termasuk penerapan sistem irigasi hemat air dan pola tanam yang tepat, mengurangi dampak perubahan iklim. Pengelolaan lahan dan hutan yang baik untuk mempertahankan sumber daya air alami, seperti sungai dan sumber mata air, sehingga meningkatkan ketersediaan air di wilayah terse but. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton dengan ketersediaan air rendah memerlukan kolaborasi dan kerjasarna dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga intemasional. Dengan strategi yang tepat, wilayah tersebut dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang sehat, dan meningkatkan kesejabteraan masyarakat dalamjangka panjang. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-24
3.Jasa Lingkungan Penyedia Serat Jasa lingkungan penyedia serat mengacu pada peran ekosistem dalam menyediakan serat ala.mi dari berbagai sumber, termasuk tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat ala.mi ini dapat dihasilkan oleh berbagai bahan seperti tumbuhan, kayu, hewan, serta mineral seperti logam dan karbon. Serat alami ini termasuk dalam beberapa kategori, yaitu serat tumbuhan/serat pangan, serat kayu, serat hewan, dan serat mineral.
Serat alami penyedia serat merniliki sifat yang dapat mengalami pelapukan secara alami. Berbagai sumber seral alarni ini, seperti hasil hutan, hasil Iaut, basil pertanian, dan perkebunan, merupakan bahan dasar yang digunaka.n dalam proses produksi dan industri, termasuk dalam sektor bio-kimia, Jasa ekosistem penyedia sera.t berperan penting dalam menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada serat alami sebagai bahan baku. Serat ala.mi secara alami terurai dan dapat diuraikan oleh lingkungan, sehingga memiliki jejak karbon yang lebih renda.h daripada baha.n sintetis. Pengguna.an serat alami sebagai bahan baku membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten.Buton Tahun 2025-2045 • Sangat Rendah Rend.ih 'icdang • Tingg, 100%20% Kapontor1 l:t,alimu La~allmu s~1.n,m Pa~rwajo s,01ap1na Wabula Wolowa Gambar U.20. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Air Jasa Lingkungan Penyediaan Air Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton TaJum 2025-2045 • Sang,n Rendah • Rendah 7,4("'1).04% 5,06% Jasa Lingkungan Penyediaan Air Gainbar 2.19. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Peuyediaan Air RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-25 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 33.~, Gambar 2.21. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyed.iaan Serat Jasa Lingkungan Penyediaan Serat Jasa lingkungan penyedia serat di Kabupaten Buton didominasi kategori TINGGI dengan luas wilayab sebesar 77.392,39 ha atau sekitar 47,16% dart luas wilayah Kabupaten Buton, dan kategori RENDAH sebesar 54.492,61 ha atau sekitar 33,2%. Untuk kategori SEDANO hanya sebesar 28.923,49 ha atau sekitar 17,62% dan kategori SANGAT RENDAH sebesar 3.308,43 atau sekitar 2,02% Sebaran jasa lingkungan penyedia serat pada setiap keca.matan diperoleh pada kategori Tinggi terluas pada Kecamatan Kapontori sebesar 22.084,42 ha, Kecamatan Lasalimu sebesar 16.529,74 ha, dan Kecamatan Pasarwajo sebesar 14.887,6 ha Sumber: KLHS RPJPD Kalmpaten Buton Tahun 2025-2045 Luu Wllayah Jaaa LingktuiganPenyeclia Serat (ha) Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedani Tin,o Kapontori 764.97 8487.78 15389.78 22084.42 Lasalimu 360.30 10415.87 4548.63 16529.74 Lasalimu 640.67 9242.33 1339.92 3743.48 Sela tan Pasarwajo 1003.74 11184.87 2728.61 14887.61 Siotapina 215.79 8690.91 4840.36 10896.98 Wabula 82.53 3821.29 12.39 2630.65 Wolowa 240.43 2649.55 63.80 6619.50 Grand Total 3308.43 54492.61 28923.49 77392.39 Persentase (%) 2.02 33.20 17.62 47.16 Tabel 2.11. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Serat
1.Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Kualitas udara yang baik sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan.
Udara yang bersih dan bebas dari polusi memberikan manfaal langsung bagi kesehatan manusia, selain itu kualitas udara yang baik juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan tingkat energi, dan mengurangi risiko penyakit, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan nyaman. Kualitas udara dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai polutan yang diernisikan ke atmosfer dengan berbagai faktor meteorologis seperti angin, suhu udara, hujan, penyinaran rnatahari, dan pola pemanfaatan lahan. Tingkat intensitas pemanfaatan lahan secara langsung mempengaruhi dlnamika kualitas udara. Kawasan dengan vegetasi yang subur dan topografi yang tinggi umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki vegetasi. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem yang bervegetasi berperan dalam membersihkan dan menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi lingkungan sekitarnya. Jasa lingkungan pengatur kualitas udara di Kabupaten Bu ton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 96.896, 1 ha atau 59,04% dari luas wilayah Kabupaten Bu ton, kemudian kategori SEDANG seluas 33.886,63 ha atau 20,65% dan kategori RENDAH sekitar 21888.15 atau 13,34%. Pada tabel dan gambar di bawah terlihat babwa jasa lingkungan pengatur kualitas udara yang memiliki kategori TINGGI hampir merata di seluruh kecamatan tetapi dominan berada pada bagian barat Kabupaten Buton, yaitu Kecamatan Kapontori RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-26 B. Jasa Lingkungan Pengaturan !Regulating) Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan nonhayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terpadu dalam ekosistem. Ekosistem menyediakan berbagai manfaat untuk rnanusia, termasuk jasa penyediaan, pengaturan, kultural dan jasa pendukung. Jasa pengaturan sendiri adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hasil pengaturan proses ekosistem, termasuk mempertahankan kualitas udara, pengaturan iklim, kontrol terhadap erosi, pengaturan terhadap penyakit dan penjernihan air. Jenis-jenis jasa ekosistem pengaturan kemudian terbagi menurut batas administrasi yang secara lebih rinci dijelaskan pada sub-subbab di bawah ini. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton TaJum2025-2045 Wol d ung,rnngdll 1-'c>11g d;lh • SNbn, e T ~l • ) 13,02 21,05 42,97 17,74 5,22 Tabel 2.16. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan hd bk
5.Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindun.gan Terhadap Bencana Kebakaran Jasa lingkungan dalam konteks pengaturan, pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana kebakaran merujuk pada manfaat ekosistem yang berkontribusi dalam mengurangi risiko, mencegah, dan melindungi dari kebakaran. Ekosistem yang sehat dan terjaga memiliki peran penting dalam membantu mengurangi dampak bencana kebakaran serta merninimalkan risiko terjadinya kebakaran yang merusak.
Jasa Lingkungan pengatur pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Bu ton didominasi oleh kategori SEDANO dengan luas wilayah 70.528,24 ha atau sekitar 42,97% dari luas wilayah Kabupaten Buton. Pada wilayah ini resiko terjadinya kebakaran dapat meningkat secara signifikan. Tanpa adanya vegetasi yang sehat dan proses alami pengaturan bahan bakar alami, potensi terjadinya kebakaran yang sulit dikendalikan dapat meningkat. Kategori ini menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton. Terdapat 34.549,3 ha atau 21,05% yang masuk dalam kategori RENDAH dan 21.361,14 ha kategori SANGAT RENDAH. Kecamatan Siotapina memiliki kawasa yang terluas masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dan Kecamatan Lasalirnu memiliki kawasan yang terluas masuk dalam kategori TINGGI. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-34
6.Jasa Lingkun.gan Pengatur Tata Aliran Air Jasa lingkungan pengatur tata aliran air merujuk pada manfaat yang diberikan oleh ekosistem dalam mengatur, menyediakan, dan menjaga aliran air di suatu wilayah. Ekosistem yang sehat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air, serta mengatur aliran air secara alami. Ekosistem seperti butan, Iahan basah, dan vegetasi alami dapat mengatur aliran air, mengurangi risiko banjir, dan memperlambat aliran air yang dapat mengakibatkan erosi dan pencemaran. Vegetasi dan tata aliran alarni membantu mengurangi erosi tanah yang dapat terjadi a.kibat aliran air yang kuat. Hal ini membantu menjaga kualitas tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yang mendukung jasa lingkungan pengatur tata aliran air. lni melibatkan tindakan konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan yang mempertimbangkan pentingnya ekosistem dalam menjaga keseimbangan aliran air dan mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan manusia.
Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air ell Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TlNGGI dengan luas wilayah 97 .526,57 ha atau sekitar 59,43% dari luas wilayah Kabupaten Buton dan kategori SEDANG dengan luas 35.834,61ha atau 21,83%, seperti diperlihatkan pada tabel di bawah. Kategori SANGAT TINGGI dominan berada di Kecamatan Siotapina, Kapontoridan Lasalimu, sedangkan kategori RENDAH dominan di Kecamatan Lasalimu Selatan, Pasarwajo dan Kecamatan Siotapina. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa jasa lingkungan pengatur aliran air dengan kategori TINGGI dan SANGAT TINGGI berada pada bagian tengah Kabupaten Buton dengan bentuk toporafi berupa perbukitan. Daerah ini memiliki lahan yang lebih luas untuk menampung air hujan. Lereng perbukitan memiliki kemampuan alami untuk mengatur aliran air. Vegetasi dan topografi membantu memperlambat aliran air, mengurangi risiko banjir dan erosi. Air yang mengalir dari daerah ini biasanya lebih bersih karena tersaring oleh vegetasi dan tanah di sepanjang aliran air. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan ekosistem di daerah perbukitan sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan aliran air dan berbagai manfaat lingkungan yang terkait. Praktik pengelolaan berkelanjutan, konservasi vegetasi, dan perlindungan terhadap daerah- daerah kritis di perbukitan dapat membantu menjaga jasa lingkungan pengatur aliran air dan mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Euton Talu.m 2025-2045 • . . ••• II ~===================::i-- ....~~~~~~~~~~~~~~____..~~~ Gambar 2.32. Luas Wilayah Jasa Lingku.ngan Pencegahan clan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 11-35 Swnber : KLHS RPJPDKabupateri Buron Tahun 2025-2045 • • I . a •• Ar Gambar2.34. Luas Wilayah Jasa Lingkung Pengaturan Aliran Air Swnber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 11.lhi0,151' 7.21" la~ Lmgkungan Pengaturan Arr Gambar2.33. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Aliran Air Sumber: KLHS RPJPDKabupa.ten Buton Tahun 2025-2045 Luu Wilayah Jase. LinglrunganPeo1aturan Air (ha) Kecam_atan Sanpt Rendah Sedan& Tingi Sangat Rendah Tingi Kapontori 31,50 1.754,62 5.407,60 36.580,30 2.952,92 Lasalimu 2.100,61 8.835,82 18.920,13 1.998,00 Lasalimu Selatan 220,50 5.352,01 5.315,09 3.482,55 596,25 Pasarwajo 4.427,87 7.516,73 16.312,14 1.548,08 Siotapina 2.398,02 4.691,42 12.834.11 4.720,50 Wabula 1.977,92 1.843,65 2.725,29 Wolowa 662,17 2.224,30 6.672,05 14,76 Grand Total 252,00 18.673,22 35.834,62 97.526,57 11.830,52 Persentase (%) 0,15 11,38 21,83 59,43 7,21 Tabel 2.17. Luas Wilayah J asa Lingkungan Pengaturan Alira.n Air RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I !I-36 Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Tabel 2.18. Luas Wilayah Ja.sa Lingkungan Pengatur Pemu.rnian Air dan Limbah Luu WilayahJua Linpunga.n Peogatunui Kecam.atao Pemurnian Air (ha) Saogat Reodah Reodah Sedaog Kapontori 10.166.03 32.885.62 3.675.30 Lasalimu 5.270.83 13.106.12 13.477.61 Lasalimu 9.959.66 2.414.75 2.592.00 Sela tan Pasarwajo 19.951.46 7.946.26 1.907.11 Siotapina 8.553.96 6.964.09 9.126.00 Wabula 5.340.34 1.206.52 Wolowa 8.396.72 44.81 1.131.75 Grand Total 67.638.9~ 64.568.17 31.909.76 Persentase (%) 41.21 39.34 19.44
7.Jasa Lingkungan Pengatu.r Pemu.rnian Air dan Limbah Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah merujuk pada peran ekosistem dalam menyediakan layanan untuk membersihkan air dari polutan dan Iimbah, menjaga kuaJitas air, serta rnengurangi dampak negatif dari pencemaran.
Ekosistem yang sehat memiJik.i kemampuan alarni untuk memproses air dan menghilangkan zat-zat berbahaya atau polutan dari lingkungan air. Vegetasi, tanah, dan mikroorganisme di dalam ekosistem memiliki kemampuan untuk menyaring dan rnenghilangkan zat-zat peocemar dan polutan dari air. Hal ini membantu menjaga kuaJitas air yang layak untuk digunakan. Ekosistem dapat mengandaJkan mikroorganisme dan tanaman tertentu untuk membersihkan atau mendekomposisi limbah organik dan zat-zat kimia yang terlarut daJam air. Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah di Kabupaten Euton didominasi oleh kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah 67.638,99 atau sekitar 41,21% dari luas wilayah Kabupaten Euton dan kategori RENDAH dengan luas 64.568,17 ha atau sek.itar 39,34% kategori SEDANO hanya sebesar 31.909,76 ha atau sekitar 19,44%. Kecamatan LasaJimu berkontribusi terbesar terhadap kategori SEDANG yaitu sebesar 13.477,61 ha, kemudian Kecamatan Siotapina sebesar 9126,0 ha, seperti diperlihatkan pada tabel. Sebaran spasiaJ Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah di Kabupaten Buton ditunjukkan pada gambar di bawah yang memperlihatkan bahwa kategori RENDAH menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bu ton. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-37
8.Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Jasa lingkungan pengatur penyerbukan alami mengacu pada peran ekosistem dalam mendukung proses penyerbukan tanaman oleh hewan, seperti lebab, kupu-kupu, serangga, dan burung. Proses penyerbukan alami penting untuk reproduksi tanaman yang berbunga, termasuk tanaman pangan dan tanaman hutan, serta berkontribusi pada keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber daya pangan. Tanaman pangan seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman komersiaJ lainnya mengandalkan penyerbukan untuk meningkatkan produksi hasil panen. Proses penyerbukan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung produksi pakan bagi hewan liar yang bergantung pada tanaman berbunga. Jika penyerbukan alami terganggu, produksi tanaman pangan dan hasil pertanian lainnya dapat menurun, mengancam ketahanan pangan. Tanaman yang bergantung pada penyerbukan oleh hewan tertentu mungkin mengalami penurunan populasi, mengurangi keanekaragaman hayati.
Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Jasa lingkungan Pengaturan: Pemumlan Alf Gambar 2.36. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah Sumber: Kl.HS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Gambar 2.35. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Lim.bah RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I IT-38 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaien Buron Tahun 2025-2045 Jasa UngkunganPengaturanPenyerbukanAlami Gambar 2.37. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Pen2atur Penyerbukan Alami Luu WilayahJua Lio.g)r:unganPengatura.oPenyerbukan Ala.ml (Ha) Kecam.atan san,at Rendah Rendah Sedan& TlnUi Sancat TlnUi Kapontori 31.50 9.219,40 1,85 34.175,68 3.298,52 Lasalimu 10.872,92 9,00 17.367,59 3.605,0 t • d i e ek "ar HI • L i J :l Pc. Gambar 2.42. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Sumber: KLHS RPJPDKabuparen Buton Tahun 2025-2045 • !>;Ing.it Rencuh • Rcnc!.1h • X'C!Jng • Trra;, • S;ing;it TJIUI 8.~ 10,0,1" Gambar 2.41. Persentase Luas Wilayah Jasa Linglmngan Pendulmng Habitat dan Keanekaragaman Hayati Ja~ L1ngkungan Pendukung. Habitat dan KeanekaragamanHay.Jtt RPJPD Kabupaten Buton Tahuo 2025-2045 I 11-43 Gambar di bawah memperlihatkan sebaran spasial jasa Li.ngkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanab di Kabupaten Buton. Ditunjukkan bahwajasa li.ngkungan pendukung pembentukan dan regenerasi kategori SANGAT RENDAH masih menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton lerluas di Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Lasalimu Selatan. Sementara kategori TINGG! terutama di Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Siotapina. Sementara Kategori SANGAT TINGGI terbesar di Keca.matan Kapontori. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Euton Tamm 2025-2045 Tabel 2.22. Luas Wilayah Jasa Linglmngan Pembentukan dan R . T ahe2:eneras1 an Luu Wilayah Jua Lingkunean PendukuJl&Pembentu.kandan Kecamatan Regenerul Tanah (ba) San&atRendah Rendah Se dang Tlngi Sangat Tlnggi Kapontori 3.671.07 5.575.21 4.211.36 30.195.20 3.074.10 Lasalimu 6.391.33 4.429.84 11.750.59 8.234.08 1.048.71 Lasalimu 7.182.95 2.745.06 3.891.87 1.146.53 Sela tan Pasarwajo 9.473.39 2.715.23 2.236.61 13.932.55 1.447.06 Siotapina 3.145.22 5.742.19 4.544.65 11.211.98 Wabula 2.085.92 1.817.90 12.39 2.630.65 Wolowa 1.715.90 1.174.08 1.165.50 5.517.80 Grand Total 33.665.78 24.199.51 27.812.97 72.868.80 5.569.87 Persentase (%) 20.51 14.75 16.95 44.40 3.39 Jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 72.868,8 ha atau sekitar 44,4% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian menyusul kategori SANGAT RENDAH dengan Luas 33.665,78 ha atau sekitar 20,51%, selanjutnya katcgori SEDANG dengan luas 27.812,97 han atau sekitar 16,59%, kategori RENDAH seluas 24.199,51 ha atau 14,75% dan kategori SANGATTlNGGl seluas 5.569,87 ha atau 3,39%, seperti diperlihatkan pada tabel dan gambar di bawah. Kondisi seperti ini perlu menjaga kualitas dan keberlanjutan jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah dalarn konteks pembangunan berkelanjutan. Upaya konservasi, pengelolaan tanah yang bijaksana, dan perlindungan ekosistem merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi dampak negalif ini dan memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IJ-44 2.1.2 Demogi-afi Dernografi adalah peta yang hidup dari keberagaman manusia di seluruh dunia. Dalam penceritaannya yang kompleks, demografi mengungkap kisah tentang bagaimana populasi berubah, bergerak, dan beradaptasi dari masa ke masa. Melalui perjalanan statistik yang metibatkan kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan sosial, demogra.fi memperlihatkan pola-pola yang membentuk wajab-wajah kota dan pedesaan, merangkai alur perkembangan ekonomi, serta menggambarkan transformasi komunitas-komunitas di seluruh benua. Dibalik angka-angka dan grafik-grafik yang tampaknya kaku, terdapat cerita tentang perubahan budaya, pengaruh teknologi, dan dinamika kehidupan manusia yang membentuk jalinan keberagaman yang tak terbatas. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahtm 2025-2045 IC.iponton -================•• la~l,mu Scl.lt.1n Wolowa Jasallngkunaan Pendukun1. Pembentukandan Regenerasi Tanah Gambar 2.44. Luas Wilayah Jasa Lingkun.gan Pembentukan dan Regenerasi Tanah Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 14,75" 20,51" Gambar 2.43. Persentase Luas Wilayah Jasa Li.nglmngan Pembentukan dan Regenerasi Tanah Jasa llnakungan Pendukung. Pembentukan dan RegenerasiTanah 3,.39% RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-45 Demografi dapat menjadi landasan bagi kebijakan publik, membantu pemerintah dan organisasi untuk merencanakan sumber daya yang sesuai dengan perubahan populasi. Mereka juga membantu memahami tren dan pola dalam distribusi usia, jenis kelamin, migrasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika populasi. Dengan memahami teori demografi, kita dapat merencanakan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan sosial yang lebih efektif, sesuai dengan perubahan dalam komposisi populasi. Berikut merupakan rincian data demografi Kabupaten Buton. Lf') (1', (1', (1', M M Lf') ~ (") M M '° Lf') a, .... '° ,:,.. N (1', I'- (1', I'- Cl) M 00 g M Lf') -o Lt') '° -o Lt') 6.... .... ..... v .... N N .... .... -o Lt') (1', '° (1', 0 '° Lt') Lt') v 0 0 0 N OI ~ ..... Cl) -e -e- I'- r-, ""' 00 r,; U'l '° U'l '° '° U'l 0 .... .... .... v .... OI N .... ..... r-, (1', r-, M " 0 .-4 N Lt') v N Cl' N I'- N ..... v Lt') 0Lt') v 0\ M 0 0 N U'l U'l U'l M M U'l r..: N ..... .... .... v '° '° ..... ,.... ..... (1', ~ co (X) -e- M co 00 '° N ..... .... N -o '° 0 co r-, '° Lf') Lt') Lt') .... °'N N U'l '° U'l '° '° U'l CIC)0 .... .... .... "'" .... N .... ..... 0 -o Lt') M -o -o '° N OI -o '° ..... r-, -o Lt') N '°0\ -c v .... v v .... N.... N U'l '° .,.; '° '° .,.; C) ..... .... .... v .... CIC) N ..... ..... Lt') N Cl' Cl' N r-, v 00 GO .... N N Cl' Cl' "'" ...... ..... 0 " 0 -o N M Lt') '° .-4 ..; r,; r,; 0\ U'l .,.; «; 0 ... .... .... M .... ..... N 0 I ..... (X) N a, co .... Lf') r-, 0 t- co -o I'- M M co Lf') vco Lt') co N N N M v ti .-4 ci «; N 0\ U'l U'l «; 0 .... .... .... M .... 0 ~ N 0 .... ~ 0\ v 0\ Lt') v " "'" N IO -o ..... M .... I'- N .... II) .-4 r-- ..i: I'- co .... N N !"?C) ci M N c:i U'l .,.; l"i N .... .... .... M .... OI OI Lt') (X) N 0 I'- N -o 0 It) N M v .... I'- Lt') N ,:,.. .-4 '° M -o '° .... ...... .... '°0 0\ «; N a:i U'l ll'i ,...; r:,.: N .... - M ..... OI -o (X) 0 0 v co N 00 ~ ..... (1', ...... ...... N (1', (1', $.... Lf') - .,, N - 0 e- 0 Cl' r,; r,i a:i ll'i ll'i N '° N .... .... M .... OI co N -o (X) '° M (X) ..... (") 0 "' 0 Cl' a, N (X) ..... .-4 Lt') .... .,, .... 0 .... "' IO 0 0\ l"i N a:i U'l vi N '° N .... .... M .... 0\ .... '° Lt') "' st .... 0 '°N -o -o " 0 N Lf') -o v Pol Lt') N Lt') v ..... .... 0 ..... 0 0\ ....; N a:i .,.; 1/l ,...; r..: N .... .... M .... 0\ .,, 0 Cl' .,, Cl) ~ 0 ..... Pol "' r-, 0 0 (X) r-, co .-4 v 0 v (X) 0 0 co r-- 0 ci r,; r,i r...: .,.; 1/l N '° N ..... .-i .... M ..... OI v co a, co N I'- M .... 0 N .,, 0 0\ '° 0 '° N M co N ...... "' 0 '° NPol ci N N r...: ~ 1/l N e In cq .... .... .... M .... 0\ ~~ "' 0 'c:::, :::, .i'ij' E E c e t "' "' s =i E3 ·a ~ "3 c 1:1 -;;; -;;; B ti! 0 .0 0 0 :a Ii) "' 0 tll 0. ~ "' cu 0 tll == == tll ...l ...l VI iii 0... :,.:: i:!l RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-47 Sumber: Badan Pusat Statisttk Kabupaten Buton, 2024 Di Kabupaten Buton Tahun 2023 (Ribu Jiwa) Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 0-4 6,30 6,25 12,56 05-09 6,01 5,87 11,88 10-14 5,85 5,59 11,45 15-19 6,12 5,69 11,81 20-24 5,89 5,48 11,36 25-29 5,37 5,17 10,53 30-34 4,76 4,58 9,35 35-39 4,05 4,03 8,08 40-44 3,46 3,49 6,95 45-49 3,26 3,06 6,32 50-54 2,71 2,68 5,39 55-59 2,15 2,22 4,37 60-64 1,69 1,97 3,66 65-69 1,30 1,35 2,65 70-74 0,94 0,9 1,83 75+ 0,86 1,16 2,03 Buton 60,73 59,49 120,22 Tabel 12.24. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dalam hal jumlah penduduk di suatu wilayah, tidak bisa mengabaikan tingkat kepadatan penduduk tersebut. Saat populasi suatu daerah bertambah, kepadatan penduduknya pun cenderung meningkat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Euton. Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2023 mencapai 73,35 jiwa/km-. Apabila dilihat berdasarkan kelompok usia, pada tahun 2023, komposisi penduduk di Kabupaten Buton didominasi oleh penduduk berusia muda (0-24 tahun). Berikut merupakan rincian jumlah penduduk Kabupaten Bu ton berdasarkan struktur usia. Sumber : Badan. Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2023 2010 21111 2012 ZOU ZOU ZOU ZOii 2017 2011 2019 2010 101 611•tt.ni •••••t1.u, "-"'•9Ul1 11UU 117.- uo.an ·-· ...115.l01 llt.1'6100....097.67096,66196711 Gambar 2.45. Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 Jumlah penduduk Kabupaten Euton menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2010-2023. Pada tahun 2010, populasi totalnya mencapai 95.221 jiwa, meningkat menjadi 120.873 jiwa pada tahun 2023. Namun, pada 2020 hingga tahun 2021, terjadi penurunan penduduk akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Meskipun demik:ian, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Buton kembali meniningkat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-48 Piramida penduduk yang lebih condong pada usia muda menggambarkan suatu komunitas dengan dasar yang luas dari generasi muda yang dinamis. Na.mun, dibalik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, pen ting untuk rnemastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkernbangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk di Kabupaten Buton merniliki persentase penduduk laki-laki yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dimana 50,5% penduduk adalah berjenis kelamin laki-Iaki (61.053 jiwa) dan 49,5% penduduk berjenis kelamin perempuan (59.820 jiwa). Surnber: Sadan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2023 • Perempuan • L,1kl-lakl 8.006.004.002.000.002.004.006.00 Gambar2.46. Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2023 7!-i+ 70-74 65-69 60-M 55-59 50-S4 45.,19 40-44 J5-JY 30-34 25-29 20-24 15-lQ I 0· 14 5.q 0-4 8.00 Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat digambarkan oleh piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Buton merupakan piramida jenis ekspansif. Jenis piramida ini memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin mengecil ke bagian puncak. Berdasarkan karakteristik tersebut, menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Buton dalam keadaan bertumbuh. Jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding penduduk usia tua mengindikasikan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Buton cenderung lebih tinggi dibanding angka kematian dan merniliki pertumbuhan penduduk yang cepat. 2.2.1.1 Pertumbu.han Ekonomi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi ru suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-49 2.2.1 Keseja.hteraan Ekonomi Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. 2.2 Aspek Ke.seja.hteraan Masyarakat Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Buton merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat rneliputi kondisi kependudukan, perekonomian daerah, sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujud.kan aspek kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah selama ini. Ketika jumlah laki-laki mendominasi penduduk suatu daerah, terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang dapat muncul. Keuntungan potensialnya termasuk peningkatan tenaga kerja yang kuat dan beragam, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kehadiran laki-laki yang lebih banyak juga blsa menjadi pendorong inovasi dan kemajuan teknologi dalam beberapa sektor. Namun, kerugian mungkin timbul dalam aspek- aspek sosial, seperti potensi peningkatan tingkat kekerasan atau konflik, terutama jika ada kelidakseimbangan gender yang signifikan. Selain itu, dalam situasi dimana laki-laki mendominasi jumlah penduduk, aspek keseimbangan gender dalam berbagai bidang kehidupan juga dapat lerpengaruh. Terdapat risiko kemungkinan ketidakseimbangan dalam keterwakilan politik, keputusan ekonomi, atau bahkan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang kemudian bisa berdampak pada pernbangunan yang merata dan inklusif bagi seluru.h kornunitas. Pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan serta pembangunan sosial-ekonorni menjadi semakin terlihat dalam konteks ini. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah setempat harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang merangsang kesetaraan gender, pemberdayaan perernpuan, dan mempromosik.an. Sumber: Badart Pusat Statisrik Kabupaten Buton, 2024 Peremp1,an 49.5% Lilki lak1 SO.S'i6 Gambar 2.47. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Buton Ta.hun2023 2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan manusia melibatkan pertumbuhan positif serta perubahan dalam sektor ekonorni, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. lni berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan manusia memusatkan perhatian pada manusia dan kesejahteraannya. lndeks Pembangunan Manusia ([PM) yang pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, telah mengalami beberapa kali perubahan metodologi. Pada tahun 2011, metode perhitungan TPM mengalami perubahan dengan mengubah metode penghitungan dari rata- rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik. Perubahan ini didasarkan pada pengakuan bahwa kelemahan dalam satu dimensi tidak dapat dikompensasi oleh keunggulan dalarn dimensi Jain. Terdapat pula perubahan dalam indikator yang membentuk indeks pengetahuan, yaitu penggunaan harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator melek huruf. Karena mayoritas wilayah telah mencapai tingkat melek huruf yang tinggi, indikator ini tidak lagi sensitif dan relevan dalam mengukur kualitas pendidikan. Perubahan metodologi yang diperkenalkan oleh UNDP mengakibatkan IPM sebelum tahun 2010 tidak dapat dibandingkan dengan !PM setelah tahun 2010. Pertumbuhan lPM Kabupaten Buton dari tahun 2010-2023 sebesar 13%. Hal ini menunjukan bahwa terjadi kenaikan tren posilif pada capaian lPM Kabupaten Buton dimana haJ ini berarti adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton. Data RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 11-50 Berdasarkan ilustrasi grafik di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton mengalami perlambatan pada tahun 2014 hingga berada di angka -52,91%. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan mengenai pembatasan jurnlah ekspor hasil tambang dimana sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama perekonomian di Kabupaten Buton. Juga pada tahun 2020 dimana laju ekonomi Kabupaten Buton mengalami kontraksi hingga berada di angka -0,49% sebagai akibat dari adanya wabah Covid-19. Namun hal itu tidak bertahan lama karena pada tahun 2021 hingga 2022, ekonomi Kabupaten Buton mampu naik hingga mencapai angka 5,74%, dan pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Buton kembali mengalami perlambatan menjadi 3,03%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah berhasil untuk meningkatkan geliat perekonomian daerah dan juga akan berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 20 10,74 ·- • 4.17 4,93 ~.93 ).OJ 11,9S i~ • 2.62 U9 •"°' • s.74 -, ·lO \ -40 I ~., . •-to 1010 2011 3012 201) 2014 :IOU 2011 2011 2011 201' 20:111 :IOl1 2022 1023 Sumber: Badan Pu.sat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024 Gambar 2.48. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 (%) harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan. RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I n-si Peningkatan IPM mencerminkan transformasi signlfikan dalam kualitas kehidupan suatu komunitas. Melalui upaya berkelanjutan di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, suatu wilayah dapat roeningkatkan TPM-nya. Di bidang pendidikan, fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci penting. Dengan memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan formal maupun non-formal, wilayah tersebut roendorong perkembangan kecerdasan dan keterampilan warga, yang membukajalan menuju pertumbuhan ekonorni yang inklusif. Kesehatan juga mernainkan peran sentral dalam meningkatkan !PM. Peningkatan akses ke layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan pemahaman akan pentingnya gaya hidup sehat memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kematian Sumber: Badan Pusa.t Stattstik Kabupa1en Bu ton 2010- 2024 - Pengeluar ..111 Perkapita Disesuaikan ...,_ Rata-rata Lama Sekolah llarapan l.arna Sekolah ...,_ Angka llarapan llidup 20102011 2012 2013 2014 2(115:WL62017 ,!018 2019 2020 2021 2022 2023 80 f),000 70 8.000 60 7,000 50 6.000 40 5,000 4000 30 3.000 20 2,000 IO 1.000 0 0 Gambar2.50. Indikator Penyusun IPMKabupaten Buton Tahun 2010-2023 lndeks pembangunan manusia rnerniliki empat elemen utama, yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Jika melihat keeropat aspek tersebut, setiap elemen cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2023. Sum.ber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024 -2010 l0-11 2012 20U 20,• 201S Hll !On 1011 20\t ZOl:O 2021 10ll 2023 .. -·--- ....'4.12 61.M 61.3a n.~I 62.78 u_o, 64.A? 59 ... Gambar2.49. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 berikut merupakan visualisasi tren pada capaian IPM Kabupaten Buton dari 2010 hingga 2023. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Euton menunjukkan tren yang menggembirakan selama periode yang diamati. Terjadi penurunan signi.fikan dari tahun 2010 hingga tahun 2022. Angka kemiskinan menurun secara bertahap dari 17,95% pada tahun 2010 terus turun menjadi 13,27% pada tahun 2022, rneskipun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 13,77%. Namun penurunan tingkat kemiskinan mengindikasikan berkurangnya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, sebagai hasil dari kebijakan strategis yang diterapkan untuk mengatasi kernisk.inan selama periode tersebut. Penurunan tingkat kemiskinan meocerminkan upaya konkret dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakatnya. Dalam periode tertentu, terlihat penurunan yang signiiikan dari individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemisk.inan. Faktor-Iaktor seperti kebijakan ekonomi yang inklusif, program efektlf dalam mengurangi kemiskinan, akses yang RPJPD Kabupateo Bu ton Tabun 2025-2045 I ll-52 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024 2010 2011 201Z 201) l11" 2015 201~ l1111 201' 201t 2020 2021 ZOU 20U 1),7713.92 ll,21• •IJ '1 1).65 13.21•13.22 U.ll 1) 7S •IS.JS1546 11,ts • "·"' Gambar 2.51. Angka Kemiskinan K.abupaten Buton Tahun 2010-2023 (%~ 2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di suatu daerah merupakan cermin dari kesejahteraan sosial ekonomi penduduknya. Ini menggambarkan jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dimana pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berbagai faktor memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendapatan, kesenjangan ekonomi, akses terhadap pekerjaan, dan ketersediaan layanan dasar, misalnya, daerah dengan pendapatan rata-rata rendah atau kesenjangan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Selain faktor ekonomi, kondisi sosial dan infrastruktur juga memainkan peran penting. Akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah. Pemerintah daerah dan lembaga terkait sering berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan dasar. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekooomi masyarakat. dan peningkatan harapan hidup. Dengan memberi perhatian pada kesehatan masyarakat, baik fisik maupun mental, suatu daerah dapat mernastikan bahwa sumber daya manusianya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan holistik dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, peningkatan IPM mencerminkan komitmen suatu wilayah dalam memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi semua penduduknya. Rasia gini Kabupaten Buton dalarn 7 tahun terakhir (2016 - 2023) cenderung stabil berada dikisaran angka 0,300-0,400. Adapun capaian gini rasio di Kabupaten Euton pada tahun 2023 mencapai 0,318 sehingga termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Untuk menangani ketimpangan pendapatan secara optimal, diperlukan serangkaian langkah strategis yang melibatkan pernahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pendidikan, kesempatan kerja, akses kesehatan, dan kebijakan ekonomi. Membuka akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat merupakan langkah kunci, karena pendidikan rnemiliki potensi besar untuk rnengurangi kesenjangan pendapatan dalam jangka panjang. Penciptaan peluang kerja yang adil dan layak, terutarna bagi kelompok rentan, juga menjadi haJ yang sangat pen ting. Selain itu, pengembangan kebijakan ekonomi yang inklusif, seperti memberikan insentif kepada sektor-sektor yang memperluas lapangan kerja dan mengurangi disparitas ekonomi, menjadi penting. Penguatan sistem perlindungan sosial, termasuk jaringan keselamatan sosiaJ yang efektif dan program bantuan bagi kelompok yang membutuhkan, dapat mernbantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Transparansi dalam distribusi sumber daya dan RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I 11-53 Gambar 2.52. Rasio Gini Kabupaten Buton Tahun 2016·2023 o.~s . -- • •0.3,. 0.3'• 0,391 • o.m •0,.337 0.3211 0,311 "" ~. 201, 2017 ZOii ZOii zozo 2011 ZOU ZOll S1.1mber:Badan Pusai Sta.tistik Kabupaten Buton, 2024 2.2.1.4 Rasio Gini Rasio Gini atau Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu populasi. Skala indeks Gini berada antara O dan 1, dimana nilai O mengindikasikan distribusi yang sempuma merata (setiap orang merniliki pendapatan yang sama) sementara nilai 1 menunjukkan ketidaksetaraan yang rnaksimal (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan). Indeks gini membantu dalam melihat sejauh mana tingkat ketidakmerataan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penerapannya, nilai indeks Gini yang lebih rendah menandakan adanya Lingkat kesetaraan yang lebih baik dalam distribusi pendapatan, sementara nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketidaksetaraan yang lebih besar di antara individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Ini membantu para pengambil kebijakan untuk memahami tingkat kesenjangan ekonomi dan mendorong upaya- upaya kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta meningkatkan keadilan sosial. lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan peluang kerja menjadi pendorong utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. lni mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan kondisi lebih baik bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi, serta langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonorni wilayah tersebut. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-54 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada konclisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalarn suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu da!am konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang ten tu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosiaJ budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. lni mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosiaJ tidak banya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya. Fokus kesejahteraan sosial budaya dalam analisis basil pembangunan Buton dapat dllihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat beberapa analisis indikator dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni mela!ui analisis Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/lndeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda. ,,I\ \ • • 2.99 z.n • • • 2.20 • .... 2•.n '·"' z.q I.SI '·" ,:. •l.29 \, ~ 2010 20lt 2012 20>, 20H 2015 2017 2011 20ll 2020 2021 2022 202) Sumber : Ba.clanPusat Statisr:ik Kabupaten Buton, 2023 •... 74 ,... ...,. Gambar 2.53. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 2.2.1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang berada dalam kondisi ini disebut sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi dalam berbagai tingkat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kompetensi kerja, terbalasnya lapangan usaha, hingga keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar kerja. Pengangguran memiliki dampak negatif tidak hanya pada individu-individu yang terkena dampaknya tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah dan berbagai lembaga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran, termasuk menyecliakan pelatihan keterampilan, memberikan dukungan untuk pencarian pekerjaan, dan menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja. Adapun pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Antisipasi dan pemulihan pasca panderni berdampak pada penurunan angka pengangguran hingga mencapai 2,48 persen pada tahun 2023. pendapatan, serta keterlibatan aktif pemerintah, 1embaga swadaya rnasyarakat, dan sektor swasta, adalah aspek penting dalam upaya optimalisasi penanganan ketimpangan pendapatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pembangunan pemuda adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kapasitas individu muda sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pemuda, yang sering didefinisikan sebagai individu berusia antara 15 hingga 24 atau 15 hingga 30 tahun, merupakan kelompok yang dinamis dan pen ting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu daerah. Adapun pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda yang merepresentasikan pembangunan kepemudaan di Kabupaten RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-55 Sumber: Badari Pusat Stattstik Prov. Sultra, 2024 e e LP811..U. D er upa en. U OD a un - - lodikator :2019 2020 :2021 2cn2 2023 Indeks Pembangunan Gender 79,82 80,18 80,69 81,46 82,07 Indeks Pemberdayaan Gender 64,49 71,41 68,21 70,51 70,37 -- Indeks Ketimpangan Gender 0,617 0,576 0,571 0,541 0,528 Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Ind ks K tim Ge d Kab t B t T h 2019 2023 Aspek pembangunan Perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini karena anak-anak merupakan aset masa depan yang akan menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Hal tersebut menjadikan perlindungan anak perlu ctiupayakan karena ada indikasi bahwa pennasalahan ini menjadi fenomena "gunung es" sehingga masih minim kekerasan terhadap anak yang terlaporkan. Adapun Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Buton pada tahun 2022 mencapai 52,25. Capaian ini belum optimal sehingga perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program perlindungan anak untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Salah satu aspek pembangunan sosial budaya masyarakat adalah dengan pembangunan gender. Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan sik.lus sosial perempuan dan laki-Iaki setara, serasi, seimbang dan harmonis. lndeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Buton pada tahun 2019 memiliki capaian 79,82 dan capaiannya meningkat pada tahun 2023 menjadi 82,07. Adapun pada Indeks Pemberdayaan Gender yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, menunjukkan capaian masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 sebesar 64,49 dan mengalami penurunan hingga di tahun 2023 sebesar 70,37. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sarna untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss} dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Adapun lndeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton mencapai 0,617 pada tahun 2019. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan hingga mencapai 0,541 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Buton semakin menurun. Namun Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton kembali naik menjadi 0,528 di tahun 2023. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-56 No. Indikator Satuan Caoaian Kineria 2019 2020 2021 2022 2023 1 Penyelenggaraan festival seni dan Event 1 1 0 0 0 budaya 2 Sarana penyelenggaraan seni dan Unit 1 l 1 36 39 budava 3 Warisan budaya rak benda '!1, 10 15 20 25 JO N,'BTBl 4 Jumlah benda, situs dan kawasan Unit 23 23 10 2 3 cazar budaya yang dilestarikan 5 Persentase benda, situs dan % 64,41 89,03 18,82 2,24 4 kawasan cagar budaya yang clilestarikan 6 Jumlah Pembinaan kelompok seni Klp 179 0 29 179 29 budava/ sanzzar budava Tabel 2.26 Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 Disamping itu pula, aspek budaya juga memegang peranan penting dalam aspek kesejahteraan sosial budaya. Dimana aset budaya baik berupa benda maupun non-benda merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Buton daJam melaksanakan pembangunan. Aktifitas budaya menjadi perekat masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari serta aset benda dapat menjadi potensi wisata yang potensial. Oleh sebab itu identifikasi potensi-potensi budaya menjadi hal penting dalam pengembangan budaya Buton, dimana saat ini terdapat 101 situs dan cagar budaya yang tersebar di 7 wilayah kecamatan, dan 48 upacara adat yang masih terjaga dan terus dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Bu ton. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton sekaligus dapat menjadi daerah penyangga kawasan strategis pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi. Capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: Surnber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton, 2023 Gambar 2.54. lndeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 75 70.23 70 65 62.46 59.34 60 55.69 -- 55 50 45 40 2019 2010 2021 2022 Buron, terlihat adanya kenaikan indeks pembangunan pemuda dari tahun 2020 menuju ke tahun 2022 dengan capaian akhir 62,46 di tahun 2022. Namun angka ini lebih rendah dibandingkan pencapaian di tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pembangunan terhadap pemuda di Kabupaten Buton. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai pendekatan yang terfokus pada pengembangan kapasitas, keterampilan, dan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-57 Selain itu Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alarn laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Buton dan menarik dikunjungi antara lain :
a.Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe Kee. Kapontori. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis Ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selarna satu setengah jam.
Potensi wisata lainnya yang terletak di Kecamatan Kapontori adalah wisata pulau pendek dan pulau panjang, pantai kapontori, pantai walinda, spot diving pulau pendek, uwe kancusu, danau biru/ndawundawuna, danau wambilau, gua liangkamoi, gua 1angole, gua wakole togo, gua wisata, gua wambilau, air terjun lapangan, air bendung, dan padang kuku.
b.Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Obyek wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kecamatan Lasalimu Selatan adalah permandian topa, wacu kambo, la gusi gusi, danau togomotonu, gua langalu, spot diving pantai koguna, togo matonu, dan permandian sangi wa ode.
c.Kecamatan Wabula sebagai kawasan pengembangan pariwisata memiliki berbagai potensi wisata alam dan wisata bahari. Akses menuju lokasi wisata sangat mudah dengan jarak tempuh :!:. 24 km dari ibukota kabupaten.
Beberapa potensi wisata di Kecamatan Wabula adalah kawasan Kali Topa, Pantai Wabula, Lakongkomali/Tj. Pamali, Pantai Lahunduru, Pennandian Watobura, Kampung Bajo, Pantai Wasampela, dan spot diving Wabula Wasuemba.
d.Kawasan dive centre Pasarwajo, yang terletak di pusat ibukota kabupaten memiliki beragam keunikan keanekaragaman hayati. Obyek wisata lainnya adalah pantai banabungi, pantai kancinaa, pantai kasosona, pantai wasaga, pantai kumbawakole/muara kali winto, gua wandingi, gua larumusu, air terjun kohau-hauna, permandian air panas wining, permandian air panas kaongke-ongkea, permandian wajo, kali winto/pennandian puto dan jembatan kekinian kaongke-ongkea.
e.Obyek wisata yang juga sangat menarik untuk dikunjungi di kecamatan Wolowa yaitu air terjun kalata, air terjun wacumapu, pantai wasuni, pantai sangia wa ode, pantai kampoila/pantai pasir hitam, sokoa dan spot diving sokoa.
f.Obyek wisata di kecamatan Siotapina yaitu permandian baluwu, permandian sangia manuru, spot diving sangia manuru.
Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Buton Tahun 2023 No. Indikator Satuan Ca1~aian Kiacria 2019 2020 2021 2022 2023 7 Persentase ketersediaan sarana % 100 100 100 100 100 penyelenggaraan seni dan budava 8 Persentase ikon buton yang % 100 100 100 100 100 berbasis budava 9 Jumlah kebudayaan yang Unit 10 15 15 15 15 dikembanzkan untuk pariwisata 10 Jumlah lembaga adat yang Unit 56 56 56 56 56 berperan dalam pembangunan budava RPJPD Kabupaten Buton Tahuo 2025-2045 I Il-58 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang mencenninkan pergerakan ekonorni di suatu wilayah. Hal ini menggambarkan peningkatan atau penurunan nilai tambah yang berasal dari segala aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dalam istilah teknis, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga tetap dari satu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang mengalami 2.3. Aspek Daya Saing Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk merniliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklirn investasi, keamanan dan ketertiban. Sumber: Dinas PaT1W1SUta Kab. Buiori Tahun 2023 No. Indikator Satuan Ca IHWUl Khaeria 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kunjungan wisata Org 29.156 49.392 60.146 53.806 57.495 2 Wisatawan nusantara Org 28.345 49.347 60.142 53.763 57.258 3 Wisatawan mancanegara Org 811 45 4 620 237 4 Rata-rata lama tinggal Jam 8 24 5 10 0 wisatawan 5 Persentase destinasi pariwisata % 50 60 79 100 48,39 unzzulan yansz dikelola 6 Persent~se promosi budaya % 66,67 83,33 50,00 88,89 untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik 7 Persentase kelompok sadar % 46,67 53,33 60,00 80 10 wisata vanz dibina 8 PAD sektor pariwisata Rp Juta 16,501 42,986 90.621 153,31 335,79 9 Jumlah kawasan wisata yang Unit 2 2 3 3 3 dibenahi dan dikembanszkan 10 Jumlah desa wisata Desa 6 16 16 25 31 11 Jumlah kelompok sadar wisata Klpk 7 15 15 25 31 Tabel 2.27 Capaian Kinerja Parhrisata Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
g.Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, bentengtogomatonu di kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecarnatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori.
h.Dalam rangka peningkatan promos! wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan event Festival Budaya Tua Buton dan pelaksanaan pesta adat dibeberapa wilayah yang sarat akan nilai budaya dan rutin dilaksanakan sepanjang tahun.
Capaian kinerja bidang pariwisata Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-59 peningkatan, sedangkan angka pertumbuhan yang negatif menandakan adanya kontraksi ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merujuk pada total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau total nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dibagi menjadi PDRB berdasarkan harga saat ini (harga berlaku) dan PDRB dengan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku mengindikasikan nilai tambah yang dihitung dengan menggunakan harga saat ini pada setiap tahunnya. Di sisi lain, PDRB dengan harga konstan menunjukkan nilai tambah yang dihitung dengan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Sebagai contoh, PDRB dengan harga konstan untuk rentang waktu 2000-2010 dihitung dengan menggunakan harga tahun 2000, dan untuk rentang waktu 2011-2022 dihitung dengan harga tahun 2010. PDRB dengan harga berlaku (PDRB Nominal) berguna untuk melacak perubahan struktur ekonomi, sementara PDRB dengan harga konstan (PDRB Riil) memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu. =co ...... a:, l= l/) tj- 0 C"I II) N 0 N 0 '9 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I u-sr Ditinjau berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2014, besaran PDRB ADHB Kabupaten Buton mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 2.559.465,30 juta rupiah dan terus meningkat di tahun berikutnya hingga tahun 2023 sebesar 5.062.656,23 juta rupiah. PDRB pada harga berlaku yang meningkat dalam spesifik lapangan usaha bisa menggambarkan berbagai hal, seperti peningkatan produktivitas, meningkatnya investasi dalam sektor unggulan daerah, atau perubahan signifikan dalam permintaan pasar. Gambaran ekonomi makro ini memberikan wawasan tentang perubahan ekonomi mikro di wilayah tersebut, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan, serta membantu dalam merumuskan strategi pemulihan ekonomi. Adapun beberapa sektor lapangan usaha di Kabupaten Buton yang diperkirakan dapat memberi daya ungkit terhadap perekonomian daerah dalam dua puluh tahun kedepan, yaitu :
1.Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Dengan nilai PDRB ADHB mencapai 1.029.861,13 pada tahun 2023, sektor ini menunjukkan peranan penting dalam ekonomi daerah, Sebagai tulang punggung masyarakat pedesaan, sektor pertanian, petemakan, dan perikanan memiliki potensi besar untuk terus dikernbangkan. lnvestasi dalam teknologi pertanian modern dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan. Selain itu, sektor ini berpeluang besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan membuka Iapangan kerja di daerah-daerah terpencil.
2.Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan, meskipun memiliki PDRB ADHB sebesar 104.216,84 pada tahun 2023, namun sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi. Sektor ini penting dalam mengubah bahan mentah dari sektor pertanian dan perikanan dan pertambangan menjadi produk bemilai tambah yang bisa diekspor atau dipasarkan di dalam negeri, Peningkatan infrastruktur industri, pelatihan tenaga kerja, serta investasi dalam teknologi pengolahan canggih akan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
3.Sektor Petambangan dan Penggalian Dengan PDRB ADHB mencapai 2.092.932,87 pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Salah satu potensi pertambangan di Kabupaten Buton adalah Aspal Alam Buton dengan jurnlah deposit j, 662 juta ton. Kadar aspal yang terkandung dalam aspal buton bervariasi antara 10-40%. Selain itu Kabupaten Bu ton juga memiliki potensi cadangan minyak yang dapat menjadi salah satu unggulan pada 20 tahun mendatang disamping potensi-potensi pertambangan lainnya, Pengembangan sektor ini diharapkan tidak ha.nya akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun dernikian, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan.
4.Sektor Pariwisata Pariwisata merniliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarah Kabupaten Buton dapat rnenarik wisatawan domestik maupun internasional. Kekayaan budaya lokal dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buton menjadi daya tarik utama. Pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, dan peningkatan kualitas layanan akan memperkuat daya tarik daerah ini sebagai tujuan wisata utama. Selain itu, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan rnenengah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I H-62 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dasar yang kuat dalam mengelola pembangunan di suatu wilayah. SDM yang berkualitas memegang peran penting dalam menggerakkan proses pernbangunan karena mereka menjadi penggerak utama inovasi, kreativitas, dan produktivitas. Mereka membangun fondasi yang kuat dalam aspek intelektual, ekonomi, dan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjamin kesinambungan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Meningkatkan kualitas SDM melalui akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting. Investasi dalam pendidikan yang merangkul semua lapisan masyarakat membuka kesempatan bagi pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. SDM yang terdidik, terlatih, dan ahli berperan besar dalam sektor ekonomi, memperkuat infrastruktur sosial, serta membentuk masyarakat yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Pentingnya SDM dalam pembangunan wilayah menciptakan platform di mana individu berbaka.t dapat berkernbang, mendorong inovasi, serta membangun fondasi yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan dan memahami peran SDM, sebuah wilayah dapat membangun fondasi yang solid untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, mernberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencapai potensi maksimal mereka demi masa depan yang lebih baik. Gambaran sumber daya manusia di Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pendidikan dan kesehatan yang secara keseluruhan dianalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
1.Pendidikan Pendidikan merupakan fondasi kunci dalam membangun individu yang tangguh dan berdaya. Lebih dari sekadar mentransfer pengetahuan, pendidikan mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam rnasyarakat, rnembuka peluang, dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dengan menyediakan akses yang merata dan berkualitas ke pendidikan, suatu masyarakat dapat membangun dasar yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Pendidikan memberikan kekuatan kepada individu dengan keterampilan analitis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Signifikansi pendidikan dalam pengembangan manusia tercermin dalam pengaruhnya yang meluas. Pendidikan membuka pintu kesempatan, melawan kerniskinan, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, suatu masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, memperkuat kebijakan sosial, dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menggapai potensi maksimalnya. lnvestasi dalam pendidikan melambangkan investasi pada masa depan, membentuk masyarakat yang berbudaya, berpengetahuan, dan secara keseluruhan lebih sejahtera. Salah satu indikator yang memperlihatkan hasil pembangunan pendidikan adalah Indeks Pendidikan yang dirumuskan dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Analisis terhadap Indeks Pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan nilai yang meningkat dari 63,20 pada tahun 2019 menjadi 66,85 pada tahun 2023. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-63
2.Kesehatan Komponen umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia diukur dengan indikator usia harapan hidup saat lahir (expectation of life at birth). Usia harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asurnsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator usia harapan hidup (AHH) maka Kondisi pendidikan di Kabupaten Bu ton juga dapat dilihat berdasarkan grafik Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di atas. Dalam kurun waktu 13 tahun tera.khir, kedua indikator penting dalam pendidikan tersebut mengalami peningkatan dimana angka rata-rata lama sekolah menjadi sebesar 8,49 tahun dan harapan lama sekolah menjadi sebesar 13,88 tahun. Dari rumusan tersebut, maka indeks pendidikan pada tahun 2023 mencapai 66,86 pada tahun 2023. Peningkatan 2 indikator ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
a.Akses dan Ketersediaan Pendidikan
b.Kualitas Pendidikan
c.Kesejahteraan Ekonomi
d.Peran Keluarga dan Llngkungan Sosial
e.Kebijakan Pendidikan 13.52 13,53 13.74 13,75 13.76 13.17 13,11 tl.22 11.sa 11.72 • ..
•.. • •---e----• • a.•9 • 7.71 7.92 8.25 • 7.22 7,50 7.51 6.47 6.57 6.5a 6,&2 7.06 6,07 6.27 •• o! 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: Badon: Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024 Gambar 2.56. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 Sumber. Badan Pusar Statisttk Kabupaten Buron, 2019-2023 (Diola.h) •2020-2023 mengguriakcm lJHH Hasi! Long Form SP2020 20232022202120202019 66.85 68.00 67.00 66.00 65.00 64.00 63.00 62.00 61.00 Gambar 2.55. lndeks Pend.idikan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I D-64
3.Angkatan Kerja Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang didalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja Linggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-Iaktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun capaian secara urnum, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Buton mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 77,34 jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 68,02.
Data capaian kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Buton yang ditunjukkan oleh indikator Angka Harapan Hid up (AHH). Dalam kurun waktu 13 tahun (2010-2023) angka AHH Kabupaten Buton memiliki peningkatan meskipun kurang signifikan hingga tahun 2023 mencapai 68,56 tahun. Pencapaian tersebut juga meojadikan indeks kesehatan Kabupaten Buton menjadi sebesar 74,71. Hal ini menjadikan aspek kesehatan di wilayah Kabupaten Buton sebagai prioritas bagi pernerintah daerah dengan tujuan agar mampu mengoptirnalkan pelayanan kesehatan agar rnampu meningkatkan kesehatan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang optimal. Sumber: Badan Pusat Statisttk Kabupaten Buton Tahuri 2024 2010 20n 2012 2ou 20i. 201s 20•6 2011 2011 201, 2020 2021 20n zon •68,39 68,A6 61,56•61.25• •67.17 67, 17 67.23 67,30 67,60 67,92• • • •66.M 56.~ 67,03 67,12 Gambar2.57. Angka HarapanHidup Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 sernakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. lndikator ini menunjukkan seberapa besar derajat kesehatan di suatu wilayah. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-65
5.Angka Ketergantungan Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi usia produktif (15-64 tahun) untuk mendukung populasi usia tidak produktif, yaitu anak-anak (usia 0-14 tahun) dan orang tua (usia 65 tahun ke atas).
Angka ini memberikan gambaran tentang bagaimana struktur umur suatu populasi mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Angka ketergantungan Kabupaten Buton pada tahun 2023 yaitu sebesar 54,49 yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 54-55 orang non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton belum memasuki jendela bonus demografl namun jika melihat adanya penurunan angka ketergantungan dari tahun 2022, maka Kabupaten Buton akan memasuki jendela bonus demografi pada beberapa tahun lagi. Bonus demografi adalab periode ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu daerah mencapai puncaknya, sementara proporsi penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini menciptakan potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang Iebih tinggi, karena lebih banyak orang berada daJam usia kerja dan dapat berkontribusi pada ekonomi. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat.
4.Pembangunan Literasi Masyarakat Pembangunan literasi masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi dalam suatu komunitas. Llterasi yang baik adalah Iondasi penting untuk pengembangan individu dan masyarakat, serta berperan dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pencapaian pembangunan literasi masyarakat dapat terlihat pada lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana pada tahun 2022, Kabupaten Buton memiliki capaian lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 69,79. Capaian ini masih harus dioptimalkan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi seperti penggunaan teknologi dan media digital, koJaborasi dengan lembaga dan organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung literasi, mengadakan acara dan kegiatan literasi, dan mengintegrasikan literasi ke dalam kegiatan keseharian.
Sumber: Badan Pusat Stattsti.k Kabupaten Buton Talu.m 2024 2010 2011 21U2 2:013 2014 ~15 2.017 2011 2019 63,53 ,~ -e /77,34 • -----·---- 68,02 ·----·-- -- •• 4965,llll 65,40 65,92 65.40 '5.34 ~ -·. ·- 67·27 6S,74 •'10.6'1 Gambar Jl.58. Tingkat Partisipasi Angkatan. Kerja Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-66 2.3.3.1. Pendidikan Tnfrastruktur pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah yang berkualitas. Ini tidak hanya terkait dengan bangunan fisik seperti sekolah, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, kurikulum, teknologi, dan lingkungan belajar. Peran infrastruktur pendidikan sangat penting dalam menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan intelektual suatu daerah. Fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang baik, memberikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat. Ini adalah kunci dalam membangun kapasitas intelektual dan keterampilan yang diperlukan dalarn rnenghadapi tantangan zaman. Kualitas tenaga pendidik dan kurikulum yang relevan juga menjadi ba.gian integral dari infrastruktur pendidikan. Guru yang berkualitas, kurikulum yang up-to-date, dan metode pengajaran yang inovatif membentuk lingkungan pembelajaran yang efektif dan memotivasi siswa untuk belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi bagian penting 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/lnfrastruktur Wilayah Infrastruktur memiliki peran sentral dalam pembangunan suatu daerah. Ini bukan sekadar jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, atau telekomunikasi, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perkembangan yang berkelanjutan. Peran infrastruktur dalam pembangunan daerah tidak dapat diabaikan. Infrastruktur yang kuat dan berkualitas memberikan pondasi yang diperlukan bagi pertum buhan ekonomi yang inklusif. Jaringan transportasi yang baik, seperti jalan dan jembatan yang terawat, memungkinkan mobilitas barang dan orang, memperluas akses pasar, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Sementara itu, infrastruktur energi yang handal mendukung produksi dan industri, sambil rnemberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti listrik ba.gi masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berperan dalam meningkatkan kualitas hid up. Akses yang baik terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan adalah bagian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian pula, akses yang rnernadai terhadap pendidikan, termasuk infrastruktur sekolah, mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan dan potensi pembangunan manusia suatu daerah. Selain memberikan manfaat langsung, infrastruktur yang baik juga rnenarik investasi dan meningkatkan daya saing suatu daerah. Perusahaan cenderung Iebih tertarik berinvestasi di wilayah dengan infrastruktur yang memadai, karena ini memudahkan operasi dan distribusi mereka. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membantu mengurangi disparitas antar wilayah. Kesimpulannya, infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan daerah. lnvestasi dalam infrastruktur yang baik dan berkelanjutan bukan hanya tentang membangun jalan atau instalasi listrik, tetapi juga ten tang membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan masyarakat yang lebih inklusif. Sumber: Sumber: Badari Pusat Statistik Kabupateri Butori Tafum 2024, Diolah Tabel 2.29. Peududuk Kabupaten Buton d k Kel k Tah 2022 02Ber asar an omno Umur W1 -2 3 Umur0-14 Umur Umur %Uala % Uala RuioBebaa Tah1m Tahun(ribu 15-64 Tah1m >65Tahun Prodakt.if Tidak Tuaunaan jhrat (riba jhra) (ribujhrat Produkti! I 2023 35,89 77,81 6,51 64,73 35,27 54,49 2022 36,54 76,31 6,50 63,94 36,06 56,40 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-67 Berdasarkan tabel di atas yang menggambarkan jumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah infrastruktur sekolah di wilayah tersebut mengalami sedikit perubahan. Tidak ada pola peningkatan atau penurunan yang jelas dalam jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah murid selama periode waktu tersebut. Keadaan yang stabil dalam jumlah infrastruktur sekolah menjadi tantangan yang signifikan dalam usaha meningkatkan akses dan mutu pendidikan di suatu daerah. Saat jumlah sekolah tidak mengikuti pertumbuhan populasi atau kebutuhan pendidikan yang bertambah, situasi ini bisa menimbulkan sejumlah masalah. Stabilitas tersebut mungkin mengakibatkan kepadatan siswa yang tinggi di setiap kelas, menghambat proses belajar yang efektif. Selain itu, kekurangan infrastruktur sekolah bisa membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan yang bermutu, terutama di daerah terpencil atau dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Stabilitas infrastruktur sekolah juga dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan minimnya ruang belajar, fasilitas yang memadai, dan sumber daya yang mencukupi, mutu pembelajaran dapat terganggu. Ini akan mempengaruhi kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi semua siswa. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan atau perluasan infrastruktur sekolah yang sesuai Sumber: Din.as Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2023 Iadlllator 2019 2020 2021 2023 2023 SD Jumlah Sckolah 121 121 121 122 122 Jumlah Guru 1.117 1.135 1.151 1.261 1.402 Jumlah Murid 14.433 14.358 14.264 14.443 14.393 SMP J umlah Sekolah 49 49 49 50 52 Jumlah Guru 717 743 753 816 847 Jumlah Murid 6.735 6.690 6.361 6.190 6.167 SMA Jumlah Sekolah 21 21 23 23 23 Jumlah Guru 462 491 487 562 618 Jumlah Murid 4.968 5.337 5.500 5.544 5.462 Tabel 2.30. Jumlah Infrastuk.turPendidikan di Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pembelajaran yang interaktif. Infrastruktur pendidikan yang baik memiliki implikasi yang jauh lebih besar. Hal ini membantu dalam mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, infrastruktur pendidikan membuka pintu bagi inklusi sosial dan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang memadai juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pendidikan yang berkualitas membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah. Jadi, infrastruktur pendidikan yang kokoh adalah bagian esensial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam infrastruktur pendidikan memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan masyarakat, menciptakan kesempatan yang adil, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian pula halnya yang terjadi pada infrastruktur pendidikan bahwa di wilayah Kabupaten Bu ton, jumlah infrastruktur Kesehatan juga stagnan selama jangka waktu 5 tahun terakhir. Ketikajumlah infrastruktur kesehatan stagnan dalam sebuah daerah, ini dapat menjadi tantangan yang serius dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat. Stagnasi ini bisa berarti kurangnya peningkatan atau ekspansi dalam pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, atau sarana medis RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-68 Sumber: Dinas Kesehatan & RSUD Kabupaten Buron Talum 2023 Tabel 2.31. Faailitas Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 Incllkator 2019 2020 2021 2022 2023 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 Puskesmas 14 14 14 15 15 Puskesmas Pembantu 28 28 33 34 35 Poliklinik - - l 1 1 Posvandu 175 175 175 175 175 Aootek 14 10 32 32 38 Tenaza kesebatan Dokter 48 54 70 79 86 Perawat 238 239 271 357 610 Bidan 269 283 300 401 639 Farmasi 24 34 33 60 82 Ahli Gizi 40 41 40 50 71 2.3.3.2. Kesehatan Infrastruktur kesehatan merupakan pondasi penting dalam pembangunan suatu daerah karena memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas kesehatan. Infrastruktur kesehatan mencak:up fasilitas rnedis, layanan perawatan, sumber daya manusia terlatih, dan sistem pendukung yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sarana kesehatan lainnya, menjadi penentu utama dalam memberikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur kesehatan yang kuat, masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi dampak buruk penyakit, serta mencegah penyebaran penyakit menular. Selain fasilitas fisik, keberhasilan infrastruktur kesehatan juga bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk tenaga medis yang terlatih dan terampil. Investasi dalarn pelatihan dan pengembangan tenaga medis menjadi kunci untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian pen ting dari infrastruktur kesehatan modern. Sistem informasi kesehatan terpadu, penggunaan perangkat medis canggih, dan pemanfaatan telemedicine adalah contoh teknologi yang dapat memperkuat infrastruktur kesehatan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan memperkuat infrastruktur kesehatan, sebuah daerah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi angka kernatian, mempercepat pemulihan dari penyakit, dan membentuk masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan. Inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalarn infrastruktur kesehatan merupakan langkah krusial dalam menciptakan daerah yang lebih baik secara kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap anak merniliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama empat tahun terakhir sebesar 482.270 km, dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi mantap sampai tahun 2023 sebesar 236, l km atau 48,96 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 246,17 km atau 51,04 persen, dengan persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukan perkernbangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 16,78 persen, sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 37 ,49 persen. Kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Buton terus mengalami perbaikan dengan ditunjukkannya presentase jalan dalam kondisi mantap dan proporsi jalan pada kondisi baik yang terus meningkat. Hal ini dapat rnenjadi salah satu daya dukung Kabupaten Buton untuk bersaing dengan daerah lainnya. Selain sarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I H-69 Sumber: Dinas PUPR Kab. Butori Tahun 2023 OD i •• upaten utoa a un - 3 !lo. lndlkator Satu1111 Capaiaa Kbaelja 2019 2020 2021 2022 2023
1.Panianz ialan nasional Km NA NA NA 206 45 20645 - Kondisi Baik Km NA NA NA 62,94 38,22 - Kondisi Rusak Sedanz Km NA NA NA 134,28 162,33 - Kondisi Rusak Ringan Km NA NA NA 902 5,90 Rusak Berat Km NA NA NA 0,20 0,00
2.Paniang [alan propinsi Km NA NA 41,7 41,7 41,55
3.Panjangjalan kabuoaten Km 482,27 482,27 482,27 482,27 482,27
4.Kondisi ialan kabupaten :
------· - Baik Km 152,542 169,080 186,879 202,985 203,99 · Sedanz Km 56 529 35 120 34 385 32,115 32 12 - Rusak ringan Km 57,749 9,890 62,67 54,070 54,07 - Rusak berat Km 215,450 268,180 198,32 192,100 188,72
5.Proporsi panjang % 31,63 35,06 34,39 48,96 45,43 jaringanjalan dalam kondisi baik
6.Persentase jalan 0/o 43,35 42,34 45,88 48,96 52,31 kondisi man tap
7.Rasio panjang jalan M/org 4,70 4,19 4,12 4,20 3,99 dengan jumlah penduduk T h 2019 202 Tabel 2.32.
K dis lnfr truktur Jalan Kab B 2.3.4. Daya Saing InfrastrulrturLainnya Infrastruktur merupakan aspek penting dalam proses pernbangunan. Salah satu daya saing infrastruktur pembangunan adalah kondisi jalan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan konektivitas daerah sehingga mempercepat mobilitas kegiatan masyarakat yang akan berdampak pada kegiatan perekonomian maupun sosial. Dengan adanya infratruktur yang baik diharapkan rnampu mernpercepat proses pembangunan daerah. Kondisi infrastuktur jalan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut: lainnya sesuai dengan pertumbuhan penduduk atau kebutuhan kesehatan yang berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan padatnya layanan di fasilitas yang ada, menurunkan kualitas pelayanan, dan mem batasi akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan. Kurangnya peningkatan infrastruktur kesehatan juga dapat menghambat kemarnpuan dalam menanggapi kebutuhan kesehatan mendesak, terutama dalam situasi darurat atau bencana alam. Dalam kondisi demikian, kekurangan fasilitas dan sumber daya kesehatan dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan, berpotensi meningkatkan angka kematian atau memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, stagnasi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan dan perluasan terus-menerus dalam sarana kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan layanan kesehatan yang berkualitas. RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I II- 70 Pada era modern ini infrastruktur telekomunikasi tidak kalah penting dengan infrastruktur perhubungan. Dengan adanya pembangunan telekomunikasi yang baik diharapkan mampu mendorong Kabupaten Buton menjadi lebih baik. Kondisi geografis Kabupaten Buton menyebabkan masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Buton yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi khususnya internet. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya Kondisi ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buton sendiri terus mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut. Swnber: Dinae Perhubungan Kab. Buton Taluin 2023 92023 Tabel 2.33. h bKondiai IDfraatrukturPer u nuuran Kabupaten Buton Tahun 201 - Ro IDdlkator Satuua Capalaa Kblerja 3019 2020 2021 2023 2023
1.Jumlah pelabuhan Unit 20 20 20 20 20 rakvat
2.Jumlah pelabuhan Unit l 1 1 l l cenveberanzen
3.Jumlah pelabuhan Unit l l 1 l 1 lokal
4.Jumlah pelabuhan Unit l I l 1 I rezional
5.Jumlah pelabuhan Unit 1 l 1 1 1 transrnigrasi
6.Jumlah pelabuhan Unit 2 2 2 2 2 khusus
7.Jumlah pelabuhan Unit 1 l l 1 l study
8.Jumlah terminal tipe Unit - - - 1 - B pembangunan infrastruktur jaringan transportasi atau perhubungan juga mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi darat maupun laut dapat lebih mempercepat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.
Wilayah laut yang luas dan panjangnya garis pantai memberi peluang pengembangan prasarana perhubungan laut yang mengoneksikan wilayah-wilayah sekitarnya. Sejak tahun 2019 sampai saat ini jumlah pelabuhan yang terbangun dan terehabilitasi sebanyak 28 pelabuhan yang terdiri atas 20 pelabuhan rakyat, 1 pelabuhan penyeberangan, 3 pelabuhan lokal, 1 pelabuhan regional, 1 pelabuhan transmigrasi, 2 pelabuhan khusus, 1 pelabuhan studi dengan jumlah terminal yang tersedia sebanyak 1 terminal type B yang terbangun pada tahun 2022 melalui dana APBD propinsi. Untuk jumlah trayek angkutan darat sampai tahun 2023 sebanyak 16 trayek, dengan jumlah armada angkutan kota sebanyak 42 unit dan angkutan desa sebanyak 9 unit, dan angkutan antar kota dalam provinsi sebanyak 31 unit. Sedangkan untuk angkutan laut, yaitu : Pelabuhan Lasalimu Kee. Lasalimu jumlah trayek sebanyak 1 (Lasalimu-Wanci) dengan jurnlah armada 2 unit (bergantian), Pelabuhan Banabungi terdapat 3 unit kapal melayani tol laut (jadwal tentatif], Pelabuhan Kamaru tedapat 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Wanci dan 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Binongko. Berikut capaian kinerja urusan perhubungan : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-71 Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adaJah kemudahan daJam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan dengan tujuan daJam rangka memberikan kernudahan-kemudahan bagi calon investor agar dapat mendukung iklim usaha yang ada di daerah. Sumbe,-:SATPOLPP& Dinas Pemadam Kebakarari Kab. Buton Tahun 2022 Perlinduna:an Masvarakat Kabupaten Buton Tahun 2019-2022 No In dike.tor Satuan Capaian K.inerja 2019 2020 2021 2022
1.Rasio Linmas terlatih Per 10.000 37,71 54,70 53,65 54,224 penduduk
2.Rasio sarpolpp terhadap Per 10.000 43,97 41,95 40,82 38,27 jumlah oenduduk oenduduk
3.Pengendalian tunrutan % 28,68 19 15 10 masyarakat melalui unjuk rasa
4.Cakupan patroli siaga 3x patroli/ 30 30 10 84 trantibum ha.ri
5.Persenase ketersediaan 100 100 100 100 100 sarpras satpolpp
6.Cakupan layanan pemadam 1 orang setiap 13,60 13,60 13,60 13,60 kebakaran RT Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertian Umum, dan 2.3.5. Daya Saing Ikllm lnvestasi Aspek daya saing iklim investasi mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan suatu wilayah unluk menarik investasi. Daya saing iklim investasi menjadi krusial karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan sektor bisnis. Oleh karena itu, memahami dan memperbaiki aspek tersebut dapat membantu suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing iklim investasinya, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonorni dan investasi yang berkelanjutan. Peningkatan daya saing investasi daerab sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah. Lingkungan investasi yang aman dan kondusif dapat tercapai apabila daerah tersebut memiliki tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Gambar 2.59. Persentase Ketersediaan Jaringan Telekomunlkasi Kabupaten Buton Tahun 2019-2024 80 ~78 78,18 78,98 79,75 60 67,27 67,27 40 • 20 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-72 2.4. Aspek Pelayaaan Umum Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dinyatakan bahwa aspek pelayanan umum berisikan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Berbagai indeks pendukung tata kelola seperti lndeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berbagai indeks lain penting untuk dikaji. Di samping itu aspek pelayanan umum pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan juga perlu dikaji sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana ke depan. Terjadi penurunan jumlah realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 262.121.531.722 dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp. 341.071.000.000. Penurunan jumlah realisasi investasi kembali berlanjut di tahun 2023 menjadi Rp. 106.574.470.652. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Buton. Sumber : Dinas PM & PTSP Kab. Buton Taro..n2023 Kabunaten Buton Tahun 2021-2023 lfo Uraian Reallsasl fRol 2021 2022 2023 1 Rencana investasi 189.992.780.000 {PMDN/PMAl 2 Jumlah realisasi investasi 341.071.000.000 262.121.531.722 106.574.470.652 nasional IPMDN/PMAl Tabel 2.36. Rencana Investasi dan Real.lsasi Investasi Berdasarkan tabel di atas dapat disirnpulkan bahwa proses penz..man investasi di Kabupaten Buton menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan melihat Jama proses perizinan yang semakin singkat. Namun, jumlah perusahaan dan realisasi PMDNmengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Buton. Selain itu, daya saing investasi juga dapat dilihat dari besarnya nilai investasi di suatu daerah. Rencana investasi dan Nilai realisasi investasi di Kabupaten Buton selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Sumber: D/nas PM dan PTSPKab. Buton Tahun 2023 Tabel 2.35. Capaiaa Indlkator Penaaamaa Modal Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 !lo lndlkator Satwm Capalaa Klaerja 2019 2020 2021 2022 2023 l Lama proses Hari 3 2 1 1 1 oerizinan 2 Jumlah investor Investor 13 13 17 20 20 berskala nasional rPMDN/PMAl 3 Jumlah perda Perda 1 1 1 1 2 yang mendukung iklim usaha 4 Kenaikan/ Millar 28,999 10,044 16,216 100,969 4,015 Penurunan nilai Rupiah realisasi PMDN 5 Jumlah Perusa-haan 309 223 267 11 41 perusahaan RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-zs 1 SD/MI 113,42 112,63 114,03 113,71 114,00 2 SMP/MTs 85,86 86,74 88,39 80,08 85,85 3 SMA/MA 99,85 98,71 96,70 97,09 93,47 Sumber: Badan Pusat Statistik KabupatenButon. Tahlm 2024 . No. Jeojang 2019 2020 2021 2022 2023 Peodidikan Tabel 2.37. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab t B t Tah 2019 2023 • Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalarn rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, diperlihatkan dalam tabel beriku t ini : Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buron Ta.hun 2024 202320222021202020)(} 88 4
24.Cakupan puskesmas yang Unit 14 14 14 15 15 representative
25.Cakupan puskesmas pembantuyang % 33,73 36,14 34.74 2,81 57,14 representative 26 Rumah Sakit Unit 1 1 1 1 1
27.Puskesmas Unit 14 14 14 15 15
28.Posvandu Unit 175 175 175 175 175
29.Polin des Unit 13 12 15 12 12
30.Tenaga medis (dokter) Orang 44 66 19 86 76
31.Tenaga keperawatan Orang 132 342 319 396 464
32.Tenaga kebidanan Oranz 109 298 316 383 468
33.Tenaza kefarmasian Orane: 26 46 55 62 72
34.Tenaza kesehatan lainnya Orang_ 125 234 295 293 404
35.Klinik/ praktek dokter Bersama Unit 1 0 1 2 1
36.Praktek dokter /bidan PNS Unit 8 8 5 8 4
37.Persentase Pustu terhadap % 29,47 31,58 34,74 33,6 36,84 desa/kelurahan
38.Persentase SPM yan~ diterapkan % 100 100 100 100 64,32
39.Cakupan kunjungan pasien rawat % 79,18 23,9 30.92 50,6 55,78 ialan
40.Persentase jumlah puskesmas dan o;o 41,86 52,27 57.14 80,85 70 pustu yang resperesentatif 41 Cakupan kuniungan lansia % 88,62 19,2 22.23 48,8 52 24
42.Persentase ketersediaan obatdan O/o 7l,43 35,71 50 95 66,67 vaksin di puskesmas
43.Persentase ketersediaan alkesdi o;o 64,29 71,43 71.43 80 60,65 puskesmas
44.Jumlah temuan kasus obat dan Kasus 0 1 0 0 0 makanan
45.Cakupan sosialisasi kesehatan % 100 100 100 100 100 masyarakat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-77 taiur ruaan ese n u~a en U 011 UJl Klnerja (%) No. Jeilis PelayananDuar Indikator Pencapaian Tariet Rea- Capalan lisasi
1.Pelayanan kesehatanibu Jumlah ibu harnil yang 100 60,17 60,17 hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ·-·
2.Pelayanan kesehatanibu Jumlah ibu bersalin yang 100 67,8 67,8 bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan
3.Pelayanan kesehatanbayi Jumlah bayi baru lahir 100 91,96 91,96 baru lanir yang mendapatkan pelayanan kesehatan
4.Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang 100 58,5 58,5 mendapatkan pelayanan kesehatan
5.Pelayanan kesehatan pada Jumlah anak pada usia 100 38,36 38,36 usia pendidikan dasar pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
6.Pelayanan kesehatanpada J umlah warga negara usia 100 57,44 57,44 usia produktif produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan
7.Pelayanan kesehatanpada Jumlah warga negara usia 100 52,54 52,54 usia lanjut lanjut yang mendapatkan pelavanan kesehatan
8.Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara 100 46,02 46,02 penderita hipertensi penderita hipertensi usialS tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
9.Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara pen- 100 41,83 41,83 penderita diabetes melitus derita diabetes melitus usialS tahun ke atas yang Mendapatkan pelayanan kesehatan Tabel 2.41. Jen.is Pelayana.nDasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bid U K hata Kab t B t Tah 2023 Perangkat daerah pengampu bidang urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasaryang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dari 12 jenis layanan yang ada, belum terdapat pelayanan yang memenuhi target indikator dari SPM, dengan rata-rata capaian kinerja SPM bidang urusan kesehatan sebesar 64,32 persen. Dimana indikator capaian pelayanan dasar yang capaiannya masih dibawah 50 persen adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan penderita DM, dan pelayanan kesehatan penderita hypertensi.
Oleh sebab itu perlu adanya intervensi kebijakan melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada sektor kesehatan. s«mber : Dinas Ke.sehatan Kab. Buton Tahun 2023 Ro. lndikator Satuan Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
46.Cakupan desa/kelurahan siagaaktif % 93,68 93,68 41.05 57 57
47.Cakupan pembinaan 0/o 100 100 100 100 100 pengembangan lingkungansehat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-78 2.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.
Dalam mendukung kegiatan sektor pertanian, Kabupaten Buton memiliki luas irigasi yang sampai tahun 2023 sebesar 1.197 Ha yang terdiri dari irigasi primer sebesar 5.456,7 M, irigasi sekunder sebesar 29.342 M, dan irigasi tersier sebesar 18.120,3 dengan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sampaitahun 2023 sebesar 78, 13 persen. Dalam pemenuhan air minum diukur dengan persentase rumah tanggapengguna air minum yang pada tahun 2029 sebesar 80 persen mengalamipeningkatan pada tahun 2023 sebesar 91,88 persen. Demikian pula dengan pemenuhan rumah tangga. yang memilikiakses terhadap sanitasi yang layak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 79,72 persen pada tahun 2020 naik menjadi 80,33 persen pada tahun 2023. Untuk mewujudkan kualitas konstruksi bangunan yang balk, Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan peningkatan kapasitas bagi jasa konstruksi di daerah yang diukur dari jumlah sertifikasi tenaga konstruksi yang pada tahun 2023 sebanyak 31 orang mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebanyak 193 orang. Pada capaian urusan penataan ruang yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, diukur dengan indikator ketersediaan dokumen RTRW,dimana Kabupaten Buton telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035, dan saat ini dokumen RTRW Kab. Buton sedang dalam proses revisi yang penetapannya menunggu penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2023 Kabupaten Buton juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen RDTR kawasan industri Lasalimu dengan pendampingan dari Kementerian ATRBPR. Secara lengkap capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Buton tahun 2019-2023 dapat dilihat pada beberapa indikatorberikut : Sllmber : aplikasi e·SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023 Kloerja (o/o) No. Jeois PelayaoanDuar Indikator Peocapaian Target Rea· Capaian U.asl
10.Pelayanan kesehatanorang J umlah warga negara dengan 100 82,89 82,89 dengan gangguanjiwa gangguan jiwa berat yang berat(ODGJ) mendapatkanpelayanan kesehatan
11.Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara terduga 100 96,6 96,6 orang terduga tuberk:ulosisyang tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
12.Pelayanan kesehatanorang Jumlah warga negara dengan 100 78,62 78,62 dengan risiko terinfeksi risi.koterinfeksi virus yang virus yang Melemahkan melemahkan daya tahan tubuh · daya tahan tubuh anusia manusia (Human (Human Jmmunodeficien lmmunodeficiency Virus) yang cy Virus) mendapatkanpeJayanan kesehatan Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan 64,32 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-79 Sumber: aplikasi e-SPM Bang a en uton un KiDerja (%) l'fo. Jenia Pelayanaa.Duar IncllkatorPencapaiaD Target Realiaui Capaiaa.
1.Penyecliaandan rehabilitasi Jumlah warga negara korban 100 85,00 85,00 rumah yang layak huni bagi bencana yang memperoleh korban bencana nunah layak huni kabupaten/kota
2.Fasilitasi penyediaanrumah Jumlah warga negara yang 100 0,00 0,00 yang layak huni bagi terkena relokasi ak.ibat masyarakat yang terkena program pemerintah daerah relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang daerah kabupaten/kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Rata-rata Capaian SPMBidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 42,50 Tabel 2.47. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapalan SPM Bldang UrusanPerumahan dan Kawasau Permuldman Kab t B Tab 2023 Disamping itu urusan perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dala.m Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM} salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman dan sesuai dengan Permen PUPRNomor 13 Tahun 2018 tentang StandarTeknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 jenis pelayanan dasar, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemetintah Daerah kabupaten/kota, dengan rata-rata capaian sebesar 42,50 persen.
Sumber: Dinas Perwnahan dan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024 Tabet 2.46. Target Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2025-2045 TugetTahuu No Indikator Saba au 2025 2026 2027 2028 2029 2030- 2045 1 Luas kawasan kumuh Ha 10,8 12,5 13,62 13,5 15 42 2 Persentase luasan % 4,79 5,55 6,05 5,99 6,66 18,64 pennukiman kumuh yang tertangani RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-85 Ro. lodikator Satuan Capaian Killerja 2019 2020 2021 2022 2023
l.Cakupan patrol siaga 3x 30 30 10 84 84 trantibum patrol/hari
2.Rasio Lin.mas terlatih per 10.000 37,71 54,70 53,65 54,24 54,24 terbadan iumlah oenduduk oddk
3.Rasio pcrsonil satpolpp per 10.000 43,97 41,95 40,82 38,27 38,27 terhadap jumlah penduduk pddk
4.Pengendalian tuntutan o/o 28,68 19 15 10 10 masyarakat melalui uniuk rasa
5.Persentase ketersediaan per 100 100 100 100 100 fasilitas sarana dan 10.000 prasarana Sat poloo oddk
6.Cakupan layanan 1 org setiap 13,60 13,60 13,60 13,60 33,49 pemadam kebakaran RT
7.Persentase tingkat waktu 0/o 46,15 60,00 60,00 28,57 26 tanggap (response time rate) lavanan WMK
8.Persentase cakupan WMK % 28,57 28,57 28,57 28,57 40 yang memili.ki mobil dan/ atau mesin Dam.kar lavak pakai
9.Persen tase aparat kebakaran % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 yang memenuhi standar kualifikasi
10.Cakupan pelayanan O/o 99,84 94,56 100 100 100 kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam 11 . Persentase penanganan %, 95,94 100 100 100 100 korban darurat bencana vanz ditangani Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketert!ban Umum, dan Pelinduqan Masyarakat Kabupatea Buton Tahun 2019-2023 2.4.5 Keamauan dan Ketertlban Umum Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehldupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.
Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP di 7 wilayah kecamatan. Patroli dilakukan dalam ragka penegakan perda untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib. Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani. Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kcnyamanan masyarakat adalah pcnanganan bencana. Jcnis bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Buton adalah bencana kebakaran, banjir, longsor dan angin puting beliung. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh rnasyarakat Kabupaten Buton. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator di bawah ini : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 j 11-86 2.4.6 S011ial Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dapat dilihat dari capaian kinerja urusan sosial dari beberapa indikator berikut: Sumber. aplikasi e·SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023 au rusan ran UD nmas upaten uton a un 2 1'0. Jenia Pelayanan Indilr.ator Kiner.fa(%> Dasar Pencapaiall Target Reallaui Capaian
1.Pelayanan Jumlah warga negara 100 87,64 87,64 ketenteraman dan yang memperoleh keterti.ban layanan akibat dari umum penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota
2.Pelayanan infonnasi Jumlah warga negara yang 100 85,00 85,00 rawan bencana memperoleh layanan informasi rawan bencana 3 Pelayanan Jumlah warga negara 100 100 100 pencegahan dan yang memperoleh kesiapsiagaan layanan pencegahan dan terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap bencana 4 Pelayanan J umlah warga negara 100 96,00 96,00 penyelamatan dan. yang memperoleh layan.an evakuasi korban penyelamatandan.
bencana evakuasi korban bencana 5 Pelayanan Jumlah warga negara 100 88,33 88,33 penyelam.atan dan yang memperoleh layanan evakuasi korban penyelamatan bencana kebakaran dan evakuasi korban bencana kebakaran Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas 89,88 Tabel 2.50. Jen.is Pelayanan Dasar, Tar&etdan Realisasl Pencapalan SPM Bid U T tib H Kab B T h 20 3 Adapun capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rata-rata capaian sebesa.r 89,88persen, dapat dilihat pada tabel berikut: SumbeT: Satpolpp Kab. Buton, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton, BPBD Kab Euton Tahun 2019-2023 No. lndlkator Satuan C.,aian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
12.Persentase ketersediaan O/o 100 80,48 85,00 100 100 sarana dan prasarana penanggulangan bencana
13.Cakupan rehabilitasi dan % 99,58 100 100 100 100 rekonstruksi pasca tencana
14.Indeks resiko bencana (IRB) O/o 155,93 158,47 158,47 NA 135,18 Dari lima SPM di atas, Kabupaten Buton untuk urusan sosial baru melaksanakan 4 urusan SPM, yaitu yang terkait dengan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-87 Sumber · aplikasi e·SPM Bangda Kemendagri Taliun 2023 -~ rusan 1oaten uton UD No. Jenia Pelayananl>uar InclikatorPencapaiu Kinerja (%) Target Realisui capaian
1.Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara 100 83,08 83,08 dasar penyandang penyandang disabilitas disabilitas terlantar di terlantar yang memperoleh luar panti rehabilitasi sosial di luar oanti
2.Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar yang 100 83,33 83,33 dasar anak terlantardi memperolehrehabilitasi luar panti sosial di luar oanti
3.Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara 100 83,08 83,08 lanjut usia terlantar di lanjut usia terlantar yang luar panti memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
4.Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara 100 0,00 0,00 dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis khususnya ang memperoleh gelandangan dan rehabilitasi sosial dasar pengemis di luar anti tuna sosial di luar oanti
5.Perlindungan dan Jumlah warga negara 100 96,00 96,00 jaminan sosial pada korban bencana saat tanggap dan kabupaten/kota yang pasca bencana bagi memperoleh perlindungan korban bencana dan jaminan sosial pada kabupaten/ kota saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabuoaten/ kota Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial 69,10 Tabel 2.52. Jenis Pelayanan Dasar, Target clan Realiusl Pencapaian SPM Bid U Sosial Kabu B Tah 2023 Berdasarkan Peratu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kotajuga diatur melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, UrusanSosial sesuai SPM Sosial yaitu:
Sumber · Dinas Sosial Kab. Buton Tahun 2019-2023 Tabet 2.51. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 1'0. Indikator Satuan Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
1.Jumlah pemerlu pelayanan kesejahtraan Orang 90 125 308 361 615 sosial (PPKS)
2.Jumlah parti.sipasi potensi sumber Orang 104 153 152 90 219 kesejahtraan sosial (PSKS)
3.PMKSyang memperolehbantuan sosial KK 5.913 7.154 7.665 8.783 8.739
4.Persentase masyarakat miskin yang O/o 100 100 94 120 100 mendapatkan pelayanankesehatan
5.Persentase PMKSyangmemperoleh % 8,07 13,68 47 54,32 73,22 bantuan sosial
6.Persentase penyandangcacatfisik dan O/o 1,00 2,21 2,57 9.45 1,44 mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 2.4. 7 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola yang baik (good corporate governance) merupakan ha! yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Dinamika masyarakat seiring dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menjadi pelayanan publik yang handal. Layanan publik yang prima akan berdampak besar dalam upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat secara proaktif akan terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah.
Pengukuran tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai alat ukur yang kredibel. Hasil pengukuran tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai jenis indeks tata kelola, seperti: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), lndeks Reformasi Hukum, lndeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik (IPP),Indeks Inovasi Daerah (IID), JDSD, dan bentuk indeks lain yang terus dikembangkan. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks SAKIP adalah indeks untuk mengukur atau menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistern perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilita.s keuangan. Indeks reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bu ton. lndeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks Pelayanan Publik (TPP) adalah indeks yang dlgunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lernbaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SOM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Inforrnasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas). Selanjutnya Indeks Inovasi daerah (UD) adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari basil no, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Perneringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Penilaian IID dilaksanakan oleh Kemendagri dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum tahun 2018, belum RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-88 terlantar di luar panti, rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten. Sedangkan layanan rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti tidak dilaksanakan karena sampai tahun 2023 tidak tcrdapat gelandangan dan pengemis diluar panti di Kabupaten Buton. Secara rata-rata capaian SPM bidang social mencapai 69, 10 persen. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I u-ss Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah Kabupaten Buton, perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum marnpu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sehingga pada tahun 2022 capaian indeks SPBE Kabupaten Buton sebesar 1,65. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan. Dari sisi pelayanan pu blik, capaian indikator kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Buton sampai dengan tahun 2022 memiliki capaian nilai 3,04 poin. Capaian nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,49. Ketercapaian pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan belurn optimalnya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton, sehingga belum mampu rnemberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian bebrapa indeks tata kelola pemerintahan tahun 2019-2023: Sumber : Hastl Penilaian oleh Kemenpan RB Tahun 2023 20232022Z O 2 I20202019 ., Gambar 2.61 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupate-n Buton Tahun 2019-2023 dilaksanakan penilaian UD. Selain itu, aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko juga memainkan peran penting. Pelaksanaan Refonnasi Birokrasi di Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan capaian lndeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Buton. Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton telah mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP'' dengan capaian Nilai sebesar 59,62 poin dimana pada angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 40,40. Capaian nilai Refonnasi Birokrasi tersebut disadari oleh Pemerintah Kabupaten Buton masih harus terus melakukan perbaikan disegala bidang, namun dengan predikat yang telah dicapai saat ini juga Pernerintah Kabupaten Buton telah menunjukan upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. RPJPD KabupatenButon Tahun 2025-2045 I n-so Keuangan daerah memainkan peran penting sebagai pondasi utama yang mendukung pembangunan daerah. Hal ini mencakup segala bentuk pengelolaan keuangan, penerimaan, pengeluaran, serta alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Salah satu aspek kunci dari keuangan daerah adalah sumber penerimaan, meliputi pajak, retribusi, dana bagi hasil, serta pendapatan lainnya yang digunakan untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Penerimaan daerah memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Di samping itu, pengeluaran merupakan bagian yang penting dari keuangan daerah. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, sampai pada program-program sosial dan ekonomi. Manajemen pengeluaran yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah, memastikan bahwa dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana yang digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Manajemen risiko juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang sehat dan terkelola dengan baik menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang. Adapun salah satu capaian dari kemandirian pembangunan melalui derajat otonorni fiskal daerab yang melihat sejauh mana kontribusi pendapatan asli daerah dalam pembangunan. Terlihat angka yang cukup fluktuatif dalam kemandirian keuangan daerah dimana angka derajat otonomi fiskal daerah tahun 2014 sebesar 3,86% meningkat hingga tahun 2016 sebesar 6,78%. Kondisi tersebut menurun hingga mencapai 3,84% ditahun 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 4,10% hingga tahun 2023 menjadi 5,03% namun peningkatannya hanya relatif kecil. Secara umum, kondisi derajat otonomi fiskal daerah Kabupaten Buton masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton masih sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi, Sumber: BAPPEDA Kab. Buton Tahtm 2023 Opini Indeb hadeb lndeb lndeb Tahun Reform.a! lndeb Indus BPK Biroluu! SAKIP SPBB PelaJ'UWl Jnovaai H'Qkam Pabllk Dae rah 2019 WTP 40,40 NA 56,03 NA NA NA 2020 WTP 48,12 NA 58,25 NA NA 4,25 2021 WTP 48,63 NA 58,30 NA 2,49 26,10 2022 WTP 52,18 55,8 61,80 1,65 3,04 14 2023 WTP 59,62 76,25 63,15 1,80 3,13 46,98 Tabel 2.53 Jndeb Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2019-2023 s s cc cri M !:! =... c:ci = M ~ 'ii: en = vi Lri co .... ~ 00 .::; c:ci ..... M 102 101.c; 101 100,S 100 99,S 86 9q 98,S 98 97,5 9/ so 000 Gambar 2.64. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kahupaten Buton Tahun 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 11 · l 00 2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasuana Kebutuhan akan sarana dan prasarana memiliki urgensi yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan, jembatan, transportasi umurn, air bersih, sanitasi, listrik, serta tasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi yang krusial dalam memajukan suatu wilayah. Sarana dan prasarana yang baik memungkinkan konektivitas yang lancar antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. lnfrastruktur yang memadai juga menjadi pendorong utama untuk investasi sektor swasta, membuka peluang lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokaJ. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperli pendidikan dan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses serta pendidikan yang berkualitas dapat memperkuat sumber daya manusia suatu daerab, yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, urgensi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bukan Penurunan angka ketergantungan di suatu wilayah merupakan fenomena demografis yang signifikan, menandakan pergeseran dalam struktur populasi yang dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh peningkatan partisipasl aogkatan kerja, terutama dari kelompok usia produktif. Perkembangan ekonomi yang membuka lebih banyak peluang kerja, terutama bagi generasi muda, dapat menyebabkan penurunan proporsi individu yang bergantung pada mereka yang tidak bekerja, seperti anak-anak, remaja, atau lansia, Selain itu, perubahan dalam pola kelahiran dan tingkat kelahiran yang menurun juga berperan dalam penurunan angka ketergantungan. Jika masyarakat cenderung merniliki keluarga yang lebih kecil atau menggunakan metode perencanaan keluarga yang lebih efektif, ini dapat mengurangi jumlah individu yang bergantung pada mereka yang bekerja. Penurunan angka ketergantungan juga dapat mempengaruhi kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan suatu wilayah, memunculkan tantangan baru terkait dukungan terhadap populasi yang menua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung populasi yang semakin mancliri secara ekonomi. Angka ketergantungan erat kaitannya dengan Bonus Demografi. Bonus demografi merupakan periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk. • ~ • ere Sumber. Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2023 ..,...a·,. . .
1......
SJ 40 • SH1, ~ s; 5' s, •. 5 . Gambar 2.65. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 11 - 101 Dengan pertambahan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, kebutuhan akan hunian yang mernadai dan infrastruktur pendukungnya semakin meningkat. Proyeksi ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi, urbarusasi, serta kebijakan migrasi yang berpotensi memengaruhi pola pemukiman di daerah tersebut, Identifikasi peluang terkait peningkatan angka ketergantungan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilakukan melalui potensi peningkatan sektor properti dan konstruksi. Dengan permintaan akan rumah yang meningkal pesat, terdapat kesempatan bagi sektor bisnis terkait pembangunan perumahan, termasuk pengembang properti, kontraktor, serta industri material konstruksi. Namun, tantangan muncul dalam menjaga keseimbangan antara perturnbuhan tersebut dengan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga pembangunan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Peningkatan angka ketergantungan juga berdampak pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Pemerintab daerah diharapkan merancang strategi perencanaan pembangunan yang holistik untuk menghadapi tantangan ini, terrnasuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang mampu menunjang kebutuhan masyarakat dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan rumah dan tempat tinggal tidak hanya mencenninkan dimensi fisik pembangunan, melainkan juga membutuhkan pemikiran strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Swnber: Didasarkan dan Data series Badon Pusat Statislik, 2024 • a :, J F .. 15 .~ .... .) .2' ss ec H.SSS--~ Gambar 2.66. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Unit) hanya untuk meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hid up, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia dalarn upaya menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata di suatu daerah. 2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Buton 2025-2045 Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 24.042 unit rumah yang ada di Kabupaten Buton. Diperkirakan bahwa kebutuhan akan rumah akan meningkat sebesar 31% dalam 20 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2045. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk di Kabupaten Buton dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 ll - 102 Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2024 • ••• Gambar2.68. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Buton Tahun 2025-2045 (Juta Liter) 2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Buton 2025-2045 Kebutuhan air minum merupakan aspek krusial dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tidak hanya melibatkan kuantitas air yang dikonsumsi setiap individu, tetapi juga kualitas air yang digunakan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, serta aktivitas manusia menjadi faktor-Iaktor utama yang mempengaruhi kebutuhan air minum. Dalam konteks perkembangan urbanisasi yang pesat, permintaan akan air minum cenderung meningkat. Penyediaan air bersih dan layanan sanitasi yang memadai menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Hal ini menuntut infrastruktur air yang efisien, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta pendidikan masyarakal terkait keterampilan dan kebiasaan penggunaan air yang hemat. Tantangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan air minum adalah memastikan akses air yang bersih, arnan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya air, teknologi penyediaan air bersih, dan kebijakan yang mendukung penggunaan air yang efisien menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan air min um yang meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah. Berikut merupakan gambaran hasil proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Buton dalam 20 tahun ke depan. Sumber: Dtnas Pen.tmaha.n dan Pennukiman Kabupaien Buton Tatum 2024 ' ' -. } --- ..,. I - - J-). ~, .,, '---. ~ ,____ I ' ., - ..... ,.,t·----··-·- .. __._ __ . - -- Gambar 2.67. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 11 · 103 2.6.2.4. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupateo Buron 2025-2045 Proyeksi timbulan sampah merupakan upaya untuk memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu populasi atau wilayah dalam kurun waktu tertentu di rnasa mendatang. Analisis ini melibatkan beberapa variabel seperti pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, kebijakan pengelolaan sarnpah, dan tren pola konsumsi. Dengan memanfaatkan data historis dan tren saat ini, proyeksi ini membantu da1arn mernperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan di masa mendatang. Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Buton, kebutuhan Listrik di wilayah ini menga1ami peningkatan da1am kurun waktu 20 tahun ke depan. Terjadi kenaikan akan kebutuhan Listrik sebesar 27% pada 2045. Dalam rangka mernenuhi kebutuhan ini, pemerintah daerah bersama dengan pihak swasta perlu bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur kelistrikan yang handal dan berkelanjutan. Sumber: Didasarkandari Data senes Badan Pusai Statistik, 2024 20452040203520302025 99.40 94.45 89.18 • 78.03 • • • • 83.70 Gambar 2.69. Proyeksi Kebutuhan Listrik Buton Tahun 2025-2045 (Juta VA) 2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Buton 2025-2045 Kebutuhan akan energi listrik merupakan salah satu poin kunci da1am mendukung kehidupan modem. Permintaan akan listrik roeningkat sejalan dengan pertumbuhan teknologi, urbanisasi, dan kebutuhan industri. Proses proyeksi kebutuhan listrik melibatkan analisis mendalam terhadap pola konsumsi listrik di masa depan, berdasarkan faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, perkembangan industri, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih. Dalam konteks perkembangan perkotaan dan industri, kebutuhan akan listrik semakin meningkat. Penggunaan listrik yang luas tidak hanya menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam mendukung berbagai aspek ekonomi. Karena itu, proyeksi kebutuhan listrik menjadi sangat penting untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur energi yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat, sekaligus menghadapi tantangan dalam upaya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Tantangan terbesar da1am proyeksi kebutuhan listrik ada1ah memastikan penyediaan energi yang cukup, efisien, dan ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya energi yang lebih efektif dan inovasi dalam teknologi energi terbarukan menjadi bagian integral dalarn menjawab tuntutan kebutuhan listrik yang terus bertambah. Dengan memperhitungkan proyeksi ini, dapat dirumuskan strategi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan energi, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Berikut merupakan gambaran basil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Buton dalam 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Il - 104 Peluang yang timbul dari pertumbuhan proyeksi sampah melibatkan sektor ekonorni baru, seperti manajemen limbah dan upaya daur ulang. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan industri daur ulang, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan insentif bagi para pelaku usa.ha yang ikut berperan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana mengatasi peningkatan ketergantungan pada infrastruktur pengelolaan sampan yang mungkin belum memadai. Dibutuhkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, termasuk investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, pendidikan masyarakat, dan penerapan kebijakan yang mendorong gaya hidup yang ramah lingkungan. Dalam perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Buton, pemerintah setempat harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pertumbuhan proyeksi sampab. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama, dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan adalah langkah krusial dalam menciptakan wilayah yang berkelanjutan dan seimbang. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat, Kabupaten Buton dapat menghadapi tantangan ini dan menggunakan peluang yang muncul dari pertumbuhan proyeksi sampah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. • • • • 136.80 143.97 • 121.23 129.17 113.01 '* ·- , .t I 2025 2030 2035 2040 2045 Sumber: Didasarkan dan Data senes Badon Pusat Statistik, 2024 Gambar2.70. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Juta Liter) Dalam konteks perkembangan urbanisasi dan modernisasi, proyeksi timbulan sampah menjadi semakin penting. Pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi yang cenderung meningkatkan penggunaan barang konsumsi serta kemasan menjadi faktor utama dalam meningkatkan tirnbulan sampah. Proyeksi ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti pembangunan tempat pembuangan akhir, daur ulang, atau program edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tantangan utama dalam proyeksi timbulan sampah adalab pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Strategi pengurangan sampah, daur ulang, dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi aspek penting dalam menjawab tantangan ini. Dengan proyeksi yang akurat, langkah-langkah dalam pengelolaan sampah dapat diarahkan untuk meminimalkan dampak lingkungan serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi keberlangsungan hidup. Berikut merupakan basil perhitungan timbulan sampah di wilayah Kabupaten Buton 2025-2045. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ll - 105 2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Buton 2025-2045 Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah. lnfrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta fasilitas pendidikan Jainnya, menjadi sangat penting dalam menjarnin akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui pengembangan sektor pendidikan, daerah Ditinjau berdasarkan tabel proyeksi kebutuhan sarana Kesehatan Kabupaten Buton di atas bahwa dalam kurun 20 tahun mendatang akan terjadi peningkatan pada sarana Kesehatan yang ada di Kabupaten Bu ton. Sumber: Analisis Tim Pen!{USUn, 2024 2045204020352030202~KOndlil Aw•l 120:!J) ,s 211!',1 20 51 27152 2:5 32513 3 2 , 2 5 - - - - - 50 ,1 161 18 2 , 16 ... I 39 0 5 ,,5 35 205 199 193 187 181 175 Gambar2. 71. Proyeksi Kebutuhan FasWtas Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 • Rumah ~ak11 Pushsmas Pustu Posy•ndu • I01n1k ~saJ,n Prnlai,k Ool : - Si.stem Perkot.un
2.7.2. Kedudukan Kabupaten Buton Secara Regional Kabupaten Buton terletak secara geograiis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034, tersusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWPadalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi;
rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dalam Draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043:
1.PKN ditetapkan di Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
2.PKW ditetapkan di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe
3.PKL ditetapkan di 9 kabupaten, terdiri atas:
a.Pasarwajo di Kabupaten Buton;
b.Batauga di Kabupaten Buton Selatan;
c.Labungkari di kabupaten Buton Tengah;
d.Kulisusu di Kabupaten Buton Utara;
e.Laworo di Kabupaten Muna Barat;
f.Kasipute di Kabupaten Bombana;
g.Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan;
h.Andolo di Kabupaten Konawe Selatan;
i.Lasusua di Kabupaten Kolaka, RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 115
1.(Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu Pelabuhan Banabungi di Pasarwajo; dan Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi Pelabuhan Karnaru, Pelabuhan Dongkala/Kondowa, Pelabuhan Lasalimu, Pelabuhan Lasalimu Pantai, dan Pelabuhan Lawele/Nambo)
2.Trayek Angkutan Laut (Buton-KolonodaJe-Bitung-Temate-Sorong-Papua Buton- Makassar-Surabaya; Buton-Maluku; Buton-Maluku Utara; Buton-Muna-Kendari)
3.PLTDButon di Kabupaten Buton;
4.Kawasan Cagar Alam Kakenauwe ditetapkan seluas 812 (delapan ratus dua belas) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.
5.Suaka Margasatwa Lambusango ditetapkan seluas 27 .556 (dua puluh tujuh ribu lirna ratus lima puluh enam ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Bu ton.
6.Kawasan Hutan Produksi ditetapkan seluas 923.494 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh ernpat] hektar yang terdapat di Kabupaten Bombana, Buron, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muda, Muna Barat dan Kota Baubau dan Kendari.
7.Kawasan Perikanan terdapat di Kabupaten Bombana. Bu ton, Buton Selatan, Bu ton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, Kota Baubau dan Kendari.
8.Kawasan strategis industri pertambangan Peruntukkan Industri terdapat Kabupaten Bombana. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Bau bau dan Kendari.
9.Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :
- Kawasan industri pertambangan, terdapat di industri pertambangan kolaka di Kabupaten Kolaka, industri pertambangan konawe- konawe utara ( kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara), industri pertambangan konawe selatan (Kabupaten Konawe Selatan), dan industri pertarnbangan Buton (Kabupaten Buton) - Kawasan strategis agropolitan terdapat di Kabupaten Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan) - Kawasan strategis minapolitan, terdapat di kawasan minapolitan Buton (Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buron Utara dan Kota Baubau); dan kawasan minapolitan muna (Kabupaten Bu ton Tengah, Muna dna Muna Barat) - Kawasan strategis wilayah pesisir, terdapat di Kota Kedari, Konawe dan Konawe Kepulauan - Kawasan strategis pariwisata terdapat di Kabupaten Wakatobi.
10.Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya. Yaitu kawasan kompleks keraton kesultanan Buton, terdapat di Kota Baubau.
11.Kawasan Strategis Provinsi PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 116
2.7.3. Pusat Pertumbuhan Kabupaten Buton Pusat pertumbuhan kabupaten merupakan wilayah yang memiliki potensi atau menjadi fokus pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan rencana pengembangaan wilayah.
Pusat pertumbuhan mengacu pada draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bu ton tahun 2023-2043. Pusat pertumbuhan dalam RTRW Kabupaten Buton diterjemahkan dalam pusat kegiatan selain itu terdapat rencana strategis kabupaten. Pusat kegiatan merupakan rencana pusat perkotaan Kabupaten yang diklasifikasikan dalam pusat pelayanan. Daerah yang direncakan dalam pusat kegiatan merupakan pusat perekonomian secara lokaJ di Kabupaten Buron maupun secara Regional di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusat kegiatan dalam RTRW Kabupaten Buton 2023-2043 meliputi:
1.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Tahapan Percepatan kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan ·:· Kecamatan Pasarwajo
2.Pu sat Pelayanan Kawasan (PPK) Tahapan percepatan pengembangan wilayah ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
a.Kamaru Kecamatan Lasalimu
b.Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan
3.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tahapan pengembangan pada pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meluputi:
a.Mataumpana Kecamaatan Kapontori
b.Matanauwe Kecamatan Siotapina
c.Wolowa Kecamatan Wabula
d.Wabula Kecamatan Wabula Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2014-2034 I ltlJ•'li'' / ( ~ ,,.,,.,., .... ,,~,.
... . ' . .. Gambar 2.74. Peta Struktur Ruang ProvinsiSulawesiTenggara RPJPD Kabupatcn Buton Tahun 2025-2045 Il - 117 Selain pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dapat dilihat dari rencana kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan wilayah penataan ruang yang memiliki prioritas karena mempunyai pengarub yang sangat penting daJam lingkup kabupaten terhadap ekonorni, sosial, lingkungan dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi. Kabupaten Buton memilik:i 2 (dua) kawasan strategis Kabupaten, yaitu :
1.Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Lokasi:
a.Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Minapolitan di Pasarwajo dan sekitamya:
1.Pengembangan komoditas unggulan perikanan secara optimal yang didukung minaindustri berbasis kerakyatan,
2.Pengembangan dan optimalisasi agrobisnis minapolitan didaJam kawasan,
3.Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar kawasan minapolitan,
4.Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang secara mandiri mampu mendukung pengembangan minapolitan,
5.Pengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodaJan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia.
Berdasarkan kebijakan diatas, maka ditetapkanlah strategi penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasarwajo, meliputi:
a.Pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan secara optimal • Mengembangkan jenis produk olahan dengan nilai jual yang tinggi dan diminati oleh pasar regional, nasional dan intemasional;
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas komodilas basil produksi • Mengembangan potensi pariwisata bahari untuk mendukung komoditas unggulan kawasan;
b.Pengembangan dan optimaJisasi minabisnis • Mengembangkan koperasi usaha nelayan pada pusat kegiatan kawasan;
• Mengembangkan kernitraan dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang industri perikanan, Gam.bar 2. 75. Pusat Kegiatan Kabupaten Buton RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 118
c.Kawasan ekonomi khusus Lasalirnu Kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan industri terpadu dengan komoditas unggulan aspal buton. Diharapkan dengan dibentuknya KEK pada kawasan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif bagi aktifitas investasi, ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.
b.Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Selatan Untuk kepentingan ketahanan pangan Nasional pada umumnya dan Kabupaten Buton pada khususnya serta didasari atas potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka KSK Lasalimu Selatan diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk persawahan, sawah tadah hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan dengan luas lahan yang besar.
Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang dalam menyediakan air untuk irigasi. Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: kawasao perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai sebaran besar untuk komoditas kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang dan kopi. Untuk kawasan- kawasan perkebunan yang kurang produktif dapat diupayakan untuk dibudidayakan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan cepat diproduksi seperti misalnya tanaman jenis kaliandra. • Menyediakan fasilitas penunjang di pusat industri kecil pengolahan yang menunjang kegiatan produksi maupun pemasaran hasil produksi.
c.Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar kawasan minapolitan • Mengembangkan sistem angkutan barang • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana regional berupa transportasi darat dan laut;
• Meningkatkan kondisi jalan menuju sentra produksi dan akses pengangkutan hasil produksi serta kondisi jalan yang menuju ke pusat pelayanan • Mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumberdaya air, drainase, dan mengoptimalkan potensi sumber air balru;
d.Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang secara rnandiri mampu mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan • Mengembangkan desa wisata;
• Membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi keberadaan ikan seperti alat penangkap yang tidak ramah lingkungan.
e.Bengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia • Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang mampu menghasilkan produksi komoditas unggulan • Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan terhadap kelompok nelayan sebagai kader penggerak agribisnis;
• Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 119
2.Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Lokasi:
a.Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan Kawasan Strategis Kabupaten Buton yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam.
Secara geografis kawasan ini terletak antara 05°13' - 05°24'LS dan 122°47' - 122°56' BT dan secara administratif masuk dalam 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kapontori, Lasaimu dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batas kawasan Suaka Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut: - Sebelah utara: Kelurahan Wakangka dan Watumotobe - Sebelah Timur: Desa Lawele dan Hutan Produksi - Sebelah Selatan: Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Sebelah Barat: Desa Wakalembe dan Lambusango Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango terletak pada ketinggian 15 - 780 mdpal, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kemiringan lereng 5 - 30%, dengan jenis tanah mediteranian. Tipe iklim menurut Schmidt & Fergusson adalah termasuk tipe C dengancurah hujan rerata tahunan sebesar 1.980 mm/tahun. Bulan terkering adalah Agustus sampai November, Suhu berkisar antara 200 hingga 300°C dengan kelembaban relatif 80%. Kawasan Ekonomi Khusus yang direncanakan pada wilayah ini diharapkan nantinya akan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Hal ini tidak lain karena kemudahan yang akan didapat para investor, seperti dibidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan juga di bidang non-Ilskal seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan industri atau kawasan investasi lainnya. Guna mendorong berhasilnya Kawasan Strategis Kabupaten Buton ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus secara Nasional, maka perlu disiapkan lokasi yang tepat dan infrastuktur yang memadai, Jjga perlu disiapkan mekanisme kerja sama antara Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) yang baik. KSK Lasalimu ini lokasinya cukup strategis, dapat dilalui oleh jalur perdagangan/pelayaran intemasional, apalagi jika nan ti ditunjang oleh program TOL LAUT yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Seiring dengan hal itu, maka kebutuhan infrastruktur pada kawasan ini juga perlu direncanakan dan terus ditingkatkan. Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Lasalirnu (Nambo dan Sekitarnya) adalah sebagai berikut: • Penguatan sistem transportas laut, khususnya pelabuhan pelayaran internasional dan pelabuhan peti kemas; • Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang merupakan jalan lintas luar Kabupaten Buton (Pasarwajo-Matanauwe-Kamaru-Kapuntori-Bau-Bau); • Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat pelayanan • Penguatan sistem energi listrik; • Pengembangan kawasan industri aspal terpadu; • Penyiapan pembiayaan dan pembangunan sarana/prasarana fisik KEK lainnya termasuk pembebasan lahan jika diperlukan. • Penyiapan kelembagaan di tingkat daerah. RPJPD Kabupateo Buton Tahun 2025-204511 - 120 Rencana yang terstruktur pada pusat kegiatan akan menciptakan perekonomian berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan terciptanya ruang-ruang pro investasi yang mendorong potensi sumber daya di Kabupaten Bu ton. Masuknya peluang investasi juga perlu diikuti dengan beberapa regulasi terkait dengan penggunaan teknologi ra.mah lingkungan, pengembangan energi terbarukan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Pengembangan ekonorni berkelanjutan akan menjadi jembatan menuju masyarakat sejabtera. Ga.mbar 2.76. Kawasan Strategis Kabupaten Buton
b.Kawasan strategis Cagar Alam Kakenauwe Kawasan strategis cagar ala.m Kakenauwe merupakan salah satu kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Berdasarkan fungsinya sebagai habitat alami yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas, ma.ka usaha mempertahankan keberadaan dan kelestarian HSA sangat penting. Ancaman potensial bagi kelestarian HSA adalah kegiatan perambahan hutan, dan kegiatan pengambilan kayu. Ini berpotensi bagi berlangsungnya secara terus-menerus kerusa.kan DAS dan tata air yang ada. Beberapa sungai bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango ini antara lain: Sungai Kumele, Sungai Winto, Sungai Malaoge, Sungai Wahalaka, Sungai Lapipi, Sungai Lawele, Sungai Toruku dan Sungai Wakalembe. Jenis batuan pada daerah ini adalah jenis neogen dan mezoikum tidak dibedakan. Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka Margasatwa Lambusango termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Tipe ekosistem iersebut menghuni kawasan dengan topografi 1andai bergelombang sampai berbukit yang terletak pada ketingg:ian 200- 750mdpal. Lantai hujan banyak didominasi oleh tumbuhanjenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (Calamus sp) dan anakan pohon. Potensi wisata yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango antara lain:
1.Padang Kuku, pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan wisata seperti rnenikmati panorama alam, hiking dan camping.
2.Air Terjun, pada kawasan ini kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah menikmati panorama air terjun dan pemandian alam.
3.Ternpat Keramat di Blok Hutan Lawele dan Blok Hutan Lakurisa disakralkan oleh penduduk seternpat dapat digunakan sebagai wisata budaya dan berziarah.
RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 1 3.1. Perm.aaalahanPembangunan Daerah Dalam perumusan permasalahan. pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan. kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, tennasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Berikut merupakan permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Buton. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang Ingin dicapai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat, atau dapat di sampaikan sebagai "gap expectation" antara capaian dan perencanana pembangunan daerah. Dengan hal tersebut, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, seperti kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dengan memahami pembangunan dalam jangka Panjang, maka perlu memperhatikan potensi isu yang akan datang dan saat ini sebagai tantangan dalam pembangunan. Adanya potensi isu pembangunan ini berdasarkan dari kajian dan telaahan sebagai dasar dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan adalah isu regional, nasional, maupun intemasional yang menjadi suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk dapat dirumuskan sebagai kerangka kebijakan yang tepat. Dengan adanya peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai "warning action" dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pernikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sehingga akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. BAB Ill PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I m- 2 lndeks Pembangunan Manusia (!PM) yang rendah di Kabupaten Buron disebabkan oleh sejumlah faktor kompleks. Indeks pembangunan manusia dinilai dari beberapa aspek diantaranya aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek standar hid up layak. Ketiga aspek Sumber. Badon Pusat Statistik Prooinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 • Buron• Bulon Uloro • Suton SP.Iatan • ~vto...es IA,iggcro • Wc,otob, • Bomccno • 8 " ~ o"' '!:)' oc- #'(> ,o ~l'~ ,.o # ..s,(j P,~ ~o 0(' .._o ..,0 ,e oc- #',.'- ... o ,S ~~ ,:J~., 8bd.:>n • SuloweSJ ierggo·o • Wo~o1ob1 • 61.,l.:>n Selot.:in • 81.lon '"ngoh • Ek Ion Ulc·o • :lcmbrmo Gambar 3.5. Perbandi.ugan Harapan Lama Sekolah (HLS) Dengan Kabupaten/ Kota Sekitarnya Tahun 2023
c.Pendidikan Keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas, terutama di wilayah-wilayah terpencil, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ldentifikasi terhadap aspek pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah (HLS). Wajib belajar nasional mengamanatkan minimal 12 tahun sekolah. Data berikut menggambarkan perbandingan harapan dan rata-rata lama sekolah di kabupaten/ kota sekitar KabupatenBu ton.
Angka harapan hidup menggambarkan rata-rata usia masyarakat di suatu wilayah. Angka harapan hidup dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan kesehatan. Semakin tinggi AHH berarti pelayanan dan sarana kesehatan suatu wilayah dianggap semakin baik. AHH secara regional menunjukan posisi Kabupaten Buton masih berada di bawah Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Bombana dan Wakatobi. Peningkatan AHH secara lokal menunjukan kinerja positif pemerintah daerah Kabupaten Buton. Namun pelayanan dan sarana prasarana kesehatan perlu ditingkatkan, mengingat AHi l Kabupaten lebih baik secara regional. Sumber: Badan Pu.sat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahlm 2024 • Bo,.,..t~ono• .-.,cl..otcbt • 61.lc,r Se-Iman • SuJow,o.s lerggoro • Bulor; Jt,:iro • Bulcn • Bulan lengoh 72 71.47 71.02
70.72 71 70 69.34 69 I 68.56 I 67.9 67.86 68 • • 67 66 ,o ,o 0- ~ ,.,0~ i)IY' e~ o,;;- ~~ c;
·"' ~ 'tlo o,;;- ~,;;-!>' ~~0 't,v ,.,:;; Gambar 3.4. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2023 RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I IIJ- 5
d.Standar hidup laya.k Ketida.ksetaraan dalam distribusi surnber daya dan peluang ekonomi, yang berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya taraf hidup. Standar hidup layak dapat diidentifikasi dengan PDRB per kapita dengan membandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Memaharni hal tersebut, perlu pendekatan terkait kondisi rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Buton yang dapat dilihat dengan PDRB per Kapita. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari basil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Dengan berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara, perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buton dari tahun 2021 hingga tahun 2023 memiliki pergerakan yang terus meningkat. Peningkatan selama 3 tahun terakhir rata-rata mencapai 2 juta rupiah pertahunnya, sebagaimana dapat dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya.
Angka harapan dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton masih terdapat GAP yang cukup jauh. Harapan lama sekolah menunjukan 13,88 tahun namun rata-rata lama sekolah baru menyentuh angka 8,49 tahun. Secara regional kabupaten sekitar Harapan lama sekolah Kabupaten Buton menempati posisi teratas dibandingan dengan kabupaten sekitarnya, namun rata-rata lama sekolah menunjukan posisi keempat masih kalab dari Kabupaten Buton Utara dan Wa.katobi. Hal ini menjadi perhatian dalam meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buton. Sumber: Badan. Pusat Statistik Prouinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 • Sulo.vesi lengoh • :lulon utorc • 'Nol.ale:, •Suter,• B~r,1bono• 6;;1on Selolon • Bvton r.,ngoh 7.34 7.65 8.07 8.498.51 9.12 0 3 2 9.3110 9 8 7 6 5 Gambar 3.6. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Denian Kabupaten/ Kota Sekitarnya Tahun 2023 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I 111- 6
2.Belum Optimalnya Kehidupan Masyarakat yang Layak dan Sejahtera Peningkatan kesejahteraan rnasyarakat menjadi tugas mutlak bagi pemerintah daerah.
Kesejahteraan masyarakat dapat lakukan dengan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat dari sisi pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan menjadi problematika Kabupaten Euton yang harus dihadapi demi masyarkat yang sejahtera. Situasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Pennasalahan kemiskinan di Kabupaten Buton tersebut tercermin dari tingkat persentase penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Buton dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari gambar di atas, dalam perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Buton sebesar 42,11 juta rupiah berada di peringkat keempat, di bawah Kabupaten Buron Utara, Bombana, dan Wakatobi. Perkembangan yang terjadi ini masih memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Buton dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi yang merambah pada revolusi industri 4.0 saat ini, yang dimana terjadi perkembangan yang pesat pada informasi dan teknologi. Percepatan pembangunan ekonomi makro rnaupun mikro memerlukan adanya peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, didukung dengan konektivitas dan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Buton dan pengusaha. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggam Talu.m 2024· Gambar 3.7. Perbandingan PDRB per Kapita Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2023 70 64.9 58.72 60 54.12 49.53 50 ,2.11 .4() 36.08 30 25.33 20 10 0 mb.-mc •W,-,h.,t,.,bi • S, .lon • Sutor, S,;,loton • &lion Jengot, RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 7 Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 7.995 ribu rupiah. Sebagaimana pengeluaran perkapita di Kabupaten Bu ton kedua terendah di atas Kabupaten Buton SeJatan, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya pengeluaran perkapita di Kabupaten Buton sangat rendah berbanding jauh dengan Kabupaten Wakatobi yang mana pengeluaran perkapita tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kurang didukungnya sektor pembangkit ekonom.i seperti perdagangan ataupun pariwisata yang mana tentu hal ini menjadikan posisi Sumber. Badari Pusat Statistik Prouinsi Sulawesi Tenggara Tahu.rt 2024 12.000 10.240 10, 117 10.000 9.042 8,289 8.003 7.995 7,936 8.000 6.000 4.000 2.000 0 '!J' ~ ~o o~ o ngoh • 81;lon • 61 bn Selofon Gambu 3. 9 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Ribu Rupiah/ Orang) Tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton, yaitu sebesar 13,77% yang mana meningkat dari tahun sebelumya yang mencapai 13,27%. Berada diposisi keempat terbawah dan teratas jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dibandingkan dengan Buton Tengah, Wakatobi, Buton Selatan, dan Buton Utara lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana presentase kemiskinan Kabupaten Buton tertinggi dari presentase penduduk miskin di Kabupaten Bombana. Swnber: Badan Pusat Statistik ProlllllSt Sulawesi Tenggam Tahun 2024 16 15.43 14.81 14.76 14.06 13.77 14 11.43 12 10.73 10 8 6 "2 0 o~ '!)' o o Ulor • 81.tor Selo!on • Bvton Tengch • Bdo 1 • Bcmocno 88 85.64 86 83.45 84 81.93 82 80 7'1.08 79.02 78 76 74.02 74 72 70 68 Buton Buton Seloton Buron Tengoh Buton Utoro Wokotobi Bonibono Gambar 3.14. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023 RPJPD Kab. Buron Tahun 2025-2045 I Ill- 18
a.Transportasi Jumlab infrastruktur perhubungan di Kabupaten Bu ton dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan babwa pelabuhan khusus, pelabuhan transmigrasi, pelabuhan regional, pelabuhan lokal, pelabuhan penyebrangan, dan pelabuhan rakyat tidak menunjukkan peru bah an signifikan. Pad a periode 20 18 hingga 2021 tidak terdapat terminal tipe B di Kabupaten Buton dan baru dibangun 1 unit pada tahun 2022 dengan menggunakan dana APBD Provinsi. Selain itu, sampai pada tahun 2022 belum dibentuk terminal tipe C dan terminal transportasi umum di Kabupaten Buton. Kurangnya terminal-terminal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam infrastruktur perhubungan yang dapat menghambat mobilitas barang dan orang serta mengurangi efisiensi sistem transportasi di Kabupaten Buton. Upaya peningkatan dan pengembangan terminal yang memadai menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat.
Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kab. Buton Tamm 2024 '15100tlO 111•T.ll'~ :,r,,)C~p ~ d:I~ Pt!VbW~ lllr.,
11.~"'a. .• ,,. '"'" ~•· ~ 'l.'n81,.i,, Gt~b· m IU"'un Ku.,,._~•n ';•~on~ T•"9911~ d._, Otmolm, Subsb~r.ial Mlil 4 Suprem.ul Hukum. Subd11u. dan Keu1199uhan Diplomas! LANDASAN TRANSFORMASI M,Si 3 Tr1nsfomll11 Tm KelollMlSi ? Tr111sfonnas1 Eltonom1 £11 ..'-" io••• d n Pl'v, ;1o1lv I.ti OOflOl!ll Ill P ner ~pan Ei.onom, H!j.,u m rra~sto,mul o.gtlll £11 lll1"9ra\l E•QIIOrru Dnmntill ~ GlOb.ll Cl Pell>OOai!Mbl,g~ Pv• ti .... I "Mll"-11\ (ko11onll 1:11 t aten uton No Kawuan Budidaya Luu (Ha) 1 Kawasan hu tan produksi 53.675,5 2 Kawasan perkebunan rakyat - 3 Kawasan pertanian 49.262,13 4 Kawasan pertambangan 3.364,11 5 Kawasan peruntukan industri l.597,75 6 Kawasan pariwisata 38,05 7 Kawasan permukiman 4.393,58 8 Kawasan Pertabanan dan Keamanan - Luas Kawasan Buclidaya 112.331,12 BKb Tabel 3.3 K B didP laRR Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Buton, kawasan yang merniliki alokasi laban terbesar adalab pada kawasan konservasi yaitu sebesar 28.656,53 Ha dan kemudian disusul oleh kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu sebesar 13.714,93 Ha.
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten. Buton 2021-2041 upa en u on No KawaaanLin.dung Luu (Ha) 1 Kawasan yang memberikan perlindungan 13.714,93 terhadan Kawasan bawahannva 2 Kawasan perlindungan setempat 1.039,53 3 Kawasan konservasi 28.367,73 4 Kawasan cazar budava 10,599 5 Kawasan ekosistem mangrove 127 57 Luas Kawasan Linduna 43.706,74 Tabet 3.2 Rencana Pola Ruang Kawaaan Lindung Kab t B t K, ,wr1l>;111 kouservnsi • Ku\\11,.,11, ,,111~ 31 % 1m•111hu ikun p.-rlltvl1111~.111 terhadap Kawasun h11wah,11111y11 • K:"IWI\S.lll 1w1 liluh111g.111 s1·1,•1 p, Gambar 3.29. Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 37 Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Buion Tahun 2021 ·2041 • Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango; dan • Kawasan strate is ar Alam Kakenauwe • Kawasan mina olitan di Kecamatan Pasarwaio • Kawasan ekonomi khusus Lasalimu • Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Se Iatan Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Lokui aten Buton Kawua.o Strategia Kabu aten Kawasan strate Tabel 3.4.
3.Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Buton Kawasan Strategis adaJah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting daJam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya aJamdan teknologi tinggi. Kabupaten Buton dalam ha! ini memprioritaskan 2 kawasan strategis yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Berikut ini merupakan rincian kawasan strategis kabupaten Buton: Stunber: RanperdaR'I'RW Kabupaten. Buton Tahun 2021-2041 • ____... _ ---·--- -·--- --- ____ ..._ Gambar3.31. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton • Kawasan Pcrmuklman • Kawasan Peruntukkan lndusn I • Kawasan Pariwisata Kawasan Pertambangan • Kawasan Hutan Produksl • Kawasan Pertanian 3.91 0.03 1.42 Gambar 3.30. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton (%) RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I III- 38
2.Akseleraai Pe.o.gent:asanKerniskJnanSt:ruktural Maupun Kultaral Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalarn pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan basil pembangunan yang belum merata, tatanan kelernbagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Di Kabupaten Buton, nilai-nilai budaya yang lestari menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, apabila nilai-nilai budaya ini tidak diterapkan dengan tepat, dapat muncul pola pikir yang merasa berkecukupan dalam kondisi yang sebenarnya memerlukan perubahan dan peningkatan kualitas hidup. Sikap hidup yang merasa puas dengan keadaan yang ada tanpa dorongan untuk berinovasi atau berkembang bisa menjebak seseorang dalam kemiskinan kultural.
Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalarn diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut, Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alarn, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggimya penduduk miskin. Strategi pemerintah daerah dalam pengetasan kemiskinan dapat dimulai dari perlindungan keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan serta membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Sebagaimana strategi tersebut dapat dikerucutkan menjadi penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha. Untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, strategi pengentasan perlu didukung oleh penerapan nilai-nilai budaya Buton yang memperkuat karakter masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Nilai- 3.2.3. lsu Strategis Kabupaten Buton lsu strategis merupakan aspek yang menunjukkan fokus dan prioritas dalam penanganan oleh pemerintah. Hal ini rnenjadi krusial karena dampaknya yang Iuas dan signifi.kan terhadap perbaikan kondisi masyarakat dalam proses pembangunan masa depan. Melalui identifikasi isu-isu yang berasal dari tingkat internasional, nasional, dan lokal, dapatkah ditemukan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan di Kabupaten Buton selama 20 tahun ke depan. Berikut adalah isu strategis Kabupaten Buton Tahun 2025- 2045:
1.Pembangunan Menuju Masyarakatyang Sehat, Cerdas dan Unggul Masyarakat yang sehat adalah cita-cita utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Dengan masyarakat yang sehat, pembangunan dapat dilakukan dengan baik, masyarakat dapat berperan secara optimal dan tentu saja biaya pelayanan kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah mulai menunjukkan trend peningkatan. Program yang saat ini sedang digencarkan dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sehat, pemerintah meningkatkan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang mana diharapkan dapat mewujudkan universal health coverage bagi penduduk miskin dalam mendapatkan jaminan kesehatan.
Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat Buton yang cerdas dan unggul maka pendidikan menjadi perhatian yang utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kabupaten Buton saat ini terus memperhatikan pendidikan masyarakat terutama pendidikan dasar yang mana menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi wajib belajar tersebut. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Buton tak henti-hentinya memberikan perhatian mengenai sarana-prasarana infrastruktur pendidikan mulai jenjang TK hingga SMA diharapkan dapat menangani pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bu ton. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I III- 39
3.Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Transformasi ekonomi yang inklusif selaras dengan salah satu prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu leave no one behind. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan akses dan kesempatan yang memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya hingga akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok dan wilayah. Sedangkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang dapat rnerestorasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan terus menjaga kualitas lingkungan yang tidak saja dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Akan tetapi juga mampu mernberikan kesempatan dan harapan yang sama bagi generasi mendatang.
Pemerintah daerah diharapkan siap dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kewirausahaan generasi mudah diharapkan dapat menjadi sebuah gerakan besar dalam membantu pemerintah dalam permasalahan ekonomi masyarakat, termasuk membantu masyarakat dan UMKM agar dapat lebih berdaya saing dalam era digitalisasi ekonomi. Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Buton dapat diwujudkan melalui pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam daerah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Dengan potensi yang besar dalam pengolahan kekayaan sumber daya alam, Buton memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pengembangan industri pengolahan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi maritim, Buton memiliki akses langsung ke laut yang luas, menjadikannya ideal untuk pengembangan sektor ini sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi berkelanjutan. Dengan menjadikan Buton sebagai pusat minapolitan, yang berfokus pada produksi dan pengolahan hasil perikanan, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar global. Upaya ini akan diperkuat dengan peningkatan fasilitas pelabuhan, pembangunan infrastruktur penunjang, dan penerapan teknologi modern, yang semuanya mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Selain sektor perikanan dan maritim, diversifikasi ekonomi di Buton melalui pengembangan sektor pertambangan juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi berkelanjutan. Potensi tambang aspal dan rninyak bumi yang ada dapat dikelola dengan pendekatan yang bertanggung jawab, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan pendekatan ini, Buton tidak hanya akan menjadi pusat ekonomi yang dinamis, tetapi juga menjadi model pembangunan yang nilai budaya Bu ton yang sebenarnya kaya akan norma-norma sosial, semangat kekeluargaan, dan integritas pribadi perlu diterapkan dalam konteks yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat karakter masyarakat yang taat pada hukum, memelihara kerukunan, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Buton, diharapkan dapat terbentuk sikap yang lebih proaktif dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Penerapan nilai-nilai luhur ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat mengubah sikap masyarakat dari pasif menjadi lebih dinamis dan berdaya, sehingga mencegah kemiskinan kultural dan mendorong kemajuan sosial serta ekonomi, Inisiatif ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kuat, yang tidak hanya menghargai warisan budaya tetapi juga rnemanfaatkan kekayaan budaya tersebut sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat mengetaskan permasalahan kemiskinan jangka panjang di Kabupaten Bu ton. RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 ) lll- 40
6.StabWtas Ketahaallll Pangan yang Berkesillambuagan Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu.
Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi baik nasional maupun daerah yang dapat meruntuhkan pemerintahan. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membabayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor.
5.Dampak Media Sosial Dalam Mempencaruhi Pemildran Generasi Muda Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini.
Dengan cepatnya perkembangan teknologi, generasi muda semakin terhubung dengan platform media sosial. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium). Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada, Media sosial menjadi sarana pertukaran aspirasi baik politik maupun informasi secara umum namun media sosial juga dapat menjadi darnpak negative bagi pengunanya, guna mengantisipasi dampak dari media sosial pemerintah Kabupaten Buton dapat menerapkan sosialisasi maupun pendampingan yang mana dapat menjadi rencana jangka panjang pengentasan pennasalahan tersebut.
4.Optim•Jiwsi Pelayanllll Publlk Berbasls Telmologi lnformasi dan Komunikasi Optimalisasi pelayanan digital untuk publik menjadi prioritas bagi mereka yang ingin memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat.
Optimalisasi pelayanan digital juga tidak hanya tentang menyediakan infonnasi, tetapi juga tentang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui langkah-langkah yang tepat, pemerintah dan lembaga publik dapat mencapai tujuan tersebut dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih terhubung. Pelayanan yang transparan, akuntabilitas, dan berkualitas menjadi harapan dan keinginan masyarakat yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Dalam tersebut dibutuhkan adanya perubahan atau transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk dapat memenuhi harapan dari masyarakat. Pada saat ini pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengotimalkan pelayanan melalui platform digital yang mana nantinya dapat membantu dan mempermudah pelayanan publik agar cepat dan tepat. Pelayanan digital juga dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelayanan publik sebagaimana dapat meminimalisir kecurangan ataupun tindakan yang menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh daerah. Pengoptimalan pelayanan publik di Kabupaten Buton pada setiap OPD yang mana diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Buton dapat memberikan pelayanan digital kepada masyarakat, sehingga infrastruktur IT di Kabupaten Buton sangat diperhatikan guna mendukung tujan digitalisasi. mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 41
7.Pemerataan lnfrastrulrturPembangunan Yan&Berlmalltas Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di seluruh kawasan di Indonesia agar lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan.
Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasl pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Dengan pemerataan infrastruktur pembangunan diharapkan segala sektor dapat bertumbuh tidak hanya sektor ekonomi saja. Seperti halnya sektor pendidikan dan kesehatan dapat merata di seluruh wilayah. Pemerataan infrastruktur Kabupaten Buton juga dapat diwujudkan melalui pemekaran wilayah sebagai upaya untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Pemekaran ini diharapkan marnpu mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi, dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah-daerah baru untuk berkembang secara mandiri dan memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Melalui pembentukan kabupaten baru, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Buton secara keseluruhan. Dengan arah pemantapan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buton kedepannya dengan tercapainya pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan masyarakat daerah. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin pen ting bagi Kabupaten Bu ton karena jumlah penduduknya yang semakin meningkat dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar membuat K.abupaten Buton memerlukan ketahanan pangan yang kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Buton terus berupaya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga murah dalam upaya pengendalian inflasi dalam kebutuhan pangan, hal tersebut didasari dengan cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan pada lahan-lahan pertanian sehingga mengakibatkan gagal panen. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 IV - 1 4.1. Visi Pembangunan Tahun 2025-2045 Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960°-s,690° Lintang Selatan dan 122,670°·12,340° Bujur Timur. Secara luas, Kabupaten Buton memiliki luas wilayah sebesar 1.648,04 K.m2• Penetapan strategi pembangunan daerah yang dirumuskan secara efektif akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah. Penetapan strategi pembangunan daerah merupakan proses penting dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan-tujuan pernbangunan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan identifikasi langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah guna merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan di wilayah tersebut. Strategi pembangunan daerah meliputi serangkaian kebijakan, program, serta aksi yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur. Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap potensi dan kebutuhan wilayah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, rnasyarakat, dan akademisi. Penetapan strategi pembangunan daerah memungkinkan pemerintah untuk fokus pada inisiatif-inisiatif yang memprioritaskan kebutuhan utama wilayah. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang tepat, pelaksanaan program yang efektif, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut terus relevan dan mampu mencapai basil yang diinginkan bagi pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Seda ngkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang dikarenakan visi merupakan pengejawantahan dari cita-cita Kabupaten Buton di tahun 2045. Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memainkan peran kunci dalarn menggarisbawahi arah serta tujuan pembangunan sebuah daerah. Visi dalam RPJPD merupakan gambaran ideal dari keadaan masa depan yang diharapkan oleh pemerintah daerah, menggambarkan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Ini mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan yang berkelanjutan, serta nilai-nilai yang ingin dipromosikan dalam pengembangan daerah. Sementara misi dalam RPJPD menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Misi menjelaskan strategi, program, kebijakan, dan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program-program yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Visi dan misi dalam RPJPD memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam merurnuskan kebijakan, alokasi sumber daya, serta mengarahkan kegiatan pembangunan. Mereka menjadi landasan bagi setiap keputusan dan langkah yang diambil, membantu memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. BAB IV VISI DAN MISI KABUPATEN BUTON RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 N - 2 Visi "Terwujudnya Kawasan lndustri yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan" merupakan perwujudan dari semangat "Buton Berjaya". Visi ini mencakup upaya menjadikan Buton sebagai pusat industri kompetitif yang mendorong kemajuan ekonomi tanpa mengesampingkan identitas budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Dengan fokus pada daya saing, kernajuan, pelestarian budaya, dan keberlanjutan, visi ini menggambarkan aspirasi Buton untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Lebih jelasnya dapat tergambarkan pada deskripsi pokok visi sebagai berikut: Swnber: Analisis Penyusun, 2024 "l..S RIRW pq,ov1~S4 S.VLAWES• TENGGARA ~ - """!I..,,., dNrah Yi/'9 ._ ~~-~- ....pol1Ma1- ~ ... ~ lltl1tlnlndlr> --..--~~_.,_.,..,.... dqln ~ ..,.. cMwnvdm cla¥0-- ~ Tl)JUAf4 RfRW PRO'vtt.1$1 SULAWESI l[Nc.-OARA "TERWUJLID1'1YA KAW"5AN l"IDUSTRI YA"tG BEROAYA SAl"IG M4JU, 6ER8UDAYA DAN BERKELANJUTAH" \~SIRPJPN ',t- .... • • • • - - .... lo, •• • • • • • • .. ' .... ':. :..1 .,... -·· - ~ .. ~ - . .,. V1:;1 RPJPO ~OV.,..!I SU\JW'Wl &i 1 £ tK.UARA Gambar 4.1. Sinergitas RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJPD Kabupaten Buton "TERWUJUDNYA KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, IIAJU, BERBUDAYA DAN ,u UTAN" Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Buton diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Visi pembangunan nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: {i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alarn, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (ill) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia Berdasarkan kondisi Kabupaten Buton saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton maka visi Kabupaten Buton adalah: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 IV - 3 Visi pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 hingga 2045 merupakan cakupan dari aspirasi penduduk daerah Kabupaten Buton sebagaimana ditetapkan Kabupaten Buton sebacai Kawuan ladustri sebagai ultimate goal yang mana harus didukung dengan perwujudan berdaya saing, rnaju, berbudaya, dan berkelanjutan. Kabupaten Buton, dengan segala ragam keunggulannya, terus bertransfonnasi menjadi kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Terletak strategis di wilayah Indonesia Timur, Kabupaten Buton memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan. Potensi ini tidak hanya menjadikan Buton sebagai daerah potensial, tetapi juga sebagai daerah yang mampu mengembangkan dan memajukan perekonomiannya melalui pemanfaatan industri. Pengolahan industri yang tepat dan terintegrasi dengan potensi lokal a.kan mengangkat komoditas unggulan Kabupaten Bu ton ke level yang lebih tinggi. Buton sebagai Kawasan Industri didorong dengan Buton berdaya saing, maju, berbudaya dan berkelanjutan yang memiliki pola pikir progresif, menekankan pentingnya mengubah bahan mentah menjadi produk bemilai tinggi yang tidak hanya melihat potensi alam sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan nilai tambah. Dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat Buton menerapkan pola pikir inovatif, mulai dari pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan hingga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Dukungan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi prioritas, memastikan setiap individu merniliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menciptakan produk unggulan yang berdaya saing tinggi di pasar global. Perwujudan ini dijalankan dengan meogedepankan nilai kebudayaan Buton serta penyeimbangan ekosistern lingkungan. Kabupaten Buton sebagai kawasan industri mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, menjadikannya sebagai daerah yang harmonis, dinamis, dan penuh potensi untuk terus berkembang. a) BERDAYA SAING Aspek berdaya saing menjadi poin kritis dalam strategi pembangunan daerah karena mencerminkan kernampuan suatu wilayah untuk bersaing secara ekonomi, sosial, dan inovatif dalam skala lokal maupun global. Hal ini melibatkan beberapa dimensi penting yang membentuk keunggulan suatu daerah, seperti industri pertambangan aspal Buton, yang telah terkenal sebagai salah satunya aspal dengan kualitas unggul. Kawasan Buton yang masih kental akan nilai-nilai budaya daerah, hingga kekayaan alam Buton menjadi potensi keunggulan dalam pengembangan industri pariwisata Kabupaten Buton. Aspek infrastruktur menjadi pondasi utama dalam membangun daya saing daerah. Infrastruktur yang mernadai, termasuk transportasi, jaringan komunikasi, energi, serta infrastruktur digital, menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas dan memperluas aksesibilitas bagi warga dan pelaku ekonomi lokal. Selanjutnya, investasi dalam sumber daya manusia juga merupakan elemen krusial dalam membangun daya saing. Pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kapasitas SOM yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar menjadi prioritas untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Disamping itu kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan inovasi menjadi penentu dalam memperkuat daya saing, Regulasi yang kondusif bagi Industri, insentif untuk investasi, serta dukungan terhadap industri Iokal dan inovasi menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing yang berkesinambungan bagi suatu daerah.
1.TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELAJUTAN
c) BERBUDAYA "Bolimo karo somanamo lipu, bolimo lipu somanamo adati, bolimo adati somanamo agama" mencerminkan inti dari kehidupan bermasyara.kat di Kabupaten Buton, di mana kesejahteraan masyara.kat didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air, adat istiadat, dan agama. Pada tahun 2045, diharapkan masyarakat Kabupaten Buton menjadi kelompok yang berbudaya dengan nilai-nilai seperti semangat gotong royong yang tinggi, perila.ku baik, kepedulian terhadap kelestari.an lingkungan, serta penghargaan terhadap warisan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah. Masyarakat Kabupaten Buton diharapkan mampu mempertahankan budaya mereka dcngan menjaga, rnenghormati, dan mewariskan tradisi serta nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perneliharaan budaya ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya dan keberagaman di tengah perubahan zaman. Kehidupan sehari-hari di Kabupaten Buton akan mencerminkan nilai-nilai inklusi dan toleransi, dengan masyarakat yang saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam menjaga tradisi maupun dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Komunitas di Buton a.kan berkolaborasi untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional, sambil memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pelestari.an budaya. Di Kabupaten Buton, kehidupan beragama berjalan dalam harmoni dan saling menghormati, mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman masyarakat yang ada. Dengan populasi yang terdiri dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan kepercayaan lokal, Kabupaten Buton adalah contoh nyata dari toleransi dan kerukunan antarumat beragarna. Diharapkan muncul dinamika masyara.kat yang aktif dalam pelestarian budaya, termasuk partisipasi dalam pertunjukan budaya, festival, dan upacara adat. Komunitas di Buton akan berkolaborasi untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Mereka akan memelihara seni dan kriya tradisional sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan kepada pelaku seni dan budaya lokal sebagai bentuk resiliensi terhadap pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang kini telah membudaya. Dengan demikian, Kabupaten Buton a.kan terus maju RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 IV - 4 b] MAJU Buton Maju mengartikan bahwa adanya peningkatan pendapatan per kapita melalui akselerasi ekonomi dan infrastruktur dengan adanya peran masyarakat sebagai masyara.kat industri. Masyarakat industri Buton mampu berpikir secara industrialis, melihat peningkatan infrastruktur sebagai langkah strategis yang membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan serta mampu mengolah potensi ekonomi unggulan Buton menjadi produk yang lebih bemilai. Dalam hal ini, pengembangan infrastruktur vital memegang peran kunci dalam kemajuan Buton karena infrastruktur yang efisien dan berkualitas merupa.kan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat berbudaya industri memahami pentingnya infrastruktur seperti transportasi yang lancar, jaringan komunikasi yang handal, a.kses air bersih, dan penyediaan energi dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain dampak ekonomi, infrastruktur vital juga meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap air bersih, sanitasi, layanan keseha.tan, dan pendidikan. Masyarakat ini aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, selalu mencari cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan terbuka terhadap teknologi barn. Dengan investasi dalam infrastruktur, tercipta ekosistem yang mendukung inovasi dan keberlanjutan, membangun masyara.kat dinamis, produktif, dan kompetitif secara global, sehingga memacu kemajuan daerah menuju taraf yang lebih baik. Khususnya di Kabupaten Buton, kemajuan daerah berarti peningkatan pendapatan per kapita melalui industri pengolahan yang memanfaatkan sektor ekonomi unggulan, berlandaskan nilai budaya, dan pola pikir masyarakat industri, yang secara sinergis mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. RPJ-PD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 IV - 5 Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Buton. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Buton yang berlandaskan industri dan nilai budaya. Ketercapaian Visi Kabupaten Buron clilihat dari sudut pandang Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tarnpung Spasial. Dengan melihat pennasalahan, isu strategis, serta harapan Masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kabupaten Buton sebagai berikut: TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRJ YANG BERDAYA SAmG, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA BERDAYA SAING, MA.JU, DAN BER.KELA1'JUTA1' NEGARA KESATUAN REPUBLlK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT,MAJU,DAN BERKELA1'JUTA1' Tabel 4.1. Persandingan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 d) BERKELANJUTAN Visi Buton Berkelanjutan menjadi ha! yang penting selain rnerujuk pada suatu proses dalam pembangunan wilayah demi kesejahteraan sosial dan perekonornian masyarakat serta dengan tetap memberikan perhatian terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar sekaligus kualitas hidup secara umur demi generasi mendatang. Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah penghasil tambang aspal alam di Indonesia, pembangunan yang berkelanjutan menjadi ha! krusial yang penting untuk dipertimbangkan dalam menciptakan pembangunan industri pertambangan yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pencegahan kebencanaan hingga penerapan teknologi inovatif yang rarnah Lingkungan. Aspek infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berdaya saing. Sarana dan prasarana yang mernadai, jaringan energi, komunikasi, hingga infrastruktur digital menjadi kunci meningkatkan konektivitas dan memperluas aksesbilitas antara masyarakat dan pelaku ekonomi dengan mernperhaukan unsur unsur lingkungan. Selain itu memperhatikan aspek mitigasi risiko dan dampak bencana dalam membangun infrastruktur keberlanjutan. Kabupaten Buton dalam mengintegrasikan kawasan Industri terutarna sektor industri serta berbudaya, pada visi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan pelestarian budaya lokal. Pengembangan industri yang berkelanjutan diperlukan pertimbangan terhadap pelestarian lingkungan dan nilai budaya serta memberdayakan masyarakat lokal. Melalui optimalisasi potensi keunggulan, Kabupaten Buton akan mencapai masyarakat industri yang maju dan sejahtera dengan tetap mempertahankan dan mengenalkan kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah, sehingga akan menciptakan perekonomian wilayah Kabupaten Buton yang kuat, inklusif dan berkelanjutan serta berdaya saing, yang marnpu memberikan manfaal jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Visi, misi dan arah kebijakan Kabupaten/Kota harus mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi pernbangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Du ton dapat melihat tabel berikut: sambil tetap mempertahankan jati diri budayanya, selaras dengan falsafah yang telah menjadi panduan hidup masyarakatnya. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 rv - 6 Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Ernas 2045: Mewujudkan Negara Kesatuan Republik lnodnesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta konsep arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045 yaitu "Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan" dan sinergitas visi jangka panjang, maka dalam perumusan visi serta sasaran visi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dibuat pcrsandingan antara sasaran serta indikator visi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dengan sasaran visi nasiooal dan visis provinsi yaitu sebagai berikut: • lndt • I ngkunyo~ Hidup ,enurunon Tfngli::ot Kemlaklnon don KeUmpongan c:;c ('I.) • .no...-li l•onoi:n.. Bf'\I (g11,,, .. (CW'llr ha.i Pf'lll9 kotegot, -- '"""'~ °""Pcf•karon • (on1, bur POIIB kotogou ·naur.11~ Daya Salng Daeral\ Menlngkot • .-.., oo,a song oao,a,, • Ode-kl Jnoi.o-... OONuh • J,og.tu, •111m,.1t nun .. Gt\ ~hv • tcortrit>ut.J PNl'S - onvooum S..t,> • ·e ..., c ms 0 "' GI ~ 0 :.3 s m .:.: c.... "" 0::, ! .i! (JJ • 0 iii • s f/1 c: CIII u 6. 0 =- =- l - s0.. ii 0 ... 0 > iii en .9 ... !Ile ~ c ·e a.. e a c ·.:, a Illp Cl. 0 'ii~ 0.. .!! Cl ~ ~ Cl s !!! ~.x ii a - 0.. l 0. " ..c: 0 a ::, c 3 i ... (JJ ::, • c f"4 ~ ~ fi Ill ::, ~ ~ 14 ::, ::, 8. .0 c cs ::, .c c .0 .: 0 c e ::, ~ .0 ~ 5·2 a .0 GI 9 iii 0 E] la e ! 2 ::, ~ ... 'i ~50 ~ ... ... ~ ... ~ " c~.x ~ 0 E .x .:.: .:.: ::, ~ .!( ... t::i -0 o ·c c c ·~ c -E c ' " o ' " " "0 .: e c -0 -0 -0 c iii JS "O Ill 0 e; ::.:: " " 0 " ~ 0 " " if .s c !: if ;f .So a. ~ 0.. • 0.. 0.. ~a.. °' ~f-f- a a:, - - :, 2 ~ a a a a 0 0 0 0 0 Ill 0:: Cl. Ill .0 u Cl. Ill .0 u -0 Cl. Ill .0 Cl. Ill Cl. .0 = 0 e- e'ti v v v C'I CIII • Q ii :s f-. ! - :, ";'.:s ~- OI v > c:t ! II) ~ N .. 9 ~ 0 ~ 1 :s 9 ·.; a "" :Ji' ..., -a e ~ ii !!..- a U) tlO f-. it ~ ! c c cs ... llit ~ c.J c .; £ e " j Ill ::, j ~ ..c: Ill ~ :2 s .!( ~ f-. • ~ ::, 0 Ill 0 co Q, -0 a c ... 0 c " co rn 'iii • m .: 0 0 Ill a .3Ill c m .x • c c "" ';; ·e- gi o"' a .i! 0:: (JJ Q 0 'iii • ~ i ~ ... "' Cl a. oc.J 0 ., 0 a i (/} =- c ! ..c: l. Cl cm 0.. :IC e 0.. ~ ~ Ill Cl iii - Ill ~ o- ii a ..c: ~ "8 la al b ;i " ii 0 f&l ~ ... .x"' ~ ~ ·2 ::, .!! i ::, OS ~
8.w·- ]~ a ::, .0 !: 0 ~ s~ !.:! 0 ~ ., ;i ~ ] .0 e Q, ., ., ., = c::
., a.c ! ... !!.... ~ .x c CO .2 ::, .x .x .x ::,~ t::, ft " 0 i: c .. IIO i: • t: " " ft " a o 0 -0 -0 Cl c iii 0" a -0 -0 'O ;j c 0:: "O -0 c c 0 "
r.i::: ~ .: .: c cf O c - ... .9 0.. ~ 0.. 0:: ~~ 0 ~ - :i::
~ a Cl Q, Cl I: > l. 0 0
l.l. "1• .0 u Cl.
• .0 u -0 :IC • .0 «s cs .0 ... 0 .... tO io la e ~ 8 0 0 0 0 ('I 1/) ., ~~ 1/) (') II) «i ' OI M aS .8 ~ ri 'ti ci ('I II) N. 0 ('I ot OI c:I cs (') 0 0 ti) ft... i7 ~ = ! a :ii ... ::, • a ";'~ 1 - 0 .9 'o = 0 ~ C'I Cl ij :a :8 u (X) «i .,,._ :, \() 'ti §&1 «i 0 Q, ..... tO .... Cl ~ ., aS 0 (') ~ 0 :a i .; vi ti) N ! c50 ('I - v • (') r.: .., (') ::, ~• .. .cl ~41... :a :IC i ~ C> llli:i.. .. 0 = 00 l Cl~ • lll • e "" c =- 41 ~~ .. .:l Cl !!.... Cl. Q ., I (fl ;:::: c lii ~ ~ a ! (/) ., -;; ~ .. a o ~ 2. ~ :, ] .!>!: ~ "" ] ] J co ~$ Cl t.> a ~-.. ! Cl 41 !? "O 0 ~lll - -= i: ¥
x.:a .s '- :,
a.0.. 0.. ... e - 0..
~ 'ii ~ ';:;- co c a --Ill - ::, ~ ii "8 f&l a~ i ~ ., - = s -a llit .5~ ::, Q, 0 if~ ~ c °'... jj ] 0 .0 a- j ] = c:: 2~if ·.s ;:s .2 5 - = 1-I .. 0 ::, ...Q, ao (I) " - ...c a i c a e 'O • J c - • z c 0 " e '3 0 ~~ ~ :,:: ,, • c Cl Q. c.J a .. =- -,, 41 ::! i! O c:t ., .9Cl. a) .0 u ., .0 u :IC .... «s Q ., ""4 N (') • II) RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IV- 8
1.Mewujudkall Transformaai Sosial Meauju Masyuakat yang Berdaya Saing da.n BerkeadilaJlSosial Misi pembangunan Kabupaten Buton dalam mewujudkan transformasi sosial menuju Sumber Daya Manusia (SOM) yang lebih unggul dalam berdaya saing serta berkeadilan sosial merupakan cerminan dari adanya peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Dalam hal misi ini merupakan bagian dari wujud misi nasional menuju Transformasi Indonesia. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari individu sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional.
Tujuan rnisi ini dalam upaya menciptakan potensi sumber daya manusia yang cerdas, sehat, kreatif, ungggul dan berdaya saing serta handal dalam bidang keilmuan masing-masing. Selain itu, dalam misi ini juga bertujuan dalam hal transformasi pembangunan ekonomi dan berkelanjutan melalui pembangunan kualitas sosial masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana individu-individunya tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapijuga memiliki kesadaran sosial, etika kerja yang kuat, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Pada Misi ini menguraikan tanggung jawab untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dari segi kompetensi dan moralitas. Melalui kompetensi dari Pendidikan, 4.2. Mlal Pembangunan TahD.11 2025-2045 Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebib jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Tujuan akhir Kabupaten Buton yang diharapkan pada tahun 2045 sebagai bagian dari visi pembangunan, perlu mengatur langkah umum yang perlu diambil dalam menetapkan misi sehingga marnpu mewujudkan visi daerah yang telah disusun. Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan Visi Kabupaten Buton antara tahun 2025-2045, ditetapkanlah Misi Pembangunan Kabupaten Buton. Rumusan Misi dalam dokumen RPJPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, scrta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan Misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kepuasan masing- masing segmen masyarakat pengguna layanan (customer perspective), bagaimana barang/jasa disiapkan dan diberikan dalam berbagai aktivitas pembangunan (intern.al process perspective), aktivitas dan investasi apa pada sumber daya manusia, sistem/kebijakan, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan seluruh proses birokrasi (learning and growth perspective); dan bagaimana dana publik dapat terus ditingkatkan kapasitasnya serta efektivitas/efisiensi penggunaannya (financial perpective). Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 (delapaDt Mial (Ageuda) Pembanp.o.au 2045, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonorni; dan (iii) Transformasi Tata Kelola, yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan Transformasi, yaitu : (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial dan Ekologi, yang diimplementasikan secara menyeluruh rnelalui 3 (tiga) agenda Kerangka Impelementasi Transformasi, yaitu (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. Sejalan dengan itu, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Buton Tahun 2045 yang telah diselaraskan dengan Visi Indonesai Emas 2045 dan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara, ditetapkan pula 8 (delapan) lllsl (Acenda) Pembaugunan Kahupateu Buto11 TahU.11 2045, sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I [V- 9
2.Mewujuclbn Traasformui Ekonomi yang Tum.bub, Proclu.ktif, clan Adaptif Misi pembangunan daerah Kabupaten Buton dalam mencapai tingkat ekonomi yang efektif tidak hanya perlu melihat dari pertumbuhan tingkat nilai ekonomi wilayah melainkan juga memperhatikan bagaimana keberlangsunganya, Konsep dari Transformasi Ekonomi menjadi dasar yang telah diadopsi dari konsep nasional yang diharap untuk dapat diimplementasikan di seluruh wilayah dalam rangka menuju Transformasi Indonesia.
Kabupaten Buton dalam upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi yang efektif, Sumber Daya Alam menjadi salah satu aset ekonomi yang diandalkan dalam menaikan nilai ekonomi wilayah, sehingga dalam perwujudan pertumbuhan perekonornian menjadi sangat penting untuk memperhati.kan keberlangsungan pelestarian terhadap lingkungan. Salah satu upaya transfonnasi ekonomi berkelanjutan dengan pengembangan potensi wilayah Kabupaten Buton adalah melaJui Konsep Minapolitan. Konsep minapolitan di Kabupaten Buton merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan daerah pesisir yang berfokus pada pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara terintegrasi. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup. Secara umum, konsep minapolitan merniliki beberapa elemen kunci : I. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, cold storage, dan fasilitas pengolahan basil taut untuk mendukung aktivitas perikanan.
2.Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan pelatihan dan akses ke teknologi terbaru untuk nclayan dan masyarakat pesisir agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka,
3.Konservasi Sumber Daya: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak merusak ekosistem laut dan stok ikan tetap terjaga
4.Penguatan Kelembagaan: Membangun kelembagaan yang efektif di tingkat lokal untuk mengelola sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk meningkatkan koordinasi antara pernerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
5.Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor ekonomi lain yang terkait dengan perikanan, seperti pariwisata bahari dan budidaya laut, untuk mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap saja,
6.Peningkatan Akses Pasar: Memperbaiki sistem pernasaran basil laut agar nelayan dan pelaku usaha perikanan dapat mernperoleh harga yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas.
Penerapan konsep minapolitan ini dapat diharapkan membantu daJam memanfaatkan potensi laut dan perikanan yang melimpah di wilayah tersebut, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas pesisir. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan dalam mengelola dan mengembangkan sektor perikanannya. Selain itu, untuk meningkatkan transformasi ekonomi melalui konsep minapolitan diperlukan pengembangan infrastruktur daerah untuk mendukung hilirisasi industri baik di sektor pertanian, perikanan, petemakan, pertambangan, maupun pariwisata. Di Kabupaten pelatihan, dan pembinaan budaya lokal menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan misi ini. Dengan mengintegrasikan pembangunan melalui penguatan prestasi atau keahllan sebagai potensi, diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam pekerjaannya, namun memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang mewarnai kehidupan di masyarakat. Melalui misi ini tidak hanya tentang pencapaian individu, melainkan juga tentang kontribusi nyata secara keseluruhan untuk keberlangsungan dan kemajuan di masyarakat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IV- 10
3.Sinerli Antar-Sektor Hilirisasi di Kabupaten Buton juga mendorong sinergi antar-sektor. Misalnya, produk olahan dari sektor pertanian dapat digunakan dalam industri makanan, sementara hasil olahan perikanan dapat dimanfaatkan dalam industri kuliner dan kesehatan. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang sating mendukung dan memperkuat, memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada.
Dengan pendekatan hilirisasi, Kabupaten Buton bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Tidak hanya akan menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan, dan memperkuat perekonomian daerah. lnilah era baru bagi Kabupaten Buton, di mana kekayaan alam bukan hanya sebuah sumber daya, tetapi juga kekuatan pendorong untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, misi tersebut akan mendukung berbagai inisiatif yang memacu pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan sektor-sektor ekonorni yang berpotensi tinggi, integrasi teknologi dalam meningkatkan produktivitas, dan peningkatan ketahanan ekonomi dalam menghadapi peru bahan pasar global. Dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang adaptif, misi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.
2.Divenlfikasl Ekonoml dan Penio&)ratan Abes Pasar Dengan hilirisasi, Kabupaten Bu ton tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, tetapi memperluas dan mendiversifikasi peluang ekonorni. Produk olahan dari sektor perikanan, seperti makanan laut kemasan dan suplemen kesehatan, dapat menembus pasar internasional. Demikian juga, produk-produk pertambangan olahan seperti nikel atau tembaga siap jual dengan nilai tambah yang lebih tinggi ke pasar global, membuka kesempatan bagi investasi lebih lanjut dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Buton, hilirisasi pengelolaan sumber daya alam bukan hanya sebuah strategi pembangunan, melainkan sebuah revolusi yang mengubah cara kita memandang dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah di wilayah ini. Kabupaten Buton, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, dikenal dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa, baik itu dalam sektor pertarnbangan, perikanan, maupun pertanian. Namun, selama ini, potensi tersebut sering kali hanya dieksploitasi pada tahap awal tanpa adanya pengolahan lebih lanjut, yang mengakibatkan nilai tambah yang rendah dan ketergantungan pada hasil jual bahan mentah. Konsep hilirisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah melalui pengolahan dan pemanfaatan lebih lanjut, kini menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Buton. lni bukan sekadar perubahan dalam teknik produksi, melainkan sebuah pendekatan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Beberapa manfaat yang didapat dengan adanya hilirisasi industri antara lain:
1.Pemberdayaan Muyarakat Lokal Hilirisasi juga berarti memberdayakan masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam proses pengolahan dan pemanfaatan sumbcr daya alam. Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat di Kabupaten Buton belajar cara-cara baru dalam pengolahan dan pemasaran produk, balk di sektor perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Dengan kemampuan baru ini, mereka tidak hanya menjadi bagian dari rantai nilai tambah, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan stabil.
RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I rv- 11
4.MewujudkaD KeamllJUUl WUayah, Demokrasl yaq Berlmalitas, dan StabWtas EkonomJ Makro Daerah Misi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perlu menegakan supremasi hukum dengan baik sehingga tercipta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas.
Pada misi ini menjelaskan komitmen dalam menciptakan digitalisasi sistem pcnegakan hukurn yang modern sekaligus peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). penegakan hukum yang berintegrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan,
3.MewujudlumTranaformasl Tata Ketola Menuju Pemerintahan yang Baik Pemerintah merupakan salah satu stakeholder sebagai pemegang peranan sentral yang penting demi keberlangsungan suatu wilayah. Terwujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas dan stabilitas ekonomi secara makro di daerah merupakan wujud dari baiknya tata kelola pemerintahan wilayah dalam mewujudkan pembangunan regulasi yang secara adaptif dan berintegrasi. Mewujudkan transformasi wilayah dalarn tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Lingkungan pemerintakan yang sehat merupakan cerminan dari wujud baiknya tata kelola pemerintahan suatu wilayah. Perlunya langkah tepat dan strategis untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, meningkatkan transparansi, mernperbaiki akuntabilitas dalarn pengambilan keputusan, serta meningkatkan koordinasi dalarn menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tentu berindepensi pada keberlangsungan yang positif tanpa ada yang dirugikan.
Kabupaten Buton melalui misi ini, berupaya bersama pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatian kualitas dari kapasitas birokrasi serta perbaikan terhadap sistem regulasi hingga mengedukasi di masyarakat betapa pentingnya aturan dan kewajiban dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tujuan pemerintah melainkan menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan masyarakat yang maju dan sejahtera secara menyeluruh. Di era modem ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan diharapkan menjacli lebih fleksibel dan adaptif atau agile government. Konsep "Agile Government" adalah penerapan prinsip-prinsip agile dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan inovasi dalam layanan publik dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif. Konsep ini diadopsi dari metodologi agile yang awalnya dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, yang menekankan pada kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan. Penerapan agile government dapat dilakukan melalui:
1.Penyederhanaan Proses: Mengurangi birokrasi dan membuat proses pengambilan keputusan lebih efisien untuk merespons perubahan dengan lebih cepat.
2.Penaunaan Teknolop: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan akses informasi bagi warga negara.
3.PNJfngbtan Kemampuan Tim: Melatih pegawai pemerintah dalam keterampilan agile dan manajemen perubahan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip agile.
4.Pemantauan clan Evaluaai: Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa inisiatif pemerintah memenuhi tujuan yang ditetapkan dan dapat diadaptasijika diperlukan.
5.Keterlibatan Muyara.bt: Menggunakan umpan batik dari masyarakat untuk memperbaiki dan menyempumakan kebijakan dan layanan yang diberikan.
Dengan penerapan konsep agile government diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton dan mempercepat proses pembangunan. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I IV- 12
6.Mewujudbn PembanpDan Kewilayahah Yan& Merata dan Berkeadilan Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui pemenuhaD pemerata&Apembanaunan berbaaia kewilayahaa yaq berkeacUlanmencakup langkah-langkah untuk rnemastikan bahwa semua wilayah di kabupaten tersebut mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang seimbang. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang adil, pembangunan infrastruktur dasa.r seperti jaringan transportasi dan listrik, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Dengan cara ini, Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mernastikan bahwa semua warganya dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara merata dan bcrkelanjutan.
Misi pembangunan Kabupaten Buton dalam mencapai peningkatan kesejahteraan di masyarakat secara merata dan berkeadilan dalam pembangunan me.rupakan penerjemahan dari transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik serta landasan transformasi sebagai pelengkap dalam menunjukkan keseriusan menciptakan implementasi transformasi yang positif bagi masyarakat. Dalam misi ini, mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan secara adil di masyarakat tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perekonomian semata, akan tetapi juga memeperhatikan penanganan terhadap kesetaraan sosial yang ada di masyarakat. Pemerin tah Daerah Kabupaten Buton berkomitmen dan bertanggung jawab dalam memastikan hasil dari pemerataan pembangunan wilayah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan tanpa ada daerah yang tertinggal atau tidak terjangkau pernerataan pembangunan wilayah.
5.MewujudkanKetahanan 8oalal Budaya dan Ekolop Pada misi mewujudkan ketahanan sosial budaya sekaligus ekologi wilayah, pemerintah Kabupaten Buton bertanggungjawab dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang berperan aktif dalam proses pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan sosial menyeluruh dengan dapat melibatkan pengembangan keterampilan, kapasitas serta pemberian sumber daya yang mendukung kemandirian masyarakat. Upaya pelestarian terhadap warisan budaya serta pengakuan pluralisme dan keberagaman budaya Indonesia di masyarakat dapat melalui program-program yang mendukung rnelalui edukasi, promosi antarbudaya, pemeliharaan situs sejarah hingga dukungan terhadap praktik budaya tradisional sebagai upaya melestarikan sekaligus menghargai kekayaan keunikan budaya.
Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memprioritaskan upaya pemulihan konservasi ekosistem alam melalui langkah-langkah kongkrit dalam implementasianya yang mencakup penerapan praktik pertanian berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, rehabilitasi lahan degradasi, serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan sehat berkelanjutan dengan mendukung ketahanan ekologijangka panjang wilayah. paritisipasi masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat cerdas dan berakarakter sehingga mewujudkan keamanan, ketertiban, dan mengurangi tingkat kriminalitas wilayah. Selain itu meningkatkan kapasitas fiskal wilayah dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dan rctibusi daerah, aset daerah, pemanfaatan pembiayaan altematif, dan transfer ke daerah. Dcngan demikian selaras dengan landasan transformasi hal ini akan menghasilkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas di masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi makro yang baik bagi wilayah. RPJPO Kabupaten But.on Tahun 2025-2045 I IV· 13
8.Mewujuclkan Siner&itaadan KeainambUJl&a.DPembaJlcumul Pembangunan wilayah yang baik tercipta dari adanya koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan serta memastikan segala upaya pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan. Pada implementasi sebuah transfonnasi dalam mewujudkan sinergitas dan kesinambungan suatu pembangunan tentu partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi haJ yang perlu diperhatikan selain sektor dan pernangku kepentingan di suatu wilayah pembangunan.
Menciptakan sinergitas dan kesinambungan dalam pembangungan agar terwujud secara optimal membutuhkan strategi atau langkah-Iangkah yang tepat. Pada misi ini, Pemerintah Kabupaten Buton bertanggung jawab atas upaya perwujudan misi ini. Pengembangan kerjasama dan sinergitas dalam bentuk strategi kemitraan yang menekankan pentingnya membentuk kemitraan strategis antar pemerintah, swasta, masyarakat sipil hingga lembaga intemasional mencakup pembentukan mekanisme komunikasi yang baik untuk mencapai kerjasama yang kuat termanfaatkan secara optimal dan pembangungan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan tidak kalah pentingnya dalarn pemantauan lingkungan dan sosiaJ yang efektif untuk mengukur dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat agar tercipta kesinambungan pembangunan.
7.Mewujudkan Saran.a dan Praaarana ya111 Berlmalitaa dan Ramah LiJ:ickuncan Menciptakan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kebutuhan masyarakat saat ini melainkan juga fokus terhadap menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan kontribusi secara positif bagi ekosistem. Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dengan mengedepankan keramahan terhadap lingkungan dibutuhkan perencanaan, pengaturan dan penangan yang tepat agar memberikan manfaat jangka panjang dan meminimalkan dampak dari adanya sebuah implementasi transfromasi.
Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penhackataD abeslbllltaa pembanplUUl, sarana pruara.na permuldman, kawaaan perekonomian dan infrut:rulrturpelayanan publlk mengacu pada upaya untuk membangun infrastruktur yang memadai sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan jaringan transportasi yang efisien dan berkelanjutan, perencanaan kota yang berbasis pada prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta peningkatan akses terhadap layanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Pengelolaan sarnpah juga menjadi sa1ah satu isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan rarnah lingkungan. Selain itu, pembangunan kawasan perekonomian yang berkelanjutan juga menjadi fokus, dengan memperhatikan penggunaan lahan yang bijaksana dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Pemerintah daerah Kabupaten Buton pada misi ini, berkomitmen terhadap seluruh pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ram.ah lingkungan di seluruh daerah Kabupaten Buton. Melalui pengembangan sarana dan prasarana berfokus pada standar kualitas yang baik pada semua elemen infrastruktur yang diperlukan termasuk menyediakan aksesbilitas yang dapat diakses oleh semua lapisa.n masyarakat hingga penyandang disabilitas. Penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi hal yang juga perlu diterapkan melalui inovasi tentunya dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan penggunaan energi terbarukan untuk keberlanjutan sebagai aspek penting menciptakan prasarana yang tidak hanya efisien tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu pengelolaan risiko lingkungan serta edukasi terhadap kesadaran lingkungan di masyarakat agar marnpu menjadi pendorong pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan dampak manfaat yang baik bagi generasi saat ini dan masa depan Kabupaten Buton. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IV- 14 Penyelarasan terhadap program dan proyek pernbangunan serta peningkatan kapasitas institusi lembaga yang terlibat dalam pembangunan agar dapat mencapai basil pembangunan yang lebih berkelanjutan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat dari terwujudnya sinergitas dan kesinambungan pembangunan wilayah secara optimal. Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Perumusan misi Kabupaten Buton mempedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta misi RPJPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045. Sandingan penyelarasan Misi Nasional, provinsi dan Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut: l/) ..... ... . a= CII :::: 3 c\1 0 .... bl) - = ~ c:Ic:I a. CII -~ O c\1 :l @ ~ "d Q) = c:I l/) .Ill 'O 3 @ st 0 'O Cal , - Cl! CII 0 en b cil !:: @ ~=o • f~ ('I -; a:i ·;;; ... a ::::: ~ 0 0 c:I 'O @ c:I If) • 'O =~ en • :l a.~ N• 1:113 0 . .... ;,;~ = c:I • 0 S@C/) !~ a .... ~ ... = I,..., 'O • N S·§ "'.0 s >.@ @ ... :a =- c:I O !a -~ s § '°]as:a i.g '"" Q) 0 - • s iIO ~ E ~"' a ,0 .0 Ill c:I 'O 1:113 0 a o '- ~ .. -a~ . '- • Q) "0 .... 0 8 R • • v E- 0 ... 0.. {:. 0.. Q.) = c:I 0 .Ill 0 • = • .s c:I c(If f, , :E~ co ::E Q en ::iE CQ ::iE ... .0 ::E ~:.: ::iE JI! c:I a 0 .!I tlO a. .... • ~::I ... eo 0 s ar,Q bO ~ ~ 3 [a 9 § = ·2 •c:I = 41 c:I ::,.., 1 3 ::, I .... • a! "O .a ·e ~@ c = Ill &a. 0 ·- -- en g : -a::I C7.I (I) ;::s fl) 0 f, - a c: .... = f >. I,.., • 0 :.: .a = CII i {") f, f, . ::, d: as bl) 'So c: ... -0 a :::, -; ::::: a! a! @.S bl) ~ .0 ·- ~ ~§ >,- @ c:I c\1 "' Cl! -a0 .... Q.) .00 E 'ii Cl) c: 'O as:;:: @ ~ E ... -0 ::, :;::: -0Ill al 0 .:.:: .0 Q) • (") c: E -o ~ Cl! ~ I,.., a. :z: ·;;; 0 as ::, .:: cil Q) Q.) ...... .:.:: .:.:: - 0 .:.:: ilitas. 18) Perencanaan, penganggaran melalui APBD clan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program pcrlindungan sosiaJ dan pemberdayaan ekonomi, tcrutama melalui ~menuhan SPM sosial. 19) Pengembangan pcrlindungan sosiaJ adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kclompok rentan, terutama unruk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara la.in upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan janunan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial dacrah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta _progi::am ter~rubahan ik.lim. _ 20) Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosiaJ, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 21) Mcndorong pemenuban clan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprchensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 22) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 23) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan peru.mahan. 24) Pengcmbangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi da1am rangka penegakan standar __ ~eandalan ban~. 1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. 2) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan [sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritima.n). 3) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan .____ _._ _.. __ ~an riset, serta manajemen sumber daya). RPJPD Kabupaten Buron tahun 2025-2045 I V- 20 l 12) ll) 10) Penerapan Teknologi lnformasi dan Komunikasi rrnq dan inovasi untuk pengembangan komoditas u~. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wila!_ah. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif. __j Pela.ksanaan afi.rmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pert.anian dan pariwisata Pengembangan kawasan perkotaan dan wilayah yang terintegrasi serta berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhati.kan daya dukung dan OI a;" ('I - .,_ ..... vlfl B I;,I c:I 5 '= I 0 !i ~ ::, m c:I 41 ~ .. i•Clo s i i::! .-4 I.... h i c:I • • i a• • ~ .a 0 . a ~1/) 41 43 ~ ; ~. I! f,c a is :::::> t ~ llC ~ 0 • I ~ r:i .... ~ I '1:1 ,ll1 0 ~ 0 ~ a = = i =Cl) B I ., iil ., -0 ;~ i:' i 2 • -0 ~ ~2~ ~i~ .. :,'ii ~.> • ••• •• lt------------1 I RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 29 5.2.2. Mewujudka.n Transformui Ekonomi yang Tumbub, Produlrtif dan Adaptif Transformasi ekonomi dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, jumlah angkatan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita serta memperluas lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat tumbuh produktif dan adaptif pada setiap perubahan. Perwujudan transformasi ekonomi daerah dapat dimulai dari beberapa strategi yang mana seperti industrialisasi pengolahan yang berbasis sumber daya alam secara massif di seluruh sentra produksi seperti pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian dengan mementingkan hilirisasi produk dari beberapa sektor tersebut. Sasaran pokok diharapkan dapat membantu perwujudan tmasformasi ekonomi yang tumbuh, produktif, dan adaptif sebagaimana dengan didukung beberapa indikator utama pembangunan yang diukur dengan target di setiap indikator tersebut. Sasaran pokok yang dapat mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif sebagai berikut. • Pemantapan Produktivitas Ekonoml Berbasia IPTEKclan Inovasi Pemantapan produktivitas ekonomi berbasis iptek dan inovasi. Sasaran pokok ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan mengintegrasikan ilmu pcngetahuan, teknologi, dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Hal ini mencakup penerapan teknologi infonnasi, pengembangan produk dan layanan inovatif, serta pembangunan infrastruktur penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekonomi yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. • MenguatDyaKin.erjaEkonomi Blru Dldulnmg Transformaal J>i&ital Menguatnya kinerja ekonomi biru didukung transformasi digital. Sasaran pokok ini menekankan pada peningkatan kinerja sektor ekonomi biru, seperti kelautan, perikanan, dan pariwisata taut, dengan memanfaatkan transforrnasi digital. Hal ini rnencakup penerapan teknologi digital dalam manajemen sumber daya taut, pemasaran produk perikanan, dan promosi pariwisata. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dalam sektor ekonomi biru, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sektor tersebut. • Tenrujudaya lntepaai Ekoaoml D-nah Dalam Ekapuaal Pembaagua1111Beralulla B-ionlll Terwujudnya integrasi ekonomi daerah dalam ekspansi pembangunao berskala nasional. Pada sasaran ini bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi daerah ke dalam pembangunan berskala nasional. Hal ini mencalrup peningkatan konektivitas infrastruktur antar daerah, harmonisasi kebijakan ekonomi regional dengan kehijakan nasional, serta promosi investasi di daerah-daerah potensial. Dengan memperkuat integrasi ekonomi daerah dalam skala nasional, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. • Tenntjuduya Perkotaan d&A Pedesaan Sebapi Paat Pertamba.buaBkonomi Terwujudnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pada sasaran pokok ini bertujuan untuk mengembangkan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang herkelanjutan. Dalam hal ini mencakup pembangunan infrastruktur kota dan pedesaan, pengembangan sektor ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dengan memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat tercipta distribusi ekonomi yang lebih merata dan kesempatan yang lebih besar hagi semua masyarakat. • ... i •• •• •••••• = i ! Ill a) II) II) ao 0 I() ... C'I_ C'I 00 ao '°,ri N• r- ao ""· NI() • _Ill - (JI ~ao 0 . "'I() 0 0 If) OI I() 0 0 0 ~ I().,. 0 0 C'i -.., ~ao "' .r- N ao r- ~"'I() • r- "' r- ,;- -:.o0 . ao ,;- Ill_ ,;- ll) ()I • ao Ill N s ri ..... ID (') 0 ..... H Qt---~l---t-+-ll---t-+-~-t-~-+-~1---1----:1---+---1~~+--+--l----l-~-l-l---l----ll----l--l--l ... ~ ! 0 (') I > RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I VI- 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahunan selama kurun waktu 2025-2045. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Buton diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Visi Pembangunan Nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: "Negara Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi : kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kckayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa. Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia. Mengingat bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, rnisi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih setiap Jima tahun, maka RPJPD ini juga sekaligus menjadi koridor bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
l.Kepala daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat memahaminya secara rnendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton.
BABVI PENUTUP RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I VI- 2
3.Pemerintah Kabupaten Buton dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
4.Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Buton sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, tennasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Buton.
5.Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Buton serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045.
6.Pemerintah Kabupaten Buton melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buton oleh Bappeda Kabupaten Bu ton.
7.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang. Hal yang dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani.
Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RPPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Buton mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Buton digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyusun RPJMD Teknokratik. Tahun 2044 Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, rnisi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilh yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Buton sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046, Pemerintah Kabupaten Buton berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokurnen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025 2045 I VI- 3 LAHARUNA ttd. Pj. BUPATI BUTON Keberhasilan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 sangat terganlung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Buton. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok.