DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN RPJPD BAB III SISTEMATIKA RPJPD BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.bahwa Kabupaten Buton memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; BUPATIBUTON, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 PROVINSISULAWESI TENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR 3 TAHUN2024 ( SALIN AN) Mengingat Menimbang

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daenah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1312);
19.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20.Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045; Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komrnponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama.
8.Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistim pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelengggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON

21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025- 2045;
22.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2023-2043;
10.Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual analistis, realistis. Rasional dan Komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilak:sanakan oleh instansi pemerintah/Iembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
18.Program Organisasi Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah.
19.Program Kewilayahan dan Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.
20.Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari capaian sasa.ran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangjasa.
21.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
22.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

( 1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.Bab I : Pendahuluan
b.Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c.Bab Ill : Permasalahan dan lsu Strategis
d.Bab IV : Visi dan Misi
e.Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
f.Bab VI : Penutup

(2)Dokurnen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn dalam l..ampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SISTEMATIKARPJPD

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemenntanan clan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat Daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 2

RPJPD adalah dokumen perencanaan yang harus bersinergis dengan dokumen perencanaan jangka panjang yang ada pada level di atasnya atau berpedoman pada RPJP Provinsi.

23.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pasa.rwajoyang memiliki 22 wilayah desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Wolowa, dan Kecamatan Wabula dimana rnasing-masing memiliki 7 desa. Jika dilihat dari luasan wilayahnya, dari 1.648,04 Km2 total luas wilayah Kabupaten Euton wilayah kecamatan terluas adalab Kecamatan Kapontori dengan luas wilayah 471,77 Km2 atau setara RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-2 Sumber : Badan Pusat Stanstik Kabupaten Buton Dalam Angka Ta>um 2024 nnaten uton un No Kecamatan lbukota Kecamatan Luu 1Km2) Jumlah Pulau 1 Lasalimu Kamaru 319,65 5 2 Lasalimu Selatan Ambuau 147,01 1 3 Siontapina Matan au we 248,81 - 4 Pasarwajo Pasarwajo 300,97 - 5 Wolowa Wolowa 94,55 - 6 Wabula Wabula 65,27 - 7 Kapontori Mataumpana 471,77 5 Bu ton 1.648,04 11 ..

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Ketentuan mengenai RPJMD atau dengan nama lain yang telah ada dinyatakan masih tetap belaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
b.RPJMD yang telah ada wajib disesuaikan dengan RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. BABV

Pasal 7

(I) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

VISI DAN MISI KABUPATEN BUTON RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 N - 2 Visi "Terwujudnya Kawasan lndustri yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan" merupakan perwujudan dari semangat "Buton Berjaya". Visi ini mencakup upaya menjadikan Buton sebagai pusat industri kompetitif yang mendorong kemajuan ekonomi tanpa mengesampingkan identitas budaya lokal dan kelestarian lingkungan. Dengan fokus pada daya saing, kernajuan, pelestarian budaya, dan keberlanjutan, visi ini menggambarkan aspirasi Buton untuk mencapai kesejahteraan dan kejayaan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Lebih jelasnya dapat tergambarkan pada deskripsi pokok visi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pcriode Pemerintahan Bupati berikutnya.
(2)RKPD yang dimaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 3/90/2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR 196 ASNAWI JAMALUDDIN ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 31 Desember 2024 LAHARUNA ttd. Pj. BUPATI BUTON, Ditetapkan di Pasarwajo pad a tanggal 31 Desem ber 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Pasal 9

Peraturan daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkannya. BABVI KETENTUAN PENUTUP RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I i- 1 1.1 Latu Bel•Jran1 Kabupaten Euton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Euton), jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografls, kabupaten ini terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan di antara 4,960-6,250 lintang Selatan dan dari Barat ke Timur di antara 122,670-123,340 bujur Timur. Administratif, Kabupaten Buton berbatasan dengan Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara dan Laut Banda di sebelah Utara, Buton Selatan dan Laut Banda di sebelah Selatan, Laut Banda di sebelah Timur, dan Kota Baubau dan Selat Buton di sebelah Barat. Selain itu, Kabupaten Buton juga rnerniliki potensi alam yang khas, salah satunya adalah potensi aspal Buton yang terkenal, yang menjadi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi bagi daerah tersebut. Buton memperoleh status sebagai daerah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi Dengan lbukotanya Bau-Bau. Meskipun pemerintahan swapraja di Indonesia secara resmi berakhir sejak tahun 1959, pelantikan Bupati Buton pertarna baru terjadi pada tahun 1960, pasca mangkatnya Sultan Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton terakhir. Hal ini menegaskan keistimewaan Kesultanan Bu ton dibanding kesultanan dan daerab swapraja lainnya. Wilayab Kabupaten Buron pada saat itu meliputi sebagian daratan pulau Buton dan Muna, serta sejumlah pulau di sekitarnya, dengan luas total mencapai 54.000 km2. Sebelum menjadi kabupaten, pemcrintahannya berbentuk swapraja, merupakan peralihan dari sistem kesultanan. Selama masa kekuasaan kesultanan, Buton pernah diperintah oleh 38 orang Sultan, dimulai dari Sultan Murhum pada tahun 1537 hingga berakhir dengan Sultan La Ode Muhammad Falihi pada tahun 1960. Bahkan, sebelum itu, Bu ton juga pernah menjadi daerah kerajaan yang dipirnpin oleb Ratu Wakaaka pada tahun 1358. Sejak tahun 1960 hingga 2018, Kabupaten Buton telah dipimpin oleh sembilan orang Bupati yang berbeda Dari La Ode Abd Halim hingga Ors. La Sakry, M.Si, para pemimpin ini tclah mengemban arnanah untuk memimpin dan mengelola Kabupaten Buton sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula dengan pergantian kepemimpinan di kalangan parlemen Kabupaten Buton, yang telah mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu, menandai dinamika politik dan pemerintahan di daerah tersebut. Pendabuluan menguraikan latar belakang Kabupaten Euton dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Infonnasi yang dipaparkan memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Euton dalam menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Pada pendahuluan juga meninjau dasar perancangan RPJPD yang terdiri atas dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Buton, sistematika penulisan dokurnen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, serta korespondensi dokumen RPJPD Kabupaten Buton dengan dokumen pendukung lainnya. PENDAHULUAN BABI LAMP IRAN PERATURAN BUPATl BtrrON NOMOR 3 TAHUN 2024 TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BlITON TAHUN 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I I- 2 Secara adrninistrasi daerah diperlukan adanya perencanaan pembagunan daerah. Dokumen mengenai kabupaten ini harus mengikuti aturan pembuatan yang berlaku secara nasional rnaupun provinsi, termasuk norma-norma administratif dan ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan pemerintahan daerah, program pembangunan, serta pencapaian yang telah dicapai juga menjadi bagian penting dalam suatu dokumen. Dengan mematuhi aturan pembuatan dokumen, informasi yang disajikan dapat menjadi referensi yang akurat dan lengkap mengenai Kabupaten Buton. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menga.manatkan bahwa Sistem Perencanaan Nasional adaJah satu kesatuan tata cara perencanaan pernbangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan. Rencana Pembangunan ini merniliki jangka waktu yang terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengab dan tahunan yang dilaksanakan oleb semua unsur penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat. RPJPD Kabupaten Buton disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 yang akan memasuki periode baru melaJui dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045. Rencana penyusunan dokumen ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasaJ 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan AwaJ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) paling lambat I (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Penyusunan dokumen RPJPD ini bertujuan untuk menghadirkan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah 20 tahun mendatang. Dokumen ini pada intinya memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun dengan mempedomani dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Perumusan dokumen RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 juga mengacu pada lnstruksi Menteri Dala.m Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, dimana tujuan dari pedoman penyusunan RPJPD ini adalah tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimaJ terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasionaJ serta dapat memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pembangunan daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oisusun melaJui pendekatan proses, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), dan pendekatan substansi, yaitu : pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan teknokratik dilakukan agar penyusunan dokumen RPJPD tetap mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan. partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (satakeholder) dalam proses penyusunan RPJPD. Pergeseran pemahaman bahwa masarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat daJam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai asas-asas umum pemerintah yang baik (good gouemance). Pendekatan politis berkaitan dengan proses penyusunan RPJPD melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dalam tahap penyusunan rancangan awaJ maupun pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Selain itu RPJPD nantinya akan menjadi pedoman CaJon Kepala Daerah dan Wakil KepaJa Daerah atau Calon Gubemur dan Wakil Gubernur merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih, kemudian dituangkan dan dijabarkan dalam RPJMD. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam proses penyusunan RPJPD, yaitu basil perencanaan yang diselaraskan dalam forum perencanaan yang dilaksanakan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota atau sebaliknya. Selain menggunakan pendekatan di atas dalam penyusunan RPJPD, pendekatan substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan. Pendekatati hoiistik-tematik: dalam RPJPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Sebagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan RPJPD melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, tabapan penyusunan RPJPD dilakukan dengan mengacu lnmendagri tersebut, sebagai berikut:

l.Persiapan Penyusunan Meliputi : Pembentukan Tim Penyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, orientasi mengenai RPJPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun, penyiapan data evaluasi hasil RPJPD periode sebelurnnya, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya, dan hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.
1. 2.Penyusunan Rancangan Awai RPJPD Tahun 2025-2045. Merupakan proses penyusunan : analisis gambaran umum koodisi daerah, analisis trend demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, analisis permasaJahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, visi dan misi daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, Perumusan tersebut mempedomani RPJPN, RPJPD Propinsi, RTRW Kabupaten dan memperhatikan rekomendasi RPPLH/KLHS RPJPD.
2. 3.Konsultasi Rancangan AwaJ RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses untuk mempcroleh masukan terhadap pcrrnasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam rancangan awal RPJPD, yang dilakukan oleh Bupati kepada Gubemur rnelalui Kepala Bappeda Propinsi. Mekanisme konsultasi rancangan awal RPJPD dilakukan dengan melakukan penyelarasan RPJPD dengan RPJPN dan RPJPD Propinsi yang dilakukan oleh Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi. Masukan hasil konsultasi disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat Oubernur.
3. 4.Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses penyempumaan rancangan awal RPJPD oleh TIm Penyusunan RPJPD menjadi Rancangan RPJPD berdasarkan masukan yang telah dilakukan pada tahapan Konsultasi Rancangan Awai RPJPD.
4. 5.Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan lainnya. Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan daJam Serita Acara RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I I- 3 RPJPD Kabupateo Buton Tahun 2025-2045 I J- 4 Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
5. 6.Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses penyempumaan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan Serita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045.
6. 7.Reviu APIP Terhadap Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil reviu menjadi bahan penempumaan dokumen Rancangan Ak.hir RPJPD Tahun 2025- 2045.
7. 8.Penyarnpaian Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Kepada DPRD Merupakan proses pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025- 2045 kepada DPRD untuk dibabas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Bupati.
8. 9.Pembaha.san Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Merupakan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 oleh DPRD sebagai rangkaian menuju persetujuan bersama dengan Bupati.
9. 10.Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keselarasan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Tahun 2025-2045, serta kesesuaian dengan kepentingan urnum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi dilakukan oleh Gubernur melalui Badan Perencaanaan Pembangunan Daerah Propinsi bersama Perangkat Daerah Propinsi.
10. 11.Penetapan Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045, setelah menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045. Pcrumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Buton juga perlu memperhatikan beberapa hal, yakni :
11. 1.Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses penyusunan Dokumen RPJPD. Masyarakat Kabupaten Buton dilibatkan dalam proses perencanaan pembentukan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Keterlibatan masyarakat setempat bertujuan untuk memudahkan Pemda Kabupaten Buton agar lebih memahami secara mendalam terkait kebutuhan, aspirasi, dan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Buton. Hal tersebut mencerminkan bahwa dokurnen RPJPD Kabupaten Buton memuat kepentingan dan harapan dari Masyarakat Buton.
12. 2.Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan Dokumen RPJPD mampu menjadi pendorong pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengadopsian prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilaksanakan mernperhatikan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan aspek keadilan sosial.
13. 3.Penanggulangan Kemiskinan RPJPD dapat mengarahkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Buton. Melalui penetapan prioritas perobangunan yang RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I I- 5 1.2 Daaar Hukum Penyuaunan Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jang.ka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :
14. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
15. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
16. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta.mbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, RPJPD dapat membantu mengatasi permasaJahan kemiskinan di Kabupaten Buton.
19. 4.Peningkatan Akses Layanan Dasar Dokumen RPJPD perlu mencakup strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Melalui upaya dan strategi yang dilangsungkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
20. 5.Penciptaan Lapangan Kerja Dokumen RPJPD dapat memberikan kontribusi positif dalarn menciptakan lapangan pekerjaan bagi Buton mclalui program-program pembangunan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal tersebut merniliki darnpak progresif terhadap pengurangan tingkat pengangguran sekaligus juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
21. 6.Pemberdayaan Masyarakat Dokumen RPJPD perlu mencakup langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Perealisasian haJ tersebut melalui pemberian pelatihan, dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan perempuan.
22. 7.Keadilan Sosial dan Kesetaraan Dokumen RPJPD mampu memainkan peranan dalam mcnciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara di Kabupaten Buton. Hal ini dapat direalisasikan melalui perumusan program-program yang memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang terpinggirkan. Dengan dernikian, dokumen RPJPD dapat rnembantu mencapai tujuan yakni terciptanya kesetaraan sosial. Secara teknis, RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 serta mempedomani dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat mewujudkan akselerasi pembangunan daerah melalui upaya rnencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir masukan dari rnasyarakat sehingga perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Buton dalam dua puluh tahun ke depan dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I I- 6
23. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
24. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
25. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
26. 9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
27. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
28. 11.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lnodnesia Nomor 6987)
29. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
30. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hid up Strategis (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
32. 15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
33. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
34. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
35. 18.Pcraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
36. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
a.Hubungan Anta.ra RPJPD Kabupaten Buton dan RPJPN RPJPN {Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) merupakan dokurnen perencanaan pernbangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalarn RPJPN tertuang vrsi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional. RPJPD perlu mempedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I I- 7 ·,.. ... ..., - ~ ,, . ... ,, ,; ~,.. . .... -~'~ Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.3 Hubungan Antar Dokumen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional mcngamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus sating tcrintegrasi dan sincrgis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjaog Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokurnen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan tepadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. 1 lal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antardokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan mclalui RPJMD, kemudian RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Pcrangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
1. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
2. 21.Surat Edaran Bersama Nomor 600. l/ 176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPDdengan RPJPNTahun 2025-2045.
3. 22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;
4. 23.Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2023-2043. 1.4 Ma.bud dan Tltjuan Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi stakeholders serta Pemerintah Daerah Kabu paten Buton dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMDJ dan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPD) Kabupaten Buton selama periode 2025-2045. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
a.Memberikan Jandasan dan pedoman bagi calon kepala dacrah dalam mengikuti pemilukada;
b.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka Panjang antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pernerintah Pusat;
c.Merumuskan capaian kinerja pembangunan;
d.Merumuskan perrnasalahan dan isu strategis pembangunan; RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 1- 8
d.Hubunpn Antara RPJPD clan KLHS Kabupaten Buton Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, rnelalui penyusunan rekomendasi perbai.kan berupa antisipasi, rnitigasi, adaptasi.
c.HubUDp.ll Alltara RPJPD dan RTRWKabupaten Buton Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton harus memperhatikan RTRW Kabupaten Buton. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buton dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalab sebagai pedoman dalam memperhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
b.Hubwipn Aatara RPJPDKabupaten Buton dan RPJPDProvlnai Sulawesi Tenuara RPJPO Kabupaten Buton perlu mempedomani RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Buton terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Buton. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan dernikian, penyusunan RPJPO Buton Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arab Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan. RPJPD Kabupaten Euton Tahun 2025-2045 I I- 9 Penutup Memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapa.ian sasaran pembangunan di daerah. A.rah Kebljakan dan Saa.ran Pokok Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapa.i arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Narasi yang disampaikan menguraikan arah, tahapan dan prioritas pembangunan daerah. 'l'ahapan pembangunan yang dimaksud adalah tahapan rencana lima tahunan yang membagi RPJPD menjadi 4 (empat) RPJMD secara berkesinambungan. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan dan lndikator Daerah yang keseluruhannya sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerrninkan keotonomian daerah. Visi dan Misi Daerah Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Permaaalahan dan Isu Strategia Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan inforrnasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-Isu pernbangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi [provinsi dan nasional). Gambaran Umum Kondial Daerah Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Buton sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPO yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umurn, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta mencanturnkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Pendahllluan Memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penuhsan dokumen RPJPD Kabupaten Buton.
e.Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
f.Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati setiap 5 tahun. 1.5 Sistematilta Penul.laan Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 dengan sistematika sebagai berikut : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-1 2.1.1.1 Kondlsi Geografis Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960°-5,690° Lintang Selatan dan 122,670°-123,340° Bujur Timur. Secara luas, wilayah Kabupaten Buton mengalami peningkatan memiliki luas wilayah daratan ±_l.648,04 Km2 atau .:!:. 168.443 hektar. Apabila ditinjau berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Buton memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 2.1.1 Geografi Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya a1am serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. 2.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografi dan demografi memiliki keterkaitan yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanan. Kondisi geografi memberikan dasar fisik bagi suatu wilayah, sementara demografi menggambarkan karakteristik penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Keduanya penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Buton. Gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Buton menyajikan kondisi capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun tetap komprehensif dengan tahun analisis disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang telah diselesaikan. Garnbaran umum tersebut nantinya akan menjadi pedoman awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Buton tahun 2025-2045. Susunan gambaran umum kondisi daerah dilakukan meJalui pemetaan secara objektif tentang kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama periode pembangunan jangka panjang, serta potensi pengembangan wilayah. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini teJah dilakukan di Kabupaten Bu ton. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan rumusan dari visi, misi dan arah kebijakan daerah untuk pembangunan 20 tahun ke depan dimana berbagai kebijakan yang akan dirurnuskan dalam dokumen ini memiliki hierarki tertinggi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal tersebut menjadikan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini harus memiliki relevansi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan hingga mewujudkan harapan masyarakat di akhir tahun pembangunan yakni tahun 2045. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam terkait penyusunan kebijakan pembangunan tersebut agar mampu memberi daya ungkit bagi setiap periode pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat Kabupaten Buton melalui potret pembangunan dari gambaran umum kondisi Kabupaten Bu ton. Tabet 2.1. Luas Daerah dan Jumla.h Pulau Menurut Kecamatan di Kah B Tah 2023 Kabupaten Buton terdiri dari 7 Kecamatan dan 95 desa/kelurahan serta memiliki 11 pulau. Kecaroatan Kapontori merupakan Kecamatan terjauh dari Ibukota Kabupaten, sedangkan Kecamatan Pasarwajo adaJah Kecamatan dengan jarak terdekat dari lbukota Kabupaten. Berikut rnerupakan rincian luas wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bu ton. Sumber: Kompilasi Peta Tematik Indonesia, Pera Administrasi Kabupaten Buton ,• --· Pli"TA ADMINtaTRASt K.ADUPATEH BUTON PROVINSt SUL..AW1l8t TC.NOOAAA Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Buton • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Euton Utara dan Laut Banda • Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda • Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Selat Euton • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan dan Laut Banda RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-3 2.1.1.3 Kondisi Kllmatologi Kabupaten Buton merupakan wilayah bercirikan iklim tropis basah, karena Kabupaten Buton memiliki curah hujan yang sedang (1.164,1 mm/th), kelembaban udara yang tinggi (71- 87%), temperatur (suhu) tahunan di atas 22,4°C dan dapat mencapai 34,5°C pada musim kemarau. Selain itu, perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat, kecuali periode sedikit hujan dan banyak hujan. Curah hujan yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Buton merupakan anugrah, karena air hujan ini memiliki fungsi utama dalam menjaga siklus air di wilayah ini. Dengan siklus air yang baik, maka berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton. Manfaat tersebut antara lain adalah terairinya lahan-lahan pertanian, tersimpannya cadangan air yang dapat digunakan di musim kemarau, terjaga kelangsungan hidup makhluk hidup di wilayah ini, tersedianya sumber air minum, terjaganya 2.1.1.2 Kondisi Topografi Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Di antara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan. Permukaan tanah pegunungan relauf rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 M di atas pennukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 40°. Swnber: Badon Pusat Btatisnk:Kabupaten Bu ton Dalam Angka Tahun 2024 Lavallmu Selntnn, 8.':12 l.1,~llm11 I <).4Kapoutor1, 28.6:i Gambar 2.2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton (%) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Dalam. Anglea Tahun 2024 Tabel 2.2. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan M t K t di Kab t B t Tah 2023enuru ecama an upa en U OD un Penentase Jumlah No Ke cam.atan Luu (Km2) terhadap Jumlah Desa Luu Kelurahaa Kabupaten 1 Lasalimu 319,65 19,40 1 14 2 Lasalimu Selatan 147,01 8,92 - 16 3 Siontapina 248,81 15 10 - 11 4 Pasarwaio 300,97 18 26 9 13 5 Wolowa 94,55 5,74 - 7 6 Wabula 65,27 3,96 - 7 7 Kapontori 471,77 28,63 2 15 Bu ton 1.648 04 100 12 83 dengan 28,63% dari Juas Kabupaten Bu ton dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Wabula dengan luas wilayah 65,27 Km2 atau setara dengan 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Buton. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-4 2.1.1.5 Lingkungan Hidup Kondisi Lingkungan hid up suatu daerah pada dasarnya mengacu pada Jasa lingkungan hidup yaitu pada manfaat ekosistem dan lingkungan yang diberikan kepada manusia dan makhluk hidup lainnya. Jasa-jasa ini melibatkan kontribusi positif yang diberikan oleh 2.1.1.4 Geologi Daerah Buton disusun oleh kelompok batuan Mesozoikum berumur Trias hingga Kapur Atas bahkan hingga Paleoseri dan kelompok batuan Kenozoikum berumurTersier dan Kuarter. Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Forrnasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kernudian menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Fomasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Forrnasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir-Plistosen (Gambar2.2). Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di Pulau Euton Sumber aspal yang terdapat didalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat. Peristiwa tektonik yang terjadi pada Anjungan Tukang besi-Buton menyebabkan terjadinya struktur lipatan yang terdiri dari antiklin da nsinklin, serta struktur sesar yang terdiri dari sesarnaik, sesarnormal dan sesargeser mendatar. Umumnya struktur berarah Timur Laut-Barat Daya di Buton Selatan, kemudian berarah Utara- Selatan di Buton Tengah, dan Utara-Barat laut hingga Selatan-Tenggara di Buton Utara. Peristiwa tektonik yang terjadi berulang-ulang menyebabkan batuan-batuan yang berumur lebih tua mengalami beberapa kali aktifitas struktur, sehingga batuan tua umumnya ditemukan dengan kemiringan lapisan yang relatif tajam. Tektonik yang terjadi di daerah Buton dimulai sejak pra-Eosen, dimana pola tektoniknya sukar ditentukan disebabkan oleh seluruh batuannya telah mengalami beberapa kali perlipatan dan pensesaran. Gerak tektonik utama yang membentuk pola struktur hingga sekarang diperkirakan terjadi pada Eosen-Oligosen yang membentuk struktur imbrikasi berarah Timur laut-Barat Daya. Tektonik ini menyebabkan terjadinya sesar mendatar antara Buton Utara dan Buton Tengah sepanjang Bubu-Matewe yang diperkirakan berhubungan dengan sesar mendatar Palu-Koro. Kegiatan tektonik berikutnya terjadi antara Pliosen- Plistosen yang mengakibatkan terlipatnya batuan pra-Pliosen. Kegiatan tektonik terakhir terjadi sejak Plistosen dan masih berlangsung hingga saat ini. Tektonik ini mengakibatkan terangkatnya P. Buton dan P. Muna secara perlahan. Secara litologi Kabupaten Buton cukup bervariasi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara Pulau Buton, Pulau Muna dan Pulau Kabaena yang secara geografi mernpunyai jarak yang relatif dekat satu dengan lainnya, namun memperlihatkan kondisi geologi yang sangat berbeda, Pulau Kabaena tersusun oleh batuan periodotit, sekis, batu gamping, rijang dan lempung merah dengan struktur geologi yang sangat rumit. Pulau Euton disusun oleh batuan klastika gunung api bersifatan desit, berumur Trias yang tertindih oleh batuan serpih, napal, lanau dan batu pasir berurnur Jura yang kaya moluska dan tidak diketemukan di daratanSulawesi. Batuan lainnya yang lebih muda terdiri dari molasa berumur Miosen serta batu gamping terumbu yang berumur Kuarter. Pulau Muna diapit oleh Pulau Kabaena dan Pulau Buton tersusun oleh batu gamping terumbu dengan gerakan naik yang dapat diamati dari adanya undak-undak pesisir pantai yang sangat baik. Perbedaan kondisi geologi seperti ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Pulau Buton bukan merupakan bagian dari Sulawesi Timur daratan (Sumantri dkk,1986). kesuburan tanah, terjaganya kelestarian hutan dan dapat berfungsinya sarana transportasi air bagi mobilisasi manusia dan barang. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I Il-5
1. 2.Penyediaan Air Bersih Hutan dan daerah resapan air berperan dalam menyimpan dan menyaring air, memberikan sumber air bersih bagi manusia, hewan, dan tanaman. Pohon-pohon hutan juga dapat mempengaruhi pola hujan dan menjaga keberlanjutan siklus hidrologi. Saat Ini Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu, Kapontori, Lasalimu Selatan dan Kecamatan Wolowa merupakan penyedia jasa lingkungan penyedia air dengan klasifikasi tinggi di Kabupaten Buton dengan grand total luas area sebesar 0,04% dari total luas wilayah. Swnber: KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 _,._ -- --~ ----·-· -- ~ ....... "- .. .. -·-- -- ~- •:--- ·- ____. ... ...._ ........ ·-- _"......,.'"__...,. .................. ,...,...,,..,. ..... Gambar 2.3. Peta Ketersecliaan Pangan Kabupaten Buton ekosistem terhadap keberlanjutan kehidupan di suatu daerah. Beberapa komponen jasa lingkungan hidup :
2. 1.Peroberdayaan Pangan Ekosistem yang sehat menyediakan layanan terkait pangan, sehingga wilayah-wilayah Kabupaten Buton yang rnemiliki jasa lingkungan penyediaan pangan perlu dikonservasi. Saat ini, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan merupakan penyedia jasa lingkungan Penyediaan Pangan tertinggi di Kabupaten Buton dengan total luas mencapai 2, 1 % dari total luas wilayah. RPJPD Kabupatcn Buton Tahun 2025-2045 I II-6 Sum.ber: KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten Buton Tahwi 2025-2045 Ditinjau dari permasalahan lingkungan yang ada, maka problematika terkait dengan luasan wilayah penyedia jasa lingkungan penyedia air sangat rendah. Dari data yang ada, .;.a._ ....... --- "-""'"~ - ---~-·- -- ---- ----· -- -- - -- . ........_ -- ·- ·- ·-·-- - ----- [[] ---- .. . '· . i • .. ' .....·...:~ . . . ... . . - . I Gambar 2.5. Peta Regulasi lklim Kabupaten Buton
3. 3.Regulasi lklim Ekosistem seperti hutan dan lautan memiliki peran dalam mengatur iklim global. Pohon, terutama, menyerap karbondioksida (C02) dari udara, membantu mengurangi efek rumah kaca, dan memoderasi suhu global. Saat Ini wilayah-wilayah di Kabupaten Buton yang memiliki jasa penyediaan regulasi iklim terbesar berada di Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, dengan grand total 5,67% dari total luas wilayah Kabupaten Buton. ___ ... ---- -----· _._ .,. ------.__ ...... - .... _ -- -- ---- . -- -- • I G] __J ~ Sum.ber: KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 Gambar 2.4. Peta Ketersediaan Air Kabupaten Buton I .....~~-"° l'.\ ~.::=-- ...... _~ ............ -..-- .. -- --- - RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-7 Sumber : BPBD Kabupaten Buton Tahun 2023 -019 .150.S .155.93 Gambar 2.6. lndeks Risiko Bencana Kabupaten ButonTahun 2019-2023 2.1.1.6Kebencanaan Pembangunan berwawasan kebencanaan adalah suatu pendekatan dalam proses pembangunan yang memperhitungkan potensi risiko bencana sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dan aset, serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana. Adapun salah satu indikator penting yang dapat melihat kondisi bencana suatu wilayah adalah lndeks Risiko Bencana dimana Kabupaten Buton pada tahun 2023 memiliki capaian sebesar 150,30. Capaian ini tergolong Linggi sehingga memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam hal ketahanan bencana maupun tanggap bencana. Berdasarkan data yang ada, terdapat peningkatan signifikan pada indikator kualitas lingkungan Kabupaten Buton antara rumus lama dan rumus baru. Pada rumus lama, lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat sebesar 77,03, sedangkan pada rumus baru meningkat menjadi 83,45. Begitu pula dengan Indeks Kualitas Udara (!KU), yang sebelumnya berada di angka 94,73, kini meningkat menjadi 87,11. Indeks Kualitas Air (IKA) juga mengalami peningkatan dari 55 menjadi 77,65, menunjukkan adanya upaya dalam pengelolaan sumber daya air yang Lebih baik, lndeks Kualitas Laut (IKL) yang sebelumnya 82,13, kini mencapai 86,64, menandakan adanya perbaikan dalam menjaga ekosistem taut dan pesisir Buton. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Buton, meskipun masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Sumber: Kementena11Lmgkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 Tabel 2.3. Capaian lndi.kator Lingkungan Kabupaten Buton Capaian 2023 (Rumus Lama) Capaian 2023 (Konveni Rumus Baru) IKLH urn IKA IKL IKLH nro IKA IKL 77,03 94,73 55 82,13 83,45 87,11 77,65 86,64 kondisi wilayah dengan kualitas penyedia jasa lingkungan penyedia air yang tinggi hanya berkisar 0,04% dari total luas wilayah. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-8 2.1.1. 7 Daya Duku.DgDaya Tampuug Linglmngan Hidup Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJM) melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan pembangunan 2.1.1.6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir Banjir bukan merupakan masalah serius di Kabupaten Buton, namun perlu diwaspadai, sejalan dengan semakin berkurangnya tutupan lahan bagian hulu DAS. Kejadian banjir ditentukan oleh: • Morfologi dan Geologi DAS • Kondisi tutupan lahan DAS • Resapan (Lokal) • [ntensitas Curah Hujan Kawasan berpotensi banjir di Kabupaten Euton terdapat di Desa Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan, Kinapani Makmur dan Desa Mataompana di Kecamatan Kapontori. Sedangkan kawasan rawan gelombang pasang terutama disepanjang pesisir terdapat di Desa Banabungi, Kel. Wasaga, Kancinaa, Ke!. Kahulungaya Kecamatan Pasarwajo; Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina, Desa Wasuemba, Wabula, Wasarnpela dan Holimombo di Kecamatan Wabula. lain itu terdapat pu1a dataran yang berpotensi banjir seperti daerah dataran Kapontori, dan dataran Kecamatan Lasalimu. 2.1.1.6.1. Kawasan Rawan Tanah Longsor Potensi gerakan tanah yang umum dikenal sebagai longsor di daerah ini muncul oleh karena beberapa faktor, antara lain: • Batuan pembentuk lereng berupa klastika kasar yang terutama terdiri dari breksi, konglomerat. Batuan yang telah lapuk menjadi lempung pasiran hingga pasir lempungan, berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous, dengan ketebalan 3-4 m dan di bagian bawahnya dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah. • Adanya pemotongan hampir tegak pada tebing jalan, tanpa adanya terastering, sehingga menyebabkan tingginya gaya dorong tanah untuk bergerak mencari keseimbangan baru. • Adanya bidang lemah yaitu kontak antara tanah yang melapuk dengan batuan dasar yang berupa bidang luncur. Hasil analisis peta menunjukkan wilayah berpotensi longsor di Kabupaten Buton dibagi kedalam empat kelas, yakni (1) wilayah bahaya longsor l atau sangat tinggi, (2) wilayah bahaya longsor II atau tinggi, (3) wialayah bahaya longsor III atau sedang, dan (4) wilayah dengan potensi longsor rendah. Wilayah potensi longsor kategori 2 di Kabupaten Buton relatif kecil yaitu di bagian tengah pulau, sedangkan wilayah zona 3 (sedang) merupakan wilayah paling sedikit, sepanjang patahan yang membatasi antara Landform perbukitan di bagian tengah dengan dataran di sepanjang pesisir. Berdasarkan peta tersebut maka umumnya wilayah Kabupaten Euton berada dalam zona relative aman dari segi tanah longsor, meskipun daerah-daerah dengan kemiringan di atas 45% tetap memiliki resiko longsor. Kemiringan yang besar merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya gerakan tanah/batuan. Wilayah ini dijumpai di Desa Ambuau fndah Kecamatan Lasalimu Selatan, Desa Wakaok.ili Kecamatan Pasarwajo, dan Desa Lambusango Kecamatan Kapontori. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-9 perlu memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Dengan kata lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menjadi inti dari dari kegiatan KLHS atau lebih jauh lagi menjadi core business dari Kelembagaan lingkungan hid up. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kondisi kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia dan mahluk hidup lainnya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan hidup dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Beberapa metode telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Selain itu penilaian daya dukung lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu :
4. 1.Manfaat penyediaan (provisioning}, produksi pangan dan air;
5. 2.Manfaat pengaturan (regulating}, pengendalian iklirn dan penyakit;
6. 3.Manfaat pendukung (supporting), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan;
7. 4.Manfaat budaya icuiturals, spiritual dan rekreasional. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga rnenghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kernasyarakatan juga ikut diperhatikan. Kajian daya dukung Kabupaten Buton akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Buton, sedangkan untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air dan pangan di wilayah Kabupaten Bu ton dengan pendekatan jasa ekosistem. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-10 Berdasarkan data yang diperoleh, kelas kemampuan lahan di Kabupaten Buton didominasi oleh kelas VIIIlr dengan luas persebarannya sebesar 41.966,81 ha atau sekitar 25,52%dari luas wilayah Kabupaten Buton, dengan faktor pembatas utama adalah lereng. Berikutnya kelas Vlllsolum,bs sebesar 41.570,66 ha atau sekitar 25,28%. Untuk kelas Sumber: Klingebiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan Fenton (2014) Keteranqan: Psi: Pertanian sangat iruensif; Pi: Pertanian lntensif; Psd: Pertanian intensitas sedang; Ft: Pertanian terbatas; Pgi: Penggembalaan intensif; Pgsd: Penggembalaansedang; Pgt: Penggembalaan terbatas. Semua jenis penggunaan lahan Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd) Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan Pgsd, Pgt, semua jenis hutan Pgt, hutan Cagar a lam dan hutan lindung Penggunaan Laban yang DlperkenankanNo Kemampuan Laban 1 2 II 3 111 4 TV 5 v 6 VI 7 Vil 8 VIII Tabel 2.4. Kelu Pengu.naan Lahan yaq Diperkenanlran Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan A. Kemampuan Lahan Kemampuan lahan adalah penilaian atas kemampuan lahan untuk penggunaan tertentu yang dinilai dari masing-masing faktor penghambat. Kemampuan lahan mencakup sejauh mana lahan dapat menjalankan fungsi ekologisnya, mempertahankan produktivitas pertanian, dan memenuhi kebutuhan manusia serta masyarakat lokal tanpa menyebabkan degradasi atau kerusakan lingkungan yang signifikan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan tidak diikuti dengan usaha konservasi tanah yang baik akan mempercepat terjadi erosi. Kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi lahan yang dilakukan dengan metode faktor penghambat. Dengan metode ini setiap kualitas lahan atau sifat-sifat lahan diurutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk atau dari yang paling kecil hambatan atau ancamanya sampai yang terbesar. Kemudian disusun tabel kriteria untuk setiap kelas; penghambat yang terkecil untuk kelas yang terbaik dan berurutan semakin besar hambatan semakin rendah kelasnya. Sistem klasifikasi kemampuan lahan yang banyak dipakai adalah lahan dikelompokan dalam tiga kategori umum yaitu Kelas, Subkelas dan Satuan Kemampuan (capability units) atau Satuan pengelompokan (management unit). Pengelompokan di dalam kelas didasarkan atas intensitas faktor penghambat. Jadi kelas kemampuan adalah kelompok unit lahan yang memiliki tingkat pembatas atau penghambat (degree of limitation) yang sama. Kelas kemampuan lahan terbagi atas 8 (delapan) kelas yaitu dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel berikut. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-11 kemampuan lahan n, III dan IV sebesar 14.091,11 ha atau sekitar 8,57% yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan penggembalaan, dapat dimanfaatkan dengan memerlukan pengelolaan yang hati-hati, termasuk didalamnya tindakan-tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki hubungan air dan udara jika tanah diusahakan untuk pertanian tanaman semusim. Lahan yang tidak sesuai untuk budidaya pertanian secara keseluruhan berada dalam kelas VJII dengan luas sebesar 90.945,36 ha atau sekitar 55,3%. .! 0 "' 8 II) 1X) l7l "'• OI - v ..... '° co ~ S C'i ~ II) oi -; (") ~ d C'I ::, r,.. (') co C'1 OI t- u'i - r,.. II) <t °' "': ... ": "'? C'I s oi C'i ... u'i <t .... co ..... - '° <t r,.. r,.. <t s (') <'? I'- (JI ~ <t v a) °' :::s II) ~ .... C'i - "! (JI s (') .... <t eo r,.. 0 "' ..... .!:: '° eo co d co <t C'I '° C'i 8 "' II) ~ r,.. (') '° u'i0 II) "' "'? II) eo O! C'I Q v -i '° .... 0 C'I <t .... :::, = J ,:t II) Q 0 - ... .... c - gjQI ~ I'- oi "'? .... "': - ..,. ..... al C'i~ C'I :::, ~ • (') (') :Id .a II) II) i...: i...: (') ;I • s (() a> ~ al ~ ~ "! '° ..... ~ C'I C'i ..:I ~ N = 1 <t ~ ,..., .... ": C'I 0 ~ ..... 'al ~ C'I eo g ~:::, .!:: r,.. r,.. "! g C'i .... ~ ~ s 0 <') .... C'I > °' II) II) s ~ ~ l/') a ::, II) u'i (') C'I v c-i i...: C'i 0 stal 0. .... C'i <') 0 a ! N QI a If) :Id '° ..... ~ N II C'I II) 0 WI ~ ~ <l; ~ ..,. -o ~ N al r,.. (") .... 'il ~ "' i...: v 8 ... 3(') '° t-- ::i: - .... v (") ~ II ~ E- ~ 2 II) C'I "' c: N :, J q t/') II) (') 0 u'i oi (') ~ - ~ v ::,QI :> OI <t ~ d co ~ <t e e,.. ~.., nlr,.. .... - OI Cl. ,!:: C'I a) "'! <') v ::, d '<t ... s (I() .0 i:: eo '!? 8 .,.; nl q "' ::,:: ('I C'i II) oi 0 c, eo ('I co (') II) '.£ ~ J r,.. .... co II) co ~ ~ 1/) u'i cxi a) oi e ~ (") C'1 (') vII) IX! C'1 <'? r-- "' I'- ('I -1" C'i .;.,'<!" u; .... .... s C'll .... r,.. ~ c .. ('I ": co ~ ~ ~ ..... ........ - .... ~ e E ~ ('I <')OI II) IO u'i (") e- 0 c ... ,9 ~ <') II) c -o v <t C'I ... ! .!:: C'I 8 .... oi 0 ~~ (') ci (') = '<t .... c-i '° "' 0 II) .... ~ OI C'i ..... (") ~ ~ ~ ~ ~ 3 ! c 0 l::, ::, iii' "' ~0 .§ .§ ~ .!: "' "' '· u i: t ! Q ....
a.- "C ilII
1. 8.ai as «i s ..5 c ":.: "' en ., - ., 0 CIS 0 f f E: ~ j j~ "' iii :s: :s: 0 cf ~ c.. B. Ana.lisis Daya Du.kung Penyediaan Air Bersih Perhitungan daya dukung air di suatu wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan kelersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah tersebut. Dengan cara ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah belum terlampaui atau sudah terlampaui. Jika belum terlampaui menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan sudah terlampaui menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapal memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah Lerjadinya kekurangan air yang semakin besar pacla masa datang, seperti perbaikan infrastruktur, penggunaan teknologi efisien air, pengelolaan tata air yang baik, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air. Jika ketersediaan air dari sumber utarna mengalami kekurangan, dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber air alternatif seperti pengumpulan air hujan, atau pengolahan air limbah yang lebih baik untuk menghasilkan air yang dapat digunakan. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan tata air yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian daerah aliran sungai sangat penting. Hal ini meliputi perllndungan dan rehabilitasi sumber daya air, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan air. Sektor pertanian dan industri menjadi penyumbang terbesar terhadap konsumsi air perlu diperkenalkan teknik irigasi yang efisien dan teknologi produksi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air. Analisis daya dukung ketersediaan air dan kebutuhan air dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan yang diperoleh dari data curah hujan. Secara kuantitatif perhitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) perhitungan ketersediaan air, (2) perhitungan kebutuhan air, (3) perhitungan ambang batas penduduk, dan

(4)penentuan status DDLH penyedia air di setiap grid. Hasil perhitungan potensi ketersediaan air di Kabupaten Buton sebesar 199.719.996,5 m3/tahun. Ketersediaan air bersih tinggi terdapat di Kecamatan Kapontori, Lasalimu dan Pasarwajo. Kebutuhan air bersih yang dihitung terdiri atas kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Hasil perhitungan kebutuban air domestik dan kebutuhan air RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I TI-13 D - - - - - Sumber : KL.HS RPJPD KabupaienBuron Tahun 2025-2045 -- --- ,. --.. ................... --- Gambar 11.7. Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Buton RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I Il-14 -·-·----- ····--=i- ............ ,. .. ll,..,.. ·~,.,. ... __......... -.. ...... ·-- ·----- - Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tamm 2025-2045 --- ......... 111 ~ ..... ------- ----· Gambar2.9. Peta Kebutuhan Air Bersih Proyeksi Tahu.n 2025 -~ - ......_... ·-- ... ._... .tl'Q .... ~...- ~ ............... Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tamm 2025-2045 ..... Gambar2.8. Peta Ketersediaan Air Bersih lahan untuk tahun 2025 dan tahun 2045 masing-masing diperlihatkan pada tabel 11.8 dan tabel a.9. Kebutuhan air bersih yang tinggi terdapat di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Kapontori, seperti diperlihatkan pada garnbar. Hasil analisis daya dukung ketersediaan air bersih dj Kabupaten Buton menunjukkan bahwa nilai ambang batas ketersediaan air bersih tahun 2025 pada semua kecamatan berkisar 30 l.209,7-2.075.684, 1 dan nilai am bang batas ketersediaan air bersih tahun 2045 berkisar 314.015,3-2.089.490,5. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung Jingkungan hidup Kabupaten Buton memiliki kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui. Semua wilayah kecamatan berada pada daerah kemampuan penyediaan air bersih yang belum terlampaui. ll') v 0 (\I J, N 0 N lf) ..... ~ t LI') '° C'! °' t-- ~ ~ 0 "' .... Lt)0 v '°l:Q It) °' N M If) ..... LI') i 0 bit! v_ a, '° N a, ... ~v. v· c-,i 0 00 ~N °' 00 •,f ("'). '°00 LI') M ("') '° N J:l o. ll')_ .....
1. v.N ... LI') 00 l N ..... t-- ..... ..... M st r:--" - ~ It) ~ ..... ~ ~ ['... <'? "! IX? cs ..£ rri N = ~i ..... ..... "' '° ..... ll') a, °' 0 !:'-- N ~ oo. ..... r--• "'- v 00 N N 1 et v. ..... st" .... !:'-- "' ..... t-- ~ v; - ..... a, If) 00 "' "' v 0 (') :I .... N oo. 00 o . v N t-- t--• ! 1~ ,o" ,o" C') 0 - N['... ['... N• a,· N M - v N '°It) l( ..... 'It" 0 N ~ ~v; ~ ..... C'! ~ r-- .,,. "1: IX? i j[ !:"- co M "' M M '°l/) ..... \D ("') r:,,. ..£ '° v f"4 (") oo_ ll') N ..... co ..... v .. v" v; l/) !:"-_ st" < l! ~ a, ..... v !:"- (I') ..... "' ..... N N ..... li '°· "' ,...., ..... "' (J'I N 0 ] ,o" I/') .... "' a,· <t N ..... co· ::! ~ N "' ..... v N ..... v ..... .B :I 1 ~i l( <t: N ~ '° '° "! C'! "1: ~ ~ £! co ("') N °' LI') (J'I ..... 0 °' N l/) v '° '° °' ll') .., Bi M. ("') '°· '° ~ ..... co ~ ! ..... v· co c-,i ..... N If). '° "' v '° v °' v N v .s ., '° !:'-- co. !:'-- '° r--. oo. N :a ., a N• N• N r--" v" ..... ..... v" ! l( '3 N ., ... If?41 "': N "' '° If) If) :,:: ID ..... j N (I') Lt) co co '° i: °' N N v °'v v_ .... ..... r-- (") 0 °' e If) ~ ,...; 0 If) 0 a,'.,, .. N o· If). ~ !< N 00 .... If) v ..... \/) Ul °' I:'- N 0 v !:'-- M• ~ M. ..... ("') ., (J'I N v; 0\ .... !:'- ll') ..... N 0 I:'- °' ~ '°· N. '° ..... a, (") l/) ..... ...... ..... ll') ..... °' N ("') ,Ii .Ill :I '° ('<') N v v v "' '° .., It) lf) '° 0 ..... 0 '° "' ("') .gg v r-- N '° ("') ..... ..... '°0 ..... ("') (J'I st 0 ..... 0 CS N ("') (I') ("') 00 \/) N N 00 GI N ~ ~ j ~ II) 9 ..... (/) 0... ;:J ;:s "i' 111 <,) 0 1 1 .s ] l1I.... ; 41 c 0.. !:: ;.: 0 ~ ..S? ] ~ l1I 0 l1I 0 ~ en ~ ~ 0 p.. f- = .... ...... r:,,. ..... '°~ ..£ 00 t-: ..£ N r:,,. C'! °' IIQ It) (I() ~- r:,,. ll') ..... °' ("') N ll,ON '° ll') ll') v. 0 .-( v. v; ll') C') C'!. ll') ~~ ..... r:,,. ci e- r:,,. v r:,,. °' N ..... r:,,. J:l ~ ll') °' ("') N. 0 v "'!. ! '° ("') v N ..... ..... ..... e- al .... 0 f"4 ~ ll') ..... t-: ~ ..... ~ C'! ~ It) r-, 00 °' 0 0 ....; ...... - v N ..... N -o N °'cs v !:'- ..... 00 "'· 0 ..... '°·:, ~s If) c-,i v; r:,,." '°- '°- v i '° '° 0 ("') N ['... -o ll') 00 .... .QN 00 ~ 0 '° oo. 0 N 00 - :, v; '°- v· ~ st v; .... ['... ..... ctS(') :I N (") ..... st N .... ll') ! J:l ...... 41 ~ ::s: 0 N .. = ~ v; ~ ...... .... If? ~ t-: v °' ~ ~s 0 co °' ['... N 0 l/') c:t) If) "' ll') r:,,. °' 00 °' °' ~ r:,,. r:,,. !:'- °' (") E-- J:I £! v; ctS oo· °' °' f.. .B ~ !:'- 00 v; r:,,." M 00 ll') 00 N < 11 v ..... '° '° v ..... N N st" \D. ~ ci ci
2. o.00 v; ~ ~~ N "' ..... v N ..... -: st 1 ::I J:l 41 .. v; ts: <S N ~ ~ "'= 0 C'! 0 "': ~ £! r:,,. 0 0 (") co ~ r:,,. .., °' 0\ '° v '° 0 e-- 0 1~ 'It_ r-:. ..... 0 If) "' .... M j r:,,. '° ,o" o-" r:--" '°· ID. o· ........ 0\ :I. (I() 00 0 '° ll') 0 N J:l 41 (I') ..... v °' v• °' °' ll') .., 41 a ,...; C') ll') If) ci s ..... ..... ..... :.: a .... .... ::! a = If? <t: N ~ '° ll') ..... ll') e N M N '° l/') co ID °' N v 00 ~ v v .... ..... t-- M 0 °':; .. v; ("') o. ll') 0 0\ N ..... v; st- ,:;," e< N 00 ..... ll') 0 ll') If) °' r:--_ N 0 v ..... ~ <')- fj.; o_ (I') ..... (I') r-- ..... N o' r-." I/') a,' u t-- N ;.: '°- N. ;g ..... °' ("') ll') °'..... .... ..... °' N "' ..... ~ .g It) °' '° If) 00 0 ("') ll') ("') ['... "' t-- '° °' r:,,. :IN 0 !:'-- N °' 00 ("') If) ll') "1:10 '° M '° ll') '° 00 00 N CS N ..... ..... ..... st ..... '° '° N ., ..... ~ ~ J II) (/) ~ ·c ;:J 0 111;:J "i? g 0 1 1 .9 1 111.... i c: 0.. !:: <,) 0 111 .0 0 3., 0.. .., 0 ~ 0 111 ::s: j j en ~ ~ {:. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-16 Jumlah penduduk grid di kabupaten Sobol densitas penduduk berdasarkan jeois penggunaan laban dan jenis jalan Populasi penduduk Kabupaten Jumlab bobot densitas penduduk seluruh grid pada Kabupaten Keterangan : Pu W,ot•I C. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan Jaju pembangunan diberbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, mempunyai dampak terhadap daya dukung penyediaan pangan. Dampak terhadap lingkungan dapat diindikasikan dengan penurunan kualitas daya dukung penyediaan pangan dart pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat dari akibat semakin meningkatnya aktivitas dari berbagai kegiatan manusia. Sedangkan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk berjalan mengikuti kapasitas penyediaan pangan yang memiliki keterbatasan. Daya dukung penyediaan pangan dianalisis berdasarkan Pedoman Teknis Pemodelan Daya Dukung dan Daya Tampung Linglrungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan (Arsad, F., 2022). Data yang digunakan dalam perhitungan ketersediaan pangan adalah Iodeks Jasa Lingkungan dalarn sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan kabupaten adalah diasurnsikan sama dengan total ketersediaan beras di wilayah tersebut. Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
  1. 1.Menghitung sebaran jumlah penduduk berdasarkan grid peta dengan mempertimbangkan bobot penutupan lahan untuk setiap grid (Riqqi, 2008, Nengsih, 2014, dalam Arsad, F., 2022). Jumlah penduduk sistem grid dihitung dengan persamaan berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Daya Dukung Daerah dari KLHK, sebagai berikut : Wtocal P Pij = . x J Li=1 WLotal Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 --·-- --· ----· - _.._ .._ ·---- -- ---~- - ...... _................ ................ -- Gambar 2.10. Peta Kebutuhan Air Bersih Proyeksi Tahun 2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I u-rr
  2. 2.Menghitung kebutuhan energi pangan melalui Angka Kebutuhan Beras (AKB) selama 1 tahun. Perhitungan ini membutuhkan data distribusi penduduk dalam sistem grid dan AKB perkapita selama setahun. Perhitungan kebutuhan bahan pangan dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai beriku t: --·- ---t...._..,._ .... . :""::::=:::. .... .... o. • Sumber : KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahuri 2025-2045 . . . ___ ,......,.. . ._ - -· •.. -"--- - .....__-..,._. ... --... ..... ..,,.,..,..,...., ..... -"'t ... ~ ......,.tll .. ,0.. 4 &I.HUllt.Ma*' Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Gambar2.12. Peta Distribusi Penduduk Sistem Grid Tahun 2045 -·-~ - -- ---- -- -- ·-· .• I --~--- ...... ·==.:::: .. · ------ ... • • • I• . - I . .· Gambar2.11. Peta Distribusi Penduduk Sistem Grid Tahun 2025 Jumlab penduduk pada setiap grid mengacu pada hasil proyeksi penduduk 10 tahun terakhir kemudian diproyeksikan pada tahun 2025 dan 2045 untuk menyesuaikan dengan peruntukan KLHS RPJPD tahun 2025-2045. RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 I TI-18 -·-=:.--=~~-- .. ....... ~-- .... .._ ................ CJ -- - - -- ·- """'...,....", .......... ~'l11119W'°"• ,.,..,..,.""*. SUmber: Kl.HS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 .... Gambar 2.14. Peta Distribusi Kebutuhan Pangan Tahun 2045 -- ____ ._.__.._~ ,:,.. --., - -..._ - =- ·--· ... ·-- ,_~=__:_;- .. .. . - Swnber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahttn 2025-2045 ....... •' ' •". Gambar 213. Peta Distribusi Kebutuhan Pangan Tahun 2025 Hasil perhitungan distribusi kebutuhan pangan tahun 2025 dan 2045 masing-masing diperlihatkan pada gambar berikut : Kebutuhan bahan pangan beras selama 1 tahun Jumlah penduduk grid di Kabupaten Standar rata-rata kebutuhan beras 72,24 kg/KPT/Thn Kb, = P1J x AKB x 365 Keterangan Kb1 P,, A.KB RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-19 Keterangan : Sp;i Status ambang batas penduduk jiwa Tpi, Nilai arnbang batas penduduk Pij Pendudu.kSistem Grid
  3. 7.Mencari status ambag batas menggunakan persamaan sebagai berikut: Spu = Tpi, - Pii Keterangan: Tp;i Nilai ambang batas penduduk (jiwa) W;, Ketersediaan bahan pangan AKB Standar kebutuhan beras 0,19/hari wii TPii = AKB x 365
  4. 6.Mencari nilai ambang batas penduduk disistem grid dilakukan untuk menentukan jumlah ambang batas penduduk rnaksimal yang dapat ditampung berdasarkan berdasarkan ketersediaan bahan pangan. Hal ini dilakukan menggunakan persamaan sebagai berikut : Ketersediaan pangan per grid Nilai KJE per grid Nilai ketersediaan bahan pangan Wij = KJE_Plgrid x KJE_Plw Keterangan: Wu KJE_Plgrid KJE_Plw
  5. 5.Menghitung ketersediaan pangan kesistem grid dilakukan dengan pendistribusian atau penyebaran ketersediaan bahan pangan ke dalam sistem grid dengan persamaan sebagai berikut: : Ketersediaan bahan pangan per Kecamatan atau per Kabupaten : Data produksi bahan pangan padi kg/tahun :Jumlah nilai KJE_Pl grid LW KJE_Plw = KJE es: - I/ Keterangan : KJE_Plw Iw KJE_Pl;.,
  6. 4.Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan berdasarkan potensi ketersediaan pangan dalam hal ini beras dalam satuan kilogram dengan persamaan sebagai berikut: Nilaijasa lingkungan penyedian pangan dalam grid Nilajasa lingkungan penyedia pangan Luas Penggunaan Lahan/ Area (ha) Luas grid (ha) KJE_Plu = KJE_Pl x (L_PL/L_GRID) Keterangan: KJE_PliJ KJE_Pl L_PL L_GRID
  7. 3.Perhitungan ketersediaan dilakukan berdasarkan pendistribusian nilai KJE, ke dalam grid. Hal ini dilakukan karena adanya saru grid yang dapat memiliki lebih dari satu tutupan lahan dan/atau ekoregion sehingga dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi luas tipa objek terhadap luas satu grid, persamaannya adalah sebagai berikut : RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I IJ-20 ._ •• .....,_ •... __ 9"11 .... ,.._~- ... -.:....... _...__ ...-- .__,,,__....,._. ~ Ll_J - .. ·-- -· - -- -- - ~ :: .... * .._,':""_ ""'""'u,IIWll,(l,Nt, .. ....., ttUiUMftlf Ml llOl • o.HUN1t1..... Sumber : KLHS RPJPDKabupate11 Buton TatUut 2025-2045 ,' ........ , -,. ' . . ' ~·>· F' , ---.. Gambar 2.15. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2025 Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Euton Tahun 2025-2045 Jumlah Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Kebutuhan Ambang Am.bang Penduduk Penduduk Pangan Pangan Pangan Batu Babs Kecamatan Tahun Tahun 2045 (kg/tahun) Tahun Tahuo Tahun Tahun 2025 (Jiwa) (Jiwa) 2025 2045 2025 2045 (k&/tahun) (kg/tahun) Kapontori 16.386 25.832 489.863.89 1.136.350.23 2.084.944.37 -9.320.4g -22998.85 Lasalimu 14.238 25.83( 269.951.49 987.424.68 2.184.829.3C 10.349.4 l -27615.52 Lasahrnu 16.936 27.776 2. 751.524.92 1.174.512.41 2.271.482.2(: 22.739.08 6921.20 Sela tan Pasarwajo 48.299 76.725 0.00 3.349.529.2S 6.208.257.91 48.298.91 -89520.66 Siotapma 18.529 41.377 1.319.638.38 1.284.988.95 3. 750. 737.2€ 498.94 -35056.19 Wabula 7.415 15.674 0.00 514.205.91 1.395.145.8~ -7 . .414.61 -201!7.46 Wolowa 7.414 15.674 0.00 514.185.lE 1.395. 112.64 -7414.3' -20116.98 Tora I 129.217 228.889 4.830.978.68 8.961.196.63 19.290.509.58 -59.559.S -208504.S Tabel 2.8. Profil Daya Dukung Pangan Tahun 2025-2045
  8. 8.Membuat profil daya dukung pangan sistem grid berbasis jasa lingkungan dalam bentuk data tabular rnengenai kebutuhan, ketersediaan, status ambang batas penduduk dan status ambang batas pangan, yang diperoleh dari data spasial diolah dan dianalisis menggunakan excel, seperti ditunjukkan pada tabel berikut: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-21
  9. 1.Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Salah satu peran penting dari lingkungan adalah menyediakan bahan pangan dari sumber daya hayati, seperti tanaman dan hewan, serta dari sumber daya air, seperti ikan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem ekosistem berkontribusi dalam menyediakan bahan pangan ini rnelalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kegiatan perikanan baik dari tangkapan maupun budidaya di ekosistem perairan tawar. Penyebaran jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Buton dorninan pada kategori SEDANG memiliki luas sebesar 146.290,12 ha atau sekitar 89,18% dari total wilayah Kabupaten Buton, kemudian menyusul kategori RENDAH dengan luas sebesar 9.169,66 ha atau sekitar 5,59% dan kategori SANGAT TINGGI dengan luas sebesar 3.537,54 ha atau sekitar 2,16% Selebihnya kategori SANGAT RENDAH sebesar 3.124,99 ha atau sekitar 1,9% dan kategori TINGGJ sebesar 1.994,61 ha atau sekitar 1,22%. Adapun wilayah dengan potensi jasa lingkungan penyedia pangan kategori SANGAT TINGGI dengan luas wilayah yang paling besar adaJah Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Siotapina. Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 r" ..... I A. Jasa Lingkungan Penyediaan (Provisioning) Jasa ekosistem penyediaan adalah kontribusi ekosistem kepada manusia melalui penyediaan baik barang maupun jasa yang dihasilkan di dalam ekosistem tersebut. Jasa penyediaan ini meliputi penyediaan pangan dan pakan, penyediaan air bersih, penyediaan serat, penyediaan energi dan penyediaan sumberdaya genetik, Jasa penyediaan ini sangat penting bagi manusia karena perubahan pada jasa penyediaan yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan bahan lain dan kemungkinan terjadinya konflik akibat surnber daya yang menurun. r » - ~~--=--..:.. .:-::--- ~ ·~--- .... --.. ---- ........... -· -- -- -- -- - ,..a.... ........ ._,... ......... " --- ~ :-..:.:·· - - - .. Gam.bar2.16. Peta Daya Dukung Pangan Tahun 2045 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahtm 2025--2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-22 Gambar 2.18. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Jasa Ungkungan Penyed,aan Pangan Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buron Tahlm 2025--2045 • 1 s • • l] 1 1 Ja~J t.mgkungan Penyed1ddll Pangan Gambar 2.17. Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Sumber : KLHS RPJPD KabupatenButon Tah!m 2025-2045 Luu Wilayah Jua Lingkungan Penyedia.an Pangan (ha) Kecam_atan Sangat Rend ah Se dang Tinggi Sangat Rendah Tinggi Kaponcori 328,89 2389,36 43356, L 7 180,39 472,14 Lasali.mu 145,10 790,67 28375,54 665,10 1878,14 Lasalimu Selatan 400,40 691,25 12556,99 738,24 579,53 Pasarwajo 1411,22 2825,4( 25511,H 57,04 Siotapina 204,29 731,23 22815,39 285,40 607,73 Wabula 170,93 1741,74 4621,8C 12,39 Wolowa 464,17 9053,05 56,05 Grand Total 3124,99 9169,66 146290,12 1994,61 3537,54 Persentase (%) 1,90 5,59 89,14 1,22 2,1€ Tabel 2.9. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Pangan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 J 11-23 Sumber: KLHS RPJPDKabuparen Buton Talu.m 2025-2045 Tabel 2.10. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Air Luu Wllayah Jua Lingkungan Penyediaan Air (ha) Keca.matan Sancat Rendah Rendah Sectanc Tinggj Kapontori 2.348,84 41.164,41 3.211,85 1,85 Lasalimu 193,68 29.622,38 2.038,50 Lasalimu 391,88 13.931,03 641,25 2,25 Selatan Pasarwajo 2.942,40 25.314,35 1.496,56 51,52 Siotapina 402,92 19.490,41 4.750,71 Wabula 1.827,24 4.719,62 Wolowa 200,25 9.358,27 14,76 Grand Total 8.307,22 143.600,46 12.138,87 70,38 Persentase (%} 5,06 87,50 7,40 0,04
  10. 2.Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kinerja jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Buton secara umum berada pada kategori RENDAH dengan luas wilayah 143.600,46 ha atau 87,5% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kategori SEDANO dengan luas wilayah 12.138,87 ha atau 7,4% dan kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah 8.307,22 ha atau 5,06%. Selebihnya untuk kategori TINGGI sekitar 70,38 ha atau 0,04%. Wilayah dengan kategori T1NGG1 pada umumnya berada di Kecamatan Pasarwajo, Wolowa dan Kecamatan Lasalimu Selatan, labih detail ditunjukkan pada tabel di bawah. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton yang memiliki jasa lingkungan penyedia air rendah adalah sebuah tantangan yang kompleks. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan strategi yang bijaksana, masih ada prospek untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Wilayah dengan jasa lingkungan penyedia air rendah harus fokus pada konservasi dan pengelolaan air yang bijaksana. lni termasuk pengurangan pemborosan air, pemanfaatan teknologi yang efisien untuk pengolahan air limbah, dan pengumpulan air hujan, beralih ke praktik pertanian berkelanjulan, termasuk penerapan sistem irigasi hemat air dan pola tanam yang tepat, mengurangi dampak perubahan iklim. Pengelolaan lahan dan hutan yang baik untuk mempertahankan sumber daya air alami, seperti sungai dan sumber mata air, sehingga meningkatkan ketersediaan air di wilayah terse but. Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buton dengan ketersediaan air rendah memerlukan kolaborasi dan kerjasarna dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga intemasional. Dengan strategi yang tepat, wilayah tersebut dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang sehat, dan meningkatkan kesejabteraan masyarakat dalamjangka panjang. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-24
  11. 3.Jasa Lingkungan Penyedia Serat Jasa lingkungan penyedia serat mengacu pada peran ekosistem dalam menyediakan serat ala.mi dari berbagai sumber, termasuk tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat ala.mi ini dapat dihasilkan oleh berbagai bahan seperti tumbuhan, kayu, hewan, serta mineral seperti logam dan karbon. Serat alami ini termasuk dalam beberapa kategori, yaitu serat tumbuhan/serat pangan, serat kayu, serat hewan, dan serat mineral. Serat alami penyedia serat merniliki sifat yang dapat mengalami pelapukan secara alami. Berbagai sumber seral alarni ini, seperti hasil hutan, hasil Iaut, basil pertanian, dan perkebunan, merupakan bahan dasar yang digunaka.n dalam proses produksi dan industri, termasuk dalam sektor bio-kimia, Jasa ekosistem penyedia sera.t berperan penting dalam menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada serat alami sebagai bahan baku. Serat ala.mi secara alami terurai dan dapat diuraikan oleh lingkungan, sehingga memiliki jejak karbon yang lebih renda.h daripada baha.n sintetis. Pengguna.an serat alami sebagai bahan baku membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten.Buton Tahun 2025-2045 • Sangat Rendah Rend.ih 'icdang • Tingg, 100%20% Kapontor1 l:t,alimu La~allmu s~1.n,m Pa~rwajo s,01ap1na Wabula Wolowa Gambar U.20. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Air Jasa Lingkungan Penyediaan Air Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton TaJum 2025-2045 • Sang,n Rendah • Rendah 7,4("'1).04% 5,06% Jasa Lingkungan Penyediaan Air Gainbar 2.19. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Peuyediaan Air RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-25 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 33.~, Gambar 2.21. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyed.iaan Serat Jasa Lingkungan Penyediaan Serat Jasa lingkungan penyedia serat di Kabupaten Buton didominasi kategori TINGGI dengan luas wilayab sebesar 77.392,39 ha atau sekitar 47,16% dart luas wilayah Kabupaten Buton, dan kategori RENDAH sebesar 54.492,61 ha atau sekitar 33,2%. Untuk kategori SEDANO hanya sebesar 28.923,49 ha atau sekitar 17,62% dan kategori SANGAT RENDAH sebesar 3.308,43 atau sekitar 2,02% Sebaran jasa lingkungan penyedia serat pada setiap keca.matan diperoleh pada kategori Tinggi terluas pada Kecamatan Kapontori sebesar 22.084,42 ha, Kecamatan Lasalimu sebesar 16.529,74 ha, dan Kecamatan Pasarwajo sebesar 14.887,6 ha Sumber: KLHS RPJPD Kalmpaten Buton Tahun 2025-2045 Luu Wllayah Jaaa LingktuiganPenyeclia Serat (ha) Kecamatan Sangat Rendah Rendah Sedani Tin,o Kapontori 764.97 8487.78 15389.78 22084.42 Lasalimu 360.30 10415.87 4548.63 16529.74 Lasalimu 640.67 9242.33 1339.92 3743.48 Sela tan Pasarwajo 1003.74 11184.87 2728.61 14887.61 Siotapina 215.79 8690.91 4840.36 10896.98 Wabula 82.53 3821.29 12.39 2630.65 Wolowa 240.43 2649.55 63.80 6619.50 Grand Total 3308.43 54492.61 28923.49 77392.39 Persentase (%) 2.02 33.20 17.62 47.16 Tabel 2.11. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Serat
  12. 1.Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Kualitas udara yang baik sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Udara yang bersih dan bebas dari polusi memberikan manfaal langsung bagi kesehatan manusia, selain itu kualitas udara yang baik juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, membantu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan tingkat energi, dan mengurangi risiko penyakit, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan nyaman. Kualitas udara dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai polutan yang diernisikan ke atmosfer dengan berbagai faktor meteorologis seperti angin, suhu udara, hujan, penyinaran rnatahari, dan pola pemanfaatan lahan. Tingkat intensitas pemanfaatan lahan secara langsung mempengaruhi dlnamika kualitas udara. Kawasan dengan vegetasi yang subur dan topografi yang tinggi umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki vegetasi. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem yang bervegetasi berperan dalam membersihkan dan menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi lingkungan sekitarnya. Jasa lingkungan pengatur kualitas udara di Kabupaten Bu ton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 96.896, 1 ha atau 59,04% dari luas wilayah Kabupaten Bu ton, kemudian kategori SEDANG seluas 33.886,63 ha atau 20,65% dan kategori RENDAH sekitar 21888.15 atau 13,34%. Pada tabel dan gambar di bawah terlihat babwa jasa lingkungan pengatur kualitas udara yang memiliki kategori TINGGI hampir merata di seluruh kecamatan tetapi dominan berada pada bagian barat Kabupaten Buton, yaitu Kecamatan Kapontori RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-26 B. Jasa Lingkungan Pengaturan !Regulating) Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuhan, hewan dan mikroorganisme beserta lingkungan nonhayati yang dinamis dan kompleks, serta saling berinteraksi sebagai suatu unit yang fungsional. Manusia merupakan bagian yang terpadu dalam ekosistem. Ekosistem menyediakan berbagai manfaat untuk rnanusia, termasuk jasa penyediaan, pengaturan, kultural dan jasa pendukung. Jasa pengaturan sendiri adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hasil pengaturan proses ekosistem, termasuk mempertahankan kualitas udara, pengaturan iklim, kontrol terhadap erosi, pengaturan terhadap penyakit dan penjernihan air. Jenis-jenis jasa ekosistem pengaturan kemudian terbagi menurut batas administrasi yang secara lebih rinci dijelaskan pada sub-subbab di bawah ini. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton TaJum2025-2045 Wol<N,a • Wabob ~p1na 1 P.iu,wafo l~~llmu Seut~ • 1'"-lltmu I i(.oponton °"' Gambar 2.22. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Penyedia Serat Jasa Lingkungan Penvediaan Serat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-27 Sumber: KL.HS RPJPDKabupa.ten Buton Tahun 2025-2045 Gambar 11.24. Luas Wilaya.h Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Uda.ra Jasa tmgkungan Pengaturan Kualitas Udara Sumber : KLHS RPJPDKabupaJen Buton Tahun 2025-2045 Jcl!>d ung,rnngdll 1-'c>11g<1tur.111 t<u.:1lltc1s Ud Hd Gamba.r 2.23. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 Luu Wllayah Jaaa Lin&)lunian Peugatu_rKualitas Udan (ha) Kecamatan $anpt Rendall Rendah Sedan& Tlngi Sangat Tlnggl Kapontori 625.03 3259.07 5366.80 36644.75 831.30 Lasalimu 191.25 4935.55 5755.13 17901.21 3071.42 Lasalimu Selatan 310.50 3279.11 6336.14 4446.65 594.00 Pasarwajo 494.82 3202.22 8440.06 17575.76 91.98 Siotapina 229.50 3891.12 4816.29 10986.64 4720.50 Wabula 85.50 1883.08 1935.24 2643.04 Wolowa 200.25 1438.00 1236.97 6698.05 Grand Total 2136.84 21888.15 33886.63 96896.11 9309.19 Persentase (%) 1.30 13.34 20.65 59.04 5.67 Tabel 2.12. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Uda.ra sebesar 36.644,75 ha dan Kecamatan LasaJimu sebesar 17.901,21 ha. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-28 Swnber: KLHS RPJPD Kabupaien Buton Tahun 2025-2045 Tabel 2.13. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Lu- Wllayah J-a LiDgkwlganPeagatur Ilillm (ha) Kecam_atan Sangat Readah Sedan& Tingi san,at Readah Tiag:i Kapontori 31.5 1.259.70 8.805.70 33.331.53 3.298.52 Lasalimu 1.050.34 9.831.58 17.367.59 3.605.04 Lasalimu 1.152.02 8.773.74 4.413.35 627.30 Selatan Pasarwajo 1.789.03 10.379.56 16.139.68 1.496.56 Siotapina 773.34 8. l63.56 10.986.64 4.720.50 Wabula 170.93 3.732.89 2.643.04 Wolowa 464.17 2.411.05 6.668.01 30.05 Grand Total 31.5 6.659.54 52.098.08 91.549.83 13.777.97 Persentase (%) 0.02 4.06 31.74 55.78 8.40
  13. 2.Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa ekosistem peoting terhadap kehidupan manusia dan mahluk hidup lain , Jasa ekosistem pengatur iklim meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi jasa pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan elevasi yang tinggi seperti pegunungan akan merniliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik. Pengaturan iklim yang baik dapat berperan besar di dalam pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkataan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Jasa Lingkungan pengatur iklim di Kabupaten Buton berada pada kategori SANGAT RENDAH hingga SANGAT TINGGI dengan proporsi terbesar pada kategori TINGGI dengan luas 91.549,83 ha atau sek:itar 55,78% dari luas wilayah Kabupaten Buton dan kategori SEDANO dengan luas 52.098,08 ha atau sekitar 31,74% kemudian kategori SANGAT TINGGI sebesar 13.777 ,97 ha atau sekitar 8,4%. Disamping itu juga terdapat wilayah dengan kinerja ekosistem jasa pengaturan iklim dengan ketegori RENDAH dan kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah masing-masing 6.659,54 ha (4,06%) dan 31,5 ha (0.02%). Kategori SANGAT TINGGI pada umumnya berada di Kecamatan Siotapina sebesar 4.720,5 ha, Kecarnatan Lasalimu sebesar 3.605,04 ha dan Kecamatan Kapontori sebesar 3.298,52 ha. Kategori RENDAH dominan berada di Kecamatan Pasarwajo sebesar 1.789,03 ha, Kecamatan Kapontori sebesar 1.259,70 ha, Kecamatan Lasalimu Selatan sebesar 1.152,02 ha. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-29
  14. 3.Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Pengendalian Bencana Tanah Longsor Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor memiliki ruang lingkup yang melibatkan ekosistem dalam mengatur infrastruktur alam untuk mencegah dan melindungi dari berbagai jenis bencana, terutama bencana longsor. Dalam konteks ini, ekosistem berperan dalam menyediakan unsur-unsur pengaturan yang mendukung pencegahan dan perlindungan dari risiko tanah longsor. Daerah-daerah yang ditutupi oleh vegetasi yang rapat memilik:i kemampuan untuk mencegah terjadinya longsor atau pergerakan tanah. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik memiliki dampak langsung terhadap potensi bencana. Sebagai contoh, longsor umumnya lerjadi pada bentuk lahan dengan morfologi perbukitan yang mengalami kerusakan struktural dan denudasi tanah. Dengan kata lain, jasa ekosistem dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor melibatkan regulasi alam yang mencakup vegetasi dan morfologi lahan untuk memitigasi risiko longsor dan melindungi lingkungan dari dampak negatif bencana tersebut. Jasa lingkungan dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori SEDANO dengan luas wilayah 99.606,04 ha atau 60,69% dari total luas wilayah Kabupaten Buton. Kemudian kategori TINGGl dengan luas Sumber : KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 •••• JasJ ungkungan Penga uran rknm Gambar 2.26. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur lklim Swnber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Gambar 2.25. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur lklim Jasa Lingkungan Pengaturan: lklim RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I H-30 Sumber: KLHS RPJPD Kabupaien Buton Tahim 2025-2045 Gambar 2.27. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perllndungan Terhadap Bencana Longsor Sumber: KLHS RPJPDKabupaten. Buton Tahun 2025-2045 Ter adap Bencana Longsor Luu W"uayahJua Lingku.nga.o PPPB Kecamata.o Lonpor (hal Rendah Se dang Tbaui Sa.ogat Tinggi Kapontori 1007,93 38754,30 6604,17 360,54 Lasalimu 932,90 16052,47 10615,94 4253,24 Lasalimu Selatan 3062,27 8222,49 2090,25 1591,40 Pasarwajo 1789,03 16910,21 11035,05 70,54 Siotapina 834,09 12316, 10 6091,71 5402,14 Wabula 170,93 4939,41 1424,13 12,39 Wolowa 464,17 2411,05 6642,00 56,05 Grand Total 8261,33 99606,04 44503,25 11746,30 Persentase (%) 5.03 60.69 27.12 7.16 Tabel 2.14. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Pedindungan h wilayah 44.503,25 ha atau 27,12%, kategori SANGAT TINGGI seluas 11.746,3 ha atau 7,16%, kategori RENDAH seluas 8.261,33 ha atau 5,03%. Pada gambar di bawah terlihat bahwa kawasan dengan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Longsor yang tinggi berada di bagian tengah tepatnya di Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Lasalimu Selatan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-31
  15. 4.Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Pengendalian Bencana Banjir Jasa lingkungan pengaturan pencegaban dan pengendalian bencana banjir merujuk pada peran ekosistem dalam menyediakan layanan yang membantu mencegah dan mengendalikan bencana banjir. Ekosistem memberikan kontribusi dalam membentuk infrastruktur alam yang berperan dalam mengurangi risiko dan dampak dari bencana banjir. Beberapa elemen penting dari jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan pengendalian bencana banjir adalah: Vegetasi, seperti hutan dan tumbuhan lainnya, merniliki kemampuan menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan memperlambat aliran air. Daerah dengan vegetasi yang rapat dapat mengurangi risiko banjir dengan mengontrol limpasan air yang berlebihan. Ekosistem seperti rawa-rawa dan lahan basah berfungsi sebagai waduk alami yang dapat menampung air hujan berlebihan. Hal ini membantu mengurangi volume aliran air yang menuju sungai dan saluran drainase, sehingga mengurangi risiko banjir. Ekosistem alami juga berkontribusi dalam mengatur pola aliran air dan sistem drainase. Tanah yang sehat dan permeabel dapat menyerap dan menyaring air, mencegab genangan dan banjir. Ekosistem dengan vegctasi yang kuat dan bentuk lahan yang sesuai dapat rnernbantu mengurangi erosi dan pengikisan tanah. Hal ini mengurangi jurnlah sedimen yang terbawa oleh aliran air, sehingga mengurangi risiko penyumbatan saluran air dan banjir. Beberapa ekosistem, seperti danau dan lahan basah, dapat berperan sebagai waduk alami yang dapat menahan air hujan berlebihan, mengurangi risiko banjir hulu sungai. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, mempertahankan dan mengelola ekosistem yang memberikan jasa pengaturan pencegahan dan pengendalian bencana banjir sangat penting. Upaya konservasi dan restorasi ekosistem alami merupakan langkah yang signillkan dalam mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat serta infrastruktur dari dampak bencana banjir. Jasa lingkungan dalam pengaturan pencegahan dan pengendalian bencana banjir di Kabupaten Euton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 69.903,92 ha atau sekitar 42,59% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian kategori RENDAH dengan luas 57.763,12 ha atau sekitar 35,2% dan kategori SANGAT TINGGIdengan luas 34.176,23 ha atau sekitar 20,82%. Pencegahan dan pengendalian bencana banjir dengan kategori SANGAT TlNGGI berada di bagian tengah dan di sebelah barat tepatnya di Kecamatan Lasalimu dan Kecamatan Siotapina, sedangkan kategori RENDAH berada di sebelah selatan dan barat, tepatnya di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Lasalirnu Selatan. Sumber : KLHS RP.JPD Ka.bupaten Euton Tahun 2025-2045 • RN>d;lh • SNbn, e T ~l • <,,a11,c,n T ;nu• ltaf)Ontor, ••~• l1ngkung,-nPi!ngaturan Pt'ntt'&ah.. n dan Perl,Jlduna,n tethadap Btncana longsor Gambar 2.28. Luas Wil.ayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Longsor RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I n-az Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton. TahW1 2025-2045 • Rrnd.oh • Sc-cl.l"I • T.nu, • ~nHI T,"'"' Wabuta Gambar 2.30. Luas Wilayah Jasa Lin.gkungan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Banjir Jasa Unskunpn Pencaturan: Pencecahan dan Pertlnduncan terhadap Bencana BanJlr Surnber: KL.HS RPJPD Kabupaten Bulan Tahun 2025-2045 . . ) . Ju.1 Lingkung.tn Peng.1tur.1n: Pencegahan dan Perlindungan terhadap Benuna Banjlr Gambar 2.29. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Banjir Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton. Tahun 2025-2045 Terhadap Bencana Banjir Luu Wilayah Jua Linpun1au PPPB Banjir (ha) Kecam atan Rend ah Sedan& Tingj Sangat Tinggi Kapontori 9250.90 11.25 31669.72 5795.08 Lasalimu 10778.42 544.76 8309.40 12221.96 Lasalimu Selatan 9880.76 1006.85 1489.05 2589.75 Pasarwajo 12137.09 5.51 14350.54 3311.69 Siotapina 8936,91 681.44 5899,50 9126,00 Wabula 3903.82 12.39 2630.65 Wolowa 2875.22 11.25 5555.06 1131.75 Grand Total 57763.13 2273.65 69903.92 34176.23 Persentase (%) 35.20 1.39 42.59 20.82 Tabel 2.15. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-33 Surnber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 21,05" 13.02% I.U<l l•ngkungan Peng.uuran Pt-ncl'g.ihan d.ae Pt1'1.-.duna.in terhil<l•P ~n., KelMlwr.in S,2-l" Gambar 11.31. Persentase Luas Wilayah Jasa Linglmngan Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025·2045 Ter a av Bencana Ke a aran Luu Wilayah Jasa Llnpun&an PPPBKebakaran (ha) Kecamatan Sanpt Rendab Sedan& Tlnggi Sangat Rendah Tlnggl Kapontori 4.719,56 4.138,72 31.724,29 6.024,07 120,30 Lasalimu 2.727,44 7.519,99 7.401,30 11.093,91 3.111,92 Lasalimu Selatan 6.112,79 3.770,22 2.028,87 2.460,53 594,00 Pasarwajo 3.511,11 8.140,16 14.790,34 3.347,47 15,75 Siotapina 2.607,03 6.156,63 6.146,65 5.013,23 4.720,50 Wabula 889,25 2.942,57 2.715,04 Wolowa 793,97 1.881,00 5.721,75 1.176,56 Grand Total 21.361,15 34.549,30 70.528,24 29.115,77 8.562,47 Persentase {°A>) 13,02 21,05 42,97 17,74 5,22 Tabel 2.16. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan hd bk
  16. 5.Jasa Lingkungan Pengatur Pencegahan dan Perlindun.gan Terhadap Bencana Kebakaran Jasa lingkungan dalam konteks pengaturan, pencegahan, dan perlindungan terhadap bencana kebakaran merujuk pada manfaat ekosistem yang berkontribusi dalam mengurangi risiko, mencegah, dan melindungi dari kebakaran. Ekosistem yang sehat dan terjaga memiliki peran penting dalam membantu mengurangi dampak bencana kebakaran serta merninimalkan risiko terjadinya kebakaran yang merusak. Jasa Lingkungan pengatur pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Bu ton didominasi oleh kategori SEDANO dengan luas wilayah 70.528,24 ha atau sekitar 42,97% dari luas wilayah Kabupaten Buton. Pada wilayah ini resiko terjadinya kebakaran dapat meningkat secara signifikan. Tanpa adanya vegetasi yang sehat dan proses alami pengaturan bahan bakar alami, potensi terjadinya kebakaran yang sulit dikendalikan dapat meningkat. Kategori ini menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buton. Terdapat 34.549,3 ha atau 21,05% yang masuk dalam kategori RENDAH dan 21.361,14 ha kategori SANGAT RENDAH. Kecamatan Siotapina memiliki kawasa yang terluas masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dan Kecamatan Lasalirnu memiliki kawasan yang terluas masuk dalam kategori TINGGI. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-34
  17. 6.Jasa Lingkun.gan Pengatur Tata Aliran Air Jasa lingkungan pengatur tata aliran air merujuk pada manfaat yang diberikan oleh ekosistem dalam mengatur, menyediakan, dan menjaga aliran air di suatu wilayah. Ekosistem yang sehat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air, serta mengatur aliran air secara alami. Ekosistem seperti butan, Iahan basah, dan vegetasi alami dapat mengatur aliran air, mengurangi risiko banjir, dan memperlambat aliran air yang dapat mengakibatkan erosi dan pencemaran. Vegetasi dan tata aliran alarni membantu mengurangi erosi tanah yang dapat terjadi a.kibat aliran air yang kuat. Hal ini membantu menjaga kualitas tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan ekosistem yang mendukung jasa lingkungan pengatur tata aliran air. lni melibatkan tindakan konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan yang mempertimbangkan pentingnya ekosistem dalam menjaga keseimbangan aliran air dan mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan manusia. Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air ell Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TlNGGI dengan luas wilayah 97 .526,57 ha atau sekitar 59,43% dari luas wilayah Kabupaten Buton dan kategori SEDANG dengan luas 35.834,61ha atau 21,83%, seperti diperlihatkan pada tabel di bawah. Kategori SANGAT TINGGI dominan berada di Kecamatan Siotapina, Kapontoridan Lasalimu, sedangkan kategori RENDAH dominan di Kecamatan Lasalimu Selatan, Pasarwajo dan Kecamatan Siotapina. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa jasa lingkungan pengatur aliran air dengan kategori TINGGI dan SANGAT TINGGI berada pada bagian tengah Kabupaten Buton dengan bentuk toporafi berupa perbukitan. Daerah ini memiliki lahan yang lebih luas untuk menampung air hujan. Lereng perbukitan memiliki kemampuan alami untuk mengatur aliran air. Vegetasi dan topografi membantu memperlambat aliran air, mengurangi risiko banjir dan erosi. Air yang mengalir dari daerah ini biasanya lebih bersih karena tersaring oleh vegetasi dan tanah di sepanjang aliran air. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan ekosistem di daerah perbukitan sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan aliran air dan berbagai manfaat lingkungan yang terkait. Praktik pengelolaan berkelanjutan, konservasi vegetasi, dan perlindungan terhadap daerah- daerah kritis di perbukitan dapat membantu menjaga jasa lingkungan pengatur aliran air dan mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Euton Talu.m 2025-2045 • . . ••• II ~===================::i-- ....~~~~~~~~~~~~~~____..~~~ Gambar 2.32. Luas Wilayah Jasa Lingku.ngan Pencegahan clan Perlindungan Terhadap Bencana Kebakaran RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 11-35 Swnber : KLHS RPJPDKabupateri Buron Tahun 2025-2045 • • I . a •• Ar Gambar2.34. Luas Wilayah Jasa Lingkung Pengaturan Aliran Air Swnber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 11.lhi0,151' 7.21" la~ Lmgkungan Pengaturan Arr Gambar2.33. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Aliran Air Sumber: KLHS RPJPDKabupa.ten Buton Tahun 2025-2045 Luu Wilayah Jase. LinglrunganPeo1aturan Air (ha) Kecam_atan Sanpt Rendah Sedan& Tingi Sangat Rendah Tingi Kapontori 31,50 1.754,62 5.407,60 36.580,30 2.952,92 Lasalimu 2.100,61 8.835,82 18.920,13 1.998,00 Lasalimu Selatan 220,50 5.352,01 5.315,09 3.482,55 596,25 Pasarwajo 4.427,87 7.516,73 16.312,14 1.548,08 Siotapina 2.398,02 4.691,42 12.834.11 4.720,50 Wabula 1.977,92 1.843,65 2.725,29 Wolowa 662,17 2.224,30 6.672,05 14,76 Grand Total 252,00 18.673,22 35.834,62 97.526,57 11.830,52 Persentase (%) 0,15 11,38 21,83 59,43 7,21 Tabel 2.17. Luas Wilayah J asa Lingkungan Pengaturan Alira.n Air RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I !I-36 Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Tabel 2.18. Luas Wilayah Ja.sa Lingkungan Pengatur Pemu.rnian Air dan Limbah Luu WilayahJua Linpunga.n Peogatunui Kecam.atao Pemurnian Air (ha) Saogat Reodah Reodah Sedaog Kapontori 10.166.03 32.885.62 3.675.30 Lasalimu 5.270.83 13.106.12 13.477.61 Lasalimu 9.959.66 2.414.75 2.592.00 Sela tan Pasarwajo 19.951.46 7.946.26 1.907.11 Siotapina 8.553.96 6.964.09 9.126.00 Wabula 5.340.34 1.206.52 Wolowa 8.396.72 44.81 1.131.75 Grand Total 67.638.9~ 64.568.17 31.909.76 Persentase (%) 41.21 39.34 19.44
  18. 7.Jasa Lingkungan Pengatu.r Pemu.rnian Air dan Limbah Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah merujuk pada peran ekosistem dalam menyediakan layanan untuk membersihkan air dari polutan dan Iimbah, menjaga kuaJitas air, serta rnengurangi dampak negatif dari pencemaran. Ekosistem yang sehat memiJik.i kemampuan alarni untuk memproses air dan menghilangkan zat-zat berbahaya atau polutan dari lingkungan air. Vegetasi, tanah, dan mikroorganisme di dalam ekosistem memiliki kemampuan untuk menyaring dan rnenghilangkan zat-zat peocemar dan polutan dari air. Hal ini membantu menjaga kuaJitas air yang layak untuk digunakan. Ekosistem dapat mengandaJkan mikroorganisme dan tanaman tertentu untuk membersihkan atau mendekomposisi limbah organik dan zat-zat kimia yang terlarut daJam air. Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah di Kabupaten Euton didominasi oleh kategori SANGAT RENDAH dengan luas wilayah 67.638,99 atau sekitar 41,21% dari luas wilayah Kabupaten Euton dan kategori RENDAH dengan luas 64.568,17 ha atau sek.itar 39,34% kategori SEDANO hanya sebesar 31.909,76 ha atau sekitar 19,44%. Kecamatan LasaJimu berkontribusi terbesar terhadap kategori SEDANG yaitu sebesar 13.477,61 ha, kemudian Kecamatan Siotapina sebesar 9126,0 ha, seperti diperlihatkan pada tabel. Sebaran spasiaJ Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah di Kabupaten Buton ditunjukkan pada gambar di bawah yang memperlihatkan bahwa kategori RENDAH menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bu ton. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-37
  19. 8.Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Jasa lingkungan pengatur penyerbukan alami mengacu pada peran ekosistem dalam mendukung proses penyerbukan tanaman oleh hewan, seperti lebab, kupu-kupu, serangga, dan burung. Proses penyerbukan alami penting untuk reproduksi tanaman yang berbunga, termasuk tanaman pangan dan tanaman hutan, serta berkontribusi pada keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber daya pangan. Tanaman pangan seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman komersiaJ lainnya mengandalkan penyerbukan untuk meningkatkan produksi hasil panen. Proses penyerbukan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung produksi pakan bagi hewan liar yang bergantung pada tanaman berbunga. Jika penyerbukan alami terganggu, produksi tanaman pangan dan hasil pertanian lainnya dapat menurun, mengancam ketahanan pangan. Tanaman yang bergantung pada penyerbukan oleh hewan tertentu mungkin mengalami penurunan populasi, mengurangi keanekaragaman hayati. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Jasa lingkungan Pengaturan: Pemumlan Alf Gambar 2.36. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Limbah Sumber: Kl.HS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Gambar 2.35. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air dan Lim.bah RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I IT-38 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaien Buron Tahun 2025-2045 Jasa UngkunganPengaturanPenyerbukanAlami Gambar 2.37. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Pen2atur Penyerbukan Alami Luu WilayahJua Lio.g)r:unganPengatura.oPenyerbukan Ala.ml (Ha) Kecam.atan san,at Rendah Rendah Sedan& TlnUi Sancat TlnUi Kapontori 31.50 9.219,40 1,85 34.175,68 3.298,52 Lasalimu 10.872,92 9,00 17.367,59 3.605,0<1 Lasalimu Selatan 9.880,76 47,25 4.4ll,10 627,30 Pasarwajo 12.137,09 51,52 16.119,66 1.496,56 Siotapina 8.906,70 30,21 10.986,64 4.720,50 Wabula 3.903,82 2.643,04 Wolowa 2.875,22 14,76 6.653,25 30,05 Grand Total 31,50 57.795,91 154,59 92.356,95 13.777,97 Persencase (0/.,) 0,02 35,22 0,09 56,28 8,40 Tabel 2.19. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alarni di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 92.356,95 ha atau sekitar 56,28% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian kategori RENDAH dengan luas 57.795,91 ha atau 35,22% dan kategori SANGAT TINGGI dengan luas 13.777,97 ha atau 8,4%. Kaegori SANGA'I' TINGGI dominan berada di Kecamatan Siotapina, Lasalimu dan Kapontori, sedangkan kategori sangat RENDAH dominan di Kecamatan Pasarwajo, Lasalimu dan Lasalimu Selatan, seperti diperlihatkan pada tabel dan gambar beriku t : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I U-39
  20. 9.Jasa Lingkungan Pengatur Pengendali Ham.adan Penyakit Jasa Lingkungan pengendali hama dan penyakit merujuk pada peran ekosistern dalarn mengatur populasi hama dan penyakit ala.mi yang dapat mengganggu tanaman, hewan, manusia, dan lingkungan secara keseluruhan. Ekosistem yang sehat memiliki berbagai mekanisrne yang membantu mengendalikan populasi ha.ma dan penya.kit tanpa perlu ketergantungan pada pestisida kimia. Hewan pemangsa dan predator ala.mi, seperti burung pemakan serangga, kurnbang, dan laba-Iaba, dapat membantu mengendalikan populasi hama dengan memakan atau mengurangi jumlah ha.ma. Parasit ala.mi dan mikroorganisme, seperli parasitoid serangga dan bakteri, dapat menginfeksi hama dan mengendalikan populasi mereka. Ekosistem yang seimbang cenderung memiliki populasi hama yang terkendali karena adanya interaksi alami antara hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, Dengan adanya pengendalian alami hama dan peoyakit, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berpotensi merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Tanpa pengendalian alami, populasi hama dan penyakit dapat berkembang dengan cepat dan merusak tanaman, hewan, dan lingkungan. Jasa tingkungan pengendali hama dan penyakit di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 89.202,9 ha atau sekitar 54,35% dari luas wilayah Kabupaten Buton, selebihnya menyusul kategori RENDAH dengan luah wilayah 34.473,4 ha atau sekitar 21,01%, kategori SEDANG dengan luas 25.840,69 atau sekitar 15,75% dan kategori SANGAT TINGGI dengan Juas 14.599,92 ha atau sekitar 8,9%. Kategori SANGAT TJNGGI dominan berada di Kecamatan Kapontori sebesar 5.525,08 ha, menyusul Kecamatan Siotapina sebesar 4.720,5 ha, kemudian Kecamatan Lasalimu sebesar 1.998,0 ha. Kategori RENDAH menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Buton, seperti diperlihatkan pada tabel dan gambar beriku t. Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Talu.m 2025-2045 • Sangat Rendah Rendah Sedang • Tinggi • sangatTinggi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% xaponto« Lasalimu Lasallmu Selatan Pasarwajo Siotap1na Wabula Wolowa Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami Gambar 2.38. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Penyerbukan Alami RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-40 Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 • R<:nd.Jh • ~d•na • Tl••ai • wnpc T•l1Ql1 Jasa ltngkungin Pengaturan: Pengendallan Hama Gambar 11.39. Persentase Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pengendali Hama dan Penyakit Kategori TINGGI sangat luas sehingga pelestarian keberagaman bayati dan keseimbangan ekosistem sangatlah penting dalam menjaga jasa lingkungan pengendali hama dan penyakit. Ini melibatkan praktik pertanian berkelanjutan, pelestarian habitat ala.mi untuk hewan pemangsa alami, pengurangan penggunaan pestisida yang berlebihan, serta pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya pengendalian alami dalam mendukung keberlanjutan Iingkungan dan pertanian. Sumber; KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Tabel 2.20. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pengendali Hama dan Penyakit Luu Wilayah Jua Linpuqan Peqaturan Pencendalian Kecamatan Hama (ha) Rendah Sedang Tlngei Sangat Tinggi Kapontori 4.949,53 4.314,47 31.937,87 5.525,08 Lasalimu 6.787,52 4.742,61 18.326,43 1.998,00 Lasalimu 7.409,03 3.480,82 3.482,55 594,00 SeIatan Pasarwajo 7.833,03 4.361,10 15.848,36 1.762,35 Siotapina 5.413,96 4.204,59 10.305,00 4.720,50 Wabula 364,43 3.551,78 2.630,65 Wolowa 1.715,90 1.185,33 6.672,05 Grand Total 34.473,40 25.840,69 89.202,90 14.599,93 Persentase (%) 21,01 15,75 54,35 8,90 RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 11-41 Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Keane ·uaman Hayati Luu Wllayah Jua Lln&)runpn Pendukung Habitat dan Keca.matan Keanekaragaman Hay&ti(ha) Saagat Rend ah Sedang Tlnggi Sangat Rend ah Tinai Kapontori 712.30 4.246.64 4.291.97 31.684.70 5.791.35 Lasalimu 584.37 9.854.35 443.20 17.367.59 3.605.04 Lasalimu 2.936.19 6.863.19 126.3S 4.411.10 629.55 Selatan Pasarwajo 6.328.53 2.836.73 2.971.83 15.941.39 1.726.3!: Siotapina 618.62 7.002.14 1.316.14 10.986.64 4.720.50 Wabula 353.18 1.696.26 l.854.38 2.643.04 Wolowa 1.701.14 1.174.08 6.698.05 Grand Total 13.234.33 33.673.39 11.003.91 89.732.51 16.472.79 Persentase (%) 8.0€ 20.52 6.70 54.68 10.04 Tabel 2.21. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan kar C. Jasa Lingkungan Pendukung fSupportingt
  21. 1.Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keaneka.ragaman Hayati Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati merujuk pada manfaat ekosistem dalam menyediakan tempat tinggal dan mendukung berbagai jenis organisme, serta mempertahankan keanekaragaman hayati. Ekosistem yang sehat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem dengan menyediakan habitat yang diperlukan bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Buton didominanasi oleh kategori TlNGGJ dengan luas wilayah 89.732,51 ha atau sekitar 54,68% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian kategori RENDAH dengan luas 33.673,39 ha atau sebesar 20,52%. Selain itu, kategori SANGAT TINGGI juga relatif cukup besar dengan luas 16.472,79 ha atau sekitar 10,04%. Kecamatan Kapontori berkontirbusi terbesar pada kategori SANGAT TINGGI dengan luas 5.791,35 ha menyusul Kecamatan Siotapina sebesar 4.720,5 ha, kemudian Kecamatan Lasalimu sebesar 3.605,04 ha, seperti diperlihatkan pada dan gambar berikut. Kategori RENDAH menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton. Penyebaran secara sepasial jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati ditunjukkan pada garnbar berikut. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahi.tn 2025-2045 Gambar 2.40. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pengatur Pengendali Hama dan Penyaldt Jasa Ungkungan Pengaturan: Pengend:allan Hama
  22. 2.Jasa Linglmngan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah Jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah mengacu pada berbagai proses dan interaksi di lingkungan yang mempengaruhi pembentukan dan pemulihan tanab secara alami. Tanab adalah sumber daya alam yang penting karena memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Jasa lingkungan ini melibatkan sejumlah faktor dan proses alami yang bekerja bersama-sama untuk membentuk dan memperbaharui kualitas tanah. Jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah penting untuk menjaga kualitas tanah yang baik dan produktif. Tanab yang subur dan sehat mendukung pertumbuhan tanaman yang berkualitas, menjaga keanekaragaman hayati, serta berkontribusi pada keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya alam dengan bijak adalah penting agar jasa-jasa lingkungan ini tetap berkelanjutan bagi generasi masa depan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-42 Sumber: KLHS RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 . "'' .••• 1,::::==========================:1...• ..==============::::1:.m=liB!IBliiffillR!tzm ·======================:::1111 ...... s H I.> t • d i e ek "ar HI • L i J :l Pc. Gambar 2.42. Luas Wilayah Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati Sumber: KLHS RPJPDKabuparen Buton Tahun 2025-2045 • !>;Ing.it Rencuh • Rcnc!.1h • X'C!Jng • Trra;, • S;ing;it TJIUI 8.~ 10,0,1" Gambar 2.41. Persentase Luas Wilayah Jasa Linglmngan Pendulmng Habitat dan Keanekaragaman Hayati Ja~ L1ngkungan Pendukung. Habitat dan KeanekaragamanHay.Jtt RPJPD Kabupaten Buton Tahuo 2025-2045 I 11-43 Gambar di bawah memperlihatkan sebaran spasial jasa Li.ngkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanab di Kabupaten Buton. Ditunjukkan bahwajasa li.ngkungan pendukung pembentukan dan regenerasi kategori SANGAT RENDAH masih menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton lerluas di Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Lasalimu Selatan. Sementara kategori TINGG! terutama di Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Siotapina. Sementara Kategori SANGAT TINGGI terbesar di Keca.matan Kapontori. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Euton Tamm 2025-2045 Tabel 2.22. Luas Wilayah Jasa Linglmngan Pembentukan dan R . T ahe2:eneras1 an Luu Wilayah Jua Lingkunean PendukuJl&Pembentu.kandan Kecamatan Regenerul Tanah (ba) San&atRendah Rendah Se dang Tlngi Sangat Tlnggi Kapontori 3.671.07 5.575.21 4.211.36 30.195.20 3.074.10 Lasalimu 6.391.33 4.429.84 11.750.59 8.234.08 1.048.71 Lasalimu 7.182.95 2.745.06 3.891.87 1.146.53 Sela tan Pasarwajo 9.473.39 2.715.23 2.236.61 13.932.55 1.447.06 Siotapina 3.145.22 5.742.19 4.544.65 11.211.98 Wabula 2.085.92 1.817.90 12.39 2.630.65 Wolowa 1.715.90 1.174.08 1.165.50 5.517.80 Grand Total 33.665.78 24.199.51 27.812.97 72.868.80 5.569.87 Persentase (%) 20.51 14.75 16.95 44.40 3.39 Jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Buton didominasi oleh kategori TINGGI dengan luas wilayah 72.868,8 ha atau sekitar 44,4% dari luas wilayah Kabupaten Buton, kemudian menyusul kategori SANGAT RENDAH dengan Luas 33.665,78 ha atau sekitar 20,51%, selanjutnya katcgori SEDANG dengan luas 27.812,97 han atau sekitar 16,59%, kategori RENDAH seluas 24.199,51 ha atau 14,75% dan kategori SANGATTlNGGl seluas 5.569,87 ha atau 3,39%, seperti diperlihatkan pada tabel dan gambar di bawah. Kondisi seperti ini perlu menjaga kualitas dan keberlanjutan jasa lingkungan pendukung pembentukan dan regenerasi tanah dalarn konteks pembangunan berkelanjutan. Upaya konservasi, pengelolaan tanah yang bijaksana, dan perlindungan ekosistem merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi dampak negalif ini dan memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IJ-44 2.1.2 Demogi-afi Dernografi adalah peta yang hidup dari keberagaman manusia di seluruh dunia. Dalam penceritaannya yang kompleks, demografi mengungkap kisah tentang bagaimana populasi berubah, bergerak, dan beradaptasi dari masa ke masa. Melalui perjalanan statistik yang metibatkan kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan sosial, demogra.fi memperlihatkan pola-pola yang membentuk wajab-wajah kota dan pedesaan, merangkai alur perkembangan ekonomi, serta menggambarkan transformasi komunitas-komunitas di seluruh benua. Dibalik angka-angka dan grafik-grafik yang tampaknya kaku, terdapat cerita tentang perubahan budaya, pengaruh teknologi, dan dinamika kehidupan manusia yang membentuk jalinan keberagaman yang tak terbatas. Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahtm 2025-2045 IC.iponton -================•• la~l,mu Scl.lt.1n Wolowa Jasallngkunaan Pendukun1. Pembentukandan Regenerasi Tanah Gambar 2.44. Luas Wilayah Jasa Lingkun.gan Pembentukan dan Regenerasi Tanah Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 14,75" 20,51" Gambar 2.43. Persentase Luas Wilayah Jasa Li.nglmngan Pembentukan dan Regenerasi Tanah Jasa llnakungan Pendukung. Pembentukan dan RegenerasiTanah 3,.39% RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-45 Demografi dapat menjadi landasan bagi kebijakan publik, membantu pemerintah dan organisasi untuk merencanakan sumber daya yang sesuai dengan perubahan populasi. Mereka juga membantu memahami tren dan pola dalam distribusi usia, jenis kelamin, migrasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika populasi. Dengan memahami teori demografi, kita dapat merencanakan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan sosial yang lebih efektif, sesuai dengan perubahan dalam komposisi populasi. Berikut merupakan rincian data demografi Kabupaten Buton. Lf') (1', (1', (1', M M Lf') ~ (") M M '° Lf') a, .... '° ,:,.. N (1', I'- (1', I'- Cl) M 00 g M Lf') -o Lt') '° -o Lt') 6.... .... ..... v .... N N .... .... -o Lt') (1', '° (1', 0 '° Lt') Lt') v 0 0 0 N OI ~ ..... Cl) -e -e- I'- r-, ""' 00 r,; U'l '° U'l '° '° U'l 0 .... .... .... v .... OI N .... ..... r-, (1', r-, M " 0 .-4 N Lt') v N Cl' N I'- N ..... v Lt') 0Lt') v 0\ M 0 0 N U'l U'l U'l M M U'l r..: N ..... .... .... v '° '° ..... ,.... ..... (1', ~ co (X) -e- M co 00 '° N ..... .... N -o '° 0 co r-, '° Lf') Lt') Lt') .... °'N N U'l '° U'l '° '° U'l CIC)0 .... .... .... "'" .... N .... ..... 0 -o Lt') M -o -o '° N OI -o '° ..... r-, -o Lt') N '°0\ -c v .... v v .... N.... N U'l '° .,.; '° '° .,.; C) ..... .... .... v .... CIC) N ..... ..... Lt') N Cl' Cl' N r-, v 00 GO .... N N Cl' Cl' "'" ...... ..... 0 " 0 -o N M Lt') '° .-4 ..; r,; r,; 0\ U'l .,.; «; 0 ... .... .... M .... ..... N 0 I ..... (X) N a, co .... Lf') r-, 0 t- co -o I'- M M co Lf') vco Lt') co N N N M v ti .-4 ci «; N 0\ U'l U'l «; 0 .... .... .... M .... 0 ~ N 0 .... ~ 0\ v 0\ Lt') v " "'" N IO -o ..... M .... I'- N .... II) .-4 r-- ..i: I'- co .... N N !"?C) ci M N c:i U'l .,.; l"i N .... .... .... M .... OI OI Lt') (X) N 0 I'- N -o 0 It) N M v .... I'- Lt') N ,:,.. .-4 '° M -o '° .... ...... .... '°0 0\ «; N a:i U'l ll'i ,...; r:,.: N .... - M ..... OI -o (X) 0 0 v co N 00 ~ ..... (1', ...... ...... N (1', (1', $.... Lf') - .,, N - 0 e- 0 Cl' r,; r,i a:i ll'i ll'i N '° N .... .... M .... OI co N -o (X) '° M (X) ..... (") 0 "' 0 Cl' a, N (X) ..... .-4 Lt') .... .,, .... 0 .... "' IO 0 0\ l"i N a:i U'l vi N '° N .... .... M .... 0\ .... '° Lt') "' st .... 0 '°N -o -o " 0 N Lf') -o v Pol Lt') N Lt') v ..... .... 0 ..... 0 0\ ....; N a:i .,.; 1/l ,...; r..: N .... .... M .... 0\ .,, 0 Cl' .,, Cl) ~ 0 ..... Pol "' r-, 0 0 (X) r-, co .-4 v 0 v (X) 0 0 co r-- 0 ci r,; r,i r...: .,.; 1/l N '° N ..... .-i .... M ..... OI v co a, co N I'- M .... 0 N .,, 0 0\ '° 0 '° N M co N ...... "' 0 '° NPol ci N N r...: ~ 1/l N e In cq .... .... .... M .... 0\ ~~ "' 0 'c:::, :::, .i'ij' E E c e t "' "' s =i E3 ·a ~ "3 c 1:1 -;;; -;;; B ti! 0 .0 0 0 :a Ii) "' 0 tll 0. ~ "' cu 0 tll == == tll ...l ...l VI iii 0... :,.:: i:!l RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-47 Sumber: Badan Pusat Statisttk Kabupaten Buton, 2024 Di Kabupaten Buton Tahun 2023 (Ribu Jiwa) Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 0-4 6,30 6,25 12,56 05-09 6,01 5,87 11,88 10-14 5,85 5,59 11,45 15-19 6,12 5,69 11,81 20-24 5,89 5,48 11,36 25-29 5,37 5,17 10,53 30-34 4,76 4,58 9,35 35-39 4,05 4,03 8,08 40-44 3,46 3,49 6,95 45-49 3,26 3,06 6,32 50-54 2,71 2,68 5,39 55-59 2,15 2,22 4,37 60-64 1,69 1,97 3,66 65-69 1,30 1,35 2,65 70-74 0,94 0,9 1,83 75+ 0,86 1,16 2,03 Buton 60,73 59,49 120,22 Tabel 12.24. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dalam hal jumlah penduduk di suatu wilayah, tidak bisa mengabaikan tingkat kepadatan penduduk tersebut. Saat populasi suatu daerah bertambah, kepadatan penduduknya pun cenderung meningkat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Euton. Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2023 mencapai 73,35 jiwa/km-. Apabila dilihat berdasarkan kelompok usia, pada tahun 2023, komposisi penduduk di Kabupaten Buton didominasi oleh penduduk berusia muda (0-24 tahun). Berikut merupakan rincian jumlah penduduk Kabupaten Bu ton berdasarkan struktur usia. Sumber : Badan. Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2023 2010 21111 2012 ZOU ZOU ZOU ZOii 2017 2011 2019 2010 101 611•tt.ni •••••t1.u, "-"'•9Ul1 11UU 117.- uo.an ·-· ...115.l01 llt.1'6100....097.67096,66196711 Gambar 2.45. Jumlah Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 Jumlah penduduk Kabupaten Euton menunjukkan pertumbuhan yang positif selama periode 2010-2023. Pada tahun 2010, populasi totalnya mencapai 95.221 jiwa, meningkat menjadi 120.873 jiwa pada tahun 2023. Namun, pada 2020 hingga tahun 2021, terjadi penurunan penduduk akibat dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Meskipun demik:ian, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Buton kembali meniningkat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-48 Piramida penduduk yang lebih condong pada usia muda menggambarkan suatu komunitas dengan dasar yang luas dari generasi muda yang dinamis. Na.mun, dibalik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, pen ting untuk rnemastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkernbangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk di Kabupaten Buton merniliki persentase penduduk laki-laki yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dimana 50,5% penduduk adalah berjenis kelamin laki-Iaki (61.053 jiwa) dan 49,5% penduduk berjenis kelamin perempuan (59.820 jiwa). Surnber: Sadan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2023 • Perempuan • L,1kl-lakl 8.006.004.002.000.002.004.006.00 Gambar2.46. Piramida Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2023 7!-i+ 70-74 65-69 60-M 55-59 50-S4 45.,19 40-44 J5-JY 30-34 25-29 20-24 15-lQ I 0· 14 5.q 0-4 8.00 Komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat digambarkan oleh piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Buton merupakan piramida jenis ekspansif. Jenis piramida ini memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin mengecil ke bagian puncak. Berdasarkan karakteristik tersebut, menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Buton dalam keadaan bertumbuh. Jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding penduduk usia tua mengindikasikan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Buton cenderung lebih tinggi dibanding angka kematian dan merniliki pertumbuhan penduduk yang cepat. 2.2.1.1 Pertumbu.han Ekonomi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi ru suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-49 2.2.1 Keseja.hteraan Ekonomi Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah. 2.2 Aspek Ke.seja.hteraan Masyarakat Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Buton merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat rneliputi kondisi kependudukan, perekonomian daerah, sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujud.kan aspek kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah selama ini. Ketika jumlah laki-laki mendominasi penduduk suatu daerah, terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang dapat muncul. Keuntungan potensialnya termasuk peningkatan tenaga kerja yang kuat dan beragam, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Kehadiran laki-laki yang lebih banyak juga blsa menjadi pendorong inovasi dan kemajuan teknologi dalam beberapa sektor. Namun, kerugian mungkin timbul dalam aspek- aspek sosial, seperti potensi peningkatan tingkat kekerasan atau konflik, terutama jika ada kelidakseimbangan gender yang signifikan. Selain itu, dalam situasi dimana laki-laki mendominasi jumlah penduduk, aspek keseimbangan gender dalam berbagai bidang kehidupan juga dapat lerpengaruh. Terdapat risiko kemungkinan ketidakseimbangan dalam keterwakilan politik, keputusan ekonomi, atau bahkan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang kemudian bisa berdampak pada pernbangunan yang merata dan inklusif bagi seluru.h kornunitas. Pentingnya kesetaraan gender dan partisipasi aktif baik laki-laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan serta pembangunan sosial-ekonorni menjadi semakin terlihat dalam konteks ini. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah setempat harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang merangsang kesetaraan gender, pemberdayaan perernpuan, dan mempromosik.an. Sumber: Badart Pusat Statisrik Kabupaten Buton, 2024 Peremp1,an 49.5% Lilki lak1 SO.S'i6 Gambar 2.47. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Buton Ta.hun2023 2.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan manusia melibatkan pertumbuhan positif serta perubahan dalam sektor ekonorni, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. lni berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan manusia memusatkan perhatian pada manusia dan kesejahteraannya. lndeks Pembangunan Manusia ([PM) yang pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, telah mengalami beberapa kali perubahan metodologi. Pada tahun 2011, metode perhitungan TPM mengalami perubahan dengan mengubah metode penghitungan dari rata- rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik. Perubahan ini didasarkan pada pengakuan bahwa kelemahan dalam satu dimensi tidak dapat dikompensasi oleh keunggulan dalarn dimensi Jain. Terdapat pula perubahan dalam indikator yang membentuk indeks pengetahuan, yaitu penggunaan harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator melek huruf. Karena mayoritas wilayah telah mencapai tingkat melek huruf yang tinggi, indikator ini tidak lagi sensitif dan relevan dalam mengukur kualitas pendidikan. Perubahan metodologi yang diperkenalkan oleh UNDP mengakibatkan IPM sebelum tahun 2010 tidak dapat dibandingkan dengan !PM setelah tahun 2010. Pertumbuhan lPM Kabupaten Buton dari tahun 2010-2023 sebesar 13%. Hal ini menunjukan bahwa terjadi kenaikan tren posilif pada capaian lPM Kabupaten Buton dimana haJ ini berarti adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton. Data RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 11-50 Berdasarkan ilustrasi grafik di atas, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton mengalami perlambatan pada tahun 2014 hingga berada di angka -52,91%. Hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan mengenai pembatasan jurnlah ekspor hasil tambang dimana sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama perekonomian di Kabupaten Buton. Juga pada tahun 2020 dimana laju ekonomi Kabupaten Buton mengalami kontraksi hingga berada di angka -0,49% sebagai akibat dari adanya wabah Covid-19. Namun hal itu tidak bertahan lama karena pada tahun 2021 hingga 2022, ekonomi Kabupaten Buton mampu naik hingga mencapai angka 5,74%, dan pada tahun 2023 ekonomi Kabupaten Buton kembali mengalami perlambatan menjadi 3,03%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah berhasil untuk meningkatkan geliat perekonomian daerah dan juga akan berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat. 20 10,74 ·- • 4.17 4,93 ~.93 ).OJ 11,9S i~ • 2.62 U9 •"°' • s.74 -, ·lO \ -40 I ~., . •-to 1010 2011 3012 201) 2014 :IOU 2011 2011 2011 201' 20:111 :IOl1 2022 1023 Sumber: Badan Pu.sat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024 Gambar 2.48. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 (%) harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan. RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I n-si Peningkatan IPM mencerminkan transformasi signlfikan dalam kualitas kehidupan suatu komunitas. Melalui upaya berkelanjutan di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, suatu wilayah dapat roeningkatkan TPM-nya. Di bidang pendidikan, fokus pada peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci penting. Dengan memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan formal maupun non-formal, wilayah tersebut roendorong perkembangan kecerdasan dan keterampilan warga, yang membukajalan menuju pertumbuhan ekonorni yang inklusif. Kesehatan juga mernainkan peran sentral dalam meningkatkan !PM. Peningkatan akses ke layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan pemahaman akan pentingnya gaya hidup sehat memiliki dampak langsung terhadap penurunan angka kematian Sumber: Badan Pusa.t Stattstik Kabupa1en Bu ton 2010- 2024 - Pengeluar ..111 Perkapita Disesuaikan ...,_ Rata-rata Lama Sekolah llarapan l.arna Sekolah ...,_ Angka llarapan llidup 20102011 2012 2013 2014 2(115:WL62017 ,!018 2019 2020 2021 2022 2023 80 f),000 70 8.000 60 7,000 50 6.000 40 5,000 4000 30 3.000 20 2,000 IO 1.000 0 0 Gambar2.50. Indikator Penyusun IPMKabupaten Buton Tahun 2010-2023 lndeks pembangunan manusia rnerniliki empat elemen utama, yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Jika melihat keeropat aspek tersebut, setiap elemen cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2023. Sum.ber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024 -2010 l0-11 2012 20U 20,• 201S Hll !On 1011 20\t ZOl:O 2021 10ll 2023 .. -·--- ....'4.12 61.M 61.3a n.~I 62.78 u_o, 64.A? 59 ... Gambar2.49. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 berikut merupakan visualisasi tren pada capaian IPM Kabupaten Buton dari 2010 hingga 2023. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Euton menunjukkan tren yang menggembirakan selama periode yang diamati. Terjadi penurunan signi.fikan dari tahun 2010 hingga tahun
  23. 2022.Angka kemiskinan menurun secara bertahap dari 17,95% pada tahun 2010 terus turun menjadi 13,27% pada tahun 2022, rneskipun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 13,77%. Namun penurunan tingkat kemiskinan mengindikasikan berkurangnya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut, sebagai hasil dari kebijakan strategis yang diterapkan untuk mengatasi kernisk.inan selama periode tersebut. Penurunan tingkat kemiskinan meocerminkan upaya konkret dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakatnya. Dalam periode tertentu, terlihat penurunan yang signiiikan dari individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemisk.inan. Faktor-Iaktor seperti kebijakan ekonomi yang inklusif, program efektlf dalam mengurangi kemiskinan, akses yang RPJPD Kabupateo Bu ton Tabun 2025-2045 I ll-52 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton, 2010-2024 2010 2011 201Z 201) l11" 2015 201~ l1111 201' 201t 2020 2021 ZOU 20U 1),7713.92 ll,21• •IJ '1 1).65 13.21•13.22 U.ll 1) 7S •IS.JS1546 11,ts • "·"' Gambar 2.51. Angka Kemiskinan K.abupaten Buton Tahun 2010-2023 (%~ 2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di suatu daerah merupakan cermin dari kesejahteraan sosial ekonomi penduduknya. Ini menggambarkan jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dimana pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Berbagai faktor memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendapatan, kesenjangan ekonomi, akses terhadap pekerjaan, dan ketersediaan layanan dasar, misalnya, daerah dengan pendapatan rata-rata rendah atau kesenjangan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Selain faktor ekonomi, kondisi sosial dan infrastruktur juga memainkan peran penting. Akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah. Pemerintah daerah dan lembaga terkait sering berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program pengentasan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat, dan memperluas akses terhadap layanan dasar. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekooomi masyarakat. dan peningkatan harapan hidup. Dengan memberi perhatian pada kesehatan masyarakat, baik fisik maupun mental, suatu daerah dapat mernastikan bahwa sumber daya manusianya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan holistik dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, peningkatan IPM mencerminkan komitmen suatu wilayah dalam memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi semua penduduknya. Rasia gini Kabupaten Buton dalarn 7 tahun terakhir (2016 - 2023) cenderung stabil berada dikisaran angka 0,300-0,400. Adapun capaian gini rasio di Kabupaten Euton pada tahun 2023 mencapai 0,318 sehingga termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Untuk menangani ketimpangan pendapatan secara optimal, diperlukan serangkaian langkah strategis yang melibatkan pernahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pendidikan, kesempatan kerja, akses kesehatan, dan kebijakan ekonomi. Membuka akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat merupakan langkah kunci, karena pendidikan rnemiliki potensi besar untuk rnengurangi kesenjangan pendapatan dalam jangka panjang. Penciptaan peluang kerja yang adil dan layak, terutarna bagi kelompok rentan, juga menjadi haJ yang sangat pen ting. Selain itu, pengembangan kebijakan ekonomi yang inklusif, seperti memberikan insentif kepada sektor-sektor yang memperluas lapangan kerja dan mengurangi disparitas ekonomi, menjadi penting. Penguatan sistem perlindungan sosial, termasuk jaringan keselamatan sosiaJ yang efektif dan program bantuan bagi kelompok yang membutuhkan, dapat mernbantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Transparansi dalam distribusi sumber daya dan RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I 11-53 Gambar 2.52. Rasio Gini Kabupaten Buton Tahun 2016·2023 o.~s . -- • •0.3,. 0.3'• 0,391 • o.m •0,.337 0.3211 0,311 "" ~. 201, 2017 ZOii ZOii zozo 2011 ZOU ZOll S1.1mber:Badan Pusai Sta.tistik Kabupaten Buton, 2024 2.2.1.4 Rasio Gini Rasio Gini atau Indeks Gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu populasi. Skala indeks Gini berada antara O dan 1, dimana nilai O mengindikasikan distribusi yang sempuma merata (setiap orang merniliki pendapatan yang sama) sementara nilai 1 menunjukkan ketidaksetaraan yang rnaksimal (salah satu individu memiliki seluruh pendapatan atau kekayaan). Indeks gini membantu dalam melihat sejauh mana tingkat ketidakmerataan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penerapannya, nilai indeks Gini yang lebih rendah menandakan adanya Lingkat kesetaraan yang lebih baik dalam distribusi pendapatan, sementara nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketidaksetaraan yang lebih besar di antara individu atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Ini membantu para pengambil kebijakan untuk memahami tingkat kesenjangan ekonomi dan mendorong upaya- upaya kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan serta meningkatkan keadilan sosial. lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peningkatan peluang kerja menjadi pendorong utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. lni mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam menciptakan kondisi lebih baik bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi, serta langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonorni wilayah tersebut. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-54 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada konclisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalarn suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu da!am konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang ten tu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosiaJ budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. lni mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosiaJ tidak banya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya. Fokus kesejahteraan sosial budaya dalam analisis basil pembangunan Buton dapat dllihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat beberapa analisis indikator dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni mela!ui analisis Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/lndeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda. ,,I\ \ • • 2.99 z.n • • • 2.20 • .... 2•.n '·"' z.q I.SI '·" ,:. •l.29 \, ~ 2010 20lt 2012 20>, 20H 2015 2017 2011 20ll 2020 2021 2022 202) Sumber : Ba.clanPusat Statisr:ik Kabupaten Buton, 2023 •... 74 ,... ...,. Gambar 2.53. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 2.2.1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang yang mampu bekerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang berada dalam kondisi ini disebut sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi dalam berbagai tingkat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kompetensi kerja, terbalasnya lapangan usaha, hingga keterampilan yang tidak sesuai dengan pasar kerja. Pengangguran memiliki dampak negatif tidak hanya pada individu-individu yang terkena dampaknya tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah dan berbagai lembaga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangguran, termasuk menyecliakan pelatihan keterampilan, memberikan dukungan untuk pencarian pekerjaan, dan menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan lapangan kerja. Adapun pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Antisipasi dan pemulihan pasca panderni berdampak pada penurunan angka pengangguran hingga mencapai 2,48 persen pada tahun 2023. pendapatan, serta keterlibatan aktif pemerintah, 1embaga swadaya rnasyarakat, dan sektor swasta, adalah aspek penting dalam upaya optimalisasi penanganan ketimpangan pendapatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pembangunan pemuda adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kapasitas individu muda sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pemuda, yang sering didefinisikan sebagai individu berusia antara 15 hingga 24 atau 15 hingga 30 tahun, merupakan kelompok yang dinamis dan pen ting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya suatu daerah. Adapun pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda yang merepresentasikan pembangunan kepemudaan di Kabupaten RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-55 Sumber: Badari Pusat Stattstik Prov. Sultra, 2024 e e LP811..U. D er upa en. U OD a un - - lodikator :2019 2020 :2021 2cn2 2023 Indeks Pembangunan Gender 79,82 80,18 80,69 81,46 82,07 Indeks Pemberdayaan Gender 64,49 71,41 68,21 70,51 70,37 -- Indeks Ketimpangan Gender 0,617 0,576 0,571 0,541 0,528 Tabel 2.25. Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Ind ks K tim Ge d Kab t B t T h 2019 2023 Aspek pembangunan Perlindungan anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Hal ini karena anak-anak merupakan aset masa depan yang akan menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat. Hal tersebut menjadikan perlindungan anak perlu ctiupayakan karena ada indikasi bahwa pennasalahan ini menjadi fenomena "gunung es" sehingga masih minim kekerasan terhadap anak yang terlaporkan. Adapun Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Buton pada tahun 2022 mencapai 52,25. Capaian ini belum optimal sehingga perlu adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program perlindungan anak untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan pendekatan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Salah satu aspek pembangunan sosial budaya masyarakat adalah dengan pembangunan gender. Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan sik.lus sosial perempuan dan laki-Iaki setara, serasi, seimbang dan harmonis. lndeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Buton pada tahun 2019 memiliki capaian 79,82 dan capaiannya meningkat pada tahun 2023 menjadi 82,07. Adapun pada Indeks Pemberdayaan Gender yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, menunjukkan capaian masih jauh dari harapan. Terlihat indeks pemberdayaan gender pada tahun 2019 sebesar 64,49 dan mengalami penurunan hingga di tahun 2023 sebesar 70,37. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sarna untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Indeks Ketimpangan Gender menggambarkan kerugian/kegagalan (loss} dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Adapun lndeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton mencapai 0,617 pada tahun 2019. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan hingga mencapai 0,541 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Buton semakin menurun. Namun Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Buton kembali naik menjadi 0,528 di tahun 2023. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-56 No. Indikator Satuan Caoaian Kineria 2019 2020 2021 2022 2023 1 Penyelenggaraan festival seni dan Event 1 1 0 0 0 budaya 2 Sarana penyelenggaraan seni dan Unit 1 l 1 36 39 budava 3 Warisan budaya rak benda '!1, 10 15 20 25 JO N,'BTBl 4 Jumlah benda, situs dan kawasan Unit 23 23 10 2 3 cazar budaya yang dilestarikan 5 Persentase benda, situs dan % 64,41 89,03 18,82 2,24 4 kawasan cagar budaya yang clilestarikan 6 Jumlah Pembinaan kelompok seni Klp 179 0 29 179 29 budava/ sanzzar budava Tabel 2.26 Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 Disamping itu pula, aspek budaya juga memegang peranan penting dalam aspek kesejahteraan sosial budaya. Dimana aset budaya baik berupa benda maupun non-benda merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Buton daJam melaksanakan pembangunan. Aktifitas budaya menjadi perekat masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari serta aset benda dapat menjadi potensi wisata yang potensial. Oleh sebab itu identifikasi potensi-potensi budaya menjadi hal penting dalam pengembangan budaya Buton, dimana saat ini terdapat 101 situs dan cagar budaya yang tersebar di 7 wilayah kecamatan, dan 48 upacara adat yang masih terjaga dan terus dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Bu ton. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton sekaligus dapat menjadi daerah penyangga kawasan strategis pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi. Capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator berikut: Surnber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton, 2023 Gambar 2.54. lndeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 75 70.23 70 65 62.46 59.34 60 55.69 -- 55 50 45 40 2019 2010 2021 2022 Buron, terlihat adanya kenaikan indeks pembangunan pemuda dari tahun 2020 menuju ke tahun 2022 dengan capaian akhir 62,46 di tahun 2022. Namun angka ini lebih rendah dibandingkan pencapaian di tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan pembangunan terhadap pemuda di Kabupaten Buton. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai pendekatan yang terfokus pada pengembangan kapasitas, keterampilan, dan partisipasi pemuda dalam berbagai aspek kehidupan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-57 Selain itu Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alarn laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Buton dan menarik dikunjungi antara lain :
3. a.Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe Kee. Kapontori. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis Ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selarna satu setengah jam. Potensi wisata lainnya yang terletak di Kecamatan Kapontori adalah wisata pulau pendek dan pulau panjang, pantai kapontori, pantai walinda, spot diving pulau pendek, uwe kancusu, danau biru/ndawundawuna, danau wambilau, gua liangkamoi, gua 1angole, gua wakole togo, gua wisata, gua wambilau, air terjun lapangan, air bendung, dan padang kuku.
4. b.Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha. Obyek wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kecamatan Lasalimu Selatan adalah permandian topa, wacu kambo, la gusi gusi, danau togomotonu, gua langalu, spot diving pantai koguna, togo matonu, dan permandian sangi wa ode.
5. c.Kecamatan Wabula sebagai kawasan pengembangan pariwisata memiliki berbagai potensi wisata alam dan wisata bahari. Akses menuju lokasi wisata sangat mudah dengan jarak tempuh :!:. 24 km dari ibukota kabupaten. Beberapa potensi wisata di Kecamatan Wabula adalah kawasan Kali Topa, Pantai Wabula, Lakongkomali/Tj. Pamali, Pantai Lahunduru, Pennandian Watobura, Kampung Bajo, Pantai Wasampela, dan spot diving Wabula Wasuemba.
6. d.Kawasan dive centre Pasarwajo, yang terletak di pusat ibukota kabupaten memiliki beragam keunikan keanekaragaman hayati. Obyek wisata lainnya adalah pantai banabungi, pantai kancinaa, pantai kasosona, pantai wasaga, pantai kumbawakole/muara kali winto, gua wandingi, gua larumusu, air terjun kohau-hauna, permandian air panas wining, permandian air panas kaongke-ongkea, permandian wajo, kali winto/pennandian puto dan jembatan kekinian kaongke-ongkea.
7. e.Obyek wisata yang juga sangat menarik untuk dikunjungi di kecamatan Wolowa yaitu air terjun kalata, air terjun wacumapu, pantai wasuni, pantai sangia wa ode, pantai kampoila/pantai pasir hitam, sokoa dan spot diving sokoa.
8. f.Obyek wisata di kecamatan Siotapina yaitu permandian baluwu, permandian sangia manuru, spot diving sangia manuru. Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Buton Tahun 2023 No. Indikator Satuan Ca1~aian Kiacria 2019 2020 2021 2022 2023 7 Persentase ketersediaan sarana % 100 100 100 100 100 penyelenggaraan seni dan budava 8 Persentase ikon buton yang % 100 100 100 100 100 berbasis budava 9 Jumlah kebudayaan yang Unit 10 15 15 15 15 dikembanzkan untuk pariwisata 10 Jumlah lembaga adat yang Unit 56 56 56 56 56 berperan dalam pembangunan budava RPJPD Kabupaten Buton Tahuo 2025-2045 I Il-58 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang mencenninkan pergerakan ekonorni di suatu wilayah. Hal ini menggambarkan peningkatan atau penurunan nilai tambah yang berasal dari segala aktivitas ekonomi yang ada di daerah tersebut. Dalam istilah teknis, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga tetap dari satu periode ke periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan perkembangan ekonomi yang mengalami 2.3. Aspek Daya Saing Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk merniliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan
  1. 2045.Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklirn investasi, keamanan dan ketertiban. Sumber: Dinas PaT1W1SUta Kab. Buiori Tahun 2023 No. Indikator Satuan Ca IHWUl Khaeria 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kunjungan wisata Org 29.156 49.392 60.146 53.806 57.495 2 Wisatawan nusantara Org 28.345 49.347 60.142 53.763 57.258 3 Wisatawan mancanegara Org 811 45 4 620 237 4 Rata-rata lama tinggal Jam 8 24 5 10 0 wisatawan 5 Persentase destinasi pariwisata % 50 60 79 100 48,39 unzzulan yansz dikelola 6 Persent~se promosi budaya % 66,67 83,33 50,00 88,89 untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik 7 Persentase kelompok sadar % 46,67 53,33 60,00 80 10 wisata vanz dibina 8 PAD sektor pariwisata Rp Juta 16,501 42,986 90.621 153,31 335,79 9 Jumlah kawasan wisata yang Unit 2 2 3 3 3 dibenahi dan dikembanszkan 10 Jumlah desa wisata Desa 6 16 16 25 31 11 Jumlah kelompok sadar wisata Klpk 7 15 15 25 31 Tabel 2.27 Capaian Kinerja Parhrisata Kabupaten Buton Tahun 2019-2023
9. g.Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, bentengtogomatonu di kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan Lasalimu Selatan, benteng yang terdapat di Kecarnatan Siotapina, Wabula, Wolowa, dan Kapontori.
10. h.Dalam rangka peningkatan promos! wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan event Festival Budaya Tua Buton dan pelaksanaan pesta adat dibeberapa wilayah yang sarat akan nilai budaya dan rutin dilaksanakan sepanjang tahun. Capaian kinerja bidang pariwisata Kabupaten Buton selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-59 peningkatan, sedangkan angka pertumbuhan yang negatif menandakan adanya kontraksi ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB merujuk pada total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau total nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dibagi menjadi PDRB berdasarkan harga saat ini (harga berlaku) dan PDRB dengan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku mengindikasikan nilai tambah yang dihitung dengan menggunakan harga saat ini pada setiap tahunnya. Di sisi lain, PDRB dengan harga konstan menunjukkan nilai tambah yang dihitung dengan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Sebagai contoh, PDRB dengan harga konstan untuk rentang waktu 2000-2010 dihitung dengan menggunakan harga tahun 2000, dan untuk rentang waktu 2011-2022 dihitung dengan harga tahun 2010. PDRB dengan harga berlaku (PDRB Nominal) berguna untuk melacak perubahan struktur ekonomi, sementara PDRB dengan harga konstan (PDRB Riil) memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu. =co ...... a:, l= l/) tj- 0 C"I II) N 0 N 0 '9 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I u-sr Ditinjau berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2014, besaran PDRB ADHB Kabupaten Buton mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 2.559.465,30 juta rupiah dan terus meningkat di tahun berikutnya hingga tahun 2023 sebesar 5.062.656,23 juta rupiah. PDRB pada harga berlaku yang meningkat dalam spesifik lapangan usaha bisa menggambarkan berbagai hal, seperti peningkatan produktivitas, meningkatnya investasi dalam sektor unggulan daerah, atau perubahan signifikan dalam permintaan pasar. Gambaran ekonomi makro ini memberikan wawasan tentang perubahan ekonomi mikro di wilayah tersebut, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan, serta membantu dalam merumuskan strategi pemulihan ekonomi. Adapun beberapa sektor lapangan usaha di Kabupaten Buton yang diperkirakan dapat memberi daya ungkit terhadap perekonomian daerah dalam dua puluh tahun kedepan, yaitu :
  1. 1.Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Dengan nilai PDRB ADHB mencapai 1.029.861,13 pada tahun 2023, sektor ini menunjukkan peranan penting dalam ekonomi daerah, Sebagai tulang punggung masyarakat pedesaan, sektor pertanian, petemakan, dan perikanan memiliki potensi besar untuk terus dikernbangkan. lnvestasi dalam teknologi pertanian modern dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, peternak, serta nelayan. Selain itu, sektor ini berpeluang besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan membuka Iapangan kerja di daerah-daerah terpencil.
  2. 2.Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan, meskipun memiliki PDRB ADHB sebesar 104.216,84 pada tahun 2023, namun sektor ini memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar lagi. Sektor ini penting dalam mengubah bahan mentah dari sektor pertanian dan perikanan dan pertambangan menjadi produk bemilai tambah yang bisa diekspor atau dipasarkan di dalam negeri, Peningkatan infrastruktur industri, pelatihan tenaga kerja, serta investasi dalam teknologi pengolahan canggih akan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.
  3. 3.Sektor Petambangan dan Penggalian Dengan PDRB ADHB mencapai 2.092.932,87 pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Salah satu potensi pertambangan di Kabupaten Buton adalah Aspal Alam Buton dengan jurnlah deposit j, 662 juta ton. Kadar aspal yang terkandung dalam aspal buton bervariasi antara 10-40%. Selain itu Kabupaten Bu ton juga memiliki potensi cadangan minyak yang dapat menjadi salah satu unggulan pada 20 tahun mendatang disamping potensi-potensi pertambangan lainnya, Pengembangan sektor ini diharapkan tidak ha.nya akan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun dernikian, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan.
  4. 4.Sektor Pariwisata Pariwisata merniliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarah Kabupaten Buton dapat rnenarik wisatawan domestik maupun internasional. Kekayaan budaya lokal dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buton menjadi daya tarik utama. Pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi, dan peningkatan kualitas layanan akan memperkuat daya tarik daerah ini sebagai tujuan wisata utama. Selain itu, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan usaha kecil dan rnenengah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I H-62 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dasar yang kuat dalam mengelola pembangunan di suatu wilayah. SDM yang berkualitas memegang peran penting dalam menggerakkan proses pernbangunan karena mereka menjadi penggerak utama inovasi, kreativitas, dan produktivitas. Mereka membangun fondasi yang kuat dalam aspek intelektual, ekonomi, dan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjamin kesinambungan dalam rencana pembangunan jangka panjang. Meningkatkan kualitas SDM melalui akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting. Investasi dalam pendidikan yang merangkul semua lapisan masyarakat membuka kesempatan bagi pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. SDM yang terdidik, terlatih, dan ahli berperan besar dalam sektor ekonomi, memperkuat infrastruktur sosial, serta membentuk masyarakat yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Pentingnya SDM dalam pembangunan wilayah menciptakan platform di mana individu berbaka.t dapat berkernbang, mendorong inovasi, serta membangun fondasi yang berkelanjutan. Dengan memberdayakan dan memahami peran SDM, sebuah wilayah dapat membangun fondasi yang solid untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, mernberikan kesempatan kepada semua warga untuk mencapai potensi maksimal mereka demi masa depan yang lebih baik. Gambaran sumber daya manusia di Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pendidikan dan kesehatan yang secara keseluruhan dianalisis melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
  5. 1.Pendidikan Pendidikan merupakan fondasi kunci dalam membangun individu yang tangguh dan berdaya. Lebih dari sekadar mentransfer pengetahuan, pendidikan mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam rnasyarakat, rnembuka peluang, dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dengan menyediakan akses yang merata dan berkualitas ke pendidikan, suatu masyarakat dapat membangun dasar yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan. Pendidikan memberikan kekuatan kepada individu dengan keterampilan analitis, kreativitas, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Signifikansi pendidikan dalam pengembangan manusia tercermin dalam pengaruhnya yang meluas. Pendidikan membuka pintu kesempatan, melawan kerniskinan, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, suatu masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi, memperkuat kebijakan sosial, dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menggapai potensi maksimalnya. lnvestasi dalam pendidikan melambangkan investasi pada masa depan, membentuk masyarakat yang berbudaya, berpengetahuan, dan secara keseluruhan lebih sejahtera. Salah satu indikator yang memperlihatkan hasil pembangunan pendidikan adalah Indeks Pendidikan yang dirumuskan dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Analisis terhadap Indeks Pendidikan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan nilai yang meningkat dari 63,20 pada tahun 2019 menjadi 66,85 pada tahun 2023. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-63
  6. 2.Kesehatan Komponen umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia diukur dengan indikator usia harapan hidup saat lahir (expectation of life at birth). Usia harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asurnsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator usia harapan hidup (AHH) maka Kondisi pendidikan di Kabupaten Bu ton juga dapat dilihat berdasarkan grafik Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di atas. Dalam kurun waktu 13 tahun tera.khir, kedua indikator penting dalam pendidikan tersebut mengalami peningkatan dimana angka rata-rata lama sekolah menjadi sebesar 8,49 tahun dan harapan lama sekolah menjadi sebesar 13,88 tahun. Dari rumusan tersebut, maka indeks pendidikan pada tahun 2023 mencapai 66,86 pada tahun 2023. Peningkatan 2 indikator ini dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
11. a.Akses dan Ketersediaan Pendidikan
12. b.Kualitas Pendidikan
13. c.Kesejahteraan Ekonomi
14. d.Peran Keluarga dan Llngkungan Sosial
15. e.Kebijakan Pendidikan 13.52 13,53 13.74 13,75 13.76 13.17 13,11 tl.22 11.sa 11.72 • .. •.. • •---e----• • a.•9 • 7.71 7.92 8.25 • 7.22 7,50 7.51 6.47 6.57 6.5a 6,&2 7.06 6,07 6.27 •• o! 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sumber: Badon: Pusat Statistik Kabupaten Buton Tahun 2024 Gambar 2.56. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 Sumber. Badan Pusar Statisttk Kabupaten Buron, 2019-2023 (Diola.h) •2020-2023 mengguriakcm lJHH Hasi! Long Form SP2020 20232022202120202019 66.85 68.00 67.00 66.00 65.00 64.00 63.00 62.00 61.00 Gambar 2.55. lndeks Pend.idikan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I D-64
  1. 3.Angkatan Kerja Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang didalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja Linggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-Iaktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Adapun capaian secara urnum, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Buton mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 mencapai 77,34 jika dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 68,02. Data capaian kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Buton yang ditunjukkan oleh indikator Angka Harapan Hid up (AHH). Dalam kurun waktu 13 tahun (2010-2023) angka AHH Kabupaten Buton memiliki peningkatan meskipun kurang signifikan hingga tahun 2023 mencapai 68,56 tahun. Pencapaian tersebut juga meojadikan indeks kesehatan Kabupaten Buton menjadi sebesar 74,71. Hal ini menjadikan aspek kesehatan di wilayah Kabupaten Buton sebagai prioritas bagi pernerintah daerah dengan tujuan agar mampu mengoptirnalkan pelayanan kesehatan agar rnampu meningkatkan kesehatan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang optimal. Sumber: Badan Pusat Statisttk Kabupaten Buton Tahuri 2024 2010 20n 2012 2ou 20i. 201s 20•6 2011 2011 201, 2020 2021 20n zon •68,39 68,A6 61,56•61.25• •67.17 67, 17 67.23 67,30 67,60 67,92• • • •66.M 56.~ 67,03 67,12 Gambar2.57. Angka HarapanHidup Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 sernakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. lndikator ini menunjukkan seberapa besar derajat kesehatan di suatu wilayah. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-65
  2. 5.Angka Ketergantungan Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi usia produktif (15-64 tahun) untuk mendukung populasi usia tidak produktif, yaitu anak-anak (usia 0-14 tahun) dan orang tua (usia 65 tahun ke atas). Angka ini memberikan gambaran tentang bagaimana struktur umur suatu populasi mempengaruhi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Angka ketergantungan Kabupaten Buton pada tahun 2023 yaitu sebesar 54,49 yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 54-55 orang non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton belum memasuki jendela bonus demografl namun jika melihat adanya penurunan angka ketergantungan dari tahun 2022, maka Kabupaten Buton akan memasuki jendela bonus demografi pada beberapa tahun lagi. Bonus demografi adalab periode ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dalam suatu daerah mencapai puncaknya, sementara proporsi penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini menciptakan potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang Iebih tinggi, karena lebih banyak orang berada daJam usia kerja dan dapat berkontribusi pada ekonomi. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat.
  3. 4.Pembangunan Literasi Masyarakat Pembangunan literasi masyarakat adalah proses meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi dalam suatu komunitas. Llterasi yang baik adalah Iondasi penting untuk pengembangan individu dan masyarakat, serta berperan dalam kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pencapaian pembangunan literasi masyarakat dapat terlihat pada lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana pada tahun 2022, Kabupaten Buton memiliki capaian lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 69,79. Capaian ini masih harus dioptimalkan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi seperti penggunaan teknologi dan media digital, koJaborasi dengan lembaga dan organisasi, menciptakan lingkungan yang mendukung literasi, mengadakan acara dan kegiatan literasi, dan mengintegrasikan literasi ke dalam kegiatan keseharian. Sumber: Badan Pusat Stattsti.k Kabupaten Buton Talu.m 2024 2010 2011 21U2 2:013 2014 ~15 2.017 2011 2019 63,53 ,~ -e /77,34 • -----·---- 68,02 ·----·-- -- •• 4965,llll 65,40 65,92 65.40 '5.34 ~ -·. ·- 67·27 6S,74 •'10.6'1 Gambar Jl.58. Tingkat Partisipasi Angkatan. Kerja Kabupaten Buton Tahun 2010-2023 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-66 2.3.3.1. Pendidikan Tnfrastruktur pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah yang berkualitas. Ini tidak hanya terkait dengan bangunan fisik seperti sekolah, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, kurikulum, teknologi, dan lingkungan belajar. Peran infrastruktur pendidikan sangat penting dalam menggerakkan kemajuan ekonomi, sosial, dan intelektual suatu daerah. Fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang baik, memberikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan bagi seluruh masyarakat. Ini adalah kunci dalam membangun kapasitas intelektual dan keterampilan yang diperlukan dalarn rnenghadapi tantangan zaman. Kualitas tenaga pendidik dan kurikulum yang relevan juga menjadi ba.gian integral dari infrastruktur pendidikan. Guru yang berkualitas, kurikulum yang up-to-date, dan metode pengajaran yang inovatif membentuk lingkungan pembelajaran yang efektif dan memotivasi siswa untuk belajar. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi bagian penting 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/lnfrastruktur Wilayah Infrastruktur memiliki peran sentral dalam pembangunan suatu daerah. Ini bukan sekadar jaringan jalan, jembatan, listrik, air bersih, atau telekomunikasi, tetapi juga fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perkembangan yang berkelanjutan. Peran infrastruktur dalam pembangunan daerah tidak dapat diabaikan. Infrastruktur yang kuat dan berkualitas memberikan pondasi yang diperlukan bagi pertum buhan ekonomi yang inklusif. Jaringan transportasi yang baik, seperti jalan dan jembatan yang terawat, memungkinkan mobilitas barang dan orang, memperluas akses pasar, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Sementara itu, infrastruktur energi yang handal mendukung produksi dan industri, sambil rnemberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti listrik ba.gi masyarakat. Infrastruktur yang memadai juga berperan dalam meningkatkan kualitas hid up. Akses yang baik terhadap air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan adalah bagian penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Demikian pula, akses yang rnernadai terhadap pendidikan, termasuk infrastruktur sekolah, mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan dan potensi pembangunan manusia suatu daerah. Selain memberikan manfaat langsung, infrastruktur yang baik juga rnenarik investasi dan meningkatkan daya saing suatu daerah. Perusahaan cenderung Iebih tertarik berinvestasi di wilayah dengan infrastruktur yang memadai, karena ini memudahkan operasi dan distribusi mereka. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membantu mengurangi disparitas antar wilayah. Kesimpulannya, infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan daerah. lnvestasi dalam infrastruktur yang baik dan berkelanjutan bukan hanya tentang membangun jalan atau instalasi listrik, tetapi juga ten tang membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan masyarakat yang lebih inklusif. Sumber: Sumber: Badari Pusat Statistik Kabupateri Butori Tafum 2024, Diolah Tabel 2.29. Peududuk Kabupaten Buton d k Kel k Tah 2022 02Ber asar an omno Umur W1 -2 3 Umur0-14 Umur Umur %Uala % Uala RuioBebaa Tah1m Tahun(ribu 15-64 Tah1m >65Tahun Prodakt.if Tidak Tuaunaan jhrat (riba jhra) (ribujhrat Produkti! I 2023 35,89 77,81 6,51 64,73 35,27 54,49 2022 36,54 76,31 6,50 63,94 36,06 56,40 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-67 Berdasarkan tabel di atas yang menggambarkan jumlah infrastruktur pendidikan di Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah infrastruktur sekolah di wilayah tersebut mengalami sedikit perubahan. Tidak ada pola peningkatan atau penurunan yang jelas dalam jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah murid selama periode waktu tersebut. Keadaan yang stabil dalam jumlah infrastruktur sekolah menjadi tantangan yang signifikan dalam usaha meningkatkan akses dan mutu pendidikan di suatu daerah. Saat jumlah sekolah tidak mengikuti pertumbuhan populasi atau kebutuhan pendidikan yang bertambah, situasi ini bisa menimbulkan sejumlah masalah. Stabilitas tersebut mungkin mengakibatkan kepadatan siswa yang tinggi di setiap kelas, menghambat proses belajar yang efektif. Selain itu, kekurangan infrastruktur sekolah bisa membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan yang bermutu, terutama di daerah terpencil atau dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Stabilitas infrastruktur sekolah juga dapat berdampak pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan minimnya ruang belajar, fasilitas yang memadai, dan sumber daya yang mencukupi, mutu pembelajaran dapat terganggu. Ini akan mempengaruhi kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata dan bermutu bagi semua siswa. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan atau perluasan infrastruktur sekolah yang sesuai Sumber: Din.as Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2023 Iadlllator 2019 2020 2021 2023 2023 SD Jumlah Sckolah 121 121 121 122 122 Jumlah Guru 1.117 1.135 1.151 1.261 1.402 Jumlah Murid 14.433 14.358 14.264 14.443 14.393 SMP J umlah Sekolah 49 49 49 50 52 Jumlah Guru 717 743 753 816 847 Jumlah Murid 6.735 6.690 6.361 6.190 6.167 SMA Jumlah Sekolah 21 21 23 23 23 Jumlah Guru 462 491 487 562 618 Jumlah Murid 4.968 5.337 5.500 5.544 5.462 Tabel 2.30. Jumlah Infrastuk.turPendidikan di Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan pembelajaran yang interaktif. Infrastruktur pendidikan yang baik memiliki implikasi yang jauh lebih besar. Hal ini membantu dalam mengurangi disparitas pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, infrastruktur pendidikan membuka pintu bagi inklusi sosial dan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang memadai juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pendidikan yang berkualitas membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, yang pada gilirannya mempengaruhi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah. Jadi, infrastruktur pendidikan yang kokoh adalah bagian esensial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan dan terus-menerus dalam infrastruktur pendidikan memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan masyarakat, menciptakan kesempatan yang adil, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian pula halnya yang terjadi pada infrastruktur pendidikan bahwa di wilayah Kabupaten Bu ton, jumlah infrastruktur Kesehatan juga stagnan selama jangka waktu 5 tahun terakhir. Ketikajumlah infrastruktur kesehatan stagnan dalam sebuah daerah, ini dapat menjadi tantangan yang serius dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat. Stagnasi ini bisa berarti kurangnya peningkatan atau ekspansi dalam pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan, atau sarana medis RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I Il-68 Sumber: Dinas Kesehatan & RSUD Kabupaten Buron Talum 2023 Tabel 2.31. Faailitas Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 Incllkator 2019 2020 2021 2022 2023 Rumah Sakit 1 1 1 1 1 Puskesmas 14 14 14 15 15 Puskesmas Pembantu 28 28 33 34 35 Poliklinik - - l 1 1 Posvandu 175 175 175 175 175 Aootek 14 10 32 32 38 Tenaza kesebatan Dokter 48 54 70 79 86 Perawat 238 239 271 357 610 Bidan 269 283 300 401 639 Farmasi 24 34 33 60 82 Ahli Gizi 40 41 40 50 71 2.3.3.2. Kesehatan Infrastruktur kesehatan merupakan pondasi penting dalam pembangunan suatu daerah karena memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas kesehatan. Infrastruktur kesehatan mencak:up fasilitas rnedis, layanan perawatan, sumber daya manusia terlatih, dan sistem pendukung yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sarana kesehatan lainnya, menjadi penentu utama dalam memberikan akses yang merata terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya infrastruktur kesehatan yang kuat, masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat, mengurangi dampak buruk penyakit, serta mencegah penyebaran penyakit menular. Selain fasilitas fisik, keberhasilan infrastruktur kesehatan juga bergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk tenaga medis yang terlatih dan terampil. Investasi dalarn pelatihan dan pengembangan tenaga medis menjadi kunci untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian pen ting dari infrastruktur kesehatan modern. Sistem informasi kesehatan terpadu, penggunaan perangkat medis canggih, dan pemanfaatan telemedicine adalah contoh teknologi yang dapat memperkuat infrastruktur kesehatan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dengan memperkuat infrastruktur kesehatan, sebuah daerah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi angka kernatian, mempercepat pemulihan dari penyakit, dan membentuk masyarakat yang lebih sehat secara keseluruhan. Inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalarn infrastruktur kesehatan merupakan langkah krusial dalam menciptakan daerah yang lebih baik secara kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap anak merniliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama empat tahun terakhir sebesar 482.270 km, dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi mantap sampai tahun 2023 sebesar 236, l km atau 48,96 persen dan kondisi tidak mantap sebesar 246,17 km atau 51,04 persen, dengan persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukan perkernbangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 16,78 persen, sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi 37 ,49 persen. Kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Buton terus mengalami perbaikan dengan ditunjukkannya presentase jalan dalam kondisi mantap dan proporsi jalan pada kondisi baik yang terus meningkat. Hal ini dapat rnenjadi salah satu daya dukung Kabupaten Buton untuk bersaing dengan daerah lainnya. Selain sarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I H-69 Sumber: Dinas PUPR Kab. Butori Tahun 2023 OD i •• upaten utoa a un - 3 !lo. lndlkator Satu1111 Capaiaa Kbaelja 2019 2020 2021 2022 2023
  4. 1.Panianz ialan nasional Km NA NA NA 206 45 20645 - Kondisi Baik Km NA NA NA 62,94 38,22 - Kondisi Rusak Sedanz Km NA NA NA 134,28 162,33 - Kondisi Rusak Ringan Km NA NA NA 902 5,90 Rusak Berat Km NA NA NA 0,20 0,00
  5. 2.Paniang [alan propinsi Km NA NA 41,7 41,7 41,55
  6. 3.Panjangjalan kabuoaten Km 482,27 482,27 482,27 482,27 482,27
  7. 4.Kondisi ialan kabupaten : ------· - Baik Km 152,542 169,080 186,879 202,985 203,99 · Sedanz Km 56 529 35 120 34 385 32,115 32 12 - Rusak ringan Km 57,749 9,890 62,67 54,070 54,07 - Rusak berat Km 215,450 268,180 198,32 192,100 188,72
  8. 5.Proporsi panjang % 31,63 35,06 34,39 48,96 45,43 jaringanjalan dalam kondisi baik
  9. 6.Persentase jalan 0/o 43,35 42,34 45,88 48,96 52,31 kondisi man tap
  10. 7.Rasio panjang jalan M/org 4,70 4,19 4,12 4,20 3,99 dengan jumlah penduduk T h 2019 202 Tabel 2.32. K dis lnfr truktur Jalan Kab B 2.3.4. Daya Saing InfrastrulrturLainnya Infrastruktur merupakan aspek penting dalam proses pernbangunan. Salah satu daya saing infrastruktur pembangunan adalah kondisi jalan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan konektivitas daerah sehingga mempercepat mobilitas kegiatan masyarakat yang akan berdampak pada kegiatan perekonomian maupun sosial. Dengan adanya infratruktur yang baik diharapkan rnampu mernpercepat proses pembangunan daerah. Kondisi infrastuktur jalan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut: lainnya sesuai dengan pertumbuhan penduduk atau kebutuhan kesehatan yang berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan padatnya layanan di fasilitas yang ada, menurunkan kualitas pelayanan, dan mem batasi akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan. Kurangnya peningkatan infrastruktur kesehatan juga dapat menghambat kemarnpuan dalam menanggapi kebutuhan kesehatan mendesak, terutama dalam situasi darurat atau bencana alam. Dalam kondisi demikian, kekurangan fasilitas dan sumber daya kesehatan dapat menghambat upaya penanganan dan pencegahan, berpotensi meningkatkan angka kematian atau memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, stagnasi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan dan perluasan terus-menerus dalam sarana kesehatan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan layanan kesehatan yang berkualitas. RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025-2045 I II- 70 Pada era modern ini infrastruktur telekomunikasi tidak kalah penting dengan infrastruktur perhubungan. Dengan adanya pembangunan telekomunikasi yang baik diharapkan mampu mendorong Kabupaten Buton menjadi lebih baik. Kondisi geografis Kabupaten Buton menyebabkan masih ada beberapa wilayah di Kabupaten Buton yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi khususnya internet. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berupaya Kondisi ketersediaan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Buton sendiri terus mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut. Swnber: Dinae Perhubungan Kab. Buton Taluin 2023 92023 Tabel 2.33. h bKondiai IDfraatrukturPer u nuuran Kabupaten Buton Tahun 201 - Ro IDdlkator Satuua Capalaa Kblerja 3019 2020 2021 2023 2023
  11. 1.Jumlah pelabuhan Unit 20 20 20 20 20 rakvat
  12. 2.Jumlah pelabuhan Unit l 1 1 l l cenveberanzen
  13. 3.Jumlah pelabuhan Unit l l 1 l 1 lokal
  14. 4.Jumlah pelabuhan Unit l I l 1 I rezional
  15. 5.Jumlah pelabuhan Unit 1 l 1 1 1 transrnigrasi
  16. 6.Jumlah pelabuhan Unit 2 2 2 2 2 khusus
  17. 7.Jumlah pelabuhan Unit 1 l l 1 l study
  18. 8.Jumlah terminal tipe Unit - - - 1 - B pembangunan infrastruktur jaringan transportasi atau perhubungan juga mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi darat maupun laut dapat lebih mempercepat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Wilayah laut yang luas dan panjangnya garis pantai memberi peluang pengembangan prasarana perhubungan laut yang mengoneksikan wilayah-wilayah sekitarnya. Sejak tahun 2019 sampai saat ini jumlah pelabuhan yang terbangun dan terehabilitasi sebanyak 28 pelabuhan yang terdiri atas 20 pelabuhan rakyat, 1 pelabuhan penyeberangan, 3 pelabuhan lokal, 1 pelabuhan regional, 1 pelabuhan transmigrasi, 2 pelabuhan khusus, 1 pelabuhan studi dengan jumlah terminal yang tersedia sebanyak 1 terminal type B yang terbangun pada tahun 2022 melalui dana APBD propinsi. Untuk jumlah trayek angkutan darat sampai tahun 2023 sebanyak 16 trayek, dengan jumlah armada angkutan kota sebanyak 42 unit dan angkutan desa sebanyak 9 unit, dan angkutan antar kota dalam provinsi sebanyak 31 unit. Sedangkan untuk angkutan laut, yaitu : Pelabuhan Lasalimu Kee. Lasalimu jumlah trayek sebanyak 1 (Lasalimu-Wanci) dengan jurnlah armada 2 unit (bergantian), Pelabuhan Banabungi terdapat 3 unit kapal melayani tol laut (jadwal tentatif], Pelabuhan Kamaru tedapat 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Wanci dan 1 unit kapal melayani trayek Kamaru-Binongko. Berikut capaian kinerja urusan perhubungan : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-71 Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adaJah kemudahan daJam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan dengan tujuan daJam rangka memberikan kernudahan-kemudahan bagi calon investor agar dapat mendukung iklim usaha yang ada di daerah. Sumbe,-:SATPOLPP& Dinas Pemadam Kebakarari Kab. Buton Tahun 2022 Perlinduna:an Masvarakat Kabupaten Buton Tahun 2019-2022 No In dike.tor Satuan Capaian K.inerja 2019 2020 2021 2022
  19. 1.Rasio Linmas terlatih Per 10.000 37,71 54,70 53,65 54,224 penduduk
  20. 2.Rasio sarpolpp terhadap Per 10.000 43,97 41,95 40,82 38,27 jumlah oenduduk oenduduk
  21. 3.Pengendalian tunrutan % 28,68 19 15 10 masyarakat melalui unjuk rasa
  22. 4.Cakupan patroli siaga 3x patroli/ 30 30 10 84 trantibum ha.ri
  23. 5.Persenase ketersediaan 100 100 100 100 100 sarpras satpolpp
  24. 6.Cakupan layanan pemadam 1 orang setiap 13,60 13,60 13,60 13,60 kebakaran RT Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertian Umum, dan 2.3.5. Daya Saing Ikllm lnvestasi Aspek daya saing iklim investasi mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi kemampuan suatu wilayah unluk menarik investasi. Daya saing iklim investasi menjadi krusial karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan sektor bisnis. Oleh karena itu, memahami dan memperbaiki aspek tersebut dapat membantu suatu wilayah untuk meningkatkan daya saing iklim investasinya, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonorni dan investasi yang berkelanjutan. Peningkatan daya saing investasi daerab sangat dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah. Lingkungan investasi yang aman dan kondusif dapat tercapai apabila daerah tersebut memiliki tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Gambar 2.59. Persentase Ketersediaan Jaringan Telekomunlkasi Kabupaten Buton Tahun 2019-2024 80 ~78 78,18 78,98 79,75 60 67,27 67,27 40 • 20 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-72 2.4. Aspek Pelayaaan Umum Di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dinyatakan bahwa aspek pelayanan umum berisikan kondisi tata kelola pemerintahan dalam memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah. Berbagai indeks pendukung tata kelola seperti lndeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta berbagai indeks lain penting untuk dikaji. Di samping itu aspek pelayanan umum pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan juga perlu dikaji sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana ke depan. Terjadi penurunan jumlah realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 262.121.531.722 dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp. 341.071.000.000. Penurunan jumlah realisasi investasi kembali berlanjut di tahun 2023 menjadi Rp. 106.574.470.652. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Buton. Sumber : Dinas PM & PTSP Kab. Buton Taro..n2023 Kabunaten Buton Tahun 2021-2023 lfo Uraian Reallsasl fRol 2021 2022 2023 1 Rencana investasi 189.992.780.000 {PMDN/PMAl 2 Jumlah realisasi investasi 341.071.000.000 262.121.531.722 106.574.470.652 nasional IPMDN/PMAl Tabel 2.36. Rencana Investasi dan Real.lsasi Investasi Berdasarkan tabel di atas dapat disirnpulkan bahwa proses penz..man investasi di Kabupaten Buton menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan melihat Jama proses perizinan yang semakin singkat. Namun, jumlah perusahaan dan realisasi PMDNmengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Buton. Selain itu, daya saing investasi juga dapat dilihat dari besarnya nilai investasi di suatu daerah. Rencana investasi dan Nilai realisasi investasi di Kabupaten Buton selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Sumber: D/nas PM dan PTSPKab. Buton Tahun 2023 Tabel 2.35. Capaiaa Indlkator Penaaamaa Modal Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 !lo lndlkator Satwm Capalaa Klaerja 2019 2020 2021 2022 2023 l Lama proses Hari 3 2 1 1 1 oerizinan 2 Jumlah investor Investor 13 13 17 20 20 berskala nasional rPMDN/PMAl 3 Jumlah perda Perda 1 1 1 1 2 yang mendukung iklim usaha 4 Kenaikan/ Millar 28,999 10,044 16,216 100,969 4,015 Penurunan nilai Rupiah realisasi PMDN 5 Jumlah Perusa-haan 309 223 267 11 41 perusahaan RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 I n-zs 1 SD/MI 113,42 112,63 114,03 113,71 114,00 2 SMP/MTs 85,86 86,74 88,39 80,08 85,85 3 SMA/MA 99,85 98,71 96,70 97,09 93,47 Sumber: Badan Pusat Statistik KabupatenButon. Tahlm 2024 . No. Jeojang 2019 2020 2021 2022 2023 Peodidikan Tabel 2.37. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kab t B t Tah 2019 2023 • Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalarn rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, diperlihatkan dalam tabel beriku t ini : Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buron Ta.hun 2024 202320222021202020)(} 88 <JO 94 95.88 92.J..._ 92 97.14 98 Gambar 2.60. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 2.4.1 Pendidikan • Angka Melek Huruf Salah satu indikator output pen ting dari pendidikan adalah angka melek huruf dewasa. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Standar UNDP minimal O persen dan maksimal 100 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Buton telah mencapaidi atas 100 persen. Sejak ahun 2019 hingga tahun 2022, AMI-I penduduk usia 15 tahun keatas cenderung berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2019 sebesar 92, 10 persen, tahun 2020 menurun 92,08 persen dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 91, 12 persen namun pada tahun 2022 kembali naik menjadi 97, 14 persen dan terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 95,88 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pad a grafik beriku t ini : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-74 Secara umum dalam rentang tahun 2019-2023, perkembangan APM SD/Ml dan SMP/MTs dl Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi, yaitu APM SD/Ml masing-masing 99,05 (2019); 98,60 (2020); 99,85 (2021); 99,30 (2022); 99,41 (2023) dan APM SMP/MTs masing-masing 77,23 (2019); 80,08 (2020); dan 80,25 (2021); 78,91 (2022); 73,93
(2023). Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolahpadajenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dan SMA/MA. Dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana berdasarkan tabel 2.38 menunjukkan dari 16 indikator urusan pendidikan, terdapat 3 indikator pelayanan dasar (SPM), yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Dari tiga layanan dasar tersebut, layanan dasar pendidikan kesetaraan baru mencapai 59,53 persen dan rata-rata capaian SPM bidang pendidikan sebesar 76,25 persen. 1 SD/MI 99,05 98,60 99,85 99,30 99,41 2 SMP/MTs 77,23 80,08 80,25 78,91 73,93 3 SMA/MA 68,60 69,11 69,78 70,47 64,24 Swnber: Badan Pusat Statistik. Kabupaten: Buton Tahun 2024 Tabel 2.38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) K b t B t T h 2019 2023. No. Jenjang 2019 2020 2021 2022 2023 Pendidikan • Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah padajenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM juga merupakan indikator daya scrap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Berdasarkan tabel 2.37 menunjukkan bahwa APK kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Buton selama tahun 2019-2023 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2019 sebesar 113,42, kemudian menurun menjadi 112,63 di tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 114,03 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 113,71 dan di tahun 2023 kernbali naik menjadi 114,00. Hal ini berarti bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun telah menikmati pendidikan. Tingginya angka partisipasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, dan ketersediaan infrastruktur berupa sarana prasarana sekolah yang menunjang proses belajar mengajar. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-75 Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 l'fo. Io.dikator Satu.an Capaiao. Klo.erja 2019 2020 2021 2022 2023

1.Angka kematian balita / AKABA(per per 12,11 4,36 20,8 0,35 22,75 1.000 KH) 1.000 KH
2.Menurunnya angka kematianbayi per 4,93 12,64 15,5 12,6 19,43 (AKB) per 1.000 KH 1.000 KH
3.Jumlah kematian bavi I AKB Kasus 22 29 35 28 41
4.Jumlah kelahiran hidun Jiwa 2229 2295 2260 2.219 2.110
5.Jumlah kematian ibu maternal Kasus 5 8 12 9 6
6.Angka incidence rate (IR) DBDper per 9,74 10,77 0 7'8 19,45 100.000 pddk 100.000 pddk 2.4.2 Kesehatan Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian lbu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa). Capaian indikator AKI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjuk.kao trend penurunan . Pada tahun 2019 AKI Kabupaten Buton sebesar 224,32 per 100.000 kelahiran, tahun 2020 sampai 2022 meningkat menjadi 405 per 100.000 kelahiran dan pada tahun 2023 rnengalami penurunan sebesar 284,3 per 100.000 kelahiran. AKB cenderung fluktuatif selama kurun waktu 2019-2023, pada tahun 2019 AKB sebesar 4,93 per 1.000 kelahiran hidup, kernudian naik menjadi 12,64 per 1.000 kelahiran hidup dan kembali turun ditahun 2022 sebesar 12,6 per 1.000 kelahiran hidup, namun kembali meningkat ditahun 2023 menjadi 19,43 per l.000 kelahiran hidup. AKABA selama kurun waktu 2019- 2023 juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 AKBA sebesar 12, ll per l.000 kelahiran hidup, turun menjadi 4,36 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 22,75 per 1.000 kelahiran hidup. Pencapaian ketiga indikator kesehatan tersebut dari tahun 2019-2023 menunjukan perlunya perbaikan kinerja kesehatan pada tujuan ketiga SDGs, yaitu menjamin kehidupan yang sehat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Buton juga menunjuk.kan peningkatan. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 rasio dokter per 1.000 penduduk sebesar 0,43 meningkat menjadi 19,40 per 1.000 penduduk pada tahun 2023, dengan persentase puskesrnas terakreditasi sebesar 100 persen. Secara lengkap capaian kinerja dibidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator berikut: Sumber · aplikasi e-SPM Bangda Kemend.agri Tahun 2023 81 ant: rusan en a uoaten Buton Tahun 2023 KiAerja (%) No. Jeo.is Pelayao.ao. Indi.katorPeo.capaiao. Tar,et Rea- Capaiao. Duar llsaal
1.Pendidikan dasar Jum1ah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun 100 94,78 94,78 yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTsl
2.Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun 100 59,53 59,53 kesetaraan yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
3.Pendidikan anak usia Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang 100 74,45 74,45 I dini berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan 76,25 Tabel 2.39. Jenis Pelayanan Dasar. Target dan Realisasi Pencapaian SPM 'd U P didikan Kb RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I 11-76 No. Indikator Satuan Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
7.ODHA vane: aktif minum ARV O/o 100 100 100 58 59,38
8.Jumlah balita lrizi kuranz Orang 1428 1019 1127 1.624 557
9.Jumlah balita zizi buruk Orang 297 249 215 110 156
10.Angka kematian ibu melahirkan per 224,32 348,6 500,31 405 284,3 100.000 klhm
11.Persentase anak balita dengan % 30,02 22,31 21,32 19,22 16,79 stunting (pendek dan sangatpendek)
12.Rasio posyandu per satuanbalita per 100 1,42 1,5 1,7 2 60
13.Persentase posyandu aktif O/o 61,14 65,1 81,1 89,7 98,86
14.Rasio puskesmas per satuan per 0,14 0,14 0.12 0,15 0,15 penduduk 1.000 oddk
15.Rasio rumah sakit per 1.000 per 0,01 0,01 0.01 0,009 0,010 penduduk 1.000 oddk
16.Rasio dokter per 1.000 satuan per 0,43 0,65 0.16 0,53 19,40 penduduk 1.000 oddk -- -
17.Rasio tenaga paramedis per per 3,83 9,01 5.43 11 9,06 1.000 satuan penduduk 1.000 pddk
18.Cakupan komplikasi kebidananyang % 29,37 20,61 34.3 44 74,59 ditanzani
19.Cakupan pertolongan persalinan % 104,01 93,3 60.3 86,8 90 oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
20.Cakupan kelurahan universalchild % 91,58 80 70.53 81,1 64,21 immunization (UCll
21.Cakupan penemuan danpenanganan % 100 100 100 100 100 penderita penyakit DBD
22.Cakupan pelayanan kesehatan %, 2,6 1,42 2.13 3,28 3,28 ruiukan pasien masvarakatmiskin
23.Cakunan kuniunzan bavi % 51,84 65,7 74.8 95,2 79,::>4
24.Cakupan puskesmas yang Unit 14 14 14 15 15 representative
25.Cakupan puskesmas pembantuyang % 33,73 36,14 34.74 2,81 57,14 representative 26 Rumah Sakit Unit 1 1 1 1 1
27.Puskesmas Unit 14 14 14 15 15
28.Posvandu Unit 175 175 175 175 175
29.Polin des Unit 13 12 15 12 12
30.Tenaga medis (dokter) Orang 44 66 19 86 76
31.Tenaga keperawatan Orang 132 342 319 396 464
32.Tenaga kebidanan Oranz 109 298 316 383 468
33.Tenaza kefarmasian Orane: 26 46 55 62 72
34.Tenaza kesehatan lainnya Orang_ 125 234 295 293 404
35.Klinik/ praktek dokter Bersama Unit 1 0 1 2 1
36.Praktek dokter /bidan PNS Unit 8 8 5 8 4
37.Persentase Pustu terhadap % 29,47 31,58 34,74 33,6 36,84 desa/kelurahan
38.Persentase SPM yan~ diterapkan % 100 100 100 100 64,32
39.Cakupan kunjungan pasien rawat % 79,18 23,9 30.92 50,6 55,78 ialan
40.Persentase jumlah puskesmas dan o;o 41,86 52,27 57.14 80,85 70 pustu yang resperesentatif 41 Cakupan kuniungan lansia % 88,62 19,2 22.23 48,8 52 24
42.Persentase ketersediaan obatdan O/o 7l,43 35,71 50 95 66,67 vaksin di puskesmas
43.Persentase ketersediaan alkesdi o;o 64,29 71,43 71.43 80 60,65 puskesmas
44.Jumlah temuan kasus obat dan Kasus 0 1 0 0 0 makanan
45.Cakupan sosialisasi kesehatan % 100 100 100 100 100 masyarakat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-77 taiur ruaan ese n u~a en U 011 UJl Klnerja (%) No. Jeilis PelayananDuar Indikator Pencapaian Tariet Rea- Capalan lisasi
1.Pelayanan kesehatanibu Jumlah ibu harnil yang 100 60,17 60,17 hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ·-·
2.Pelayanan kesehatanibu Jumlah ibu bersalin yang 100 67,8 67,8 bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan
3.Pelayanan kesehatanbayi Jumlah bayi baru lahir 100 91,96 91,96 baru lanir yang mendapatkan pelayanan kesehatan
4.Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang 100 58,5 58,5 mendapatkan pelayanan kesehatan
5.Pelayanan kesehatan pada Jumlah anak pada usia 100 38,36 38,36 usia pendidikan dasar pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
6.Pelayanan kesehatanpada J umlah warga negara usia 100 57,44 57,44 usia produktif produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan
7.Pelayanan kesehatanpada Jumlah warga negara usia 100 52,54 52,54 usia lanjut lanjut yang mendapatkan pelavanan kesehatan
8.Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara 100 46,02 46,02 penderita hipertensi penderita hipertensi usialS tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
9.Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara pen- 100 41,83 41,83 penderita diabetes melitus derita diabetes melitus usialS tahun ke atas yang Mendapatkan pelayanan kesehatan Tabel 2.41. Jen.is Pelayana.nDasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bid U K hata Kab t B t Tah 2023 Perangkat daerah pengampu bidang urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasaryang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dari 12 jenis layanan yang ada, belum terdapat pelayanan yang memenuhi target indikator dari SPM, dengan rata-rata capaian kinerja SPM bidang urusan kesehatan sebesar 64,32 persen. Dimana indikator capaian pelayanan dasar yang capaiannya masih dibawah 50 persen adalah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan penderita DM, dan pelayanan kesehatan penderita hypertensi. Oleh sebab itu perlu adanya intervensi kebijakan melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada sektor kesehatan. s«mber : Dinas Ke.sehatan Kab. Buton Tahun 2023 Ro. lndikator Satuan Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
46.Cakupan desa/kelurahan siagaaktif % 93,68 93,68 41.05 57 57
47.Cakupan pembinaan 0/o 100 100 100 100 100 pengembangan lingkungansehat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-78 2.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam mendukung kegiatan sektor pertanian, Kabupaten Buton memiliki luas irigasi yang sampai tahun 2023 sebesar 1.197 Ha yang terdiri dari irigasi primer sebesar 5.456,7 M, irigasi sekunder sebesar 29.342 M, dan irigasi tersier sebesar 18.120,3 dengan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sampaitahun 2023 sebesar 78, 13 persen. Dalam pemenuhan air minum diukur dengan persentase rumah tanggapengguna air minum yang pada tahun 2029 sebesar 80 persen mengalamipeningkatan pada tahun 2023 sebesar 91,88 persen. Demikian pula dengan pemenuhan rumah tangga. yang memilikiakses terhadap sanitasi yang layak menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 79,72 persen pada tahun 2020 naik menjadi 80,33 persen pada tahun 2023. Untuk mewujudkan kualitas konstruksi bangunan yang balk, Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan peningkatan kapasitas bagi jasa konstruksi di daerah yang diukur dari jumlah sertifikasi tenaga konstruksi yang pada tahun 2023 sebanyak 31 orang mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebanyak 193 orang. Pada capaian urusan penataan ruang yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah, diukur dengan indikator ketersediaan dokumen RTRW,dimana Kabupaten Buton telah menetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035, dan saat ini dokumen RTRW Kab. Buton sedang dalam proses revisi yang penetapannya menunggu penetapan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2023 Kabupaten Buton juga telah menyelesaikan penyusunan dokumen RDTR kawasan industri Lasalimu dengan pendampingan dari Kementerian ATRBPR. Secara lengkap capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Buton tahun 2019-2023 dapat dilihat pada beberapa indikatorberikut : Sllmber : aplikasi e·SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023 Kloerja (o/o) No. Jeois PelayaoanDuar Indikator Peocapaian Target Rea· Capaian U.asl
10.Pelayanan kesehatanorang J umlah warga negara dengan 100 82,89 82,89 dengan gangguanjiwa gangguan jiwa berat yang berat(ODGJ) mendapatkanpelayanan kesehatan
11.Pelayanan kesehatan Jumlah warga negara terduga 100 96,6 96,6 orang terduga tuberk:ulosisyang tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
12.Pelayanan kesehatanorang Jumlah warga negara dengan 100 78,62 78,62 dengan risiko terinfeksi risi.koterinfeksi virus yang virus yang Melemahkan melemahkan daya tahan tubuh · daya tahan tubuh anusia manusia (Human (Human Jmmunodeficien lmmunodeficiency Virus) yang cy Virus) mendapatkanpeJayanan kesehatan Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan 64,32 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-79 Sumber: aplikasi e-SPM Bang<la Kemendagri Tahun 2023 Bldana:Urusau.Pekerfaan Umum.Kabupaten Buton Tahun 2023 No. Jeois Pelayanan Indikator Pencapaia.D Killerja (%, Duar Target Realisui Capaian
1.Penyediaan Jumlah warga negara yang 100 100 100 kebutuhan pokok air memperoleh kebutuhan pokok minum sehari-hari air minum sehari-hari
2.Penyediaan pelayanan Jumlah warga negara yang 100 100 100 pengolahan air limbah memperoleh layanan pengolahan domestik air limbah domestik Rata-rata Capaian SPM Biclang Urusan Pekerjaan Umum 100 Tabel 2.43. Jenls Pelayanan Duar, Target dan Reallsasl Pencapalan SPM Disamping itu pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga melaksanakan fungsi pelayanan minimal sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan data aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri menunjukkan capaian SPM bidang pekerjaan umum pada tahun 2023 rata-rata capaian SPM sebesar 100 persen dengan dua jenis layanan dasar, yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic, dengan masig-rnasing capaian 100 persen. Sumber : Dinas Peke,jaan Umum dan Penataan Ruang Ka.b. Buton Tahun 202J Tabel 2.42. Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab t B T h 2019 2023upa en uton a UD . No. lndikator Satuan Capaiao Kbaerja 2019 2020 2021 2022 2023
1.Persentase drainase dalam O/o 16,78 21,05 27,05 28,4 37,49 kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
2.J arinzan irizasi primer M 34,631 5,456.7 5,456.7 5,456.7 5,456.7
3.J aringan sekunder M 53,839 29,342 29,342 29,342 29,342
4..Jaringan tersier M 19,212 18,120.3 18,120.3 18,120.3 18,120.3
5.Luas irigasi kabupaten Ha 2.663 1.197 1.197 1.197 1.197
6.Persentase irigasi kabupaten % 67,10 66,64 75,46 77,01 77,01 dalam kondisi baik
7.Rumah tangga pengguna air O/o 80 87 90 91,88 96,88 minum
8.Rumah tangga yang memiliki % NA 79,72 79,37 82,89 80,33 akses terhadap sanitasi lavak
9.Jumlah sertifikasi tenaga Org 193 - 104 40 31 konstruksi
10.Jumlah sosialisasi informasi Keg. 8 5 2 0 0 jasa konstruksi
11.Jumlah izin mendirikan Bangunan 60 56 30 9 13 bangunan atau persetujuan bangunan gedung yang berlaku
12.Tersedianya dokumen Dokumen 1 1 1 1 1 RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda
13.Tersedianya RDTR Dokumen 1 1 1 1 1 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025·2045 I 11·80 upateu. Buton un Luu Till.pat No NamaLokui Ket/ Desa Kee. Kekumuhua Prioritu (Hat llllal Till.pat I Dawanawajo 1 5,23 Wakoko Pasarwajo 28 Kumuh Ringan Priorltas 1 4,02 Wakolco Pasarwajo 21 Kumuh Rillgan Prloritas 1 5,57 Wakoko Pasarwajo 26 Kumuh Ringan Prioritas 1 Tabel 2.45. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permuldman Kumuh Kab Tah 2024 Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pennukma Kab. Buton Tahu11 2019-2023 upa en U OD. UD - No. lndikator Satuan CapaiaAKiuerja 2019 2020 2021 2022 2023 1 Jumlah rumah Unit 21.843 22.937 24.869 24.869 24.869 2 Jumlah rumah layak huni Unit 13.842 15.111 17.205 17.402 17.657 3 Jumlab rurnah tidak layak huni Unit 8.001 7.826 7.664 7.467 7.212 4 Persentase rumah layak huni o/o 63,37 65,88 69,18 69,97 71,00 5 Persentase rumah tidak layak huni % 36,63 34,12 30,82 30,03 28,99 6 Luas kawasan permukiman kumuh Ha 3,72 . 1,76 2.01 0,91 dibawah 10 Ha vane: tertanaani 7 Persentase luasan permukiman kumuh O/o 1,65 - 0,78 0,89 0,41 vane: tertanzani 8 Bantuan perumahan BSPS Unit 450 390 103 202 255 9 Backlog Unit 5.642 4.816 3.506 3.304 3.049 10 Jumlah perumahan yang Unit 0 0 0 0 0 dibansrun oleh oenzembana 11 Jumlah RT pengguna listrik RT 19.189 20.025 20.888 21.031 21.106 12 Persentase RT pengguna listrik % 87,85 87,30 83,99 74,12 70,50 13 Rasio tempat pemakaman umum per Per 62,26 62,26 83,39 288,l 0 1.000 penduduk 1000 M2 oddk 14 Jumlah kawasan tarn an kota dan Kwsn 6 6 6 5 5 linzkunzan pennukiman vane: terkelola 15 Cakupan perbaikan perumahan % 100 100 100 10 100 korban bencana alam/ sosial Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Perum.ahandan Kawasan Pemukiman Kab t B t Tah 2019 2023 2.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuldman Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian kinerja perumahan dan perumahan Kabupaten Buton dapat dillhat dari beberapa capaian indikator selama empat tahun terakhir. Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buton menunjukan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni sebesar 8.001 unit rumah menurun pada tahun 2023 sebesar 7.212 unit rumah atau dengan kata lain jumlah rumah layak huni meningkat dari 13.842 unit rumah tahun 2019 menjadi 17.657 unit rumah di tahun 2023 atau ada kenaikan dari 63,37 persen di tahun 2019 menjadi 71 persen di tahun
2023.Peningkatan jumlah rumah layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDGs tujuan kesebclas yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, indikator SDGs tujuan kesatu pada indikator persentase cakupan pelayanan air minum dari tahun 2019-2023 menunjukan capaian stabil dan selalu berada di atas 80-90 persen. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I U-81 l'lo RamaLokul Luas Kel/ Dea. Kee. Tillpat Prioritu ·-- . Kekumuhan 1,67 Wakoko Pasarwajo 30 Kumuh Rlngan Prlorltas 1 8,42 Wakoko Pasarwajo 35 Kumuh Ringan Prioritas 1 2,91 Saragi Pasarwajo 22 Kumuh Rlngan Prloritas 1 3,29 Saragi Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 1 1,79 Saragl Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 1 1,25 Saragl Pasarwajo 23 Kumuh Rlngan Prioritas 1 2 Dawanawajo 2 2,30 Kambulabulana Pasarwajo 24 Kumuh R.ingan Prioritas 2 1,73 Kambulabulana Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2 1,23 Kambulabulana Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Priorltas 2 2,66 Pasarwajo Pasarwajo 19 Kumuh Ringan Prioritas 2 3,68 Pa.sarwajo Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prloritas 2 2,14 Pasarwajo Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2 1,26 Pasarwajo Pasarwajo 27 Kumuh Ringan Prioritas 2 2,23 Pasarwajo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prtoritas 2 1,43 Pasarwajo Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prtoritas 2 2,54 Pasarwajo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2 3 Dawanawajo 3 3,76 Kombeli Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Pricxitas 2 2,99 Awalnulu Pasarwajo 20 Kumuh Rlngan Prioritas 2 4,33 Takimpo Pasarwajo 23 Kumuh Rlngan Prioritas 2 2,69 Takimpo Pasarwajo 23 Kumuh Ringan Prioritas 2 4,23 L..aburuncl PasarwajO 20 Kumuh Ringan Prioritas 2 4,23 L..aburunci Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2 4 Dawanawajo IV 3,30 Wagola Pasarwajo 23 Kumuh Rlngan Prioritas 2 2,90 Waoola Pasarwajo 23 Kumuh Rlngan Prioritas 2 3,29 Wagola Pasarwajo 24 Kumuh Ringan Prioritas 2 3,29 Wagola Pasarwajo 27 Kumuh Ringan Prioritas 2 5 Dawanawajo V 3,41 Dongkala Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2 3,91 Dongkala Pasarwajo 35 Kumuh Ringan Prioritas 2 2,41 Ooogkala Pasarwajo 20 Kumuh Ringan Prioritas 2 3,91 Doogkala Pasarwajo 20 Kumuh Rlngan Prioritas 2 3,71 Kondowa Pasarwajo 26 Kumuh Ringan Prioritas 2 4,71 Kondowa Pasarwajo 20 Kumuh Rlngan Prioritas 2 3,31 Kondowa Pasarwajo 26 Kumuh Rlngan Prioritas 2 3,11 Kondowa Pasarwajo 35 Kumuh Ringan Prioritas 2 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-82 No 1'amaLobsi Luu Kel/ Dea Kee. Ti.a.pat Prioritu -- Kelmmuhtu1 6 Kabawakole 3,06 Kabawakole Pasarwajo 20 Kumuh Ringan PriOritas 5 3,20 Kabawakole Pasarwajo 35 Kumuh Ringan Prloritas 5 3,69 Kancinaa Pasarwajo 21 Kumuh Ringan Prioritas 5 7 Wabula 2,30 Bajo Bahari Wabula 43 Kumuh Ringan Prloritas 1 2,23 Bajo Bahari Wabula 41 Kumuh Ringan Priofitas 1 3,00 Wabula Wabula 23 Kumuh Rlngan PriOritas 2 2,20 Wabula Wabula 24 Kumuh Ringan Prloritas 2 I 3,20 Wabula 1 Wabula 24 Kumuh Rlngan Prioritas 2 2,20 Wabula 1 Wabula 20 Kumuh Ringan Pri-Oritas 2 2,40 Wabula 1 Wabula 20 Kumuh Ringan Prloritas 2 1,20 Wabula 1 Wabula 26 Kumuh Ringan Prioritas 2 3,20 Wabula 1 Wabula 25 Kumuh Ringan Prioritas 7 3,10 Wabula 1 Wabula 24 Kumuh Rlngan Prlorltas 7 8 Wolowa 2,00 Woowa Baru Wolowa 27 Kumuh Ringan Priorltas 2 2,60 Wolowa Baru Wolowa 26 Kumuh Rlngan Prioritas 2 9 Siotapina 4,98 Bahari Siotapina 36 Kumuh Rlngan Priofit.as 3 Makmur 3,43 Kumbewaha SiOtapina 36 Kumuh Ringan PriOritas 2 10 L.asalimu Selat.an 1,30 Balimu L.asallmu 36 Kumuh Ringan Prlorltas 4 Selatan 2,04 Balimu Lasalimu 41 Kumuh Rlngan PriOritas 4 SeIatan 2,00 Balimu L.asalimu 41 Kumuh Ringan Prloritas 4 Se Iatan II Lasallmu 1,60 Benteng (Ds. L.asalimu 39 Kumuh Ringan PriOritas 1 !b;o) 1,26 Benteng (Ds. Lasalimu 29 Kumuh Rlngan Prioritas 5 L.aoull) 2,50 Bonelalo L.asallmu 21 Kumuh Rlngan Prioritas S 2,50 Bonelalo L.asalimu 19 Kumuh Ringan PriOritas 5 1,50 Bonelalo L.asalimu 24 Kumuh Rlngan Prioritas 5 2,50 Kamaru Lasalimu 23 Kumuh RJngan Prioritas 2 2,20 Kamaru Lasalimu 23 Kumuh Rlngan Prioritas 2 3,20 Kamaru Lasallmu 23 Kumuh Ringan Priorltas 2 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-83 Sumber: Dinas Perumahan & Permulciman Kabupateri Buton Tahun 2024 No RamaLokui Luu Ket/ Dea. Kee. TiDgkat Prloritu ""'-' Kekumuhan 2,20 Kamaru Lasalimu 22 Kumuh Ringan Prioritas 2 2,20 Lasembangi L.asalimu 22 Kumuh Ringan Ptioritas 6 1,50 Lawele tasanmu 20 Kumuh Ringan Prloritas 3 3,50 Lawete L.asalimu 21 Kumuh Ringan Prioritas 3 2,10 Lawe le L.asalirnu 22 Kumuh Rlngan Priorltas 3 2,00 Talaga Baru L.asalimu 32 Kumuh Ringan Prioritas 4 2,50 Talaga Baru L.asaHmu 27 Kumuh R!~gan Prioritas 4 2,50 Wagari L.asallmu 22 Kumuh Ringan Prioritas 6 2,00 wasuamba Lasallmu 23 Kumuh Ringan PriOrltas 2 2,30 Wasuamba L.asalimu 19 Kumuh Ringan Prioritas 2 12 Kapontori 2,50 Barangka Kapontorl 22 Kumuh Ringan Prioritas 2 2,21 Barangka Kaponton 21 Kumuh Rlngan Prlorttas 2 2,30 Boneatlro Kapontori 37 Kumuh Ringan Prioritas 2 2,39 Boneatiro Kapontori 35 Kumuh Ringan Prlorltas 2 2,10 Boneatiro Kapontori 32 Kumuh Ringan Prloritas 2 2,00 Boneatlro Kapontort 37 Kumuh Ringan Priorttas 2 2,00 Boneatiro Kapontorl 39 Kumuh Rklgan Prioritas 2 Ba rat 2,17 Booeatiro Kapontori 37 Kumuh RJngan Priorttas 2 Ba rat 3,20 Wakangka Kapontori 31 Kumuh Rlngan Prioritas 5 2,50 Wakangka Kapontori 28 Kumuh RJngan Prioritas 5 2,70 Wakangka Kapontori 31 Kumuh Ringan Prioritas 5 3,34 Watumotobe Kapontori 25 Kumuh Ringan Priorttas 2 3,50 Watumotobe Kapontori 26 Kumuh Ringan Prioritas 2 Total Luas Kumuh 225,07 Total Luas Kumuh 114,33 Kewenanaan Pusat Total Luas Kumuh 31,76 Kewenanaan Provilsi Total Luas Kumuh 79,18 Kewenangan Kabuoaren Swnber: Dinas Perwnahan dan Perrnukiman Kabupaten Buton Tahun 2024 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I II-84 Tabet 2.48. Target Penanganan SPM Bidang Peru.mahan Tahun 2025-2045 Tar,et TahUD llo Indikator Satuaa. 2025 2026 2027 2028 2029 2030- 2045 1 Penyediaan dan % 86,00 86,50 87,00 87,50 88,00 100,00 rehabilitasi rumah yang layak huni bagikorban bencana kabupaten/ kota 2 Fasilitasi penyediaan % - - - - - 100,00 rurnah yang laya.khuni bagi masyarakat yang terkena relokasi prograrnpernerintah daerah kabupaten/kota Sumber . aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023 111>a en uton un KiDerja (%) l'fo. Jenia Pelayanaa.Duar IncllkatorPencapaiaD Target Realiaui Capaiaa.
1.Penyecliaandan rehabilitasi Jumlah warga negara korban 100 85,00 85,00 rumah yang layak huni bagi bencana yang memperoleh korban bencana nunah layak huni kabupaten/kota
2.Fasilitasi penyediaanrumah Jumlah warga negara yang 100 0,00 0,00 yang layak huni bagi terkena relokasi ak.ibat masyarakat yang terkena program pemerintah daerah relokasi program pemerintah kabupaten/ kota yang daerah kabupaten/kota memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Rata-rata Capaian SPMBidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 42,50 Tabel 2.47. Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapalan SPM Bldang UrusanPerumahan dan Kawasau Permuldman Kab t B Tab 2023 Disamping itu urusan perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dala.m Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM} salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman dan sesuai dengan Permen PUPRNomor 13 Tahun 2018 tentang StandarTeknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 jenis pelayanan dasar, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemetintah Daerah kabupaten/kota, dengan rata-rata capaian sebesar 42,50 persen. Sumber: Dinas Perwnahan dan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2024 Tabet 2.46. Target Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Tahun 2025-2045 TugetTahuu No Indikator Saba au 2025 2026 2027 2028 2029 2030- 2045 1 Luas kawasan kumuh Ha 10,8 12,5 13,62 13,5 15 42 2 Persentase luasan % 4,79 5,55 6,05 5,99 6,66 18,64 pennukiman kumuh yang tertangani RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-85 Ro. lodikator Satuan Capaian Killerja 2019 2020 2021 2022 2023

l.Cakupan patrol siaga 3x 30 30 10 84 84 trantibum patrol/hari
1. 2.Rasio Lin.mas terlatih per 10.000 37,71 54,70 53,65 54,24 54,24 terbadan iumlah oenduduk oddk
2. 3.Rasio pcrsonil satpolpp per 10.000 43,97 41,95 40,82 38,27 38,27 terhadap jumlah penduduk pddk
3. 4.Pengendalian tuntutan o/o 28,68 19 15 10 10 masyarakat melalui uniuk rasa
4. 5.Persentase ketersediaan per 100 100 100 100 100 fasilitas sarana dan 10.000 prasarana Sat poloo oddk
5. 6.Cakupan layanan 1 org setiap 13,60 13,60 13,60 13,60 33,49 pemadam kebakaran RT
6. 7.Persentase tingkat waktu 0/o 46,15 60,00 60,00 28,57 26 tanggap (response time rate) lavanan WMK
7. 8.Persentase cakupan WMK % 28,57 28,57 28,57 28,57 40 yang memili.ki mobil dan/ atau mesin Dam.kar lavak pakai
8. 9.Persen tase aparat kebakaran % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 yang memenuhi standar kualifikasi
9. 10.Cakupan pelayanan O/o 99,84 94,56 100 100 100 kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam 11 . Persentase penanganan %, 95,94 100 100 100 100 korban darurat bencana vanz ditangani Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketert!ban Umum, dan Pelinduqan Masyarakat Kabupatea Buton Tahun 2019-2023 2.4.5 Keamauan dan Ketertlban Umum Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehldupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas. Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP di 7 wilayah kecamatan. Patroli dilakukan dalam ragka penegakan perda untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib. Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani. Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kcnyamanan masyarakat adalah pcnanganan bencana. Jcnis bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Buton adalah bencana kebakaran, banjir, longsor dan angin puting beliung. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh rnasyarakat Kabupaten Buton. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator di bawah ini : RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 j 11-86 2.4.6 S011ial Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dapat dilihat dari capaian kinerja urusan sosial dari beberapa indikator berikut: Sumber. aplikasi e·SPM Bangda Kemendagri Tahun 2023 au rusan ran UD nmas upaten uton a un 2 1'0. Jenia Pelayanan Indilr.ator Kiner.fa(%> Dasar Pencapaiall Target Reallaui Capaian
10. 1.Pelayanan Jumlah warga negara 100 87,64 87,64 ketenteraman dan yang memperoleh keterti.ban layanan akibat dari umum penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota
11. 2.Pelayanan infonnasi Jumlah warga negara yang 100 85,00 85,00 rawan bencana memperoleh layanan informasi rawan bencana 3 Pelayanan Jumlah warga negara 100 100 100 pencegahan dan yang memperoleh kesiapsiagaan layanan pencegahan dan terhadap bencana kesiapsiagaan terhadap bencana 4 Pelayanan J umlah warga negara 100 96,00 96,00 penyelamatan dan. yang memperoleh layan.an evakuasi korban penyelamatandan. bencana evakuasi korban bencana 5 Pelayanan Jumlah warga negara 100 88,33 88,33 penyelam.atan dan yang memperoleh layanan evakuasi korban penyelamatan bencana kebakaran dan evakuasi korban bencana kebakaran Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas 89,88 Tabel 2.50. Jen.is Pelayanan Dasar, Tar&etdan Realisasl Pencapalan SPM Bid U T tib H Kab B T h 20 3 Adapun capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rata-rata capaian sebesa.r 89,88persen, dapat dilihat pada tabel berikut: SumbeT: Satpolpp Kab. Buton, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton, BPBD Kab Euton Tahun 2019-2023 No. lndlkator Satuan C.,aian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
12. 12.Persentase ketersediaan O/o 100 80,48 85,00 100 100 sarana dan prasarana penanggulangan bencana
13. 13.Cakupan rehabilitasi dan % 99,58 100 100 100 100 rekonstruksi pasca tencana
14. 14.Indeks resiko bencana (IRB) O/o 155,93 158,47 158,47 NA 135,18 Dari lima SPM di atas, Kabupaten Buton untuk urusan sosial baru melaksanakan 4 urusan SPM, yaitu yang terkait dengan rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-87 Sumber · aplikasi e·SPM Bangda Kemendagri Taliun 2023 -~ rusan 1oaten uton UD No. Jenia Pelayananl>uar InclikatorPencapaiu Kinerja (%) Target Realisui capaian
15. 1.Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara 100 83,08 83,08 dasar penyandang penyandang disabilitas disabilitas terlantar di terlantar yang memperoleh luar panti rehabilitasi sosial di luar oanti
16. 2.Rehabilitasi sosial Jumlah anak terlantar yang 100 83,33 83,33 dasar anak terlantardi memperolehrehabilitasi luar panti sosial di luar oanti
17. 3.Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara 100 83,08 83,08 lanjut usia terlantar di lanjut usia terlantar yang luar panti memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
18. 4.Rehabilitasi sosial Jumlah warga negara 100 0,00 0,00 dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis khususnya ang memperoleh gelandangan dan rehabilitasi sosial dasar pengemis di luar anti tuna sosial di luar oanti
19. 5.Perlindungan dan Jumlah warga negara 100 96,00 96,00 jaminan sosial pada korban bencana saat tanggap dan kabupaten/kota yang pasca bencana bagi memperoleh perlindungan korban bencana dan jaminan sosial pada kabupaten/ kota saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabuoaten/ kota Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial 69,10 Tabel 2.52. Jenis Pelayanan Dasar, Target clan Realiusl Pencapaian SPM Bid U Sosial Kabu B Tah 2023 Berdasarkan Peratu ran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kotajuga diatur melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, UrusanSosial sesuai SPM Sosial yaitu: Sumber · Dinas Sosial Kab. Buton Tahun 2019-2023 Tabet 2.51. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 1'0. Indikator Satuan Capaian Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023
20. 1.Jumlah pemerlu pelayanan kesejahtraan Orang 90 125 308 361 615 sosial (PPKS)
21. 2.Jumlah parti.sipasi potensi sumber Orang 104 153 152 90 219 kesejahtraan sosial (PSKS)
22. 3.PMKSyang memperolehbantuan sosial KK 5.913 7.154 7.665 8.783 8.739
23. 4.Persentase masyarakat miskin yang O/o 100 100 94 120 100 mendapatkan pelayanankesehatan
24. 5.Persentase PMKSyangmemperoleh % 8,07 13,68 47 54,32 73,22 bantuan sosial
25. 6.Persentase penyandangcacatfisik dan O/o 1,00 2,21 2,57 9.45 1,44 mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 2.4. 7 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola yang baik (good corporate governance) merupakan ha! yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Dinamika masyarakat seiring dengan kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menjadi pelayanan publik yang handal. Layanan publik yang prima akan berdampak besar dalam upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat secara proaktif akan terlibat secara langsung dalam pembangunan daerah. Pengukuran tata kelola pemerintah yang baik telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai alat ukur yang kredibel. Hasil pengukuran tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai jenis indeks tata kelola, seperti: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), lndeks Reformasi Hukum, lndeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik (IPP),Indeks Inovasi Daerah (IID), JDSD, dan bentuk indeks lain yang terus dikembangkan. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks SAKIP adalah indeks untuk mengukur atau menilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistern perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilita.s keuangan. Indeks reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bu ton. lndeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah derah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks Pelayanan Publik (TPP) adalah indeks yang dlgunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lernbaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SOM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Inforrnasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas). Selanjutnya Indeks Inovasi daerah (UD) adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari basil no, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Perneringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Penilaian IID dilaksanakan oleh Kemendagri dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini. Sebelum tahun 2018, belum RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I 11-88 terlantar di luar panti, rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten. Sedangkan layanan rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti tidak dilaksanakan karena sampai tahun 2023 tidak tcrdapat gelandangan dan pengemis diluar panti di Kabupaten Buton. Secara rata-rata capaian SPM bidang social mencapai 69, 10 persen. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I u-ss Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah Kabupaten Buton, perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum marnpu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sehingga pada tahun 2022 capaian indeks SPBE Kabupaten Buton sebesar 1,65. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan. Dari sisi pelayanan pu blik, capaian indikator kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Buton sampai dengan tahun 2022 memiliki capaian nilai 3,04 poin. Capaian nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,49. Ketercapaian pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan belurn optimalnya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Buton, sehingga belum mampu rnemberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut capaian bebrapa indeks tata kelola pemerintahan tahun 2019-2023: Sumber : Hastl Penilaian oleh Kemenpan RB Tahun 2023 20232022Z O 2 I20202019 ., Gambar 2.61 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupate-n Buton Tahun 2019-2023 dilaksanakan penilaian UD. Selain itu, aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko juga memainkan peran penting. Pelaksanaan Refonnasi Birokrasi di Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 telah mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditandai dengan peningkatan capaian lndeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Buton. Berdasarkan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton telah mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP'' dengan capaian Nilai sebesar 59,62 poin dimana pada angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 40,40. Capaian nilai Refonnasi Birokrasi tersebut disadari oleh Pemerintah Kabupaten Buton masih harus terus melakukan perbaikan disegala bidang, namun dengan predikat yang telah dicapai saat ini juga Pernerintah Kabupaten Buton telah menunjukan upaya tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. RPJPD KabupatenButon Tahun 2025-2045 I n-so Keuangan daerah memainkan peran penting sebagai pondasi utama yang mendukung pembangunan daerah. Hal ini mencakup segala bentuk pengelolaan keuangan, penerimaan, pengeluaran, serta alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Salah satu aspek kunci dari keuangan daerah adalah sumber penerimaan, meliputi pajak, retribusi, dana bagi hasil, serta pendapatan lainnya yang digunakan untuk menjalankan pelayanan publik dan pembangunan. Penerimaan daerah memengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Di samping itu, pengeluaran merupakan bagian yang penting dari keuangan daerah. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, sampai pada program-program sosial dan ekonomi. Manajemen pengeluaran yang efektif dan efisien menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan keuangan daerah, memastikan bahwa dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah harus menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana yang digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Manajemen risiko juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah yang sehat dan terkelola dengan baik menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengelola keuangan secara bijaksana, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang. Adapun salah satu capaian dari kemandirian pembangunan melalui derajat otonorni fiskal daerab yang melihat sejauh mana kontribusi pendapatan asli daerah dalam pembangunan. Terlihat angka yang cukup fluktuatif dalam kemandirian keuangan daerah dimana angka derajat otonomi fiskal daerah tahun 2014 sebesar 3,86% meningkat hingga tahun 2016 sebesar 6,78%. Kondisi tersebut menurun hingga mencapai 3,84% ditahun 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 4,10% hingga tahun 2023 menjadi 5,03% namun peningkatannya hanya relatif kecil. Secara umum, kondisi derajat otonomi fiskal daerah Kabupaten Buton masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buton masih sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi, Sumber: BAPPEDA Kab. Buton Tahtm 2023 Opini Indeb hadeb lndeb lndeb Tahun Reform.a! lndeb Indus BPK Biroluu! SAKIP SPBB PelaJ'UWl Jnovaai H'Qkam Pabllk Dae rah 2019 WTP 40,40 NA 56,03 NA NA NA 2020 WTP 48,12 NA 58,25 NA NA 4,25 2021 WTP 48,63 NA 58,30 NA 2,49 26,10 2022 WTP 52,18 55,8 61,80 1,65 3,04 14 2023 WTP 59,62 76,25 63,15 1,80 3,13 46,98 Tabel 2.53 Jndeb Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2019-2023 s s cc cri M !:! =... c:ci = M ~ 'ii: en = vi Lri co .... ~ 00 .::; c:ci ..... M <"' <"' M M Lri &"=.; ~ L/"l .... cc .... ~ DO 00 CCICCI to ....cc cri i55 a, M M 00 co ..... M co cg CT.I .,.!ex, CT.IU'l t.a ~ E:i cc ..,., ""CT.I .... .... en c:ci <I' L/"l E:;..... en i::;Ma, ~ s ..,., ..... vi c::i f::I M = 5!M ex, ~ c:ci Lri .... CT.I ~ In .... "" CT.I Me-. ~ 6; § .... = oc:i 00 ... CCI ...= .... ~ ~ = ~ 00 N M as !!] a ::I = cri 41 U'l .... ..... Cit M M = =c::i l.ri ~ = a ""': ss0 I 1!13 =CD U'l "'! MN :.;: cc t.a ~ ~CD "". ..... to .,.; CD =-, U'l ....., .a U'l CT.I a, en c-J ,,..., as ~ g:: ex, f,, ~ = ~ "'! cc to N .... to E:::; .:; .... .... M to Cl'l "'! C=! Ir.I M ... = ;;:::: "" E13 ""': = ......... ,.,, =.... ..... ..... ci:i ~ CD vi M "' ..,, ~ ~ = ~ ex, ::;;; = ~ =.,,: -e- = IN = u-:, £cito ;; .... c:M "'! = .. M "" ~ ~ CD "".... .,.; ....M MCT.I co ·.:; ·;; -;;; ... "' "Iii ~.!!! !<? -;;; -;;; ~ u:: .. ..c .. .. IX f IX = ·eCl :ii ~ c l = c c c c5.,., m m ..!! 1ii I..c a:- ..c nl ...c:m m ·;;; E e ..,, 1 ..,, c c L. ., ::, .., .. .., m..., a. ..., a. = = D Mz - IN - RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 JI - 92 Visi pembangunan daerah di atas kemudian diwujudkan dengan rnisi pembangunan daerah di bawah ini :
26. 1.Mendorong Pertumbu.han Ekonom.i serta Mengem.baqkan Potensi Pemerataan Sumber Daya Alam yang Benrawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton maka titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan peningkatan pada "Core Business" yaitu pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai altematif penggerak pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan bidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan.
27. 2.Mewujudkan Pembangunan SDM yang Bedmalitas Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif (berdaya sa.ing tinggi), kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap; penyediaan SOM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi. "TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTOR TAHUN 2025" Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah tahap krusial dalam menilai sejauh mana suatu daerah berhasil mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya. Evaluasi ini mencakup tinjauan menyeluruh terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJPD, mengidentifikasi pencapaian yang telah terjadi, dan mengevaluasi sejauh mana implementasi program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat menilai kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan realit.as saat ini serta mengetahui sejauh mana pencapaian tersebut terjadi dalam periode yang telah ditentukan. Selain itu, evaluasi RPJPD juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diterapkan. lni melibatkan analisis terhadap keberhasilan strategi dan program yang telah dijalankan dalam mencapai tujuan pembangunan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi program yang sukses, yang memerlukan peningkatan, dan yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi serta dampak positifnya terhadap masyarakat. Selain itu evaluasi RPJPD juga penting untuk mengevaluasi partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Ini melibatkan mengumpulkan masukan dari berbagai pihak terkait, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan mempertimbangkan aspirasi serta kebutuhan nyata mereka. Dengan demikian, evaluasi ini memberikan landasan bagi perbaikan dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun visi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Buton 2005 - 2025 adalah : 2.5. Evaluasi Rencana Pembangunan Jan&ka PauJang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton Tahun 2005~2025 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II · 93 Uatn tahun 2005 tiduk tersed In; PendOJ)UUIJl per kapito dldckatl dc:11g.in pc:ull'l'luaran per lmpit.a 67,23 r- +2,03 13,27 -10,29 2,99 -8,24 -5,78 ·1,36 7,594 KeteranganPenurunan (o/o) Pertambaban/ Capaian pada Tahun Berjalan

(2022)N/A5. Pengeluaran per Kapita (Rupiah) 4. Angka Pengangguran 11,23 (%) Pertumbuhan Ekonomi 7,12 (%) 2. 3. 23,56 lndeks Pembangunan Manusia Angka Kemiskinan (%) 1. Indikator Kinerja Makro No Tabet 2.55. Capaian Kinerja Indi.kator Makro Pem.bangunan Kabupaten Buton Tahun 2005 sampai Tahun Berjalan Capaian Kinerja Awai Periode Perencanaan
(2005)62,5

3.Mewujudkan Good Governance, Clean Government pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukurn; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.
4.Mewujud.kanKabupaten Buton yang Aman dan Bersatu melalui Penerapan Nilai-nilai Budaya Buton yang Lestarl Misi ini mendorong pembangunan yang rnampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat, memperkuat karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar urnat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama. Kemudian melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan Iandasan spiritual, moral dan etika pembangunan serta rnenginventarisasi dan rnelindungi potensi budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tank wisata; menampilkan budaya khas Kabupaten Buton; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif.
5.Peningkatan Sarana dan Prasaranayang Berkualitas dan Berkelanjutan Misi Ini diternpuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 Kabupaten Buton masih bersifat kualitatif, sehingga untuk mengetahui kondisi ketercapaian pembangunan digunakan pendekatan kondisi indikator makro. Kondisi capaian kinerja indikator makro Kabupaten Buton tahun 2005 sebagai awal periode RPJPD, sampai dengan kondisi saat ini disajikan pada tabel berikut: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 n - 94 Hasil dari evaluasi penilaian kinerja pada tiap tahapan periode RPJMD menunjukkan indikator predikat penilaian "Sangat Tinggi". Pada periode tahun 2017-2022 berada pada 99,74%. Sumber: Pennendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tabel 2.56. Kriteria Penilaian Kinerja No Predill:at Peoilaian Kriteria Penilaiao Realiaasi Kinerja l Sangat Tinggi 91%s 100% 2 Tinggi 76%s90% 3 Sedang 66%s 75'l1, 4 Rendah 51%s 65°/r, 5 Sangat Rendah s50% Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran kinerja pembangunan di Kabupaten Buton bahwa perkembangan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buton mengalami peningkatan sebesar 2,03 poin dari sebelumnya 62,5 pada awal tahun perencanaan menjadi 67,23 pada akhir tahun perencanaan 2022. SeJanjutnya angka kemiskinan di Kabupaten Buton menunjukkan penurunan sebesar 10,29 poin dari sebelumnya 23,56 menjadi 13,27. Demikian pula angka pengangguran di Kabupaten Bu ton juga mengaJami penurunan sebesar 8,24 poin dari sebelumnya 11,23 pada awaJ tahun perencanaan rnenjadi 2,99 pada akhir tahun perencanaan 2022. Pengukuran PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga menunjukkan peningkatan sebesar 34,83 juta rupiah dari 3,67 juta rupiah pada awaJ tahun perencanaan rnenjadi 38,5 juta rupiah pada akhir tahun 2022. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mengaJami perlambatan dari capaian tahun awaJ perencanaan sebesar 7, 12% menjadi 5,78% pada akhir tahun 2022. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pada tahun 2014 dengan keluarnya peraturan pertambangan yang membatasi jumJah ekspor tambang sangat berpengaruh pada pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang mengandaJkan pertumbuhan dari sektor pertambangan. Disamping itu pula selama tiga tahun terakhir dunia sedang dilanda wabah Covid-19 tak terkecuali Kabu paten Bu ton sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Terkail dengan ketersediaan baseline data, maka pendapatan per kapita dengan pendekatan pengeluaran per kapita dan ketimpangan pendapatan atau gini ratio tidak dapat ditarnpilkan untuk posisi awal tahun perencanaan. Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2007-2011, tahap kedua pada periode 2013-2017, dan tahap ketiga pada periode 2017-2022. Kriteria penilaian realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut. 38,53,67 Duta Whim 200:; liuak tersedia ~ 34,03 0,32 Keterangan Pertambahan/ Penurunan (%) Capaian pada Tahun Berjalan

(2022)Indikator Kinerja Makro No Capaian Kinerja Awai Perlode Perencanaan
(2005)N/A6. Ketimpangan Pendapatan

7.PDRB Per KapitaADHB (Juta Rupiah) Sumber : Laporati Eualuasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ll - 95 Dalam evaluasi RPJPD adapun faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton adalah sebagai sebagai berikut :
1.Dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah pada setiap periode untuk melakukan pembangunan diberbagai sektor dalam rangka mencapai visi dan misi jangka panjang daerah.
2.Dukungan penganggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi.
3.Adanya komitmen selurub elemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintaban yang baik dan bersih.
4.Adanya kebijakan nasional terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE} dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya, sehingga melalui sistem SPBE Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya meningkatkan penggunaan dan peman.faatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Buton.
5.Semakin bertumbuhnya inovasi pada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fokus dalam pencapaian kinerja.
6.Dukungan dan partislpasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan menjaga kondisi kearnanan dan ketertiban. Adapun juga faktor-Iaktor penghambat pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton adalab sebagai sebagai berikut :
1.Belum optimalnya koordinasi intern dan antar instansi sehingga masih dijumpai duplikasi dan bambatan dalam implernentasi kebijakan.
2.Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buton yang cukup luas sehingga tuntutan kebutuhan pembangunan infrastruktur cukup Linggi.
3.Kapasitas fiskal daerah yang masih kategori sedang sehingga cukup memberi dampak pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton.
4.Kontribusi pendapatan asli daerah yang belum optimal schingga penganggaran pembangunan masih sangat tergantung pada dinarnika penganggaran dari pemerintah pusat.
5.Adanya wabah covid-19 sejak tahun 2020 yang cukup mernberi dampak pada perekonomian dunia, nasional hingga perekonomian daerah.
6.Belum membudayanya penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga masih dijumpai kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian outcome.
7.Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan kegiatan antar perangkat daerah dalam mewujudkan target IKU kepala daerah. Sumber: Laporan Eualuasi Hast? Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bu.ton Tahun 2005-20'25 2017-20222013-20172007-2011 20 80 0 Gambar 2.62. Rata Capaian Kinerja RPJPD Tiap Periode RPJMD Kabupaten Buton RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 96
8.Kapasitas sumber daya manusia yang belum merata dalam melaksanakan pelayanan publik.
9.Inflasi daerah yang dapat berpengaruh pada kenaikan harga-harga baik pangan maupun bahan bangunan. Adapun kesimpulan dari evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton 2005-2025 adalah sebagai berikut :
1.Secara umum, Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005- 2025 telah dilaksanakan dan diakomodir pada setiap periode tahapan pembangunan daerah di Kabupaten Buton.
2.Sasaran pokok pada dokumen RPJPD masih bersifat kualitatif dan belum semuanya memiliki indikator yang bersifat kuantitatif sehingga untuk melakukan pengukuran kinerja hanya bersifat kualitatif atau menggunakan indikator-indikator kuantitatif yang relevan yang tennuat dalam dokumen RPJMD atau dokumen evaluasi lainnya.
3.Capaian kinerja makro pembangunan yang scmakin baik. Namun demikian capaian kinerja sektor-sektor masih perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyak target-target pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2025, diantaranya indeks pembangunan manusia yang baru mencapai 67,23 di tahun 2022 dan masih berada dibawah capaian Kota Baubau sebesar 76,67 dan capaian provinsi 72,73. Selanjutnya capaian angka kemiskinan sebesar 13,27 persen yang masih kategori tinggi bila dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di Kota Baubau sebesar 7.31 persen dan capaian provinsi sebesar 11, 17 per sen, tingkat ketimpangan dengan 0,32 masih k.ategori besar bila dibandingkan dengan capaian Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,29. Selain itu pembangunan infrastruktur khususnya terkait dengan infrastruktur dasar, infrastruktur pada kawasan-kawasan strategis dan infrastruktur jalan, peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan sebagai pendorong perekonomian daerah, rnasih membutuhkan komitmen dan perhatian yang serius dari Pernerintah Daerah dan seluruh stakeholder di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Buton tahun 2010-2025, terdapat beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan penyusunan dokumen RPJPD 2025- 2045 sebagai berikut :
1.Penyusunan RPJPD Kabupaten Buton pada periode selanjutnya (2025-2045) hendaknya memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, dan keberlanjutan serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-rnasing bidang pembangunan, baik dalam periode jangka panjang rnaupun dalam periode jangka menengah dan pendek.
2.Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang marnpu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau on-track.
3.Memaksimalkan peran SAKIP dalam peningkatan efektivitas pembangunan melalui implementasi proses bisnis dan pohon kinerja (cascading) dan sinergi/kolaborasi program antar perangkat daerah (cross cutting program) agar tercipta kolaborasi yang harmonis antar perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja pembangunan seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
4.Penyusunan RPJPD periode berikutnya agar mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan yang sudah tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025. Evaluasi RPJPD memberikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana pembangunan masa depan. Proses ini memungkinkan pemerintah daerah RPJPD Kabupatcn Buton Tahun 2025-2045 Tl - 97 Ditinjau berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Buton 2045 di atas, didapatkan data bahwa dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, jumlah penduduk Swnber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statisrik, 2023 • 132.86 123,815 114,80 • 157,n 149,92 • 141,118 • • • Gambar 2.63. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 2.6.1. Proyeksi Demografi Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pu sat Statistik Kabupaten Buton, jumlah penduduk eksisting pada 2022 adalah sebanyak 119.896 jiwa. Sebagai salah satu data pendukung tersusunoya dokumen RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045, maka dilakukanlah upaya pemroyeksian penduduk Kabupaten Buton hingga tahun 2045. Berikut rnerupakan basil proyeksi penduduk Kabupaten Buton 2045. 2.6. Tt-enDemografi dan Kebutuhan Sarana PrasaranaPelayanan Publik Proyeksi demografi merupakan alat penting dalam memprediksi perkembangan populasi manusia di masa depan. lni melibatkan penggunaan data historis tentang kelahiran, kematian, rnigrasi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan populasi untuk membuat perkiraan mengenai jumlah dan karakteristik penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi demografi menggunakan metode matematis dan statistik yang kornpleks, seperti model-model demografi, untuk meramalkan bagaimana perubahan dalam faktor-faktor demografi tersebut akan memengaruhi ukuran dan struktur populasi di masa depan. Proyeksi demografi tidak hanya memperkirakan jumlah populasi di masa mendatang, tetapi juga mencoba untuk mernprediksi distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya Data-data dari proyeksi demografi memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan, perencana pernbangunan, dan peneliti untuk merancang program-program yang sesuai dengan perubahan yang akan terjadi di masyarakat. Namuo, proyeksi demografi juga memilik:i batasan, seperti ketidakpastian dalam faktor-faktor seperti migrasi, perkiraan Lingkat kelahiran, dan perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi tren-tren demografi di masa depan. Oleh karena itu, proyeksi demografi harus digunakan sebagai panduan yang dinamis untuk pereneanaan, dengan pemahaman bahwa faktor-faktor tersebut dapat berubah seiring waktu. untuk merevisi dan memperbarui rencana pembangunan mereka sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi, kebijakan nasional yang berubah, serta kebutuhan aktual masyarakat. Dengan dernikian, evaluasi RPJPD bukan banya sebagai alat untuk menilai pencapaian, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menyempurnakan perencanaan dan pengembangan daerah yang lebih adaptif serta responsif terhadap perubahan yang terus muncul. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 U - 98 Sttmber:Didasarkan dan Data senes Badon Pusat Statistik; 2024 Jenis Penduduk Proyebl Penduduk (Ribu Jiwa) Tahun 2023 Kelamin (RibuJiwa) 2025 2030 2035 2040 2045 Laki-Laki 60.730 62.500 66.870 70.990 74.880 78.440 Perempuan 59.490 61.350 66.000 70.570 75.040 79.340 Rasio 102,08 101,87 101,31 100,59 99,78 98,86 Tabel 2.57. Proyeksi Penduduk Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Berdasarkan Jenis Kelamin 2.6.1. l Proyeksi Pendudu.k Berdasarkan Jenis di Kela.min Kabupaten Buton 2025-2045 Pada tahun 2023, mayoritas populasi di Kabupaten Buton terdiri dari laki-laki dengan jumlah mencapai 60.730 individu. Proyeksi populasi pada tahun 2045 menunjukkan bahwa laki-laki masih akan mendominasi di Kabupaten Buton, dengan perkiraan mencapai 78.440 individu, sementarajumlah perempuan diproyeksikan sebesar 79.340 incLividu. Kabupaten Buton akan bertambah sejumlah 31 % yang artinya akan mencapai angka 157.770 jiwa, Pertumbuhan penduduk yang pesat dapal menjadi pendorong ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang aktivitas ekonomi. Namun, dibalik potensi tersebut, terdapat tantangan yang perlu diatasi dengan bijaksana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk mencakup berbagai elemen, yang kompleksitasnya mencenninkan interaksi antara variabel demografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu faktor utama adalah tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh sejumlah variabel seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, kebijakan keluarga, serta norma dan nilai-nilai sosial. Di tempat dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi atau pendidikan yang rendah, biasanya tingkat kelahiran cenderung lebih tinggi. Pengetahuan tentang perencanaan keluarga, akses terhadap kontrasepsi, dan pilihan yang tersedia bagi keJuarga juga memainkan peran kunci dalam menentukan tingkat kelahiran. Tingkat kematian adalah faktor lain yang signifikan. Perkembangan teknologi medis, akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai, sanitasi yang baik, serta pola hidup yang sehat dapat mengurangi tingkat kematian, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor seperti program imunisasi, peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, serta pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dapat menurunkan angka kematian. Migrasi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi dapat terjadi secara internal antar wilayah dalam satu negara atau lintas negara. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dapat menjadi pendorong migrasi. Kesempatan kerja, perubahan iklim, konflik, atau pencarian keamanan merupakan faktor yang memengaruhi keputusan individu atau kelompok untuk bermigrasi. Faktor lainnya termasuk urbanisasi dan perubahan sosial. Pertumbuhan dan pembangunan perkotaan sering kali menarik migrasi dari wilayah pedesaan ke perkotaan. Perubahan sosial yang cepat, perubahan norma-norma keluarga, dan perkembangan ekonomijuga dapat memengaruhi pilihan keluarga terhadap ukuran keluarga dan tingkat kelahiran. Pemahaman mendalam mengenai interaksi faktor-faktor ini menjadi kunci dalam merencanakan kebijakan yang efektif untuk mengelola pertumbuhan populasi dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan wilayah yang berbeda. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 99 2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bu ton 2025-2045 Sebanyak 65% dari total penduduk Kabupaten Buton pada tahun 2023 merupakan individu yang berusia muda, mencapai 77.820 jiwa. Dalaro perhitungan lanjutan, proyeksi menunjukkan bahwa dominasi penduduk usia muda di wilayah tersebut diperkirakan akan terus berlanjut, ditandai dengan penurunan angka ketergantungan sekitar 5%. Ditinjau berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat babwa pada tahun 2045 rasio penduduk di Kabupaten Buton didominasi oleh penduduk Perempuan yang mengindikasikan turunnya rasio jenis kelamin. Penurunan sex ratio di suatu daerah mengindikasikan ketimpangan antara jurnlah laki-laki dan perempuan dalam populasi. lndikasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, tennasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesadaran akan perencanaan keluarga. Jika sex ratio menurun, ini dapat menandakan adanya penurunan jumlab Iaki-laki dalam populasi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dapat diakibatkan oleh perubahan sosial yang mendorong perempuan untuk memiliki akses yang Jebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya memengaruhi komposisi demografis secara keseluruhan. Selain itu, penurunan sex ratio juga dapat mengindikasikan perubahan pola kelahiran. Jika ada peningkatan kesadaran akan perencanaan keluarga dan akses terhadap layanan keschatan reproduksi yang lebih balk, hal ini dapat memengaruhi keputusan keluarga terkait jumlah anak yang mereka inginkan. Akibatnya, penurunan sex ratio menandakan adanya kecenderungan terhadap keluarga yang lebih kecil dengan pertimbangan untuk memiliki jumlah anak yang seimbang antara lak:i-laki dan perempuan. Turunnya sex ratio dapat rnenjadi indikator perubahan sosial, keseimbangan gender, dan dinamika populasi yang patut diperhatikan dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan di suatu daerah. Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Staristik, 2024 204S2040203520302025 20.000 10.000 0 410.000 C,0.000 • 101,87 90.000 80.000 70 000 60 000 102.'> 102 101.c; 101 100,S 100 99,S 86 9q 98,S 98 97,5 9/ so 000 Gambar 2.64. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kahupaten Buton Tahun 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 11 · l 00 2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasuana Kebutuhan akan sarana dan prasarana memiliki urgensi yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan, jembatan, transportasi umurn, air bersih, sanitasi, listrik, serta tasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi fondasi yang krusial dalam memajukan suatu wilayah. Sarana dan prasarana yang baik memungkinkan konektivitas yang lancar antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. lnfrastruktur yang memadai juga menjadi pendorong utama untuk investasi sektor swasta, membuka peluang lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokaJ. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan dasar seperli pendidikan dan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses serta pendidikan yang berkualitas dapat memperkuat sumber daya manusia suatu daerab, yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, urgensi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bukan Penurunan angka ketergantungan di suatu wilayah merupakan fenomena demografis yang signifikan, menandakan pergeseran dalam struktur populasi yang dapat memengaruhi berbagai aspek pembangunan. Penurunan ini umumnya disebabkan oleh peningkatan partisipasl aogkatan kerja, terutama dari kelompok usia produktif. Perkembangan ekonomi yang membuka lebih banyak peluang kerja, terutama bagi generasi muda, dapat menyebabkan penurunan proporsi individu yang bergantung pada mereka yang tidak bekerja, seperti anak-anak, remaja, atau lansia, Selain itu, perubahan dalam pola kelahiran dan tingkat kelahiran yang menurun juga berperan dalam penurunan angka ketergantungan. Jika masyarakat cenderung merniliki keluarga yang lebih kecil atau menggunakan metode perencanaan keluarga yang lebih efektif, ini dapat mengurangi jumlah individu yang bergantung pada mereka yang bekerja. Penurunan angka ketergantungan juga dapat mempengaruhi kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan suatu wilayah, memunculkan tantangan baru terkait dukungan terhadap populasi yang menua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien untuk mendukung populasi yang semakin mancliri secara ekonomi. Angka ketergantungan erat kaitannya dengan Bonus Demografi. Bonus demografi merupakan periode di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk. • ~ • ere Sumber. Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2023 ..,...a·,. . .
1...... SJ 40 • SH1, ~ s; 5' s, •. 5 . Gambar 2.65. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 11 - 101 Dengan pertambahan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, kebutuhan akan hunian yang mernadai dan infrastruktur pendukungnya semakin meningkat. Proyeksi ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi, urbarusasi, serta kebijakan migrasi yang berpotensi memengaruhi pola pemukiman di daerah tersebut, Identifikasi peluang terkait peningkatan angka ketergantungan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilakukan melalui potensi peningkatan sektor properti dan konstruksi. Dengan permintaan akan rumah yang meningkal pesat, terdapat kesempatan bagi sektor bisnis terkait pembangunan perumahan, termasuk pengembang properti, kontraktor, serta industri material konstruksi. Namun, tantangan muncul dalam menjaga keseimbangan antara perturnbuhan tersebut dengan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga pembangunan memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Peningkatan angka ketergantungan juga berdampak pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum. Pemerintab daerah diharapkan merancang strategi perencanaan pembangunan yang holistik untuk menghadapi tantangan ini, terrnasuk penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang mampu menunjang kebutuhan masyarakat dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan rumah dan tempat tinggal tidak hanya mencenninkan dimensi fisik pembangunan, melainkan juga membutuhkan pemikiran strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Swnber: Didasarkan dan Data series Badon Pusat Statislik, 2024 • a :, J F .. 15 .~ .... .) .2' ss ec H.SSS--~ Gambar 2.66. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Unit) hanya untuk meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hid up, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia dalarn upaya menuju kemajuan dan kesejahteraan yang merata di suatu daerah. 2.6.2.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Buton 2025-2045 Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 24.042 unit rumah yang ada di Kabupaten Buton. Diperkirakan bahwa kebutuhan akan rumah akan meningkat sebesar 31% dalam 20 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2045. Proyeksi ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk di Kabupaten Buton dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 ll - 102 Sumber: Didasarkan dari Data series Badan Pusat Statistik, 2024 • ••• Gambar2.68. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Buton Tahun 2025-2045 (Juta Liter) 2.6.2.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Buton 2025-2045 Kebutuhan air minum merupakan aspek krusial dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tidak hanya melibatkan kuantitas air yang dikonsumsi setiap individu, tetapi juga kualitas air yang digunakan untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, serta aktivitas manusia menjadi faktor-Iaktor utama yang mempengaruhi kebutuhan air minum. Dalam konteks perkembangan urbanisasi yang pesat, permintaan akan air minum cenderung meningkat. Penyediaan air bersih dan layanan sanitasi yang memadai menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Hal ini menuntut infrastruktur air yang efisien, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta pendidikan masyarakal terkait keterampilan dan kebiasaan penggunaan air yang hemat. Tantangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan air minum adalah memastikan akses air yang bersih, arnan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya air, teknologi penyediaan air bersih, dan kebijakan yang mendukung penggunaan air yang efisien menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan air min um yang meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan wilayah. Berikut merupakan gambaran hasil proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Buton dalam 20 tahun ke depan. Sumber: Dtnas Pen.tmaha.n dan Pennukiman Kabupaien Buton Tatum 2024 ' ' -. } --- ..,. I - - J-). ~, .,, '---. ~ ,____ I ' ., - ..... ,.,t·----··-·- .. __._ __ . - -- Gambar 2.67. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045 RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 11 · 103 2.6.2.4. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupateo Buron 2025-2045 Proyeksi timbulan sampah merupakan upaya untuk memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu populasi atau wilayah dalam kurun waktu tertentu di rnasa mendatang. Analisis ini melibatkan beberapa variabel seperti pertumbuhan populasi, perubahan gaya hidup, kebijakan pengelolaan sarnpah, dan tren pola konsumsi. Dengan memanfaatkan data historis dan tren saat ini, proyeksi ini membantu da1arn mernperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan di masa mendatang. Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Buton, kebutuhan Listrik di wilayah ini menga1ami peningkatan da1am kurun waktu 20 tahun ke depan. Terjadi kenaikan akan kebutuhan Listrik sebesar 27% pada 2045. Dalam rangka mernenuhi kebutuhan ini, pemerintah daerah bersama dengan pihak swasta perlu bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur kelistrikan yang handal dan berkelanjutan. Sumber: Didasarkandari Data senes Badan Pusai Statistik, 2024 20452040203520302025 99.40 94.45 89.18 • 78.03 • • • • 83.70 Gambar 2.69. Proyeksi Kebutuhan Listrik Buton Tahun 2025-2045 (Juta VA) 2.6.2.3. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Buton 2025-2045 Kebutuhan akan energi listrik merupakan salah satu poin kunci da1am mendukung kehidupan modem. Permintaan akan listrik roeningkat sejalan dengan pertumbuhan teknologi, urbanisasi, dan kebutuhan industri. Proses proyeksi kebutuhan listrik melibatkan analisis mendalam terhadap pola konsumsi listrik di masa depan, berdasarkan faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi, perkembangan industri, serta penggunaan teknologi yang lebih canggih. Dalam konteks perkembangan perkotaan dan industri, kebutuhan akan listrik semakin meningkat. Penggunaan listrik yang luas tidak hanya menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam mendukung berbagai aspek ekonomi. Karena itu, proyeksi kebutuhan listrik menjadi sangat penting untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur energi yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat, sekaligus menghadapi tantangan dalam upaya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Tantangan terbesar da1am proyeksi kebutuhan listrik ada1ah memastikan penyediaan energi yang cukup, efisien, dan ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya energi yang lebih efektif dan inovasi dalam teknologi energi terbarukan menjadi bagian integral dalarn menjawab tuntutan kebutuhan listrik yang terus bertambah. Dengan memperhitungkan proyeksi ini, dapat dirumuskan strategi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan energi, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Berikut merupakan gambaran basil proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Buton dalam 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Il - 104 Peluang yang timbul dari pertumbuhan proyeksi sampah melibatkan sektor ekonorni baru, seperti manajemen limbah dan upaya daur ulang. Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan industri daur ulang, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan insentif bagi para pelaku usa.ha yang ikut berperan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana mengatasi peningkatan ketergantungan pada infrastruktur pengelolaan sampan yang mungkin belum memadai. Dibutuhkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, termasuk investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, pendidikan masyarakat, dan penerapan kebijakan yang mendorong gaya hidup yang ramah lingkungan. Dalam perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Buton, pemerintah setempat harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pertumbuhan proyeksi sampab. Pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama, dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan adalah langkah krusial dalam menciptakan wilayah yang berkelanjutan dan seimbang. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat, Kabupaten Buton dapat menghadapi tantangan ini dan menggunakan peluang yang muncul dari pertumbuhan proyeksi sampah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. • • • • 136.80 143.97 • 121.23 129.17 113.01 '* ·- , .t I 2025 2030 2035 2040 2045 Sumber: Didasarkan dan Data senes Badon Pusat Statistik, 2024 Gambar2.70. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 (Juta Liter) Dalam konteks perkembangan urbanisasi dan modernisasi, proyeksi timbulan sampah menjadi semakin penting. Pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi yang cenderung meningkatkan penggunaan barang konsumsi serta kemasan menjadi faktor utama dalam meningkatkan tirnbulan sampah. Proyeksi ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti pembangunan tempat pembuangan akhir, daur ulang, atau program edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah. Tantangan utama dalam proyeksi timbulan sampah adalab pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Strategi pengurangan sampah, daur ulang, dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi aspek penting dalam menjawab tantangan ini. Dengan proyeksi yang akurat, langkah-langkah dalam pengelolaan sampah dapat diarahkan untuk meminimalkan dampak lingkungan serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi keberlangsungan hidup. Berikut merupakan basil perhitungan timbulan sampah di wilayah Kabupaten Buton 2025-2045. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ll - 105 2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Buton 2025-2045 Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan suatu daerah. lnfrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta fasilitas pendidikan Jainnya, menjadi sangat penting dalam menjarnin akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui pengembangan sektor pendidikan, daerah Ditinjau berdasarkan tabel proyeksi kebutuhan sarana Kesehatan Kabupaten Buton di atas bahwa dalam kurun 20 tahun mendatang akan terjadi peningkatan pada sarana Kesehatan yang ada di Kabupaten Bu ton. Sumber: Analisis Tim Pen!{USUn, 2024 2045204020352030202~KOndlil Aw•l 120:!J) ,s 211!',1 20 51 27152 2:5 32513 3 2 , 2 5 - - - - - 50 ,1 161 18 2 , 16 ... I 39 0 5 ,,5 35 205 199 193 187 181 175 Gambar2. 71. Proyeksi Kebutuhan FasWtas Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 • Rumah ~ak11 Pushsmas Pustu Posy•ndu • I01n1k ~saJ,n Prnlai,k Ool<ter • Apotek 2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Buton 2025-2045 Kesehatan menjadi poin kunci dalam pembangunan suatu daerah karena memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Sarana kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan medis lainnya, menjadi esensial dalam mernenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kehadiran infrastruktur kesehatan yang baik juga mendukung dalam memastikan aksesibilitas yang merata terhadap pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi geogra.fis atau status sosial-ekonomi. Dalam proses pembangunan daerah, perencanaan sarana kesehatan menjadi hal yang tak terelakkan. Pembangunan infrastruktur kesehatan harus dirancang dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi, perubahan demografis, dan kebutuhan kesehatan yang berkembang. Diperlukan investasi dala.m pembangunan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan strategi untuk memastikan adanya tenaga medis yang mernadai, teknologi medis terkini, serta layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tantangan utama dalam membangun sarana kesehatan adalah memastikan adanya kesesuaian antara jurnlah, lokasi, dan jenis fasilitas kesehatan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan yang holistik dalam pengembangan sarana kesehatan diperlukan, dengan rnelibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swasta, dan rnasyarakat setempat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengembangan sarana kesehatan, pembangunan wilayah dapat didukung oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 U - 106
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
2.7 .1. Potensi Pengembangan Wilayah Kabu paten Bu ton Perencanaan pembangunan dapat dikatakan sangat identik dengan ekonomi pembangunan. Apabila sek:iranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan, perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menerjemahkan strategi pembangunan tersebut dalam berbagai program kegiatan yang terkoordinasi. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan ekonomi bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan surnber-sumber daya publik yang Berdasarkan hasil proyeksi fasilitas pendidikan di atas, kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Buton diproyeksikan akan mengalami peningkatan jumlah. Dimana perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar untuk memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan serta sikap secara optimal. Jndikasi peningkatan fasilitas pendidikan tersebut diantaranya pembangunan sekolah baru, perbaikan atau pembaharuan fasilitas yang sudah ada, serta inovasi dalam pendidikan. Kondisi ini diharapkan akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan di daerah. Sumber: BPS Kabupaten Buton Tahun 2024 (Diolah) SD SMP SMA 20452040201520102025 4241414040 6664626058 Gambar 2. 72. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Penclidikan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 126 128 130 112 134 dapat mencipta.kan potensi generasi masa depan yang lebih berkualitas dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi serta sosial. Dalam upaya membangun daerah, sektor pendidikan menjadi aspek krusial yang membutuhkan perencanaan matang. Javestasi dalam pengembangan pendidikan menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan sarana pendidikan yang modern, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Tantangan utama dalam sektor pendidikan adalah memastikan adanya kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah. Upaya pemerataan pendidikan, pengurangan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta peningkatan kualitas pendidikan menjadi tujuan utama. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas, daerah dapat mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Il · 107 •:• Nike! · Se.Jrtor Pertambaqan •:• Aspal Alam Buton Potensi pertambangan dapat dilihat dari k.inerja sektor pertambangan dan penggalian yang marnpu berkontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Buton, dan rnerupakan sektor dengan kontribusi terbesar selarna periode 5 tahun terakhir, yaitu pada angka 41,34% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Buton. Potensi pertambangan Kabupaten Buton hingga tahun 2023 masih didorninasi oleh ASPAL. Sebagaimana diketahui Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang meroiliki aspal alam dan telah dieksplorasi sejak seratus tahun yang silam. Sabuk aspal alam Buton (Asbuton) terhampar dari kawasan bagian selatan sampai bagian utara Kabupaten Buton dengan cadangan deposit sek.itar 662.960.267 Ton tersimpan pada hamparan seluas 376.537.850 m2 dengan kadar aspal yang terkandung dalam Asbuton bervariasai dengan kadar antara 15 persen sampal 50 persen dan yang sudah dieksplorasi baru asbuton dari deposit Kabungka dengan kadar bitumen 20 persen, dan deposit Lawele dengan kadar bitumen 35 persen. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh basil ketebalan asbuton berkisar antara 9 m-45 m atau ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah pcnutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit asbuton sekitar 1,5 juta m2. Selain itu, berdasarkan data Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Juni 2023 menunjukkan terdapat 24 izin usaha pertambangan aspal tahap kegiatan operasi produksi di Kabupaten Buton, dan saat ini industri aspal buton sudah difasilitasi sertifikasi TKDN dengan nilai TKDN produk asbuton olahan antara 30-50 persen. Dimana menurut Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, barang dengan nilai TKDN diatas 40 persen masuk dalam kategori barang wajib pakai. Dukungan kebijakan penggunaan aspal Buton tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana ALokasi Khusus (OAK) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buron untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. •!• Mangan Cadangan mangan Kabupaten Buton sekitar 2.000 Ha yang terdapat di Desa Kumbewaha Kecamatan Siontapina Sampai pada saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Malindo Bararnumi. Mangan yang ada di Kabupaten Buton berupa tipe Psilomelane (Ba, H202 Mn3010). tersedia di daerah tersebut dan mernperbaiki kapasitas sektor swasta dalam rangka menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggungjawab. Pemerintah daerah dalam merencanakan pengembangan wilayah memerhatikan potensi wilayah, ruang serta keterkaitan dengan wilayah disekitarnya. Pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur serta tarikan oleh pasar (Kelengkapan fasilitas) dari dalam maupun luar wilayah. Sela.in mendekati keramaian pengembangan wilayah juga akan memperhatikan faktor penghambat seperti kawasan bencana dan kawasan lindung. Kabupaten Buton merupakan salah satu kabupaten yang memilik:i potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya pada sektor pertanian (perikanan, perkebunan, tanaman pangan), sektor pertambangan, dan sektor pariwisata, dan sektor industri. Potensi tersebut dapat dilihat dari kinerja kontribusi sektor pada struktur perekonomian Kabupaten Buton (Kontribusi terhadap PDRB), potensi ketersediaan sumber daya, infrastruktur dan kebijakan pemerinah pada masing-masing sektor. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 108 •:• Potensi Geothermal (Panas Bumi) Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang sangat mengkhawatirkan, dernikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi ENERGI LISTRJKyang dapat dibangkitkan dari energi GEOTHERMAL at.au PANAS BUMI. Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima} titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota BauBau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Baubau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Baubau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan PANASBUMI sebagai berikut: 1) Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotongreservoir panas bumi. 2) Sumber air menghasilkan bauh belerang (S02, H2S). 3) Temperatur 40 - 75 rJ C. 4) Mengeluarkan uap air Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan ENERGI LISTRIK untuk: •!• Cekungan Minyak dan Gas Bumi Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Celrungan MIGAS yang ada di kaki .Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di ekplorasi oleh pihak PERTAMINA bekerja sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran MIGAS di 3 (tiga) titik yaitu; BALE-15, BULU-15, dan SAMPOLAKOSA- 15. Berdasarkan BUTON BLOCK BOUNDARY dapat diketahui bahwa sumur BULU-15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, temyata sesuai dengan penjelasan pihak PERTAMINA bahwa cekungan MIGAS yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran MIGAS saat ini baru mencapai kedalaman kurang dari 5.000 m. Demikian maka potensi MIGAS yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan celrungan energi masa depan menyusul kemajuan TEKNOLOGI dibidang MICAS. •!• Batu Gamping dan Manner Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dan sebagian telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi MARMER, banyak dijumpai peta Formasi WAPULAKA, Formasi SAMPOLAKOSA, Formasi TONDO, Fonnasi TOBELO dan Formasi RUMU, dan seluruh daratan Pulau Muna. Khusus tentang MARMER dapat dijumpai pada Formasi OGENA, sedangkan asosiasi fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping tersebut diatas. Dernikian pula halnya dengan KALSIT sebagai bahan obat- obatan, kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping. Cadangan Batu Gamping yang terdapat pada Kecamatan Wabula, sampai saat ini belum dilakukan esplorasi tapi merupakan perkiraan. Sumber daya mineral berupa nikel seluas 16.000 Ha dengan kandungan/kadar berkisar 0,5 - 2,47% yang berada di Kecamatan Kapontori. Telah mulai dieksplorasi oleh Pf. Bumi Buton Delta Mega. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Il - 109 perekonomian daerah maupun potensi dari ketersediaan lahan (pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) serta potensi kawasan perikanan (tangkap dan budidaya) dan infrastruktur pendukungnya. Dimana sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian yang memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 5 tanun terakhir, yaitu pada angka 20,34%. Selain data kontribusi terhadap PDRB, potensi sektor pertanian dapat juga terlihat dari data tenaga kerja, dimana berdasarkan data BPS pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor lapangan usaha paling besar di Kabupaten Buton masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebanyak 43,6%. Berdasarkan potensi sumber daya (lahan dan kawasan tangkapan), dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, maka potensi tersebut dapat disajikan secara spasial sebagai berikut :

a.Potensi pengembangan kawasan pertanian tanarnan pangan seluas 2.980 Ha meliputi Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan dan Siotapina.
b.Potensi pengembangan kawasan pertanian tanaman hortikultura seluas 12.086 Ha meliputi Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan dan Siotapina.
c.Potensi pengembangan lahan perkebunan seluas 41.119 Ha meliputi kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowoa.
d.Potensi pengernbangan pengembangan peternakan dengan ketersediaan padang pengembalaan seluas :!:. 719 Ha meliputi Kecamatan Siotapina, Pasarwajo, dan Kapontori. sektor pertanian terhadap - Selrtor Pertanian Potensi pertanian dapat dilihat dari kontribusi Demikian keberadaan sumberdaya air dan sumberdaya panas bumi diatas dapat dikembangkan untuk menopang kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Buton. Oleh sebab itu, potensi pertambangan di Kabupaten Buton harus mampu dimanfaatkan untuk menunjang perekonimian wilayah yang secara luas diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diharapkan potensi pertambangan akan mampu diwujudkan suatu proses bisnis kegiatan dari hulu ke hilir yang seluruh prosesnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton. Sungai Lakaritsu dengan debit= 0,27 m3/detik, kapasitas = 17,00 KW. Sungai Langkowal dengan debit= 0,28 m3/detik, kapasitas = 13.050,00 KW. Sungai Winto- Winning dengan debit= 12,30 m3/detik, kapasitas = 1.600,00 KW. Sungai Tondo Kabungka dengan debit= 4,68 m3/detik, kapasitas = 367,00 KW. •:• Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTAI Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTAdi Kabupaten Bu ton, yaitu: 1) Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit= 0,35 m3/detik, kapasitas = 10.500,00 KW. 2) 3) 4) 5) I] Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal PT. SARANAKARYA, industri pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh INVESTOR yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW. 2) Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ± 15 MW, Kabu paten Muna ± 7 MW. 3) Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian (pangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan perikanan tersebut. Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Sampolawa = 5 MW, Kabungka = 10 MW, Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW). RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 Il - 110 e.
f.Kawasan Benteng Kantolobea di Kecamatan Pasarwajo;
g.Kawasan Benteng Wakole di Kecamatan Pasarwajo;
h.Kawasan Benteng Takimpo Lipu Ogena di Kecamatan Pasarwajo; dan
i.Kawasan Benteng Keraton Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan. Posisi Kabupaten Buton yang berdekatan dengan Kabupaten Wakatobi, memberikan peluang bagi Kabupaten Buton menjadi daerah penyangga pengembangan pariwisata nasional di Kabupaten Wakatobi, yang dapat memberi peluang bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton. Selain itu, posisi Kabupaten Buton yang terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora clan fauna, menjadikan Bu ton memiliki potensi beragarn ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Namun selama periode 5 tahun terakhir, sektor pariwisata belum mcnunjukan sebagai sektor unggulan dari capaian kontribusi terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari lapangan Kawasan Benteng Holimombo di Kecamatan Pasarwajo; Kawasan lokasi Kampung Lama di Kecamatan Pasarwajo; Kawasan Benteng Kambula Bulana di Kecamatan Pasarwajo; d. - Selrtor Pariwisata Potensi pariwisata di Kabupaten Buton tersebar di seluruh wilayah (Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa). Obyek wisata unggulan di Kabupaten Buton adalah wisata bahari, dengan jumlah desa wisata sebanyak 31 desa dan kelompok sadar wisata sebanyak 31 kelompok. Selain wisata ala.m, Kabupaten Buton juga rnerniliki beragam wisata budaya dan sejarah diantaranya ritual pikoelaliwu, benteng takimpo, Benteng Liwu Burangasi, Benteng Kantolobea, Ritual adat Tutura, Kampung Bajo dan Ru mah Singgah, Benteng Lasalimu dan cagar budaya yang sampai saat ini sudah 19 cagar budaya yang dilestarikan. Adapun kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Buton seluas lebih kurang 10,599 (sepuluh koma lima ratus sembilan puluh sembilan) hektar, meliputi:
a.Kawasan Benteng Wasuemba di Kecamatan Wabula;
b.Kawasan Benteng Liwu Kondowa di Kecamatan Pasarwajo; c.
e.Potensi perikanan tergambar dari luas perairan Kabupaten Buton sebesar 1.058, l l Km dengan panjang garis pantai kurang lebih 262.955 Km. Potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton (WPP 714} sebesar 788.939 ton/tahun. Sedang potensi perikanan budidaya sebesar 356.133,3 ton/tahun dengan luas lahan budidaya sebesar 8.147 Ha. Dari 95 desa dan kelurahn di Kabupaten Buton, terdapat 67 desa dan kelurahan pesisir (70,53%). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buton merupakan wilayah maritim yang sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan, terutama perikanan tangkap melalui pengembangan kawasan minapolitan atau juga kawasan sentra perikanan terpadu untuk mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam mendukung ekonomi maritim di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kepulauan Buton.
f.Dukungan infrastruktur sumber daya air yang dapat mendukung pengembangan kawasan pertanian [sawah], yaitu terdapat 5 bendungan, yaitu : Bendungan Ambuau Kecamatan Lasalimu Selatan, Bendungan Lawele Kecamatan Lasalimu, Bendungan Kapontori Bendungan Wakalambe dan Bendungan Kinapani di Kecamatan Kapontori.
g.Dukungan infrastruktur sektor perikanan terdapat 2 pelabuhan pendaratan ikan di Kecamatan Lasalimu dan Pasarwajo. Namun saat ini pelabuhan pendaratan ikan yang beroperasi hanya di Kecamatan Pasarwajo. Sarana pendukung lain produksi perikanan tangkap terdapat cold storage di 3 desa wilayah Kecamatan Pasarwajo, yaitu Desa Dongkala (500 Ton), Dsea Holimombo (150 Ton}, Desa Wasaga (100 Ton). RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 111 Secara lengkap potensi pengembangan wilayah, berdasarkan pada dokumen RTRW, RlPPIK dan RIPPARDA. Dimana RTRWdifungsikan sebagai cerrninan pengembangan wilayah dari sektor keruangan secara struktur dan pola ruang. RIPPIK difungsikan sebagai arahan pengembangan kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupatcn Buton. RlPPARDA akan mernperlihatkan kawasan pariwisata prioritas untuk dikembangkan disajikan pada tabel berikut: Sumber: PDRB Kab. Buton Menurut lApangan Usaha Tahun 2019-2023 Ket : • angka sementara; •• angka sangat sementam Lapanpn Usaha 2019 2020 2021* 2022** 2023** Pertanian,Kehutanan, 20,03 20,17 19,96 20,66 20,34 Perikanan Pertambangan & Penggalian 39,46 38,76 38,74 39,92 41,34 lndustri Pengolahan 2,45 2,48 2,52 2,50 2,06 Penyediaan Akomodasi & 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 MakanMinum Tabel2.58 Kontribusi PDRB Kabupaten Butoa Menurut Lapa.ngan Usaha ADHB Tahuu 2019-2023 - Sektor lndustri Potensi pengembangan industri di Kabupaten Buton didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya lahan yang masih tersedia dan mendukung, serta infrastruktur yang baik khususnya yang berkaitan dengan industri pengolahan hasil tambang dan basil perikanan. Potensi sumber daya alam disektor pertambangan dna perikanan harus mampu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor industri khususnya industri pengolahan sehingga dapat didorong pengembangan kegiatan hulu hilir di Kabupaten Buton. Secara umum kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Buton selama periode 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan, meski ditahun 2023 sedikit mengalami perlambatan pada angka 2,06%. Secara spasial, industri pengolahan di Kabupaten Buton terletak di Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo dan Wabula, dengan potensi sektor industri yang dapat dikembangkan, yaitu industri pengolahan aspal, industri pertambangan, industri pengolahan basil pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan hasil hutan. Selain data kontribusi sektor industri, potensi pada sektor ini didukung pula dengan sumber daya manusia, yang berdasa.rkan data BPS tahun 2023, tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yanag lalu menurut lapangan pekerjaan utama (industri pengolahan/manufaktur) sebesar 15% dan menjadi yang ketiga terbanyak menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian 43,6% dan sektor jasa sebesar 41,4%. Garnbaran kontribusi PDRB sektor strategis Kabupaten Buton selama periode 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut: usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang hanya marnpu berkontribusi sebesar 0, 12% pada tahun 2023, angka menunjukkan trend fiuktuatif dan cenderung menurun. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I1 - 112 Tabel 2.59 Potensi Pengembangan Wilayah IO 0 ;::! ;::! .s "@' -~ 0 Potensi PengembanganWilayah 1 1i 0. i lll lll ... s :I: "3 c ~ ..9 .0 0 0 0 lll g. j j~ U) Cl. ~ i?; ~ Rancangan RTRW Kabupaten Buton Tahun 2021-2043 Pelabuhan pengumpan regional (Banabungi) .J Pelabuhan pengumpan lokaJ (Nambo) .J Pelabuhan pengumpan lokaJ (Lasalimu) ..J Pelabuhan perikanan (PPI) .J Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango Kawasan Cagar Alam Kakenauwe Kawasan Strategis Previnsi PKlPKapontori-Lasalimu (KAPOLlMU) Rencana perwilayahan sebagai PKLPasarwajo ..J Kawasan peruntukan pariwisata .J ..J .J ..J ..J ..J ..J Kawasan peruntukan hutan produksi .J " ..J " " "Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) ..J .J "Kawasan peruntukan pertanian (tanaman hortikulrura] " ..J "Kawasan peruntukan pertanian (tanaman perkebunan) .J .J ..J " .J .J "Kawasan pertambangan dan energi ,J .J Kawasan peruntukan industri ..J .J .J .J Kawasan cagar budaya .J .J .J PLTD Buton .J RIPPIK Kabupaten Buton Tahun 2021-2021 (PERDA NO 8 TAHUN 2021) A. Rencana Peruntukan lndutri Besar
1. 1.Rencana kawasan industri pengolahan aspaJ .J
2. 2.Rencana kawasan industri pertambangan (PKIP) .J ,J B. Rencana Peruntukan lndustri Menengah dan Kecil
3. 1.lndustri Pengelolaan hasil pertanian
a.lndustri pengolahan padi ..J ..J ..J ..J
b.lndustri pengolahan jagung .J .J ..J
c.1ndustri pengolahan kacang kedelai (tahu tempe) ..J .J "2. 1ndustri Pengolahan basil perkebunan
a.lndustri peogolahan jam bu mete .J .J ..J .J .J ..J .J
b.lndustri minyak kelapa ..J ..J ..J ..J .J
c.lndustri kopra ..J ..J ..J .J ..J .J
d.lndustri pengolaban kopi ..J .J
1. 3.Rencana pengolahan hasil laut
a.lndusti pengeringan rumput laut ..J
b.lndustri pengolahao dao pengepakan ikan ..J ..J ..J .J
c.lndustri mutiara ..J
d.lndustri pengeringan dan pengasapan ikan .J .J
1. 4.lndustri Pengolahan basil hutan
a.lndustri pengolahan rotan mentah .J .J ..J
b.lndustri penggergajian kayu " .J .J ..J "5. lndustri pengolahan hasil pertambangao
a.Industri pengolahao batu pecah (split) ..J
b.lndustri pengolahan/pengambilan pasir dan kerikil " -J
c.lndustri batako ,J
d.Industri batu bata merah RIPPARDA Kabupateu Buton Tahu.n 2021-2026 (PERDA NO 2 TAHUN 2021) Destinasi Kawasan a Kawasan " .J Pariwisata Strategis Pengembangan Daerah Teluk Pariwisata Pariwisata Daerah Pasarwajo dan Daerah Wolowa sekitarnya Pasarwajo dan sekitarnya RPJPD Kabupaten Buton Tahuo 2025-2045 Il - 113 Gambar 2. 73. Potensi Pengembanga.n Wilayah Kabupaten Buton I Pembangunan infrastruktur juga menjadi aspek penting dalam percepatan pcngembangan wilayah. Pengembangan wilayah Kabupaten Buton berpusat di Kecamatan Pasarwajo. Kccamatan Pasar Wajo menjadi pusai perekonomian dan permukiman perlu didukung infrastruktur jaringan jalan dan bandara, Wilayah pengcmbangan pendukung terdapat di Kecamatan Lasalimu dan Kapontori. Kecamatan tersebut menjadi kawsaan pengembangan industri khususnya pengola.han aspal. Infrastruktur jaringan jalan perlu ditingkatkan sebagai akses industri yang menghubungkan industri dengan market serta tidak mengganggu jaringan jalan Pasar Wajo - Bau bau. Kecamatan Kapontori perlu diperhatikan karena memiliki Kawasan suaka margasatwa yang perlu dijaga kelestarianya. Pengembangan industri yang ramah lingkungan perlu digencarkan serta melakukan pengawasan terhadap pengolahan industri. Destinasi Pariwisata Daerah Potenai Peniembanian Wilayah Ill 0 c::, ::, .5 'iu' a 1~ Ct. <ll .!9 0 t w 1 5 ~ ::, c ia c .9 ~ 0 "il 0 ~ 0 ~j U) i:n 0.. :=! ::: .J ..J .J .J ..J ..J Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Wabula dan sekitarnya
b.Kawasan Pengembangan Panwisata Daerah S1otapina
a.Desa Wasuamba adar kaombo perhndungan laut
b.Komurutas budaya dan adat kerajinan tenun
c.Snorkhng wilayah laut wabula Kawasan a Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Pariwisata Daerah Kapontori dan Daerah Lasalimu sekitarnya Kapontori dan b. KPPD Lasalimu sekitarnya Selatan Sumber: Dokumen Rancallgnn RTRW, RJPP/K dan RIPPARDA Kabupaten Buton RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 11 - 114 Secara umuro konsekuensi dari kedudukan Regional Kabupaten Buton sebagai PKL antara lain: Sistem P\Hat Pelayan.an pp ·11113111 ---·-------------------------· Posis i - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - , I • Kah.Buton-->: - Si.stem Perkot.un
1. 2.7.2. Kedudukan Kabupaten Buton Secara Regional Kabupaten Buton terletak secara geograiis di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034, tersusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWPadalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dalam Draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023-2043:
2. 1.PKN ditetapkan di Kota Kendari sebagai ibukota provinsi.
3. 2.PKW ditetapkan di Kota Baubau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe
4. 3.PKL ditetapkan di 9 kabupaten, terdiri atas:
a.Pasarwajo di Kabupaten Buton;
b.Batauga di Kabupaten Buton Selatan;
c.Labungkari di kabupaten Buton Tengah;
d.Kulisusu di Kabupaten Buton Utara;
e.Laworo di Kabupaten Muna Barat;
f.Kasipute di Kabupaten Bombana;
g.Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan;
h.Andolo di Kabupaten Konawe Selatan;
i.Lasusua di Kabupaten Kolaka, RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 115
1. 1.(Pelabuhan Pengumpan Regional, yaitu Pelabuhan Banabungi di Pasarwajo; dan Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi Pelabuhan Karnaru, Pelabuhan Dongkala/Kondowa, Pelabuhan Lasalimu, Pelabuhan Lasalimu Pantai, dan Pelabuhan Lawele/Nambo)
2. 2.Trayek Angkutan Laut (Buton-KolonodaJe-Bitung-Temate-Sorong-Papua Buton- Makassar-Surabaya; Buton-Maluku; Buton-Maluku Utara; Buton-Muna-Kendari)
3. 3.PLTDButon di Kabupaten Buton;
4. 4.Kawasan Cagar Alam Kakenauwe ditetapkan seluas 812 (delapan ratus dua belas) hektar yang terdapat di Kabupaten Buton.
5. 5.Suaka Margasatwa Lambusango ditetapkan seluas 27 .556 (dua puluh tujuh ribu lirna ratus lima puluh enam ribu) hektar yang terdapat di Kabupaten Bu ton.
6. 6.Kawasan Hutan Produksi ditetapkan seluas 923.494 (sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh ernpat] hektar yang terdapat di Kabupaten Bombana, Buron, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muda, Muna Barat dan Kota Baubau dan Kendari.
7. 7.Kawasan Perikanan terdapat di Kabupaten Bombana. Bu ton, Buton Selatan, Bu ton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi, Kota Baubau dan Kendari.
8. 8.Kawasan strategis industri pertambangan Peruntukkan Industri terdapat Kabupaten Bombana. Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Bau bau dan Kendari.
9. 9.Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi meliputi : - Kawasan industri pertambangan, terdapat di industri pertambangan kolaka di Kabupaten Kolaka, industri pertambangan konawe- konawe utara ( kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara), industri pertambangan konawe selatan (Kabupaten Konawe Selatan), dan industri pertarnbangan Buton (Kabupaten Buton) - Kawasan strategis agropolitan terdapat di Kabupaten Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan) - Kawasan strategis minapolitan, terdapat di kawasan minapolitan Buton (Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buron Utara dan Kota Baubau); dan kawasan minapolitan muna (Kabupaten Bu ton Tengah, Muna dna Muna Barat) - Kawasan strategis wilayah pesisir, terdapat di Kota Kedari, Konawe dan Konawe Kepulauan - Kawasan strategis pariwisata terdapat di Kabupaten Wakatobi.
10. 10.Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya. Yaitu kawasan kompleks keraton kesultanan Buton, terdapat di Kota Baubau.
11. 11.Kawasan Strategis Provinsi PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna; RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 116
12. 2.7.3. Pusat Pertumbuhan Kabupaten Buton Pusat pertumbuhan kabupaten merupakan wilayah yang memiliki potensi atau menjadi fokus pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan rencana pengembangaan wilayah. Pusat pertumbuhan mengacu pada draft revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bu ton tahun 2023-2043. Pusat pertumbuhan dalam RTRW Kabupaten Buton diterjemahkan dalam pusat kegiatan selain itu terdapat rencana strategis kabupaten. Pusat kegiatan merupakan rencana pusat perkotaan Kabupaten yang diklasifikasikan dalam pusat pelayanan. Daerah yang direncakan dalam pusat kegiatan merupakan pusat perekonomian secara lokaJ di Kabupaten Buron maupun secara Regional di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pusat kegiatan dalam RTRW Kabupaten Buton 2023-2043 meliputi:
13. 1.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Tahapan Percepatan kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan ·:· Kecamatan Pasarwajo
14. 2.Pu sat Pelayanan Kawasan (PPK) Tahapan percepatan pengembangan wilayah ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
a.Kamaru Kecamatan Lasalimu
b.Ambuau Indah Kecamatan Lasalimu Selatan
1. 3.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Tahapan pengembangan pada pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa meluputi:
a.Mataumpana Kecamaatan Kapontori
b.Matanauwe Kecamatan Siotapina
c.Wolowa Kecamatan Wabula
d.Wabula Kecamatan Wabula Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2014-2034 I ltlJ•'li'' / ( ~ ,,.,,.,., .... ,,~,. ... . ' . .. Gambar 2.74. Peta Struktur Ruang ProvinsiSulawesiTenggara RPJPD Kabupatcn Buton Tahun 2025-2045 Il - 117 Selain pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dapat dilihat dari rencana kawasan strategis. Kawasan strategis merupakan wilayah penataan ruang yang memiliki prioritas karena mempunyai pengarub yang sangat penting daJam lingkup kabupaten terhadap ekonorni, sosial, lingkungan dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi. Kabupaten Buton memilik:i 2 (dua) kawasan strategis Kabupaten, yaitu :
1. 1.Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Lokasi:
a.Kawasan minapolitan di Kecamatan Pasarwajo Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Minapolitan di Pasarwajo dan sekitamya:
1. 1.Pengembangan komoditas unggulan perikanan secara optimal yang didukung minaindustri berbasis kerakyatan,
2. 2.Pengembangan dan optimalisasi agrobisnis minapolitan didaJam kawasan,
3. 3.Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar kawasan minapolitan,
4. 4.Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang secara mandiri mampu mendukung pengembangan minapolitan,
5. 5.Pengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodaJan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia. Berdasarkan kebijakan diatas, maka ditetapkanlah strategi penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasarwajo, meliputi:
a.Pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan secara optimal • Mengembangkan jenis produk olahan dengan nilai jual yang tinggi dan diminati oleh pasar regional, nasional dan intemasional; • Meningkatkan kualitas dan kuantitas komodilas basil produksi • Mengembangan potensi pariwisata bahari untuk mendukung komoditas unggulan kawasan;
b.Pengembangan dan optimaJisasi minabisnis • Mengembangkan koperasi usaha nelayan pada pusat kegiatan kawasan; • Mengembangkan kernitraan dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang industri perikanan, Gam.bar 2. 75. Pusat Kegiatan Kabupaten Buton RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 118
c.Kawasan ekonomi khusus Lasalirnu Kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan industri terpadu dengan komoditas unggulan aspal buton. Diharapkan dengan dibentuknya KEK pada kawasan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif bagi aktifitas investasi, ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.
b.Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Selatan Untuk kepentingan ketahanan pangan Nasional pada umumnya dan Kabupaten Buton pada khususnya serta didasari atas potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka KSK Lasalimu Selatan diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk persawahan, sawah tadah hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan dengan luas lahan yang besar. Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang dalam menyediakan air untuk irigasi. Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: kawasao perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai sebaran besar untuk komoditas kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang dan kopi. Untuk kawasan- kawasan perkebunan yang kurang produktif dapat diupayakan untuk dibudidayakan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan cepat diproduksi seperti misalnya tanaman jenis kaliandra. • Menyediakan fasilitas penunjang di pusat industri kecil pengolahan yang menunjang kegiatan produksi maupun pemasaran hasil produksi.
c.Pengembangan dan optimalisasi sarana dan prasarana wilayah penghubung antar kawasan minapolitan • Mengembangkan sistem angkutan barang • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana regional berupa transportasi darat dan laut; • Meningkatkan kondisi jalan menuju sentra produksi dan akses pengangkutan hasil produksi serta kondisi jalan yang menuju ke pusat pelayanan • Mengembangkan dan meningkatkan jaringan sumberdaya air, drainase, dan mengoptimalkan potensi sumber air balru;
d.Pengembangan dan optimalisasi serta penguatan desa perikanan tangkap yang secara rnandiri mampu mendukung pengembangan Kawasan Minapolitan • Mengembangkan desa wisata; • Membatasi kegiatan yang dapat mempengaruhi keberadaan ikan seperti alat penangkap yang tidak ramah lingkungan.
e.Bengembangan penunjang kawasan minapolitan dalam kemampuan permodalan, kelembagaan ekonomi rakyat, dan sumber daya manusia • Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang mampu menghasilkan produksi komoditas unggulan • Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan terhadap kelompok nelayan sebagai kader penggerak agribisnis; • Menyelenggarakan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 II - 119
1. 2.Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Lokasi:
a.Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan Kawasan Strategis Kabupaten Buton yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam. Secara geografis kawasan ini terletak antara 05°13' - 05°24'LS dan 122°47' - 122°56' BT dan secara administratif masuk dalam 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kapontori, Lasaimu dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batas kawasan Suaka Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut: - Sebelah utara: Kelurahan Wakangka dan Watumotobe - Sebelah Timur: Desa Lawele dan Hutan Produksi - Sebelah Selatan: Hutan Lindung dan Hutan Produksi - Sebelah Barat: Desa Wakalembe dan Lambusango Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango terletak pada ketinggian 15 - 780 mdpal, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kemiringan lereng 5 - 30%, dengan jenis tanah mediteranian. Tipe iklim menurut Schmidt & Fergusson adalah termasuk tipe C dengancurah hujan rerata tahunan sebesar 1.980 mm/tahun. Bulan terkering adalah Agustus sampai November, Suhu berkisar antara 200 hingga 300°C dengan kelembaban relatif 80%. Kawasan Ekonomi Khusus yang direncanakan pada wilayah ini diharapkan nantinya akan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Hal ini tidak lain karena kemudahan yang akan didapat para investor, seperti dibidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan juga di bidang non-Ilskal seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan industri atau kawasan investasi lainnya. Guna mendorong berhasilnya Kawasan Strategis Kabupaten Buton ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus secara Nasional, maka perlu disiapkan lokasi yang tepat dan infrastuktur yang memadai, Jjga perlu disiapkan mekanisme kerja sama antara Pemerintah-Swasta (Public-Private Partnership) yang baik. KSK Lasalimu ini lokasinya cukup strategis, dapat dilalui oleh jalur perdagangan/pelayaran intemasional, apalagi jika nan ti ditunjang oleh program TOL LAUT yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Seiring dengan hal itu, maka kebutuhan infrastruktur pada kawasan ini juga perlu direncanakan dan terus ditingkatkan. Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Lasalirnu (Nambo dan Sekitarnya) adalah sebagai berikut: • Penguatan sistem transportas laut, khususnya pelabuhan pelayaran internasional dan pelabuhan peti kemas; • Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang merupakan jalan lintas luar Kabupaten Buton (Pasarwajo-Matanauwe-Kamaru-Kapuntori-Bau-Bau); • Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat pelayanan • Penguatan sistem energi listrik; • Pengembangan kawasan industri aspal terpadu; • Penyiapan pembiayaan dan pembangunan sarana/prasarana fisik KEK lainnya termasuk pembebasan lahan jika diperlukan. • Penyiapan kelembagaan di tingkat daerah. RPJPD Kabupateo Buton Tahun 2025-204511 - 120 Rencana yang terstruktur pada pusat kegiatan akan menciptakan perekonomian berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dengan terciptanya ruang-ruang pro investasi yang mendorong potensi sumber daya di Kabupaten Bu ton. Masuknya peluang investasi juga perlu diikuti dengan beberapa regulasi terkait dengan penggunaan teknologi ra.mah lingkungan, pengembangan energi terbarukan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Pengembangan ekonorni berkelanjutan akan menjadi jembatan menuju masyarakat sejabtera. Ga.mbar 2.76. Kawasan Strategis Kabupaten Buton
b.Kawasan strategis Cagar Alam Kakenauwe Kawasan strategis cagar ala.m Kakenauwe merupakan salah satu kawasan strategis Kabupaten Buton dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan fungsinya sebagai habitat alami yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas, ma.ka usaha mempertahankan keberadaan dan kelestarian HSA sangat penting. Ancaman potensial bagi kelestarian HSA adalah kegiatan perambahan hutan, dan kegiatan pengambilan kayu. Ini berpotensi bagi berlangsungnya secara terus-menerus kerusa.kan DAS dan tata air yang ada. Beberapa sungai bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango ini antara lain: Sungai Kumele, Sungai Winto, Sungai Malaoge, Sungai Wahalaka, Sungai Lapipi, Sungai Lawele, Sungai Toruku dan Sungai Wakalembe. Jenis batuan pada daerah ini adalah jenis neogen dan mezoikum tidak dibedakan. Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka Margasatwa Lambusango termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Tipe ekosistem iersebut menghuni kawasan dengan topografi 1andai bergelombang sampai berbukit yang terletak pada ketingg:ian 200- 750mdpal. Lantai hujan banyak didominasi oleh tumbuhanjenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (Calamus sp) dan anakan pohon. Potensi wisata yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango antara lain:
1. 1.Padang Kuku, pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan wisata seperti rnenikmati panorama alam, hiking dan camping.
2. 2.Air Terjun, pada kawasan ini kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah menikmati panorama air terjun dan pemandian alam.
3. 3.Ternpat Keramat di Blok Hutan Lawele dan Blok Hutan Lakurisa disakralkan oleh penduduk seternpat dapat digunakan sebagai wisata budaya dan berziarah. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 1 3.1. Perm.aaalahanPembangunan Daerah Dalam perumusan permasalahan. pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan. kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, tennasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory. Berikut merupakan permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Buton. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang Ingin dicapai di masa datang dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat, atau dapat di sampaikan sebagai "gap expectation" antara capaian dan perencanana pembangunan daerah. Dengan hal tersebut, perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, seperti kelemahan yang belum teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dengan memahami pembangunan dalam jangka Panjang, maka perlu memperhatikan potensi isu yang akan datang dan saat ini sebagai tantangan dalam pembangunan. Adanya potensi isu pembangunan ini berdasarkan dari kajian dan telaahan sebagai dasar dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan adalah isu regional, nasional, maupun intemasional yang menjadi suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan untuk dapat dirumuskan sebagai kerangka kebijakan yang tepat. Dengan adanya peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai "warning action" dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pernikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sehingga akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah.
4. 1.Belum optimalnya peningkatan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan unggul Permasalahan belum optimalnya peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan unggl menjadi salab satu hambatan utama dalam pembangunan daerah di Kabupaten Buton. Belum optimalnya peningkatan sumber daya manusia tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia atau yang kerap disebut !PM di Kabupaten Buton. Pada tahun 2023, Kabupaten Buton memiliki lndeks Pembangunan Manusia (IPM) ketiga lerendab (68,96) apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang mana pada Kabupaten Wakatobi (71,43) dan Buton Utara sebesar (69,85). Kabupaten Buton masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Tenggara. PERAMASALAHAll 6 Bdum opc,unal11'.. Ultidupi111 ~,. Y•111t M,-.k daiJ IPJft.b1C'ta PltRAIIIASALAHA.N 2 tt,,-lt.u:t1 <ip1.1tuolo,-a pt,.nu.pAtan Swabtt Ila,-. i'loou.io )lltll .,.r.s.u.. oelalww '"'GI!'~ -=:.==.:.- , e ::a: !oo ' PERMASALAHAN ' ® ~:. PEMBANGUNAN @ 1'ERAJlASALAHAN3P<11w., d•gro<l ... lcuoluu hndw•'II"" W KMIUl'tlr&. 8(11t)Y llelumoptimaln,a-NJll!U""" hJdup d.an ri.aiko hcncana wl•a•• 1)ltJ"l"J,onomiaQ rtaeroh .)'ll.nl mf'raca dan ~to,npu 1Jtttv1ta.'I rkeoootw brtla..a.11t.ut,,.rt,.u ckonomt 1r.. ,...._.uu, ~~_:_'®- @;~=::::::.::._ Madara MW1t d&l•m J)C'nr.rnpu, b1tokmlll dalam m.CW\.\judb.ublUIkelula ""'1uen lobl ...-nnAJum ,..,,. t.&ik Gambar 3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Buton RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I lll- 3
b.Kesehatan Infrastruktur dasar yang k:urang memadai, terutama dalam sektor kesehatan, juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Sumber: Badan Pusai Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 • 6uton utara• s~tcn Seloton • Bulon r,-ngcn • S,,l:1w"'" Teroggoro • Bcrnbor n • Wo~<JICb• • Svto, -- 55.1955648376, 124 68.837 65.176 60.666 - - - - <:-0 o<:- 0 0-<J "°o # ,s<S 6' <tfl' ,.,e o<:- ~o"" o<:- S' ~ ~ 1.351,640 1.600.000 1 400.000 1 200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Gambar 3.3. Perband.ingan Angkatan Kerja Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya (Jiwa) Tahun 2023
a.Angkatan Kerja Angkatan kerja merupakan kelompok orang yang bekerja dalam suatu daerah kabupaten atau kota yang mana tercatat dalam data pekerja baik perkantoran, industri, ataupun perdagangan. Sebagaimana diketahui angkatan kerja di Kabupaton Buton kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitamya, angkatan kerja Kabupaten Buton tahun 2023 mencapai 56.483 jiwa yang mana masih di atas Kabupaten Buton Tengah yang hanya mencapai 55.195 jiwa Angkatan kerja memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pertumbuhan IPM suatu daerah, rendahnya IPM Kabupaten Euton disebabkan rendahnya masyarakat yang bekerja pada usia produktif, rendahnya hal tersebut disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Buton, hal tersebut dapat menjadi perhatian penting pemerintah Kabupaten Euton guna meningkatkan IPM. ini perlu dikaji lebih jauh untuk mengetahui permasalahan inti yang menyebabkan nilai IPM Kabupaten Buton tergolong rendah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan dengan perbandingan secara rinci sebagaiberikut: RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 4 Swnber: Badan Pusat Statistik: Prouinsi Sulawesi Tenggara Thhun 2024 14 13.118 13.7 13.52 13.5 IJ.26 13.2 13.17 13 12.5 11.9 12 11.5 II 10.5 o,;;- o,f> '!:)' oc- #'(> ,o ~l'~ ,.o # ..s,(j P,~ ~o 0(' .._o ..,0 ,e oc- #',.'- ... o<:- o,;;- "' ,:lei> ,S ~~ ,:J~., 8bd.:>n • SuloweSJ ierggo·o • Wo~o1ob1 • 61.,l.:>n Selot.:in • 81.lon '"ngoh • Ek Ion Ulc·o • :lcmbrmo Gambar 3.5. Perbandi.ugan Harapan Lama Sekolah (HLS) Dengan Kabupaten/ Kota Sekitarnya Tahun 2023
c.Pendidikan Keterbatasan akses ke pendidikan berkualitas, terutama di wilayah-wilayah terpencil, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ldentifikasi terhadap aspek pendidikan dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah (HLS). Wajib belajar nasional mengamanatkan minimal 12 tahun sekolah. Data berikut menggambarkan perbandingan harapan dan rata-rata lama sekolah di kabupaten/ kota sekitar KabupatenBu ton. Angka harapan hidup menggambarkan rata-rata usia masyarakat di suatu wilayah. Angka harapan hidup dapat menggambarkan kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan kesehatan. Semakin tinggi AHH berarti pelayanan dan sarana kesehatan suatu wilayah dianggap semakin baik. AHH secara regional menunjukan posisi Kabupaten Buton masih berada di bawah Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Bombana dan Wakatobi. Peningkatan AHH secara lokal menunjukan kinerja positif pemerintah daerah Kabupaten Buton. Namun pelayanan dan sarana prasarana kesehatan perlu ditingkatkan, mengingat AHi l Kabupaten lebih baik secara regional. Sumber: Badan Pu.sat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahlm 2024 • Bo,.,..t~ono• .-.,cl..otcbt • 61.lc,r Se-Iman • SuJow,o.s lerggoro • Bulor; Jt,:iro • Bulcn • Bulan lengoh 72 71.47 71.02
1. 70.72 71 70 69.34 69 I 68.56 I 67.9 67.86 68 • • 67 66 ,o ,o 0-<J 1:-0 o"' s: o,;;- ~a ~o IY' t:',J> ~ ,.,0~ i)IY' e~ o,;;- ~~ c; ·"' ~ 'tlo o,;;- ~,;;-!>' ~~0 't,v ,.,:;; Gambar 3.4. Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2023 RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I IIJ- 5
d.Standar hidup laya.k Ketida.ksetaraan dalam distribusi surnber daya dan peluang ekonomi, yang berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya taraf hidup. Standar hidup layak dapat diidentifikasi dengan PDRB per kapita dengan membandingkan dengan kabupaten/kota sekitar. Memaharni hal tersebut, perlu pendekatan terkait kondisi rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Buton yang dapat dilihat dengan PDRB per Kapita. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari basil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Dengan berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara, perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buton dari tahun 2021 hingga tahun 2023 memiliki pergerakan yang terus meningkat. Peningkatan selama 3 tahun terakhir rata-rata mencapai 2 juta rupiah pertahunnya, sebagaimana dapat dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Angka harapan dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton masih terdapat GAP yang cukup jauh. Harapan lama sekolah menunjukan 13,88 tahun namun rata-rata lama sekolah baru menyentuh angka 8,49 tahun. Secara regional kabupaten sekitar Harapan lama sekolah Kabupaten Buton menempati posisi teratas dibandingan dengan kabupaten sekitarnya, namun rata-rata lama sekolah menunjukan posisi keempat masih kalab dari Kabupaten Buton Utara dan Wa.katobi. Hal ini menjadi perhatian dalam meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Buton. Sumber: Badan. Pusat Statistik Prouinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 • Sulo.vesi lengoh • :lulon utorc • 'Nol.ale:, •Suter,• B~r,1bono• 6;;1on Selolon • Bvton r.,ngoh 7.34 7.65 8.07 8.498.51 9.12 0 3 2 9.3110 9 8 7 6 5 Gambar 3.6. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Denian Kabupaten/ Kota Sekitarnya Tahun 2023 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I 111- 6
1. 2.Belum Optimalnya Kehidupan Masyarakat yang Layak dan Sejahtera Peningkatan kesejahteraan rnasyarakat menjadi tugas mutlak bagi pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat lakukan dengan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat dari sisi pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan menjadi problematika Kabupaten Euton yang harus dihadapi demi masyarkat yang sejahtera. Situasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan. Pennasalahan kemiskinan di Kabupaten Buton tersebut tercermin dari tingkat persentase penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Buton dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari gambar di atas, dalam perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Buton sebesar 42,11 juta rupiah berada di peringkat keempat, di bawah Kabupaten Buron Utara, Bombana, dan Wakatobi. Perkembangan yang terjadi ini masih memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Buton dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi yang merambah pada revolusi industri 4.0 saat ini, yang dimana terjadi perkembangan yang pesat pada informasi dan teknologi. Percepatan pembangunan ekonomi makro rnaupun mikro memerlukan adanya peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, didukung dengan konektivitas dan kerja sama kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Buton dan pengusaha. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggam Talu.m 2024· Gambar 3.7. Perbandingan PDRB per Kapita Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2023 70 64.9 58.72 60 54.12 49.53 50 ,2.11 .4() 36.08 30 25.33 20 10 0 <fo ,o o~ o~ o<:- o<:- §,s(j 0-: '!'r'-: p'-: ~~o; o<:- ~-<:) o"" .,0 ,._0<;< o'..... 0 .;, ~ ~ o<:- o<:- .ffr s ~~..r ~ .,.:i • Su1nwe11 Tenggoro • Butor, Utoro •&>mb.-mc •W,-,h.,t,.,bi • S, .lon • Sutor, S,;,loton • &lion Jengot, RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 7 Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Buton memiliki rata-rata pengeluaran sebesar 7.995 ribu rupiah. Sebagaimana pengeluaran perkapita di Kabupaten Bu ton kedua terendah di atas Kabupaten Buton SeJatan, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya pengeluaran perkapita di Kabupaten Buton sangat rendah berbanding jauh dengan Kabupaten Wakatobi yang mana pengeluaran perkapita tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kurang didukungnya sektor pembangkit ekonom.i seperti perdagangan ataupun pariwisata yang mana tentu hal ini menjadikan posisi Sumber. Badari Pusat Statistik Prouinsi Sulawesi Tenggara Tahu.rt 2024 12.000 10.240 10, 117 10.000 9.042 8,289 8.003 7.995 7,936 8.000 6.000 4.000 2.000 0 '!J' <to :4>~ ~o o~ o<:- o<:-~o ,S-0 0,!6 ~ #,.,._o ~q; ~(j ,fl' o<:- "' .,0 .,0 ~ o<:- o<:- 0* cS cS :P,i- ~ ~ <,V • \\/o~olob• • Sutcrues lel'1ggoro • Sombor,o • 8ulon Jtoro • Suton T!,>ngoh • 81;lon • 61 bn Selofon Gambu 3. 9 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Ribu Rupiah/ Orang) Tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton, yaitu sebesar 13,77% yang mana meningkat dari tahun sebelumya yang mencapai 13,27%. Berada diposisi keempat terbawah dan teratas jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dibandingkan dengan Buton Tengah, Wakatobi, Buton Selatan, dan Buton Utara lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Bombana presentase kemiskinan Kabupaten Buton tertinggi dari presentase penduduk miskin di Kabupaten Bombana. Swnber: Badan Pusat Statistik ProlllllSt Sulawesi Tenggam Tahun 2024 16 15.43 14.81 14.76 14.06 13.77 14 11.43 12 10.73 10 8 6 "2 0 o~ '!)' o<:- 15> o<:- rP o~<:'q; ~o ~ ,S-0 JI. ,e .,..o c,0 o<:- 'li ~($ ;$) ~o o~o<:' o<:- ~ ,e 'li ~ ~ 09' .,/ • iluton 'engoh • :Vokclob • Bvton Selclcn • Bulcn uro-o •:lu!cr. • Sulowes, Iennaoro • Baribano Gambar 3.8. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2023 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I UI- 8
2. 3.Belum Opthnalnya Pembaugunan Pere.konomianDaerah yang llenta dan Berkualitas Berbasis Ekonomi Keralr:yatan Permasalahan belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah mengacu pada situasi dimana upaya untuk menggerakkan dan mendorong perekonomian rakyat atau ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi masih belum merata, terutama dalam memberikan kesempatan dan dukungan yang cukup bagi sektor-sektor usaha kecil, mikro, dan menengah serta masyarakat yang rentan. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta kurangnya dukungan infrastruktur merupakan beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab belum optimalnya perekonomian kerakyatan. Faktor yang mendasari belum optimalnya pernbangunan perekonornian di Kabupaten Buton adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah baik dari segi eksplorasi maupun pemasarannya, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kabupaten Buton yang mempunyai keunggulan potensi SDA pada sektor pertambangan dan mineral, potensi pengembangan PLTA, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan serta sektor pariwisata. Potensi-potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Buton mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga jika dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan bijak maka akan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi. Hal ini memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Memahami lebih dalam sektor pertambangan dan mineral merupakan salah satu sektor utama dalarn peningkatan PAD Kabupaten Buton, mulai dari aspal, geotermal, mineral logam mulia, minyak bumi hingga potensi pengembangan pembangk:it listrik tenaga air. Potensi pertambangan sampai tahun 2023 masih didominasi ASPAL dan pengelolaan pertambangan saat ini masih pada eksplorasi bahan mentah sehingga belum memberi dampak yang signifikan terhadap perkonomian daerah. Pada sektor pertanian, kawasan pertanian dengan 56.185 Ha atau 33,36% dari luas wilayah Kabupaten Buton juga belum dapat dikelola dengan optimal. Hal ini tergambar dari produkvitas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Buton pada komoditas padi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya cenderung mengalami fluktuatif selama periode 5 tahun terakhir. Dimana pada tahun 2019 sebesar 66,7 kw/ha naik menjadi 96,7 kw/ha pada tahun 2020 hingga 2021, dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 80,8 kw/ha dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 366, 1 kw/ha. Untuk komoditas jagung juga mengalami penurunan produksi dimana pada tahun 2019 sebesar 4.132 ton dan pada tahun 2023 menjadi 1.292 ton, sedangkan pada komoditas ubi kayu juga menurun dari 16.937 ton tahun 2019 menjadi 5.791 ton tahun 2023, dan produkis cabe mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya. Luas tanaman perkebunan di Kabupaten Buton tahun 2023 seluas .!. 10.741,30 ha, dengan jenis tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah jambu mete, kelapa, kakao dan kopi. Berdasarkan total luas tanaman perkebunan di Kabupaten Buton, seluas 5.925 ha merupakan areal tanaman jambu mete, disusul tanaman kelapa seluas 2.945,30 ha, kakao 1.301 ha, dan tanaman kopi seluas 570 ha. Tanamanjambu mete dan kelapa dikembangkan di hampir semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton. Berdasarkan kecamatan, luas areal yang terbesar mengembangkan tanaman jambu mete adalah Kecamatan Pasarwajo seluas 1.473 ha, disusul Kecamatan Lasalimu Selatan seluas 1.320 ha dan Kecamatan Lasalimu 773 ha. Sedangkan kecamatan yang terluas mengembangkan tanarnan kelapa dalam yang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Bu ton berada di peringkat kedua terakhir dibanding dengan Kabupaten sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan penduduk miskin Kabupaten Buton masih cenderung tinggi. RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I III- 9 perkebunan adalah Kecamatan Lasalimu (905 ha), disusul Kecamatan Lasalimu Selatan (570 ha) dan Kecamatan Pasarwajo (472 ha). Selain pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, Kabupaten Buton juga memiliki potensi untuk pengembangan peternakan seperti sapi, kambing dan ayam. Hal ini didukung dengan ketersediaan padang pengembalaan seluas j, 719 Ha yang tersebar di Kecamatan Kapontori seluas 50 Ha, Kecamatan Pasarwajo seluas 151 Ha dan Kecamatan Siotapina seluas 518 Ha dengan jurnlah peternak sebanyak 1.960 orang. Namun sampai saat ini, pengembangan petemakan masih belum optimal dilakukan disebabkan beberapa hal diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, kapasitas sumber daya manusia, dan teknologi. Untuk itu potensi ini diharapkan dapat lebih dioptimalkan karena memiliki prospek yang baik dalam mendukung peningkatn pendapatan asli daerah. Selain itu jika dilihat dari sudut oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut sekitar j, 1.058,11 Km dengan panjang garis pantai j, 262.955 Km. Dalam kerangka ekonomi maritim di Pulau Buton, yang dikenal dengan potensi perikanan yang melimpah memegang peran penting dalam perekonomian daerah, mengingat posisinya sebagai pusat perdagangan dan kegiatan perikanan di wilayah Indonesia Timur. Dengan kekayaan sumber daya taut yang luas, Kabupaten Buton merniliki peluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan, perdagangan, dan transportasi maritim. Namun, peran penting ini tidak sepenuhnya terwujud akibat sejumlah kendala dalam pengelolaan dan pengembangan sektor maritim. Pembangunan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan transportasi laut merupakan elemen kunci yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi maritim Pulau Bu ton. Pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Buton memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat nelayan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan dengan baik, ditandai oleh rendahnya produksi perikanan pelagis akibat keterbatasan ekonomi dan sarana prasarana yang dimiliki nelayan skala kecil. Seiring dengan rencana pembangunan industri perikanan di Kamaru, ada peluang besar untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan pelagis, khususnya tuna, tongkol, dan cakalang. Peran investor menjadi krusial dalam mengoptimalkan potensi ini melalui kemudahan izin dan investasi, serta pemanfaatan sumber daya di WPP 714. Berdasarkan data produksi menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap selama periode 5 tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung menurun pada angka 26.613 ton pada tahun 2023 dibanding tahun 2019 sebesar 26.908 ton. Pada sisi lain, potensi perikanan tangkap (WPP 714) sebesar 788.939 ton/tahun. Pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Buton masih terbatas pada beberapa komoditas dengan skala rumah tangga, seperti ikan putih (kuwe), kerapu, dan pembesaran lobster, yang sebagian besar diambil dari alam dan dibesarkan dalam karamba. Kendala utama dalam pengembangan budidaya ikan termasuk kondisi perairan yang terbuka terhadap gelombang, rendahnya minat masyarakat pesisir, serta kurangnya pembinaan dari instansi terkait. Selain itu, tantangan lain meliputi keterbatasan data oseanografis, teknologi budidaya, pakan, bibit, akses pennodalan, dan infonnasi pasar. Budidaya rumput laut juga menghadapi masalah seperti kurangnya bibit unggul dan pencemaran dari kawasan pertambangan, terutama di wilayah Teluk Kapontori. Hal ini tergambar dari produksi perikanan budidaya juga mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir dari 6.872 ton tahun 2019 menjadi 1.789 ton pada tahun 2023. Pengembangan perikanan budidaya non-ikan di Kabupaten Buton, juga belum ditermanfaatkan meskipun memiliki potensi besar dengan adanya perairan pantai dan teluk yang luas, masih belum berkembang. Hanya budidaya rumput taut yang telah berjalan di Kecamatan Kapontori, sementara komoditas lain seperti udang, kepiting, dan abalon belum dikembangkan secara optimal. Kendala utama meliputi kurangnya kisah sukses lokal, terbatasnya akses permodalan, pemilihan lokasi yang tepat, serta tantangan lingkungan, sosial ekonomi, dan teknologi. Potensi budidaya kepiting, misalnya, belum tennanfaatkan RPJPD Kab. Buron Tahun 2025-2045 I Ill- 10 meski ada lahan mangrove yang luas, akibat kurangnya proyek percontohan dan sarana pendukung. Pada sisi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Buton masih didominasi oleh metode tradisional, seperti pengeringan ikan dan rumput laut yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga kualitas produk sering kali menurun. Meskipun ada upaya lebih maju seperti pengolahan tuna loin, pengembangan pengolahan yang bernilai tambah dan berdaya saing secara industri masih menjadi tantangan besar. Kendala yang dihadapi mencakup permodalan, teknologi, manajemen, pemasaran, kualitas produk, dan kurangnya peralatan serta kemasan yang memadai, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya daya saing produk olahan perikanan di daerah ini. Kabupaten Buton memiliki potensi besar dalam industri pengolahan perikanan berkat tersebarnya bahan baku di seluruh kecamatan. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya kapasitas pengolahan basil perikanan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi kurang berkembangnya industri pengolahan produk perikanan, terbatasnya jumlah industri yang ada yang sebagian besar masih berskala kecil dan menengah serta kurangnya keterkaitan antara sebaran bahan baku dengan industri pengolahannya, yang menghambat pengembangan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Buton. Meskipun akses pasar untuk ikan segar di Kabupaten Buton sudah terbentuk dengan adanya penampung dan pengolah skala kecil, pemasaran produk diversifikasi hasil perikanan masih menghadapi kendala, terutama di tingkat UMKM. Keterbatasan sarana pemasaran, seperti pusat oleh-oleh dan jaringan pasar luar daerah, serta kurangnya pemanfaatan teknologi inforrnasi untuk akses pasar, menghambat daya saing produk perikanan. Untuk mengatasi ini, diperlukan kerjasama lintas sektor dan penyusunan roadmap perdagangan antar pulau dan wilayah, yang menjamin ketersediaan produk dalam jumlah besar dan berkelanjutan, serta dukungan investor dan fasilitasi perizinan yang menguntungkan. Pengembangan perikanan di Kabupaten Buton belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung usaha perikanan tangkap dan budidaya. Struktur armada penangkapan masih didominasi oleh kapal skala kecil di bawah SGT, banyak di antaranya tanpa motor, yang membatasi kemampuan nelayan dalam menangkap ikan. Selain itu, hanya kurang dari 50% kapal penangkap yang memenuhi standar kelayakan laut, tangkap, dan simpan. Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, terutama yang digunakan oleb nelayan dari luar daerah, masih banyak digunakan, menambah tantangan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Di sisi lain, Kabupaten Buton juga belum memiliki pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan industri perikanan, serta balai benih yang dapat mendukung kegiatan budidaya, Akses terhadap pakan untuk usaha budidaya juga masih sulit, dan pakan ikan mandiri belum tersedia untuk mendukung usaha budidaya secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, tennasuk listrik dan jaringan telekomunikasi di beberapa kecamatan pesisir, turut mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di bidang perikanan. Tanpa perbaikan sarana dan prasarana int, pengembangan perikanan di Kabupaten Buton akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. Faktor sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Buton adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola. Rendahnya .kualitas ini terkait erat dengan ketimpangan pelayanan pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta kurangnya korelasi antara pendidikan dan lapangan kerja di sektor perikanan. Kurangnya pendidikan berdampak langsung pada pola hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat nelayan, serta cara mereka mengelola lingkungan dan permukiman. Selain itu, belum adanya mekanisme kerjasama pendidikan vokasi perikanan yang siap kerja, serta besarnya kesenjangan antara RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I IU-11 pendidikan dan kebutuhan pembangunan, menghambat optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan. Akibatnya, pengelolaan sumber daya perikanan menjadi tidak optimal, penguasaan ilmu dan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan rendah, dan penyerapan tenaga kerja tidak mampu menjawab tantangan pengembangan sektor ini. Tanpa peningkatan kualitas SDM, pengembangan perikanan di Kabupaten Buton akan terus menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi potensi daerah ini untuk berkembang secara maksimal. Dalam pengelolaan perikanan peran masyarakat adat di Kabupaten Buton belum optimal, meskipun rnereka merniliki kearifan lokal yang kuat dan relevan dalam upaya konservasi dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Tradisi dan hukurn adat yang ada seharusnya dapat menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya, mengingat ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai lokal yang mengutamakan keseimbangan ekologi. Oleh sebab itu pelibatan aktif rnasyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendekatan berbasis komunitas (community-based management) dapat meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan. Dengan memusatkan pengambilan keputusan pada masyarakat lokal, pengelolaan perikanan dapat lebih selaras dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga mendukung keberlanjutan sumber daya alam secara harmonis. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan di Kabupaten Buton juga relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas. Belum kuatnya penegakan hukum di bidang perikanan ini, selain mengakibatkan kerugian daerah, baik secara ekonomi dan lingkungan. Contoh utama akibat belurn tegaknya hukum di bidang perikanan tangkap adalah masih adanya kegiatan destructive fishing pada beberapa area penangkapan ikan karang. Rendahnya penerapan aturan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, ini tercermin dari masih minimnya atauran-aturan spesifik lokal dan pengetahuan tentang aturan pemanfaatan ruang kawasan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya serta pelibatan masyarakat adat yang belum maksimal khususnya dalam pengawasan pemanfaatan SDI. Kewenangan pengawasan yang sudah tidak berada di kabupaten juga menjadi salah satu masalah yang sangat berpengaruh dimana pendanaan untuk pengawasan ini sudah beralih ke tingka.t provinsi dan pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buton memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor perikanan daerah yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Dalam upaya meningkatkan perikanan tangkap, pemerintah berfokus pada pengembangan usaha perikanan pelagis dan demersal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Revitalisasi infrastruktur perikanan tangkap dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SOM) nelayan serta kelembagaan juga menjadi prioritas utama. Selain itu, pemerintah berusaha meningkatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD} untuk mendukung penguatan kelembagaan dan kemudahan investasi dalam sektor perikanan budidaya. Dengan membangun infrastruktur perikanan budidaya yang unggul dan pemberdayaan pembudidaya, pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha perikanan. Selain itu, sektor pengolahan hasil perikanan juga menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama dalam persiapan dan penataan industri pengolahan produk turunan berbasis industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah memfasilitasi rantai pemasaran, akses permodalan, serta memastikan jaminan mutu produk basil perikanan agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Pendampingan kelembagaan melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama lintas sektor juga terus dilakukan untuk memperkuat sinergi antar pelaku usaha dan pemerintah. Melalui langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Buton berupaya menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. RPJPDKab. Buton Tahun 2025-2045 l IIJ- 12 Sumber: Badan Pusat Sta.tisrik Provinsi Sulawesi Tenggaro 1'alum 2024 • Sulawcst T.:n&)lJr .i • Bumhanr • W.ik.1tub1 • Buron • Buron Sclaran • Buron Se!Jt,111 3.03 I +.44 <, 5.36 5 4.26 •I I 3.53 3 2.41 I 2.46 2 I I I 0 Gambar3.10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023 (Persen) Pada sektor pariwisata, Kabupaten Buron menyimpan banyak pesona bahari. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton adalah keunikan dan kekhasan daerah Buton yaitu dengan memiliki potensi wisata yang terbentuk secara alami dari kondisi geografis yang terlihat dari wisata lau t dan bahari, kemudian sejarah yang meninggalkan keistimewaan dan kekhasan daerah dan budaya yang terlihat dari benda-benda bernilai budaya tinggi yang ditemukan. Besamya potensi pariwisata Kabupaten Buton yang ditunjang dengan letak geostrategis Kabupateo Butoo yang begitu menguotungkan, bersebelahan dengan kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi, menjadikan sektor ini mampu mendukung perekonomian Kabupaten Buton. Hanya saja, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Hal ini tergambar dari beberapa capaian indikator urusan pariwisata tahun 2023 diantaranya: persentase destinasi pariwisata unggulan yang dikelola baru meocapai 48,39%, kunjungan wisatawan mencapai 57.258 orang yang didominasi oleh wisatawan nusantara, desa wisata baru mencapai 31 desa dari 83 desa di Kabupaten Bu ton dengan jumlah kelompok sadar wisata yang terbentu sebanyak 31 kelompok. Potensi unggulan daerah yang belum optimal dikembangkan disebabkao oleh berbagai kendala, seperti kurangnya teknologi yang memadai, kurangnya inovasi, terbatasnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia berbasis ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, potensi sumber daya alam di Kabupaten Buton harus mampu dimanfaatkan untuk menunjang perekonimian wilayah yang secara luas diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diharapkan potensi sumber daya alam tersebut akan mampu diwujudkan suatu proses bisnis kegiatan dari hulu ke hilir yang seluruh prosesnya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buton dengan tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan. Salah satu tolak ukur optimalisasi perekonomian kerakyatan dapat dilihat melalui capaian PDRB daerah yang mernperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam PDRB terdapat beberapa lapangan usaha yang mencakup perdagangan, pariwisata, pertanian, hingga industri pegolahan. Dapat dilihat berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Euton dengan kabupaten sekitarnya yang mana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton tahun 2023 sebesar 3,03% mengalami perlambatan dari tahun 2022 sebesar 5,74%. Dibandingkan dengan Kabupaten Wakatobi, Bombana, dan Buton Tengah laju pertumbuhan Kabupaten Bu ton cenderung lambat dan di bawah beberapa kabupaten tersebut. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I III· 13
3. 4.Belum Optimalaya Penerapan Reform.asi Birokraai Dalam lletntjuclkan Tata Kelola Pemerintalum Yllll& Baik Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi setiap tahun selalu dilalrukan evaluasi oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB). Refonnasi birokrasi Kabupaten Buton dapat dilihat dalam hasil evaluasi reformasi biroktrasi berikut ini: dibutuhkan. dalarn proses informasi yang g. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang cenderung lambat dibandingkan kabupaten lain menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat luas. Upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi pemberdayaan UMKM melalui kebijakan pro-inklusif, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas, serta pendampingan dan pelatihan. Selain itu, strategi lainnya mencakup pendampingan business matching, penguatan kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Tantangan tersebut memerlukan langkah-langkah strategis agar pengembangan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Buton dapat berjalan secara optimal. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam optimalisasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buton sebagai berikut :
a.Pemberdayaan UMKM: Memberikan dukungan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses terhadap modal, pelatihan, teknologi, dan pasar. Ini termasuk memberikan bantuan finansial, pelatihan keterampilan, dan akses pasar yang lebih luas.
b.Kebijakan Pro-Inklusif: Menyusun kebijakan ekonomi yang berfokus pada inklusi, seperti memberikan kemudahan akses permodalan, memangkas regulasi yang membebani UMKM, dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.
c.Infrastruktur dan Aksesibilitas: Meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk keberlangsungan UMKM, seperti jaringan transportasi, koneksi internet, dan akses ke pasar.
d.Pendampingan dan Pelatihan: Menyediakan pendarnpingan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha sehingga mereka dapat bersaing secara lebih baik.
e.Pendampingan Business Matching: Mendorong terciptanya kemitraan antara UMKM dan sektor lain, seperti Iernbaga keuangan, institusi pendidikan, atau perusahaan besar untuk memperluas akses dan meningkatkan pengembangan UMKM dan pendampingan mengenai penyusunan business plan.
f.Penguatan Kewirausahaan: Mendukung budaya kewirausahaan dengan memberikan dorongan, insentif, dan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pengembangan ide-ide baru. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong keterlibatan masyarakat pengambilan keputusan ekonomi lokal serta memberikan akses pada RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I in- 14 Fluktuasi derajat otonomi fiskal daerah (DOFD) Kabupaten Buton dari tahun 2014 hingga 2023, yang menunjukkan puncak pada 2016 dengan nilai 6,78 dan kemudian mengalarni penurunan signifikan, mencerminkan masaJah ketergantungan fiskal yang masih tinggi. Penurunan DOFD setelah 2016 hingga 2023 mengindikasikan bahwa Kabupaten Buton sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan Swnber: BPKAD Kab. Buton Tahun 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3.5 3.84 4.1 4.444.45 4.64 6.6 0 2 J 3.86 4.1 5 6.787 6 Gam.bar 3.12. Derajat Ekonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Buton Tahun 2014-2023 Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa indeks reformasi birokrasi Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, dengan nilai indeks yang terus mengalarni kenaikan dari 40,4 pada tahun 2019 menjadi 59,62 pada tahun 2023, meskipun pada tahun 2020-2022 indeks reformasi birokrasi Kabupaten Buton berada di bawah Kota Baubau yakni mencapai 56,66 pada tahun 2022. Namun demikian Kabupaten Buton masi.h perlu melakukan upaya lebih intensif dalam meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi, Upaya peningkatan ini pentirtg untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, dan daya saing daerah, sehingga dapat lebih mendekati atau bah.kan melarnpaui capaian Kota Bau bau dalam waktu mendatang. Reformasi birokrasi yang efektif di Kabupaten Bu ton dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas fiskaJ daerah, yang saJah satunya diukur melalui Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). Sumber: LHE Kab. Buion. Tahun 2023 dan RPD Kota Baubau Kah. Buton Kola Baubau 2023 59.62 49.42 202.! 52.l8 56.66 2021 55.57 2020 48.12 52.55 2019 40.4 0 10 20 30 40 so 60 70 Gambar 3.11. lndeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I III- 15
1. 5.Meni.ngkatnya Potensi Ancaman Budaya AsiDg Dalam. Penerapan Kearifan Lobl Kabupaten Buton sebagai gerbang masuknya berbagai budaya dan agama yang banyak meninggalkan jejak-jejak berupa tradisi, situs dan situs-situs peninggalan sejarah dan cagar budaya yang meninggalkan keistimewaan dan kekhasan daerah dan budaya yang terlihat dari benda-benda bemilai budaya tinggi yang ditemukan. Selain itu pula atraksi budaya dan ritual keseharian masyarakat di Kabupaten Buton memiliki potensi untuk dipertunjukan, ditunjang dengan keberadaan lembaga adat yang berperan dalam mempertahankan budaya daerah berbasis kearifan lokal yang sangat beragam. Keberagaman ini tercipta dari keberagaman suku yang ada di Kabupaten Buton. Acara kebudayaan seringkali diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga budaya dikalangan masyarakat. Kegiatan festival yang diselenggarakan diharapkan dapat menjadi kepastian dan penjagaan budaya masyarakat Buton. Festival akan menjadi wadah pertunjukan bagi sanggar tari, kelompok musik dan kelompok budaya lainnya. belanjanya. Ketergantungan iru menandakan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum ada keberhasilan yang konsisten dalam memperkuat kemandirian fiskal, sehingga Kabupaten Buton belum mampu sepenuhnya mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan fiskal dari luar. Ketergantungan fiskal yang tinggi di· Kabupaten Buton menekankan pada urgensi penerapan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinami.ka ekonomi daerah. Tata kelola yang adaptif penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang adaptif, Kabupaten Buton dapat lebih cepat merespons tantangan dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan fiskal dan meningkatkan DOFDsecara berkelanjutan. Tata kelola yang adaptif mendorong pengembangan kebijakan dan strategi yang inovatif, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Inovasi Daerah. Dengan respons yang cepat terhadap perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, daerah dapat menciptakan solusi inovatif yang memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan. lndeks Inovasi Daerah Kabupaten Buton pada tahun 2023 yang menunjukkan nilai sebesar 46,98 dengan kategori Kurang lnovatif mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih memiliki tantangan dalam mengembangkan dan menerapkan inovasi secara efektif.
2. 1.Reformasi birokrasi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarkat
3. 2.Penyusunan rencana aksi agen perubahan
4. 3.Peningkatan efektivitas layanan informasi pu blik ( website}
5. 4.Optimalisasi penataan sistem manajemen SOM
6. 5.Melaksanaan sosialisasi dan implementasi terkait dengan kebijakan pengawasan
7. 6.Implementasi sosialisasi budaya pelayanan prima, pemberian reward/ punishment kepada pemberi layanan, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasa.n masyarakat. RPJPDKab. Buron Tahun 2025-2045 I rn- 16
8. 6.Potensi Degradasi Kualitas Lingku.ngan Hidup dan Risiko Bencana Sebagai Dampak Aktivitas Ekonomi Permasalahan terkait degradasi kualitas lingkungan hidup dan risiko bencana dijabarkan sebagai hasil potensi penurunan kualitas lingkungan dan risiko bencana yang diak:ibatkan oleh aktivitas ekonomi. Keberlangsungan aktivitas ekonomi yang tak terkontrol seringkali mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, seperti deforestasi, polusi air dan udara, serta penurunan keanekaragaman hayati. Dampak ini tak hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Buton dibanding dengan kabupaten/kota sekitarnya memiliki potensi budaya yang besar. Banyaknya bentuk kebudayaan yang dibungkus kedalam wisata budaya menunjukkan keberagaman budaya di Kabupaten Buton yang masih terjaga. Hal ini tentu perlu dilanjutkan dan dilestarikan ditengah masifnya digitalisasi. Digitalisasi menjadi awal baru kehidupan yang serba terbuka dan meluas. Era Digitalisasi telah menghilangkan terbatasnya jarak sehingga keterbukaan informasi dapat diakses oleh semua masyarakat. Kemudahan informasi ini tentunya memilik:i dampak positif seperti pencarian informasi secara cepat, kemudahan pengembangan ekonorni dan kemudahan keterhubungan dengan jarak yangjauh. Namun ha! ini juga memiliki dampak negatif kbususnya dalam segi kebudayaan. Budaya seringkali dapat ditampilkan dalam banyak platform yang mudah diakses. Budaya asing seperti budaya eropa (baral), budaya korea dan lainnya mudah sekali diakses oleh masyarakat khususnya kalangan remaja. Akulturasi budaya secara cepat ini dapat menyebabkan tergerusnya budaya lokal di Kabupateo Bu ton. Budaya asing yang seringkali menjadi tren remaja diantaranya adalah pakaian, lagu, tarian dan bahasa. Perlu upaya nyata dalam menghadapi gencarnya kerterbukaan informasi yang dapat berdampak pada degradasi budaya di Kabupaten Buton. Keberlanjutan acara kebudayaan harus terus dilakukan dan menjadi sebuah agenda tahunan. Festival kebudayaan akan menghidupkan kelompok budaya yang ada di Kabupaten Bu ton. Acara kebudayaan dan hidupnya kelompok budaya di Kabupaten Buton dapat menjadi icon dan sarana meluaskan budaya lokal go intemasional. Kemudahan akses informasi tentunya dapat menjadi celah pemerintah daerah bersama masyarakat untuk memperkenalkan budaya lokal ke wilayah yang lebih luas melalui platform digital. Dengan dikenalnya budaya Lokal secara luas akan memupuk kebanggaan masyarakat atas budaya lokal. Sumber: Badan Pusat Statistik Prouinsi. Sulawesi Tenggara Ta/um 2024 I I Ii I O 0 I :z lrt •16 11111-24 170 Gambar 3.13. Jenis Wisata Seni Budaya dan Tradisi Tahun 2023 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 17
9. 7.Belum Optimalnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur yang Berkualitas Kabupaten Euton menghadapi tantangan terkait kurang optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur, menyebabkan ketidakmerataan dan ketidakberlanjutan di berbagai wilayah. Beberapa wilayah masih terpinggirkan dengan akses terbatas ke layanan dasar seperti transportasi, jalan, sanitasi, air bersih, listrik, perumahan permukiman hingga penanganan persampahan. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial antarwilayah dan permasalahan lingkungan. Keberlanjutan infrastruktur menjadi perhatian utama dikarenakan memiliki dampak yang cukup singnifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup dan masa depan. Permasalahan mendasar infrastruktur Kabupaten Buton tidak hanya terbatas pada pemenuhan akses dan hunian yang terjangkau seperti masih adanya pemukiman yang belum teraliri listrik yang diatasi melalui bantuan KWH listrik, belum oplimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanganan permukiman kumuh dengan 4.322 Kepala Keluarga miskin yang belum tertangani oleh bantuan rumah tidak layak huni. Selain itu, masalah transportasi juga menjadi tantangan serius, terutama dengan tidak adanya terminal C dan terminal umum serta terbatasnyajumlah terminal B. Belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Euton tidak hanya mengakibatkan ketidakmerataan akses layanan dasar, tetapi juga berdampak negatif pada konektivitas dan aksesibilitas, terutama dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi maritim khususnya di Kepulauan Buton. Belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan aksesibilitas dalam pemanfaatan potensi pertambangan dan sumber daya alam lainnya, seperti pelabuhan bongkar muat hasil tambang yang sering terjadi di pelabuhan menghambat arus lalu lintas dan aktivitas pelayaran, memperlambat distribusi barang dan jasa yang vital bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hambatan ini memperburuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan sebuah penilaian terhadap kualitas air, udara dan kerusakan lahan. Dampak pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan hidup flora, fauna yang dilindungi dan masyarakat. Nilai IKLH yang baik/sangat baik suatu wilayah akan berimplikasi baik pada dukungan pencapaian targer/Indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Buton. Nilai capaian lKLH Kabupaten Buton tahun 2023 mencapai 83,45 sebagaimana lebih tinggi dibandingkan dengan Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, dan Bombana yang artinya indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Euton cenderung baik dibandingkan beberapa kabupaten Di sekitarnya. Swnber: KLHS RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 • <>Ulor • 81.tor Selo!on • Bvton Tengch • Bdo<1 Ulc:·o • Wokolot:>1 • Bcmocno 88 85.64 86 83.45 84 81.93 82 80 7'1.08 79.02 78 76 74.02 74 72 70 68 Buton Buton Seloton Buron Tengoh Buton Utoro Wokotobi Bonibono Gambar 3.14. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023 RPJPD Kab. Buron Tahun 2025-2045 I Ill- 18
a.Transportasi Jumlab infrastruktur perhubungan di Kabupaten Bu ton dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan babwa pelabuhan khusus, pelabuhan transmigrasi, pelabuhan regional, pelabuhan lokal, pelabuhan penyebrangan, dan pelabuhan rakyat tidak menunjukkan peru bah an signifikan. Pad a periode 20 18 hingga 2021 tidak terdapat terminal tipe B di Kabupaten Buton dan baru dibangun 1 unit pada tahun 2022 dengan menggunakan dana APBD Provinsi. Selain itu, sampai pada tahun 2022 belum dibentuk terminal tipe C dan terminal transportasi umum di Kabupaten Buton. Kurangnya terminal-terminal ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam infrastruktur perhubungan yang dapat menghambat mobilitas barang dan orang serta mengurangi efisiensi sistem transportasi di Kabupaten Buton. Upaya peningkatan dan pengembangan terminal yang memadai menjadi krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kab. Buton Tamm 2024 '15100tlO 111•T.ll'~<'l • H,·.1h,,1<1 120 100 80 60 40 :.! () () Pemchharaun d;111 l'~·mh;m~ Pen111gk,1tan kualuas inllJst f'entn~kj(Jn SJIJnJ Udll Pr 1111,111 lnh .. <rruktur Suvlal, l·. ruktur Jll'11th,rn1:11n,tn wear D p k kunuuu dan I'~ mcnntahan .i merara ,,.._ir.,n,, ·"•1r l'llllll uman Gambar 3.15. GAP Antara Realisasi dan Target Pembangu.nan lnfrastruktur Kabupaten Buton Tahun 2023 kondisi ekonomi maritim di daerab yang seharusnya bisa menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi lokal, menciptakan efek domino yang menghalangi potensi perdagangan dan kesejabteraan masyarakat di wilayab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintab Kabupaten Buton untuk melakukan upaya terkait peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayab, memastikan kesetaraan peluang ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup di seluruh daerah. Upaya pemerataan pembangunan juga mencakup alokasi anggaran yang proporsional, kebijakan strategis dalam peningkatan sektor- sektor kunci, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pernbangunan. Dengan pemerataan yang efektif, setiap wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan tanpa terpinggirkan dari manfaat pembangunan. Beberapa permasalahan terkait pembangunan infrastruktur dapat digambarkan melaJui capaian beberapa indikator. Dalam program infrastruktur yang tercantum dalam dokumen pembangunan daerah ialab pemelibaraan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan sarana prasarana permukiman. Ketiga indikator tersebut hingga tabun 2023 belum mencapai target yang ditentukan sehingga perlunya ditingkatkan pelaksanaan program tersebut. RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I III· 19
c.Sambungan Air Bersih Pembangunan sarnbungan rumah untuk air bersih sesuai dengan data statistik dibawah memperlihatkan bahwa masih tingginya rumah yang belum tersambung perpipaan. Dilihat dari perband.ingan diatas terhadap pembangunan infrastruktur air bersih, Kabupaten Buton menempati posisi ke dua dibawah Kabupaten Buton Tengah terhait perpipaan air bersih. Akses non perpipaan di Kabupaten Buton masih tinggi hal ini terlihat dari Buton berada di posisi terbawah Kabupaten Buton Selatan dan Buton Utara. Akses terhadap air bersih sangat penting bagi pembangunan daerah karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tafum 2024 • NON PLN • PLN Wakatobi • 7;$7 92.63 Buron Tengah I 3.66 96.34 Buron Utara I i:37 96.43 Buton I 3157 96.43 0 20 40 60 80 100 120 Gambar 3.17. Perbandingan Rumah Tangga Mendapatkan Allran Listrik Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023
b.Sambungan Listrik Kabupaten Buton terka.it dengan pembangunan sa.Juran listrik sudah sangat baik. Hla ini diperkuat dengan sambungan listrik di Kabupaten Buton mencapa.i 99,09% hanya sek.itar 0,91% bangunan yang tidak tersambung listrik dari PLN. Apabila dilihat dalam skala regional kabupaten kota sekitar, Kabupaten Buton berada di posisi pertama. Hal ini sangat positif terhadap pembangunan khususnya dielektrifikasi daerah. Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Buton Tahtm 2022 20'.22 • 2021 20'.20 • 2019 2018 2520;J.S50 Jumlah pelabuhan regional : Jumlalt pclabuhan lokal jurnlah pclabuhan pcnyebrangan - Jumlah pclabuhan rakyat ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, Jumlah terminal type B .Iurulah pelabuhan studv : .Jmulah pclabuhan khusus = ,J11111lah pelabuhan trausmigrasi : Gambar 3.16. Jumlah lnfrastruktur Perhubungan Tahun 2018-2022 (unit) RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I lll- 20 - ···--·. ----4• .. -- _ ., --.----· ·-··:::,::,-- ·--··---. • Rusak Her:11 Rusak • Sedang • Balk 0.37Buton O.S2 0.34 Buron Tengah 0.3 Buron Utara 0.17 0.17 - 0.06 Huron Sclarau ••Oii.oii4••• Gambar 3.19. Perbandingan Kondisi Jalan Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023
e.Kondisi Jalan Kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap aksesibilitas daerah. Kaitan dengan jaringan Jalan di Kabupaten Buton mayoritas dalam kondisi baik. Kondisi ini apabila dilihat secara regional kabupaten kota disekitar menempati posisi pertama. Namun masih beberapa catatan karena masih terdapat jaringan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Kondisi jalan rusak berat memiliki persentase 19%, sedangkan dalam kondisi rusak 17%.
d.Sanitasi Penyelenggaraan sanitasi dl Kabupaten Buton belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan belum adanya penila.ian terka.it sanitasi aman dan layak. Kondisi ini mencerroinkan adanya kekurangan dalam infrastruktur dan pelayanan sanitasi mernadai yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Peningkatan sistem sanitasi yang efektif dan komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan penduduk dan mencegah potensi risiko kesehatan yang dapat timbul akibat kurangnya fasilitas sanitasi yang layak. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenqqara Tahun 2024 • Non Pipa • Ai1· Kemasan Sambung Pipa 'll)xn70hCI;,u10,lO10I) -----40.9 Ht11011 ---- 24.23 34.87 55.3 40.7lh11<111 l l11ra 35.93 42.76 11111,,,1)1·111-t,III_.. 80.46 A11t1•11 S, l,1tn11 5.15 12.39 Gambar 3.18. Perbandingan Sambungan Rumah Air Bersih Dengan Daerah Sekitar Tahun 2023 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I m- 21 Persentase rumah tidak layak huni berbanding lurus dengan jumlah kawasan perumahan dan permukiman kumuh. Total Luas kawasan permuk.iman kumuh di Kabupaten Buton tercatat sebesar 225,27 hektar, dan yang menjadi kewenangan kabupaten sebesar 79,18 hektar. Namun upaya penanganannya sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 baru mencakup 8,40 hektar melalui intervensi program Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh masih jauh dari optimal, dengan sebagian besar wilayah tersebut masih membutuhkan intervensi serius untuk memperbaiki kondisi hunian dan infrastruktur agar sesuai dengan standar kelayakan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sana. Sumber: Dina.s Perumahan dan Kawasan Pennukunan Kab. Buton Tahun 2023 • Rumah Layak Hun!• Rurnah Tidak Layak Huni 71% Gambar 3.20. Persentase Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023
r.Perumahan dan Permukiman Perumahan dan permukiman adalah fondasi kesejahteraan masyarakat, namun pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang belum optimal menghambat pencapaian tujuan ini. Capaian penyediaan Rumah Layakhuni penting untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan penghuninya. Pada tahun 2023, persentase rumah Layak huni di Kabupaten Buton baru mencapai 71,00% yang artinya masih ada 28,99% rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. Kodisi ini menunjukkan bahwa masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni yang berisiko mengancam kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan mereka, Pemerintah Kabupaten Buton perlu meningkatkan upaya untuk memperbaiki dan menyediakan rumah layak huni guna memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat tinggal di Lingkunganyang aman dan sehat. RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I In- 22 3.2.1 Telaah lsu lnternasional Isu strategis global yang belum mereda terkait dengan Pandemicovid-19 tetap menjadi sorotan utama bagi setiap pernangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Buton. Meskipun ada tanda-tanda peningkatan dalam tingkat ketahanan kesehatan dengan rnulai terkendalinya covid-19, namun status enderni nasionaJ belum diumumkan oleh pemerintah hingga saat ini. Sektor ekonomi terkena dampak yang paling berat akibat pandemi ini, tetapi mulai menunjukkan perbaikan kinerja di tengah kebijakan pelonggaran mobilitas yang secara bertahap diberlakukan oleb pemerintah. Sementara itu, masyarakat telah mengadaptasi gaya hidup baru dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. lni berdampak pada transisi sektor publik dan swasta untuk menyesuaikan 3.2. lsu-isu Strategis lsu strategis adalah berbagai permasalahan yang menjadi sorotan secara internasional, nasional, maupun regional karena kepentingannya dalam pembangunan daerah baik saat ini maupun di masa depan. Keterlibatan isu strategis menjadi kunci dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka panjang untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terencana, tepat, dan efisien. Mengutamakan penanganan dan antisipasi isu strategis dapat menjadi keunggulan dalam mencapai sasaran pembangunan, namun mengabaikan isu strategis dapat berpotensi menimbulkan kegagalan dalam proses pembangunan daerah. Isu strategis terbentuk melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang memiliki pengaruh besar dalam agenda pembangunan jangka panjang, termasuk isu-isu dengan skala intemasional, nasional, dan regional yang sating terkait dan terintegrasi.
g.Penanganan Persampahan Penanganan persampahan di Kabupaten Buton masih belum optimal. Hal ini tergambar dari capaian indeks kinerja pengelolaan sampah baru mencapai 39,60 pada tahun 2023 dan belum didukung dengan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai untuk mengangkut dan mengelola sampah. TPAyang dimiliki saat ini baru 1 yang berada di Desa Galanti Kecamatan Wolowa. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Buton dalam pengelolaan sampah dari hlu ke hilir, dan peran aktif masyarakat juga menjadi faktor penting keberhasilan penanganan samph di Kabupaten Buton. Sumber: Din.as Perumahan dan Kawasan Pennukiman Kab. Euton Tahun2023 8.40 • Tertangani • Belum Tertanganl Gambar 3.21. Penanganan Kawaaa.n Permukima.n Kumuh di Bawah 10 Ha yang tertangani sampai Tahun 2023 (Ha) RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 23
1. 1.lsu Susta.inab~ Development Goals fSDGs) Sustainable Development Goals atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind'. SDGs bertujuan untuk menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka merealisasikan pembangunan berkelanjut.an yang inklusif dan seimbang secara global. Sustainable Development Goals (SDGs) memuat serangkaian 17 tujuan yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai agenda global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini meliputi berbagai aspek pembangunan yang saling terkait, yaitu : pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pengelolaan sumber daya alam, perllndungan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Secara rind 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), sebagai berikut:
2. 1.TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
3. 2.TPB 2 : Tanpa Kelaparan
4. 3.TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
5. 4.TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
6. 5.TPB 5 : Kesetaraan Gender
7. 6.TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi La.yak
8. 7.TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
9. 8.TPB 8 : Pekerjaan La.yakdan Pertumbuhan Ekonomi
10. 9.TPB 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur
11. 10.TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan
12. 11.TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
13. 12.TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
14. 13.TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
15. 14.TPB 14 : Ekosistem La.utan
16. 15.TPB 15 : Ekosistem Daratan
17. 16.TPB 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
18. 17.TPB 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Berdasarkan isu permasalahan Kabupaten Buton, Kabupaten Buton memiliki keselarasan isu permasalahan dengan SDGs yang mana masuk dalam indikator pengentasan permasalahan pendidikan berkualitas, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, hingga kehidupan sehat dan sejahtera dan berkurangnya kesenjangan.
a.Menjamin Kualitas Pencllclikan yang Aclll dllll Inldusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup Untuk Semua Dalam penyelesaian permasalahan pendidikan diha.rapkan dapat adil dan inklusif dan membuka kesempatan belajar utuk semua masyarakat. Seperti halnya pada indikator penjaminan kualitas pendidikan diharapkan presentase anak yang bersekolah di usia sekolah terus meningkat dan seluruh anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan hal tersebut angka putus sekolah di setiap daerah diharapkan mencapai angka nol. layanan dengan kebutuhan masyarakat, yang kemungkinan akan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain isu strategis terkait Pandemi covid- 19, ada beberapa isu strategis internasional lain yang memiliki kaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Buton. RPJPD Kah. Buron Tahun 2025-2045 I In- 24 t. Perdagangan lnternasionalOemografi Oun la Keuangan Global Kelas Pendapalan Menengah Perubahan lklim . ,,;::~!-~ ~~ Megatren :_' Ounia ·1- . 2045 Persalngan Sumber Daya Alam Kemajuan _l__ Teknologi 1111:? W Peru bah an • / Geopolltlk :: ( Perubahan S \ Ekonomi ~- Gambar 3.22. Konsep Megatren Dunia 2045
1. 2.MegaTrend 2045 Megatrend dunia tabun 2045 meliputi beberapa hal diantaranya demografi dunia, urbanisasi global, kemajuan teknologi, persaingan surnber daya alam dan perubahan iklim termasuk 17 item Sustainable Development Goals. Efek dari revolusi industri 4.0 sendiri di Indonesia berefek pada hilangnya 23 juta pekerjaan yang diganti dengan otomatisasi pada tahun 2030. Megatrend merupakan sumber kekuatan utama yang bersifat global, berkelanjutan dan berkekuatan ekonomi mak:ro yang berdampak pada sistem sosial dan lanskap ekonomi dunia. Perubahan ini bersifat radikal, masif, terstruktur, dan tidak dapat dibendung, berimplikasi pada sumber daya dimulai dengan kelangkaan sumber pangan, air, dan energi, urbanisasi yang masif, dan pertumbuhan ekonomi kelas menengah dunia,
b.Menjam.in Akses Terhadap Energi ya.ng Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, danModem Pada tujuan jaminan akses terhadap energi yang terjangkau clan dapat diandalkan diharapkan masyarakat mendapatkan akses terhadap listrik yang dapat diandalkan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan adanya jaminan energi yang berkelanjutan efisiensi konsumsi energi merupakan indikator utama dalam keberhasilan tujuan SDGs.
c.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja yang Optimal dan Produktif, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua Pertumbuhan ekonorni yang merata dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan daerah sebagaimana perlu meningkatkan ekonomi lokal di suatu daerah, peningkatan ekonomi lokal dapat berupa terciptanya lapangan kerja baru dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatan pendapatan perkapita pada setiap masyarakat.
d.Membangun Infrastrulrtur Tangguh, Mempromosikan lndustrialisasi lnklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi Pembangunan infrastruktur tangguh diharapkan dapat meningkatkan akses jalan pada setiap daerah yang mana kemudahan akses dapat berpengarub terhadap perekonomian dan perkembangan suatu daerah. Selain infrastruk:tur berbentuk fisik diharapkan infrastruktur teknologi juga dapat berkembang seperti kemudahan mengakses internet pada seluruh daerah baik di perkotaan ataupun pedesaan. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 25 Dalam sepuluh indikator megatren dunia terdapat beberapa indikator isu pennasalahan yang selaras dengan Kabupaten Buton yaitu mengenai perubahan ekonomi, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan kelas pendapatan menengah. Dari beberapa isu tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut :
a.Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan pada prinsip ekonomi telah menopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebagaimana selama ini dan menjadi salah satu pilar utarna di masa yang mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan berkesinambungan. Refonnasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat global.
b.Persaingan Sumber Daya Alam Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam seperti halnya energi, air, dan pangan di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa yang akan mendatang dengan pertimbangan peningkatan populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan kebutuhan Sumber Daya Alam (SDA), dan mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Kabupaten Buton memiliki potensi di bidang industri pertambangan seperti aspal yang cukup besar diharapkan dengan adanya industri tersebut dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Buton dari Sumber Daya Alam, namun diperlukannya beberapa perhatian khusus guna meningkatkan industri tersebut seperti kesiapan tenaga kerja guna melaksanakan hilirisasi industri aspal, hingga kesiapan regulasi dan pengawasan. e, Perubahan lldim Perubahan iklim dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang mana secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat dampak negatif krisis global. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi utama di dunia isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru sebagai sumber energi utarna. Tenaga surya akan semakin menurun dan murah kedepannya sedangkan penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi dan teknologi elektrolisis green hydrogen dan fuel cell menunjukan perkembangan yang positif terutama untuk transpotasi darat.
d.Kela• Pendapatan Menengah Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam tennasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang terkait dengan teknologi tinggi dan pekerjaan melalui oirtual-metaverse serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah proses bisnis tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerjaan antar sektor dan antar jenis pekerjaan.
e.Kem.ajuan Teknologi Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan sernakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin rnenunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I III- 26 Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (uset1 tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah intemasional. Jika hal tersebut · terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing intemasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah. Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan physical distancing diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih in tens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi. Kemajuan teknologi telah menciptakan dampak yang besar secara global, mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dcngan signifikan. Perkembangan teknologi telah sejalan dengan konsep Society 5.0, di mana masyarakat hidup beriringan dengan tek.nologi. Namun, manfaat teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia tidak hanya berpotensi tetapi juga menjadi tantangan di masa depan. Menurut laporan dari Goldman Sachs, teknologi akan menggantikan 300 juta lapangan pekerjaan di masa depan. Hal ini menandakan adanya kemungkinan otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia. Selain itu, tantangan lain meliputi isu privasi dan keamanan data, ketergantungan yang meningkat, perubahan nilai etika, transformasi pola pendidikan, serta dampaknya terhadap konsumsi energi dan limbah elektronik. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dari Pernerintah Kabupaten Buton untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses infonnasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM melek teknologi.
f.Perubahan Geopolitlk Perkembangan geopolitik dan geoekonomi dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan tersebut adalah eksalasi persaingan antar negara. Perspektif geopolitik, Kabupaten Buton memiliki potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dapat meningkatkan persaingan perekonomian dengan negara-negara lain. Sebagaimana diketahui Kabupaten Buton merniliki industri aspal yang cukup besar sehingga dengan peningkatan pengawasan dan penentuan arah kebijakan serta kesiapan tenaga kerja dari daerah diharapkan industri aspaJ menjadi tumpuan perekonomian rakyat khususnya di Kabupaten Buton.
g.Keuangan Global Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan gangguan dalam sektor layanan keuangan. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan Machine Leaming telah mengubah lanskap industri layanan keuangan, seperti munculnya bank digital. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, perubahan ini juga berdampak pada pengaturan keuangan, terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Buton dalam menjaga stabilitas keuangan.
h.Perdagangan lateraasional Pergeseran peningkatan kontribusi negara-negara berkernbang dalam ekonomi global telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang berfokus di wilayah Asia- Afrika. Dengan posisi Di Kabupaten Buton masuk dalam Kawasan strategis industi RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 27
1. 4.Perabahan lldim Global (Global Warming/][ CJfAM1Bt Global uiarminq merupakan konsekuensi atau hasil dari degradasi ekosistem alam yang disebabkan oleh pembangunan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Darnpak dari global warming mencakup kekeringan, kelangkaan pangan, banjir, dan dapat menjadi pemicu berbagai bencana alam. Karena dampaknya yang signifikan terhadap manusia dan lingkungan, diperlukan upaya antisipatif dari pemerintah dan masyarakat global dalam menghadapi isu global wanning. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan (pembangunan berkelanjutan], sehingga kelestarian alam dapat dipertahankan, dan efek global wanning dapat diminimalkan atau dihindari, sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya lain untuk menjaga kualitas lingkungan hidup adalah melalui persetujuan Protokol Kyoto. Protokol ini merupakan amandemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah kesepakatan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, atau bekerja sama dalam
2. 3.Penerapan Green Economic Global (Ekonomi Ramah Lingkungat Menurut PBS, jika penurunan perusakan hutan bisa dicapai hingga setengahnya pada tahun 2030, akan ada penurunan kerugian sebesar US$ 3,7 triliun yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca secara global. Indonesia merniliki potensi yang besar untuk berperan dalam peralihan dari pola pembangunan konvensional ke pembangunan yang berkelanjutan. Ini bisa diwujudkan dengan menghentikan deforestasi ilegal, yang akan memungkinkan penciptaan pendapatan dan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan ketersediaan air bersih dan surnber obat-obatan ala.mi bagi masyarakat. Tidak hanya itu, negara-negara maju telah mulai memperkenalkan produk-produk ramah lingkungan, mendorong negara-negara berkembang untuk bersama-sama bergerak menuju perekonomian yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk kehidupan di masa depan. pengolahan dan pertmabangan. Memahami hal tersebut perlu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Buton yang mana sata ini hilirisasi industri semakin ditekankan dan dapat menjadi tantangan dan peluang dalam pembangunan ekonomi daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, adanya konstelasi industri pengolahan memungkinkan akan berdampak pada perekonomian daerah yang mayoritas aktivitas perekonomian Kabupaten Buton berkaitan denganperdagangan. Dengan ini diharapkan Kabupaten Buton mampu menangkap potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi. I, Demografi Duma Perkembangan demografi global memiliki dampak krusial terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Bappenas, jumlah penduduk indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 319 juta individu. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan yang terus menerus, pertumbuhan penduduk di tahun 2050 akan kurang dari 0,2% sebagaimana telah mengalami pertumbuhan negatif dan penuaan penduduk, Pertumbuhan ini menghadirkan sejumlah tantangan penting, termasuk isu ketahanan Sumber Daya Alam, percepatan urbanisasi, peningkatan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Buton akan mencapai 54,7 ribu jiwa. Untuk menghadapi hal ini, Pemerintah Kota Sabang perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill· 28
3. 5.Kemajuan Telmologi loform.asi dan Komunikasi Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat dan menjadi semakin terjangkau oleh semua orang. Pertumbuhan positif ini memunculkan industri teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan signifikan. Indonesia, dengan segala sumber daya yang dimilikinya, seharusnya mampu mengikuti perkembangan globalisasi dan memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan produk unggulan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di masa depan, harapannya adalah Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga produsen teknologi sehingga dapat bersaing secara sehat di tingkat intemasional. Jika hal ini terwujud, Indonesia bukan hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, tetapi juga mampu mengekspor teknologi informasi dan komunikasi dengan spesifikasi dan daya saing intemasional. Untuk mencapai haJ ini, perlu persiapan infrastruktur IT yang matang, seperti peningkatan jaringan sinyal 4.0 yang telah tersebar di Indonesia dan persiapan untuk sinyal 5.0. Meskipun belum merata, upaya ini telah meningkatkan kualitas teknologi Informasi di berbagai daerah. Pandemi covid-19 secara tidak langsungjuga telah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan intensif IT menjadi penting, terutama dalam situasi kebijakan jarak sosial yang mendorong pelaksanaan kegiatan tatap muka melalui video conference. Selain itu, kebijakan bekerja atau belajar dari rumah telah meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana IT, terutama dalam bidang telekomunikasi. perdagangan emisi jika mereka melebihi batas emisi. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Con.ven.tion On Climate Change. Selain Protokol Kyoto, pada pertemuan UNFCCC ke-21 pada Desember 2015, negara- negara dunia sepakat pada Perjanjian Paris. Perjanjian ini bertujuan menjaga kenaikan suhu global di bawah dua derajat Celcius dan berupaya mencapai kenaikan maksimal 1,5 derajat Celcius diatas suhu bumi pada masa pra-industri. Terdapat lima poin utama dalam Perjanjian Paris, yaitu:
a.Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk rnencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
b.Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
c.Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklirn.
d.Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim,
e.Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "Katowice Climate Package" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Bu ton. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 29 Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukurn, StabiHtas, dan Ketangguhan Oiplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) Kerangka lmplementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan langkah untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yang menjadi visi dan rnisi nasional. Visi RPJPN tahun 2045 ditetapkan berdasarkan komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta didasarkan pada penelitian dan analisis mengenai isu-isu strategis nasional yang menjadi prioritas, termasuk dalam penyesuaian dengan tujuan utama pembangunan jangka panjang dalam RPJPN. Tujuan dari visi ini adalah untuk memajukan masa depan Indonesia dengan menghadirkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Ber eliallj~u. n" 3.2.2 Telaah lsu Nasional Isu-isu strategis nasional merupakan persoalan-persoalan yang memilik.i potensi untuk menghambat kemajuan pembangunan di tingkat nasional, dan oleh karena itu, memerlukan langkah-Iangkah khusus untuk mengatasinya. Kehadiran isu-isu strategis yang belum terselesaikan menjadi perhatian utama pemerintah untuk menangani mereka dengan lebih serius. Na.mun, tantangannya muncul ketika isu-isu strategis yang ada belum terselesaikan, sementara isu-isu strategis baru juga muncul, dan ini memerlukan pendekatan khusus dalam upaya antisipasinya. Selain mempertimbangkan isu-isu dalam skala internasional, aspek-aspek lain yang menjadi fokus dalam menetapkan isu-isu strategis adalah kebijakan dan isu-isu yang bersifat nasional, yaitu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045. RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I m- 30 3.2.3. Telaah Isu Daerah A. Telaah RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045 Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan demi rnencapai keselarasan visi perobangunan daerah. Rencana pembangunan kabupaten diharapkan dapat mendukung rencana pembangunan pada tingkat provinsi dan nasionaJ. Provinsi Sulawesi Tenggara sedang melakukan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-
1. 2045.Penyusunan RPJPD Provinsi perlu ditelaah sebagai rujukan pembangunan Kabupaten Buton pada 20 tahun mendatang (2025-2045). Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan sebuah kerangka implementasi yang kuat melalui pembangunan wilayah yang bertahap, didukung oleh infrastruktur yang memadai. Kesinambungan dalam proses pembangunan menjadi kunci agar setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar. Fokus pembangunan wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan di seluruh Nusantara dengan mengurang:i disparitas antar wilayah dan kelompok pendapatan, serta memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan infrastruktur seperti konektivitas, ketenagalistrikan, teknolog:iinformasi, dan komunikasi, serta prasarana dasar. Sejalan dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan wilayah harus mempertimbangkan tata kelola dan kapasitas fiskaJ pemerintah daerah, serta mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah. Pendekatan satu ukuran untuk semua tidak sesuai, dan pemberian dulrungan yang khusus pada daerah yang membutuhkan menjadi penting. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan aturan yang memastikan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, dengan manajemen risiko yang kuat. Komunikasi publik yang tepat menjadi kunci dengan adanya beragam pemangku kepentingan. Dukungan finansial yang inovatif dan memadai, serta sektor keuangan yang berkembang, sangat penting dalam kesuksesan pembangunan. lni memungkinkan investasi yang produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan. Pendanaan inovatif membantu mengatasi keterbatasan dana, seroentara investasi asing membawa teknolog:i dan pengetahuan baru. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI m S11bff1~1 El')flOmt Ut~to m ~~"' 0,plolllul Mlsl 5. Kttal'l~Nn Soslal 81111.lya dM! El(otogl m A • a.. a ~a dt• .. ,+llvJ, I ., u m Kt!U.t•ga ikf\oaM.lS cUn KtM!llfMft Gender m Llrogku"!Jafl Hldup llerkwlilh IJXI a.,;,...a!,a.,•~ '-.,..9 Aw GJn Ktmand r~ ''"'"" m Re ffl> :,r,,)C~p ~ d:I~ Pt!VbW~ lllr.,
2. 11.~"'a. .• ,,. '"'" ~•· ~ 'l.'n81,.i,, Gt~b· m IU"'un Ku.,,._~•n ';•~on~ T•"9911~ d._, Otmolm, Subsb~r.ial Mlil 4 Suprem.ul Hukum. Subd11u. dan Keu1199uhan Diplomas! LANDASAN TRANSFORMASI M,Si 3 Tr1nsfomll11 Tm KelollMlSi ? Tr111sfonnas1 Eltonom1 £11 ..'-" io••• d n Pl'v, ;1o1lv I.ti OOflOl!ll Ill P ner ~pan Ei.onom, H!j.,u m rra~sto,mul o.gtlll £11 lll1"9ra\l E•QIIOrru Dnmntill ~ GlOb.ll Cl Pell>OOai!Mbl,g~ Pv• ti .... I "Mll"-11\ (ko11onll 1:11 t<,e. .. w)I 1tt1I \S,. ..... £!1 PtftdlOlll•I S.,~u,t,ua yangliltrlU Ell Ptritndu"9an So,lal yang ,t.01111,t M1s1 I Transformas, sos1,1 TRANSFORMASI INDONESIA Gambar 3.23. Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPO Kab. Buton Tahun 2025-2045 I ill- 31 S.u,biliaa :f\nnha.ru• Pan .r Urf~• IWJI ti.l ,, Hl ().iuup.ak.nu-!•• "' uJ d.al,.m rrWmP"n :a ~ pt"'nul;,1, 1 ,i;.<fl'!"rafl.i m...S. PrnlllA:~"'AJJ ~ ,au•• ,,,....,.)wtrw,n pt"nihd1.'kan , 1l1.11l ~M"'relt!Ul n..•n f"u lr.tvrn u d.ln or,1-i.- .. ro,1 lint u• td .. , ).; nt.Nk.A ... --,,_, JSU STRATEGIS RPJPD SULT RA 'f\k.91C" if~ I IUU la.ta U,.I tnllt.. Ut ,I m..~ 1pu, t, Ull...!1'01 ' ..... _,,J Gambar 3.24. Keterkaitan Isu Strategis Provinsi dengan Permasalahan dan lsu Strategis Kabupaten Buton ISU STRATEOlS RPJPD BUTON 7.
3. 8.Kesinambungan pembangunan. Penyusnan RPJPD Kabupaten Buton perlu memahami dan mengikuti arah pembangunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut mendasarkan penyelarasan antar isu RPJPD provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Buton. Berikut ini merupakan penyelarasan isu strategis Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Bu ton. berkelanju tan; Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan iovatif; Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansi dan stabilitas ekonomi makro daerah; Ketahanan sosial budaya dan ekologi; Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 3. 4. 5. 6. Visi pembangunan daerah diwujudkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yakni:
4. 1.Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang cerdas, sehat, kratif, unggul dan berdaya saing;
5. 2.Mewujudkan transfonnasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan "Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang daya Sa ng, 'I.ju dan 1 J -" Berdasarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, terdapat isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:
6. 1.Pertumbuhan ekonom.i belum inklusif;
7. 2.Penurunan angka kemiskinan;
8. 3.Mengurangi ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah;
9. 4.Daya saing dan produktivitas tenaga kerja belum optimal;
10. 5.Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
11. 6.Optimalisasi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infarstruktur penunjang lainnya;
12. 7.Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik;
13. 8.Mitigasi bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara mengusung Visi Pembangunan RPJPO 2025-2045 yakni: RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I 111- 32 B. Telaah KLHS RPJPD Kabupaten Buton Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dua dokumen yang memiliki hubungan erat dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. KLHS secara khusus fokus membahas mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan diintegrasikan daJam rencana pembangunan wilayah. KLHS akan memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan dalam dokumen RPJPD Kabu paten Bu ton. Swnber: Ranakhir RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 Visi Pcmbangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tabun 2045 Tcrwujudnya Sulawesi Tcnggara Yang Bcrdaya Saing, Maju, dan Berkclanjutan Sasaran Visi Baseline Target 2025 2045 PeningJtatan Pendapatan per Kapita a PDRBper Kapita 70,1-70,49 300,03-361,33 b lndeks Ekonomi Biru Indonesia (!BEi) 49,72 88,57 c Kontribusi PDB lndustri Pengolahan 8,94-9,53 13,51-14,40 (%) Penurunan Tingkat Kemisldnan dan Ketimpangan a Tingkat Kemiskinan 10,24-10,54 0,44-0,94 b Ratio Cini 0,365-0,37 l 0,303-0,347 c Kontribusi PDRB Provinsi (%)' 0,87 0,75 d Pertumbuhan Ekonorm (%) 5,96-6,46 6,76-9,12 Kepemunpinan Daerah untuk Mencapai Visi Daerah a lndeks lnovast Daerah 35-60 60100 b 1 ndeks Daya Saing Daerah 3,46 5,00 Penintkatan Daya Saing Daya Manusia a lndeks Modal Manusia 0,54 0,74 Penurunan Emisi Gu Rumah Kaea Menuju Net Zero Emission a Penurunan lntensitas Enusi ORK(%) 28,93 73,94 b lndeks Kualitas Lingkungan Hidup 82,39 88,68 Daerah Tabel 3.1 Visi dan Sasaran Visi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 Permasalahan dan isu strategis menjadi dasar perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi Sulawesi Tenggara. Perumusan visi dan misi juga memperhatikan arah pembangunan NasionaJ dalam RPJPN. Perumusan Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tenggara disusun sebagai berilrut : RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 33 Sumber: Dokumen KLH-5 RPJPDKabupaten Buton Tahun 2025-2045 Gambar 3.26. Realisasi Pelaksanaan TPB Penelaahan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Buton 2025-2045 memberikan kesimpulan sebagai berikut:
14. 1.Pencapaian indikator TPB Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Kabupaten Buton telah melakukan analisis mengenai capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).Capaian TPB menjadi dasa.r dalam perumusan arahan kebijakan yang harus dipedomadi dalam penyusunan RPJPD. TPB Kabupaten Buton berjurnlah 17 namun 2 diantaranya menjadi kewenanganan pemerinta.h pusat. Hasil pencapaian indikator yaitu sudah dikerjakan dan sesuai target (SS) 24%; Sudah dikerjakan tapi belum mencapai target (SB) 22%; Belum dikerjakan dan belum meocapai target (BB) 21%; dan Tidak ada data (N/A) 33%. Adapun capaian program TPB Kabupaten Buton dapat disimpulkan sebagai berikut : Pwlttatn..,n 111fl'llr.tmk111r pembangunan )'Mg berkuabta~ Behun opnmnl ii~s~ur JRlR11,Jffl1b1111111 dan arr nunum Stnbili1as Kctnhanan Pangnn rnng Bttk..-stMlllbllJI~ Bclum trrrnpru pertumbuhnn rkonoDII yang mrratn 0.1mp11k media 60lil•II dalam mcmixngru,.iru pemikiran genrrruu muda Optimalisasi f'tlaynn:10 f'ubhk Bcrb<w5 fcknplogi lnformns1 dan Komumknsi •••... ,~ Rn1dahnya al,;6C't1bili1as, k-llll'AIU'I, kctahMan. knlll\llllll kota, umbuhan ckonoau bcri;clan utan Trnnsfoanast Ekonol!U BerkelnnJUttlll J Belum op1imalnya penyediun atr bcuih clan penurunan lrualitaA &Cna kuan111a11 11t baku AIN-kr~" P<'ng~nll\.'wltl l.m1isk1111u1 Mtmlmmd 1nau1111n J..·uhurnl Eklum oplUIUWl\'n pemcnuhnn SPM dnn NSPK Pelnbougunun \ltnUJll M=·:unlmt ~,u1g &-hRt Ctldu,, dlll1 Unggul . • Belum opltmaln~ a akses dan kuahtas krs<'hatan ISU STRATEGIS RPJPD BUTONISU PB KLHS RPJPD BUTON Gmbar 3.25. Keterkaitan lsu PB KLHS dengan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I UI- 34 Grafik di atas menggambarkan bahwa TPB Kabupaten Euton mayoritas tidak memenuhi target. Capaian yang terpenuhi 100% hanya terdapat pada TPB "Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengalasi Perubahan Iklim dan Dampaknya". Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada dukungan lebih untuk mencapai target. TPB Kabupaten Buron bahkan ada yang sama sekaJi tidak terlaksana yaitu TPB (1) pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (2) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Mengbentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.
15. 2.Pemanfaatan potensi dan tantangan wilayah pulau kecil Kabupaten Buton memiliki potensi SDA yang sangat melimpah. SOA berbentuk hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan merupakan potensi daerah yang sangat kaya. Selain itu keanekaragaman hayati masih sangat terjaga terutama ekosistem hutan dan taut. Keindahan alam terutarna laut merupakan potensi yang dapat menjadi fokus pengernbangan ekonomi daerah. Permasalahan juga tentu dihadapi oleh Kabupaten Buton dalam pembangunan daerah. Permasalahan tersebut diantaranya belum optimaJnya pembangunan SOM (kesehatan dan pendidikan], Belum optimalnya infrastruktur daerah yang mengintegrasikan antar wilayah dan industri tam bang yang belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Situasi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam memenuhi kebu tuhan masyarakat serta mengelola layanan perkotaan dengan 1ebih inovatif, efektif, dan efisien.
16. 3.Rekomendasi Perlunya data berkualitas dan konsisten untuk analisis yang efektif, Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi untuk pengelolaan data pernbangunan, menjalin kemitraan antar stakeholder, memperkuat koordinasi di semua tingkatan, peningkatan kapasitas SOM melaJui pelatihan, dan pemberian insentif sebagai dorongan untuk inovasi dan prestasi dalam pembangunan di Kabupaten Bu ton. • D1laksanakan sesuai Target • 01laksankan Tldak sesuat Target • Belum dtlaksanakan • Tidak ada Data 12 10 10 9 9 8 8 8 8 7 1 6 b 6 4 4 44 4 4 • 4 I ii O .i. i.l ii '11,, ii'i .i' ., 1 3 2 II .. 'i i Li 0 100 Gambar 3.27. Rincian Capaian Pelaksanaan Indikator TPB RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I iu- 35 • Kawasan Lindung • Kawasan Budidaya Gambar3.28. Perbandingan Kawasan Lindung dan Budidaya
17. 2.Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton Rencana pola ruang kabupaten adalah suatu kerangka konseptual yang menggambarkan cara pengaturan dan pemanfaatan ruang wilayah pada tingkat kabupaten. Teori rencana pola ruang ini erat kaitannya dengan konsep tata ruang dan pembangunan wilayah, dengan tujuan menciptakan struktur ruang yang Lerorganisir dan Lerpadu. Inti dari teori ini terfokus pada penetapan kebijakan terkait tata guna lahan, pengembangan sektor- sektor utama, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonorni serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Buton. Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kabupaten Buton menegaskan arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kebutanan, dan pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Buton C. Telaah RTRW dan Rencana Sektor Kabupaten Buton
18. 1.Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Buton Penataan ruang wilayah Kabupaten Buton bertujuan menciptakan integrasi pembangunan antar sektor, kecamatan, dan pemangk:u kepentingan lainnya dengan mempertimbangkan peran, fungsi, dan posisi masing-rnasing entitas dalam kerangka wilayah yang lebih besar. Upaya penataan ruan.g di Kabupaten Buton bertujuan uotuk: "Mewujudkantatanan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis sektor pertanian, pertambangan, Kehuatanan serta Pariwisata guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan" RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I III- 36 Sumber : Ranperda RTRW Kabupaten Buron Tahun 2021-2041 encana 0 uan2: awasan u ava a ui>aten uton No Kawuan Budidaya Luu (Ha) 1 Kawasan hu tan produksi 53.675,5 2 Kawasan perkebunan rakyat - 3 Kawasan pertanian 49.262,13 4 Kawasan pertambangan 3.364,11 5 Kawasan peruntukan industri l.597,75 6 Kawasan pariwisata 38,05 7 Kawasan permukiman 4.393,58 8 Kawasan Pertabanan dan Keamanan - Luas Kawasan Buclidaya 112.331,12 BKb Tabel 3.3 K B didP laRR Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Buton, kawasan yang merniliki alokasi laban terbesar adalab pada kawasan konservasi yaitu sebesar 28.656,53 Ha dan kemudian disusul oleh kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu sebesar 13.714,93 Ha. Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten. Buton 2021-2041 upa en u on No KawaaanLin.dung Luu (Ha) 1 Kawasan yang memberikan perlindungan 13.714,93 terhadan Kawasan bawahannva 2 Kawasan perlindungan setempat 1.039,53 3 Kawasan konservasi 28.367,73 4 Kawasan cazar budava 10,599 5 Kawasan ekosistem mangrove 127 57 Luas Kawasan Linduna 43.706,74 Tabet 3.2 Rencana Pola Ruang Kawaaan Lindung Kab t B t K, ,wr1l>;111 kouservnsi • Ku\\11,.,11, ,,111~ 31 % 1m•111hu ikun p.-rlltvl1111~.111 terhadap Kawasun h11wah,11111y11 • K:"IWI\S.lll 1w1 liluh111g.111 s1·1,•1 p, Gambar 3.29. Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 37 Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Buion Tahun 2021 ·2041 • Kawasan strategis Suaka Margasatwa Lambusango; dan • Kawasan strate is ar Alam Kakenauwe • Kawasan mina olitan di Kecamatan Pasarwaio • Kawasan ekonomi khusus Lasalimu • Kawasan strategis pertanian di Kecamatan Lasalimu Se Iatan Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Lokui aten Buton Kawua.o Strategia Kabu aten Kawasan strate Tabel 3.4.
19. 3.Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Buton Kawasan Strategis adaJah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting daJam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya aJamdan teknologi tinggi. Kabupaten Buton dalam ha! ini memprioritaskan 2 kawasan strategis yaitu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut ini merupakan rincian kawasan strategis kabupaten Buton: Stunber: RanperdaR'I'RW Kabupaten. Buton Tahun 2021-2041 • ____... _ ---·--- -·--- --- ____ ..._ Gambar3.31. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Buton • Kawasan Pcrmuklman • Kawasan Peruntukkan lndusn I • Kawasan Pariwisata Kawasan Pertambangan • Kawasan Hutan Produksl • Kawasan Pertanian 3.91 0.03 1.42 Gambar 3.30. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Buton (%) RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 I III- 38
20. 2.Akseleraai Pe.o.gent:asanKerniskJnanSt:ruktural Maupun Kultaral Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalarn pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan basil pembangunan yang belum merata, tatanan kelernbagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Di Kabupaten Buton, nilai-nilai budaya yang lestari menjadi salah satu fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, apabila nilai-nilai budaya ini tidak diterapkan dengan tepat, dapat muncul pola pikir yang merasa berkecukupan dalam kondisi yang sebenarnya memerlukan perubahan dan peningkatan kualitas hidup. Sikap hidup yang merasa puas dengan keadaan yang ada tanpa dorongan untuk berinovasi atau berkembang bisa menjebak seseorang dalam kemiskinan kultural. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalarn diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut, Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alarn, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggimya penduduk miskin. Strategi pemerintah daerah dalam pengetasan kemiskinan dapat dimulai dari perlindungan keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan serta membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Sebagaimana strategi tersebut dapat dikerucutkan menjadi penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, serta pengembangan budaya usaha. Untuk mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, strategi pengentasan perlu didukung oleh penerapan nilai-nilai budaya Buton yang memperkuat karakter masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Nilai- 3.2.3. lsu Strategis Kabupaten Buton lsu strategis merupakan aspek yang menunjukkan fokus dan prioritas dalam penanganan oleh pemerintah. Hal ini rnenjadi krusial karena dampaknya yang Iuas dan signifi.kan terhadap perbaikan kondisi masyarakat dalam proses pembangunan masa depan. Melalui identifikasi isu-isu yang berasal dari tingkat internasional, nasional, dan lokal, dapatkah ditemukan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus penanganan di Kabupaten Buton selama 20 tahun ke depan. Berikut adalah isu strategis Kabupaten Buton Tahun 2025- 2045:
21. 1.Pembangunan Menuju Masyarakatyang Sehat, Cerdas dan Unggul Masyarakat yang sehat adalah cita-cita utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Dengan masyarakat yang sehat, pembangunan dapat dilakukan dengan baik, masyarakat dapat berperan secara optimal dan tentu saja biaya pelayanan kesehatan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah mulai menunjukkan trend peningkatan. Program yang saat ini sedang digencarkan dalam meningkatkan pembangunan masyarakat sehat, pemerintah meningkatkan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang mana diharapkan dapat mewujudkan universal health coverage bagi penduduk miskin dalam mendapatkan jaminan kesehatan. Sedangkan dalam mewujudkan masyarakat Buton yang cerdas dan unggul maka pendidikan menjadi perhatian yang utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kabupaten Buton saat ini terus memperhatikan pendidikan masyarakat terutama pendidikan dasar yang mana menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhi wajib belajar tersebut. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Buton tak henti-hentinya memberikan perhatian mengenai sarana-prasarana infrastruktur pendidikan mulai jenjang TK hingga SMA diharapkan dapat menangani pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bu ton. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I III- 39
22. 3.Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Transformasi ekonomi yang inklusif selaras dengan salah satu prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu leave no one behind. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan akses dan kesempatan yang memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan meningkatkan kesejahteraannya hingga akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi antar kelompok dan wilayah. Sedangkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang dapat rnerestorasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi dan terus menjaga kualitas lingkungan yang tidak saja dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini. Akan tetapi juga mampu mernberikan kesempatan dan harapan yang sama bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah diharapkan siap dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dengan meningkatkan kewirausahaan generasi mudah diharapkan dapat menjadi sebuah gerakan besar dalam membantu pemerintah dalam permasalahan ekonomi masyarakat, termasuk membantu masyarakat dan UMKM agar dapat lebih berdaya saing dalam era digitalisasi ekonomi. Transformasi ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Buton dapat diwujudkan melalui pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alam daerah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Dengan potensi yang besar dalam pengolahan kekayaan sumber daya alam, Buton memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pengembangan industri pengolahan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ekonomi maritim, Buton memiliki akses langsung ke laut yang luas, menjadikannya ideal untuk pengembangan sektor ini sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi berkelanjutan. Dengan menjadikan Buton sebagai pusat minapolitan, yang berfokus pada produksi dan pengolahan hasil perikanan, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing di pasar global. Upaya ini akan diperkuat dengan peningkatan fasilitas pelabuhan, pembangunan infrastruktur penunjang, dan penerapan teknologi modern, yang semuanya mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Selain sektor perikanan dan maritim, diversifikasi ekonomi di Buton melalui pengembangan sektor pertambangan juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi berkelanjutan. Potensi tambang aspal dan rninyak bumi yang ada dapat dikelola dengan pendekatan yang bertanggung jawab, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan pendekatan ini, Buton tidak hanya akan menjadi pusat ekonomi yang dinamis, tetapi juga menjadi model pembangunan yang nilai budaya Bu ton yang sebenarnya kaya akan norma-norma sosial, semangat kekeluargaan, dan integritas pribadi perlu diterapkan dalam konteks yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat karakter masyarakat yang taat pada hukum, memelihara kerukunan, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Buton, diharapkan dapat terbentuk sikap yang lebih proaktif dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Penerapan nilai-nilai luhur ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat mengubah sikap masyarakat dari pasif menjadi lebih dinamis dan berdaya, sehingga mencegah kemiskinan kultural dan mendorong kemajuan sosial serta ekonomi, Inisiatif ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kuat, yang tidak hanya menghargai warisan budaya tetapi juga rnemanfaatkan kekayaan budaya tersebut sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat mengetaskan permasalahan kemiskinan jangka panjang di Kabupaten Bu ton. RPJPD Kab. Buton Tahun 2025-2045 ) lll- 40
23. 6.StabWtas Ketahaallll Pangan yang Berkesillambuagan Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi baik nasional maupun daerah yang dapat meruntuhkan pemerintahan. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membabayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor.
24. 5.Dampak Media Sosial Dalam Mempencaruhi Pemildran Generasi Muda Media sosial telah menjadi fenomena yang mendominasi kehidupan remaja saat ini. Dengan cepatnya perkembangan teknologi, generasi muda semakin terhubung dengan platform media sosial. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium). Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada, Media sosial menjadi sarana pertukaran aspirasi baik politik maupun informasi secara umum namun media sosial juga dapat menjadi darnpak negative bagi pengunanya, guna mengantisipasi dampak dari media sosial pemerintah Kabupaten Buton dapat menerapkan sosialisasi maupun pendampingan yang mana dapat menjadi rencana jangka panjang pengentasan pennasalahan tersebut.
25. 4.Optim•Jiwsi Pelayanllll Publlk Berbasls Telmologi lnformasi dan Komunikasi Optimalisasi pelayanan digital untuk publik menjadi prioritas bagi mereka yang ingin memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Optimalisasi pelayanan digital juga tidak hanya tentang menyediakan infonnasi, tetapi juga tentang memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui langkah-langkah yang tepat, pemerintah dan lembaga publik dapat mencapai tujuan tersebut dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih terhubung. Pelayanan yang transparan, akuntabilitas, dan berkualitas menjadi harapan dan keinginan masyarakat yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Dalam tersebut dibutuhkan adanya perubahan atau transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk dapat memenuhi harapan dari masyarakat. Pada saat ini pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengotimalkan pelayanan melalui platform digital yang mana nantinya dapat membantu dan mempermudah pelayanan publik agar cepat dan tepat. Pelayanan digital juga dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelayanan publik sebagaimana dapat meminimalisir kecurangan ataupun tindakan yang menyalahi peraturan yang ditetapkan oleh daerah. Pengoptimalan pelayanan publik di Kabupaten Buton pada setiap OPD yang mana diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Buton dapat memberikan pelayanan digital kepada masyarakat, sehingga infrastruktur IT di Kabupaten Buton sangat diperhatikan guna mendukung tujan digitalisasi. mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. RPJPD Kah. Buton Tahun 2025-2045 I Ill- 41
26. 7.Pemerataan lnfrastrulrturPembangunan Yan&Berlmalltas Pemerataan pembangunan daerah terus ditingkatkan dengan mendorong pertumbuhan di seluruh kawasan di Indonesia agar lebih tinggi, tetapi tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antarwilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasl pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Dengan pemerataan infrastruktur pembangunan diharapkan segala sektor dapat bertumbuh tidak hanya sektor ekonomi saja. Seperti halnya sektor pendidikan dan kesehatan dapat merata di seluruh wilayah. Pemerataan infrastruktur Kabupaten Buton juga dapat diwujudkan melalui pemekaran wilayah sebagai upaya untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya lainnya. Pemekaran ini diharapkan marnpu mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi, dengan memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah-daerah baru untuk berkembang secara mandiri dan memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Melalui pembentukan kabupaten baru, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih, yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, pemekaran ini juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Buton secara keseluruhan. Dengan arah pemantapan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buton kedepannya dengan tercapainya pembangunan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan masyarakat daerah. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin pen ting bagi Kabupaten Bu ton karena jumlah penduduknya yang semakin meningkat dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar membuat K.abupaten Buton memerlukan ketahanan pangan yang kuat. Pemerintah daerah Kabupaten Buton terus berupaya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga murah dalam upaya pengendalian inflasi dalam kebutuhan pangan, hal tersebut didasari dengan cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan pada lahan-lahan pertanian sehingga mengakibatkan gagal panen. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 IV - 1 4.1. Visi Pembangunan Tahun 2025-2045 Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, Kabupaten Buton terletak pada 4,960°-s,690° Lintang Selatan dan 122,670°·12,340° Bujur Timur. Secara luas, Kabupaten Buton memiliki luas wilayah sebesar 1.648,04 K.m2• Penetapan strategi pembangunan daerah yang dirumuskan secara efektif akan mampu memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi daerah. Penetapan strategi pembangunan daerah merupakan proses penting dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan-tujuan pernbangunan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan identifikasi langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah guna merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan di wilayah tersebut. Strategi pembangunan daerah meliputi serangkaian kebijakan, program, serta aksi yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan infrastruktur. Proses ini melibatkan kajian mendalam terhadap potensi dan kebutuhan wilayah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, rnasyarakat, dan akademisi. Penetapan strategi pembangunan daerah memungkinkan pemerintah untuk fokus pada inisiatif-inisiatif yang memprioritaskan kebutuhan utama wilayah. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang tepat, pelaksanaan program yang efektif, dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut terus relevan dan mampu mencapai basil yang diinginkan bagi pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Seda ngkan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan visi dan misi merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen pembangunan jangka panjang dikarenakan visi merupakan pengejawantahan dari cita-cita Kabupaten Buton di tahun 2045. Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memainkan peran kunci dalarn menggarisbawahi arah serta tujuan pembangunan sebuah daerah. Visi dalam RPJPD merupakan gambaran ideal dari keadaan masa depan yang diharapkan oleh pemerintah daerah, menggambarkan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Ini mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan yang berkelanjutan, serta nilai-nilai yang ingin dipromosikan dalam pengembangan daerah. Sementara misi dalam RPJPD menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Misi menjelaskan strategi, program, kebijakan, dan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna mencapai visi yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program-program yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Visi dan misi dalam RPJPD memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam merurnuskan kebijakan, alokasi sumber daya, serta mengarahkan kegiatan pembangunan. Mereka menjadi landasan bagi setiap keputusan dan langkah yang diambil, membantu memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung sesuai dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Swnber: Analisis Penyusun, 2024 "l..S RIRW pq,ov1~S4 S.VLAWES• TENGGARA ~ - """!I..,,., dNrah Yi/'9 ._ ~~-~- ....pol1Ma1- ~ ... ~ lltl1tlnlndlr> --..--~~_.,_.,..,.... dqln ~ ..,.. cMwnvdm cla¥0-- ~ Tl)JUAf4 RfRW PRO'vtt.1$1 SULAWESI l[Nc.-OARA "TERWUJLID1'1YA KAW"5AN l"IDUSTRI YA"tG BEROAYA SAl"IG M4JU, 6ER8UDAYA DAN BERKELANJUTAH" \~SIRPJPN ',t- .... • • • • - - .... lo, •• • • • • • • .. ' .... ':. :..1 .,... -·· - ~ .. ~ - . .,. V1:;1 RPJPO ~OV.,..!I SU\JW'Wl &i 1 £ tK.UARA Gambar 4.1. Sinergitas RPJPN, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJPD Kabupaten Buton "TERWUJUDNYA KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, IIAJU, BERBUDAYA DAN ,u UTAN" Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Buton diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Visi pembangunan nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: {i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alarn, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (ill) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia Berdasarkan kondisi Kabupaten Buton saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton maka visi Kabupaten Buton adalah: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 IV - 3 Visi pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025 hingga 2045 merupakan cakupan dari aspirasi penduduk daerah Kabupaten Buton sebagaimana ditetapkan Kabupaten Buton sebacai Kawuan ladustri sebagai ultimate goal yang mana harus didukung dengan perwujudan berdaya saing, rnaju, berbudaya, dan berkelanjutan. Kabupaten Buton, dengan segala ragam keunggulannya, terus bertransfonnasi menjadi kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Terletak strategis di wilayah Indonesia Timur, Kabupaten Buton memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan. Potensi ini tidak hanya menjadikan Buton sebagai daerah potensial, tetapi juga sebagai daerah yang mampu mengembangkan dan memajukan perekonomiannya melalui pemanfaatan industri. Pengolahan industri yang tepat dan terintegrasi dengan potensi lokal a.kan mengangkat komoditas unggulan Kabupaten Bu ton ke level yang lebih tinggi. Buton sebagai Kawasan Industri didorong dengan Buton berdaya saing, maju, berbudaya dan berkelanjutan yang memiliki pola pikir progresif, menekankan pentingnya mengubah bahan mentah menjadi produk bemilai tinggi yang tidak hanya melihat potensi alam sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan nilai tambah. Dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat Buton menerapkan pola pikir inovatif, mulai dari pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan hingga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Dukungan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi prioritas, memastikan setiap individu merniliki kemampuan untuk berkontribusi dalam menciptakan produk unggulan yang berdaya saing tinggi di pasar global. Perwujudan ini dijalankan dengan meogedepankan nilai kebudayaan Buton serta penyeimbangan ekosistern lingkungan. Kabupaten Buton sebagai kawasan industri mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, menjadikannya sebagai daerah yang harmonis, dinamis, dan penuh potensi untuk terus berkembang. a) BERDAYA SAING Aspek berdaya saing menjadi poin kritis dalam strategi pembangunan daerah karena mencerminkan kernampuan suatu wilayah untuk bersaing secara ekonomi, sosial, dan inovatif dalam skala lokal maupun global. Hal ini melibatkan beberapa dimensi penting yang membentuk keunggulan suatu daerah, seperti industri pertambangan aspal Buton, yang telah terkenal sebagai salah satunya aspal dengan kualitas unggul. Kawasan Buton yang masih kental akan nilai-nilai budaya daerah, hingga kekayaan alam Buton menjadi potensi keunggulan dalam pengembangan industri pariwisata Kabupaten Buton. Aspek infrastruktur menjadi pondasi utama dalam membangun daya saing daerah. Infrastruktur yang mernadai, termasuk transportasi, jaringan komunikasi, energi, serta infrastruktur digital, menjadi kunci dalam meningkatkan konektivitas dan memperluas aksesibilitas bagi warga dan pelaku ekonomi lokal. Selanjutnya, investasi dalam sumber daya manusia juga merupakan elemen krusial dalam membangun daya saing. Pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kapasitas SOM yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar menjadi prioritas untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan inovatif. Disamping itu kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan inovasi menjadi penentu dalam memperkuat daya saing, Regulasi yang kondusif bagi Industri, insentif untuk investasi, serta dukungan terhadap industri Iokal dan inovasi menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan daya saing yang berkesinambungan bagi suatu daerah.
27. 1.TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELAJUTAN c) BERBUDAYA "Bolimo karo somanamo lipu, bolimo lipu somanamo adati, bolimo adati somanamo agama" mencerminkan inti dari kehidupan bermasyara.kat di Kabupaten Buton, di mana kesejahteraan masyara.kat didasarkan pada kecintaan terhadap tanah air, adat istiadat, dan agama. Pada tahun 2045, diharapkan masyarakat Kabupaten Buton menjadi kelompok yang berbudaya dengan nilai-nilai seperti semangat gotong royong yang tinggi, perila.ku baik, kepedulian terhadap kelestari.an lingkungan, serta penghargaan terhadap warisan tradisi, kearifan lokal, dan budaya daerah. Masyarakat Kabupaten Buton diharapkan mampu mempertahankan budaya mereka dcngan menjaga, rnenghormati, dan mewariskan tradisi serta nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perneliharaan budaya ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan identitas budaya dan keberagaman di tengah perubahan zaman. Kehidupan sehari-hari di Kabupaten Buton akan mencerminkan nilai-nilai inklusi dan toleransi, dengan masyarakat yang saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam menjaga tradisi maupun dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Komunitas di Buton a.kan berkolaborasi untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional, sambil memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pelestari.an budaya. Di Kabupaten Buton, kehidupan beragama berjalan dalam harmoni dan saling menghormati, mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman masyarakat yang ada. Dengan populasi yang terdiri dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu dan Budha dan kepercayaan lokal, Kabupaten Buton adalah contoh nyata dari toleransi dan kerukunan antarumat beragarna. Diharapkan muncul dinamika masyara.kat yang aktif dalam pelestarian budaya, termasuk partisipasi dalam pertunjukan budaya, festival, dan upacara adat. Komunitas di Buton akan berkolaborasi untuk melestarikan pengetahuan dan keterampilan tradisional dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. Mereka akan memelihara seni dan kriya tradisional sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari, serta memberikan dukungan kepada pelaku seni dan budaya lokal sebagai bentuk resiliensi terhadap pengaruh globalisasi dan digitalisasi yang kini telah membudaya. Dengan demikian, Kabupaten Buton a.kan terus maju RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 IV - 4 b] MAJU Buton Maju mengartikan bahwa adanya peningkatan pendapatan per kapita melalui akselerasi ekonomi dan infrastruktur dengan adanya peran masyarakat sebagai masyara.kat industri. Masyarakat industri Buton mampu berpikir secara industrialis, melihat peningkatan infrastruktur sebagai langkah strategis yang membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan serta mampu mengolah potensi ekonomi unggulan Buton menjadi produk yang lebih bemilai. Dalam hal ini, pengembangan infrastruktur vital memegang peran kunci dalam kemajuan Buton karena infrastruktur yang efisien dan berkualitas merupa.kan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat berbudaya industri memahami pentingnya infrastruktur seperti transportasi yang lancar, jaringan komunikasi yang handal, a.kses air bersih, dan penyediaan energi dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain dampak ekonomi, infrastruktur vital juga meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap air bersih, sanitasi, layanan keseha.tan, dan pendidikan. Masyarakat ini aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, selalu mencari cara inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan terbuka terhadap teknologi barn. Dengan investasi dalam infrastruktur, tercipta ekosistem yang mendukung inovasi dan keberlanjutan, membangun masyara.kat dinamis, produktif, dan kompetitif secara global, sehingga memacu kemajuan daerah menuju taraf yang lebih baik. Khususnya di Kabupaten Buton, kemajuan daerah berarti peningkatan pendapatan per kapita melalui industri pengolahan yang memanfaatkan sektor ekonomi unggulan, berlandaskan nilai budaya, dan pola pikir masyarakat industri, yang secara sinergis mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. RPJ-PD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 IV - 5 Masing-masing pokok visi memiliki indikatornya masing-masing yang dapat diukur keberhasilannya. Visi Pembangunan Kabupaten Buton tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Buton. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Buton yang berlandaskan industri dan nilai budaya. Ketercapaian Visi Kabupaten Buron clilihat dari sudut pandang Penataan Ruang, Daya Dukung dan Daya Tarnpung Spasial. Dengan melihat pennasalahan, isu strategis, serta harapan Masyarakat maka dapat digambarkan keterkaitan pokok visi dengan sasaran visi Kabupaten Buton sebagai berikut: TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRJ YANG BERDAYA SAmG, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA BERDAYA SAING, MA.JU, DAN BER.KELA1'JUTA1' NEGARA KESATUAN REPUBLlK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT,MAJU,DAN BERKELA1'JUTA1' Tabel 4.1. Persandingan Visi Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 d) BERKELANJUTAN Visi Buton Berkelanjutan menjadi ha! yang penting selain rnerujuk pada suatu proses dalam pembangunan wilayah demi kesejahteraan sosial dan perekonornian masyarakat serta dengan tetap memberikan perhatian terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar sekaligus kualitas hidup secara umur demi generasi mendatang. Kabupaten Buton sebagai salah satu wilayah penghasil tambang aspal alam di Indonesia, pembangunan yang berkelanjutan menjadi ha! krusial yang penting untuk dipertimbangkan dalam menciptakan pembangunan industri pertambangan yang ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pencegahan kebencanaan hingga penerapan teknologi inovatif yang rarnah Lingkungan. Aspek infrastruktur yang berkelanjutan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berdaya saing. Sarana dan prasarana yang mernadai, jaringan energi, komunikasi, hingga infrastruktur digital menjadi kunci meningkatkan konektivitas dan memperluas aksesbilitas antara masyarakat dan pelaku ekonomi dengan mernperhaukan unsur unsur lingkungan. Selain itu memperhatikan aspek mitigasi risiko dan dampak bencana dalam membangun infrastruktur keberlanjutan. Kabupaten Buton dalam mengintegrasikan kawasan Industri terutarna sektor industri serta berbudaya, pada visi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan pelestarian budaya lokal. Pengembangan industri yang berkelanjutan diperlukan pertimbangan terhadap pelestarian lingkungan dan nilai budaya serta memberdayakan masyarakat lokal. Melalui optimalisasi potensi keunggulan, Kabupaten Buton akan mencapai masyarakat industri yang maju dan sejahtera dengan tetap mempertahankan dan mengenalkan kekayaan budaya yang menjadi identitas daerah, sehingga akan menciptakan perekonomian wilayah Kabupaten Buton yang kuat, inklusif dan berkelanjutan serta berdaya saing, yang marnpu memberikan manfaal jangka panjang bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Visi, misi dan arah kebijakan Kabupaten/Kota harus mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi pernbangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Du ton dapat melihat tabel berikut: sambil tetap mempertahankan jati diri budayanya, selaras dengan falsafah yang telah menjadi panduan hidup masyarakatnya. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 rv - 6 Dalam rangka mendukung Visi Indonesia Ernas 2045: Mewujudkan Negara Kesatuan Republik lnodnesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta konsep arah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2045 yaitu "Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan" dan sinergitas visi jangka panjang, maka dalam perumusan visi serta sasaran visi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dibuat pcrsandingan antara sasaran serta indikator visi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 dengan sasaran visi nasiooal dan visis provinsi yaitu sebagai berikut: • lndt • I <IIOlitO'S l>ngkunyo~ Hidup ,enurunon Tfngli::ot Kemlaklnon don KeUmpongan c:;c ('I.) • .no...-li l•onoi:n.. Bf'\I (g11,,, .. (CW'llr ha.i Pf'lll9 kotegot, -- '"""'~ °""Pcf•karon • (on1, bur POIIB kotogou ·naur.11~ Daya Salng Daeral\ Menlngkot • .-.., oo,a song oao,a,, • Ode-kl Jnoi.o-... OONuh • J,og.tu, •111m,.1t nun .. Gt\ ~hv • tcortrit>ut.J PNl'S - onvooum S..t,><, ... ,._ "'"·inc s..icr,. .. ,. l•"Qgo•o • Pr,rh.;fTG\lt"iP'\ t-i:OflQrf'W • "1)1,d - '"" l<J Penurunan Emlsl ORK Mtnuju Net Zero Emlaslon Menlngkotnya pendopoton per koplla Penlngkoton Pendopoton per koplto Penlngkolon Ooyo soln9 lumber Ooya Manu1la MAJU TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN INDUSTRI YANG BERDAYA SAING, MAJU, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN Gambar 4.2. Keterkaitan Pokok Visi dan Sasaran Visi Kabupaten Buton OI ..... (') $ ~ 0 "1" ~ 8 OI .... v C'I tO ti) IO OI OI OI v OI N_ vi aS vi ('I ti)- \(). vi rioi vi 0 .; vi vi e- IO tO ('I ..... ..... (') ..... (X) ~ a e- lit 0 ~ • - • ,; ~ (X) ('I ..... Q, v ('I (') cs a OI OI(X) ....._ C'I_ OI ! 0 .... ('I (') v. (X) ~ 0 <') ~ ....._ II)(X)
28. 0.0. 0 ..... c:-i OI .... c:-i (')- <') ri 0 14 oi ~ (') ,;t-.. 0 (') v • v "1" ('I 0 .... ti) ..... e eo 0 :IC • N • ~ =- ~ If) N.. c Q .. 0 - E "O 0 a.Q, B .. ~ ~ ::, N • IO ~ ::, ~ J -g i:l... ::, m Ill cs 0 ::c ::, l -0 ! .. 9 ii ";'c:I &') ;:::: c .: 5 .; : ::, 'ii c -§ 0 - " l Cl ~ a a e illJ .......... el &, CIJ c .9 8. ~ "' 0 & ! £ "O 0 a lit ... llit ~ • (JJ c i:l 2 r ::, CIJ e a ..c: :! ~ :J 0 ::i a 0 .o- a = ! .!( 4" • ai "' :IC CIJ::, 0 -; GI 0 tlO ::,c ... c:I Q, ~s ~ GI ~~ c " ~ (I) c . ii c t:CC> • ·e ..., c ms 0 "' GI ~ 0 :.3 s m .:.: c.... "" 0::, ! .i! (JJ • 0 iii • s f/1 c: CIII u 6. 0 =- =- l - s0.. ii 0 ... 0 > iii en .9 ... !Ile ~ c ·e a.. e a c ·.:, a Illp Cl. 0 'ii~ 0.. .!! Cl ~ ~ Cl s !!! ~.x ii a - 0.. l 0. " ..c: 0 a ::, c 3 i ... (JJ ::, • c f"4 ~ ~ fi Ill ::, ~ ~ 14 ::, ::, 8. .0 c cs ::, .c c .0 .: 0 c e ::, ~ .0 ~ 5·2 a .0 GI 9 iii 0 E] la e ! 2 ::, ~ ... 'i ~50 ~ ... ... ~ ... ~ " c~.x ~ 0 E .x .:.: .:.: ::, ~ .!( ... t::i -0 o ·c c c ·~ c -E c ' " o ' " " "0 .: e c -0 -0 -0 c iii JS "O Ill 0 e; ::.:: " " 0 " ~ 0 " " if .s c !: if ;f .So a. ~ 0.. • 0.. 0.. ~a.. °' ~f-f- a a:, - - :, 2 ~ a a a a 0 0 0 0 0 Ill 0:: Cl. Ill .0 u Cl. Ill .0 u -0 Cl. Ill .0 Cl. Ill Cl. .0 = 0 e- e'ti v v v C'I CIII • <') '<t. ~ <') .... 8 ~ v eog(') ..... 0 IO oi 0 v = ti) .... 0 i ~ '°· 8:0 :8 . <t (') ..... . .... 0 ..... = - 0 IO .. 6 II) 0 I (') (X) (') l'l II) v 0 ..... 0 \() ..... tO ri 0 (') ..(5 •c:t 0 •C> Q ii :s f-. ! - :, ";'.:s ~- OI v > c:t ! II) <') IO ..... ~v II) = 0 (') :a 0 0 ('I -; 0 :a \() OI iJ ~ ..... oi .... 0 ..... ,if \() \() • ~ OI ~";" tO i' .,._ . 'a~ oi v Q, i .;, 0 ~ .;, =- 0 ! «i ('I • ..... v OI ! C'I IO (') (') C'I tO..., g «i 0 (') II) a QN (ll I -;.• II) 0 ..... 0 0 .. :IC ~-N ~ :IC :a J ~- "0 ~ Jf C> ~ N .. 9 ~ 0 ~ 1 :s 9 ·.; a "" :Ji' ..., -a e ~ ii !!..- a U) tlO f-. it ~ ! c c cs ... llit ~ c.J c .; £ e " j Ill ::, j ~ ..c: Ill ~ :2 s .!( ~ f-. • ~ ::, 0 Ill 0 co Q, -0 a c ... 0 c " co rn 'iii • m .: 0 0 Ill a .3Ill c m .x • c c "" ';; ·e- gi o"' a .i! 0:: (JJ Q 0 'iii • ~ i ~ ... "' Cl a. oc.J 0 ., 0 a i (/} =- c ! ..c: l. Cl cm 0.. :IC e 0.. ~ ~ Ill Cl iii - Ill ~ o- ii a ..c: ~ "8 la al b ;i " ii 0 f&l ~ ... .x"' ~ ~ ·2 ::, .!! i ::, OS ~
29. 8.w·- ]~ a ::, .0 !: 0 ~ s~ !.:! 0 ~ ., ;i ~ ] .0 e Q, ., ., ., = c:: ., a.c ! ... !!.... ~ .x c CO .2 ::, .x .x .x ::,~ t::, ft " 0 i: c .. IIO i: • t: " " ft " a o 0 -0 -0 Cl c iii 0" a -0 -0 'O ;j c 0:: "O -0 c c 0 "
r.i::: ~ .: .: c cf O c - ... .9 0.. ~ 0.. 0:: ~~ 0 ~ - :i:: ~ a Cl Q, Cl I: > l. 0 0
l.l. "1• .0 u Cl. • .0 u -0 :IC • .0 «s cs .0 ... 0 .... tO io la e ~ 8 0 0 0 0 ('I 1/) ., ~~ 1/) (') II) «i ' OI M aS .8 ~ ri 'ti ci ('I II) N. 0 ('I ot OI c:I cs (') 0 0 ti) ft... i7 ~ = ! a :ii ... ::, • a ";'~ 1 - 0 .9 'o = 0 ~ C'I Cl ij :a :8 u (X) «i .,,._ :, \() 'ti §&1 «i 0 Q, ..... tO .... Cl ~ ., aS 0 (') ~ 0 :a i .; vi ti) N ! c50 ('I - v • (') r.: .., (') ::, ~• .. .cl ~41... :a :IC i ~ C> llli:i.. .. 0 = 00 l Cl~ • lll • e "" c =- 41 ~~ .. .:l Cl !!.... Cl. Q ., I (fl ;:::: c lii ~ ~ a ! (/) ., -;; ~ .. a o ~ 2. ~ :, ] .!>!: ~ "" ] ] J co ~$ Cl t.> a ~-.. ! Cl 41 !? "O 0 ~lll - -= i: ¥
x.:a .s '- :,
a.0.. 0.. ... e - 0.. ~ 'ii ~ ';:;- co c a --Ill - ::, ~ ii "8 f&l a~ i ~ ., - = s -a llit .5~ ::, Q, 0 if~ ~ c °'... jj ] 0 .0 a- j ] = c:: 2~if ·.s ;:s .2 5 - = 1-I .. 0 ::, ...Q, ao (I) " - ...c a i c a e 'O • J c - • z c 0 " e '3 0 ~~ ~ :,:: ,, • c Cl Q. c.J a .. =- -,, 41 ::! i! O c:t ., .9Cl. a) .0 u ., .0 u :IC .... «s Q ., ""4 N (') • II) RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IV- 8
1. 1.Mewujudkall Transformaai Sosial Meauju Masyuakat yang Berdaya Saing da.n BerkeadilaJlSosial Misi pembangunan Kabupaten Buton dalam mewujudkan transformasi sosial menuju Sumber Daya Manusia (SOM) yang lebih unggul dalam berdaya saing serta berkeadilan sosial merupakan cerminan dari adanya peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Dalam hal misi ini merupakan bagian dari wujud misi nasional menuju Transformasi Indonesia. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari individu sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional. Tujuan rnisi ini dalam upaya menciptakan potensi sumber daya manusia yang cerdas, sehat, kreatif, ungggul dan berdaya saing serta handal dalam bidang keilmuan masing-masing. Selain itu, dalam misi ini juga bertujuan dalam hal transformasi pembangunan ekonomi dan berkelanjutan melalui pembangunan kualitas sosial masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya masyarakat yang harmonis, di mana individu-individunya tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapijuga memiliki kesadaran sosial, etika kerja yang kuat, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Pada Misi ini menguraikan tanggung jawab untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dari segi kompetensi dan moralitas. Melalui kompetensi dari Pendidikan, 4.2. Mlal Pembangunan TahD.11 2025-2045 Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebib jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Tujuan akhir Kabupaten Buton yang diharapkan pada tahun 2045 sebagai bagian dari visi pembangunan, perlu mengatur langkah umum yang perlu diambil dalam menetapkan misi sehingga marnpu mewujudkan visi daerah yang telah disusun. Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan Visi Kabupaten Buton antara tahun 2025-2045, ditetapkanlah Misi Pembangunan Kabupaten Buton. Rumusan Misi dalam dokumen RPJPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, scrta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Perumusan Misi adalah suatu upaya untuk menyusun peta perjalanan yang memungkinkan pemerintahan daerah memiliki dasar yang jelas dalam mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kepuasan masing- masing segmen masyarakat pengguna layanan (customer perspective), bagaimana barang/jasa disiapkan dan diberikan dalam berbagai aktivitas pembangunan (intern.al process perspective), aktivitas dan investasi apa pada sumber daya manusia, sistem/kebijakan, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan seluruh proses birokrasi (learning and growth perspective); dan bagaimana dana publik dapat terus ditingkatkan kapasitasnya serta efektivitas/efisiensi penggunaannya (financial perpective). Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 (delapaDt Mial (Ageuda) Pembanp.o.au 2045, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonorni; dan (iii) Transformasi Tata Kelola, yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan Transformasi, yaitu : (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial dan Ekologi, yang diimplementasikan secara menyeluruh rnelalui 3 (tiga) agenda Kerangka Impelementasi Transformasi, yaitu (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. Sejalan dengan itu, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Buton Tahun 2045 yang telah diselaraskan dengan Visi Indonesai Emas 2045 dan Visi Provinsi Sulawesi Tenggara, ditetapkan pula 8 (delapan) lllsl (Acenda) Pembaugunan Kahupateu Buto11 TahU.11 2045, sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I [V- 9
2. 2.Mewujuclbn Traasformui Ekonomi yang Tum.bub, Proclu.ktif, clan Adaptif Misi pembangunan daerah Kabupaten Buton dalam mencapai tingkat ekonomi yang efektif tidak hanya perlu melihat dari pertumbuhan tingkat nilai ekonomi wilayah melainkan juga memperhatikan bagaimana keberlangsunganya, Konsep dari Transformasi Ekonomi menjadi dasar yang telah diadopsi dari konsep nasional yang diharap untuk dapat diimplementasikan di seluruh wilayah dalam rangka menuju Transformasi Indonesia. Kabupaten Buton dalam upaya perwujudan pertumbuhan ekonomi yang efektif, Sumber Daya Alam menjadi salah satu aset ekonomi yang diandalkan dalam menaikan nilai ekonomi wilayah, sehingga dalam perwujudan pertumbuhan perekonornian menjadi sangat penting untuk memperhati.kan keberlangsungan pelestarian terhadap lingkungan. Salah satu upaya transfonnasi ekonomi berkelanjutan dengan pengembangan potensi wilayah Kabupaten Buton adalah melaJui Konsep Minapolitan. Konsep minapolitan di Kabupaten Buton merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan daerah pesisir yang berfokus pada pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara terintegrasi. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup. Secara umum, konsep minapolitan merniliki beberapa elemen kunci : I. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan, cold storage, dan fasilitas pengolahan basil taut untuk mendukung aktivitas perikanan.
3. 2.Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan pelatihan dan akses ke teknologi terbaru untuk nclayan dan masyarakat pesisir agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka,
4. 3.Konservasi Sumber Daya: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas perikanan tidak merusak ekosistem laut dan stok ikan tetap terjaga
5. 4.Penguatan Kelembagaan: Membangun kelembagaan yang efektif di tingkat lokal untuk mengelola sumber daya perikanan dan kelautan, termasuk meningkatkan koordinasi antara pernerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
6. 5.Diversifikasi Ekonomi: Mengembangkan sektor ekonomi lain yang terkait dengan perikanan, seperti pariwisata bahari dan budidaya laut, untuk mengurangi ketergantungan pada perikanan tangkap saja,
7. 6.Peningkatan Akses Pasar: Memperbaiki sistem pernasaran basil laut agar nelayan dan pelaku usaha perikanan dapat mernperoleh harga yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas. Penerapan konsep minapolitan ini dapat diharapkan membantu daJam memanfaatkan potensi laut dan perikanan yang melimpah di wilayah tersebut, serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh komunitas pesisir. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat lebih berdaya saing dan berkelanjutan dalam mengelola dan mengembangkan sektor perikanannya. Selain itu, untuk meningkatkan transformasi ekonomi melalui konsep minapolitan diperlukan pengembangan infrastruktur daerah untuk mendukung hilirisasi industri baik di sektor pertanian, perikanan, petemakan, pertambangan, maupun pariwisata. Di Kabupaten pelatihan, dan pembinaan budaya lokal menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan misi ini. Dengan mengintegrasikan pembangunan melalui penguatan prestasi atau keahllan sebagai potensi, diharapkan terciptanya sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam pekerjaannya, namun memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang mewarnai kehidupan di masyarakat. Melalui misi ini tidak hanya tentang pencapaian individu, melainkan juga tentang kontribusi nyata secara keseluruhan untuk keberlangsungan dan kemajuan di masyarakat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IV- 10
8. 3.Sinerli Antar-Sektor Hilirisasi di Kabupaten Buton juga mendorong sinergi antar-sektor. Misalnya, produk olahan dari sektor pertanian dapat digunakan dalam industri makanan, sementara hasil olahan perikanan dapat dimanfaatkan dalam industri kuliner dan kesehatan. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang sating mendukung dan memperkuat, memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Dengan pendekatan hilirisasi, Kabupaten Buton bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Tidak hanya akan menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan lingkungan, dan memperkuat perekonomian daerah. lnilah era baru bagi Kabupaten Buton, di mana kekayaan alam bukan hanya sebuah sumber daya, tetapi juga kekuatan pendorong untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, misi tersebut akan mendukung berbagai inisiatif yang memacu pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan sektor-sektor ekonorni yang berpotensi tinggi, integrasi teknologi dalam meningkatkan produktivitas, dan peningkatan ketahanan ekonomi dalam menghadapi peru bahan pasar global. Dengan menciptakan ekosistem ekonomi yang adaptif, misi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.
9. 2.Divenlfikasl Ekonoml dan Penio&)ratan Abes Pasar Dengan hilirisasi, Kabupaten Bu ton tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, tetapi memperluas dan mendiversifikasi peluang ekonorni. Produk olahan dari sektor perikanan, seperti makanan laut kemasan dan suplemen kesehatan, dapat menembus pasar internasional. Demikian juga, produk-produk pertambangan olahan seperti nikel atau tembaga siap jual dengan nilai tambah yang lebih tinggi ke pasar global, membuka kesempatan bagi investasi lebih lanjut dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Buton, hilirisasi pengelolaan sumber daya alam bukan hanya sebuah strategi pembangunan, melainkan sebuah revolusi yang mengubah cara kita memandang dan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah di wilayah ini. Kabupaten Buton, yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, dikenal dengan potensi sumber daya alamnya yang luar biasa, baik itu dalam sektor pertarnbangan, perikanan, maupun pertanian. Namun, selama ini, potensi tersebut sering kali hanya dieksploitasi pada tahap awal tanpa adanya pengolahan lebih lanjut, yang mengakibatkan nilai tambah yang rendah dan ketergantungan pada hasil jual bahan mentah. Konsep hilirisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah melalui pengolahan dan pemanfaatan lebih lanjut, kini menjadi fokus utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Buton. lni bukan sekadar perubahan dalam teknik produksi, melainkan sebuah pendekatan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Beberapa manfaat yang didapat dengan adanya hilirisasi industri antara lain:
10. 1.Pemberdayaan Muyarakat Lokal Hilirisasi juga berarti memberdayakan masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam proses pengolahan dan pemanfaatan sumbcr daya alam. Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat di Kabupaten Buton belajar cara-cara baru dalam pengolahan dan pemasaran produk, balk di sektor perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Dengan kemampuan baru ini, mereka tidak hanya menjadi bagian dari rantai nilai tambah, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan stabil. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I rv- 11
11. 4.MewujudkaD KeamllJUUl WUayah, Demokrasl yaq Berlmalitas, dan StabWtas EkonomJ Makro Daerah Misi pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buton dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perlu menegakan supremasi hukum dengan baik sehingga tercipta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat yang berkualitas. Pada misi ini menjelaskan komitmen dalam menciptakan digitalisasi sistem pcnegakan hukurn yang modern sekaligus peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). penegakan hukum yang berintegrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan keamanan,
12. 3.MewujudlumTranaformasl Tata Ketola Menuju Pemerintahan yang Baik Pemerintah merupakan salah satu stakeholder sebagai pemegang peranan sentral yang penting demi keberlangsungan suatu wilayah. Terwujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas dan stabilitas ekonomi secara makro di daerah merupakan wujud dari baiknya tata kelola pemerintahan wilayah dalam mewujudkan pembangunan regulasi yang secara adaptif dan berintegrasi. Mewujudkan transformasi wilayah dalarn tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan keadilan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Lingkungan pemerintakan yang sehat merupakan cerminan dari wujud baiknya tata kelola pemerintahan suatu wilayah. Perlunya langkah tepat dan strategis untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, meningkatkan transparansi, mernperbaiki akuntabilitas dalarn pengambilan keputusan, serta meningkatkan koordinasi dalarn menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan tentu berindepensi pada keberlangsungan yang positif tanpa ada yang dirugikan. Kabupaten Buton melalui misi ini, berupaya bersama pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatian kualitas dari kapasitas birokrasi serta perbaikan terhadap sistem regulasi hingga mengedukasi di masyarakat betapa pentingnya aturan dan kewajiban dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya menjadi tujuan pemerintah melainkan menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan masyarakat yang maju dan sejahtera secara menyeluruh. Di era modem ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan diharapkan menjacli lebih fleksibel dan adaptif atau agile government. Konsep "Agile Government" adalah penerapan prinsip-prinsip agile dalam konteks administrasi publik dan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan inovasi dalam layanan publik dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif. Konsep ini diadopsi dari metodologi agile yang awalnya dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, yang menekankan pada kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan. Penerapan agile government dapat dilakukan melalui:
13. 1.Penyederhanaan Proses: Mengurangi birokrasi dan membuat proses pengambilan keputusan lebih efisien untuk merespons perubahan dengan lebih cepat.
14. 2.Penaunaan Teknolop: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan akses informasi bagi warga negara.
15. 3.PNJfngbtan Kemampuan Tim: Melatih pegawai pemerintah dalam keterampilan agile dan manajemen perubahan untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip agile.
16. 4.Pemantauan clan Evaluaai: Mengimplementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa inisiatif pemerintah memenuhi tujuan yang ditetapkan dan dapat diadaptasijika diperlukan.
17. 5.Keterlibatan Muyara.bt: Menggunakan umpan batik dari masyarakat untuk memperbaiki dan menyempumakan kebijakan dan layanan yang diberikan. Dengan penerapan konsep agile government diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton dan mempercepat proses pembangunan. RPJPD Kabupaten Buron Tahun 2025-2045 I IV- 12
18. 6.Mewujudbn PembanpDan Kewilayahah Yan& Merata dan Berkeadilan Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui pemenuhaD pemerata&Apembanaunan berbaaia kewilayahaa yaq berkeacUlanmencakup langkah-langkah untuk rnemastikan bahwa semua wilayah di kabupaten tersebut mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang seimbang. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang adil, pembangunan infrastruktur dasa.r seperti jaringan transportasi dan listrik, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Dengan cara ini, Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mernastikan bahwa semua warganya dapat menikmati manfaat dari pembangunan secara merata dan bcrkelanjutan. Misi pembangunan Kabupaten Buton dalam mencapai peningkatan kesejahteraan di masyarakat secara merata dan berkeadilan dalam pembangunan me.rupakan penerjemahan dari transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang baik serta landasan transformasi sebagai pelengkap dalam menunjukkan keseriusan menciptakan implementasi transformasi yang positif bagi masyarakat. Dalam misi ini, mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan secara adil di masyarakat tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perekonomian semata, akan tetapi juga memeperhatikan penanganan terhadap kesetaraan sosial yang ada di masyarakat. Pemerin tah Daerah Kabupaten Buton berkomitmen dan bertanggung jawab dalam memastikan hasil dari pemerataan pembangunan wilayah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan tanpa ada daerah yang tertinggal atau tidak terjangkau pernerataan pembangunan wilayah.
19. 5.MewujudkanKetahanan 8oalal Budaya dan Ekolop Pada misi mewujudkan ketahanan sosial budaya sekaligus ekologi wilayah, pemerintah Kabupaten Buton bertanggungjawab dalam peningkatan dan pemberdayaan masyarakat yang berperan aktif dalam proses pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan sosial menyeluruh dengan dapat melibatkan pengembangan keterampilan, kapasitas serta pemberian sumber daya yang mendukung kemandirian masyarakat. Upaya pelestarian terhadap warisan budaya serta pengakuan pluralisme dan keberagaman budaya Indonesia di masyarakat dapat melalui program-program yang mendukung rnelalui edukasi, promosi antarbudaya, pemeliharaan situs sejarah hingga dukungan terhadap praktik budaya tradisional sebagai upaya melestarikan sekaligus menghargai kekayaan keunikan budaya. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memprioritaskan upaya pemulihan konservasi ekosistem alam melalui langkah-langkah kongkrit dalam implementasianya yang mencakup penerapan praktik pertanian berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, rehabilitasi lahan degradasi, serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan sehat berkelanjutan dengan mendukung ketahanan ekologijangka panjang wilayah. paritisipasi masyarakat menciptakan lingkungan yang sehat cerdas dan berakarakter sehingga mewujudkan keamanan, ketertiban, dan mengurangi tingkat kriminalitas wilayah. Selain itu meningkatkan kapasitas fiskal wilayah dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dan rctibusi daerah, aset daerah, pemanfaatan pembiayaan altematif, dan transfer ke daerah. Dcngan demikian selaras dengan landasan transformasi hal ini akan menghasilkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas di masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi makro yang baik bagi wilayah. RPJPO Kabupaten But.on Tahun 2025-2045 I IV· 13
20. 8.Mewujuclkan Siner&itaadan KeainambUJl&a.DPembaJlcumul Pembangunan wilayah yang baik tercipta dari adanya koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan serta memastikan segala upaya pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan. Pada implementasi sebuah transfonnasi dalam mewujudkan sinergitas dan kesinambungan suatu pembangunan tentu partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi haJ yang perlu diperhatikan selain sektor dan pernangku kepentingan di suatu wilayah pembangunan. Menciptakan sinergitas dan kesinambungan dalam pembangungan agar terwujud secara optimal membutuhkan strategi atau langkah-Iangkah yang tepat. Pada misi ini, Pemerintah Kabupaten Buton bertanggung jawab atas upaya perwujudan misi ini. Pengembangan kerjasama dan sinergitas dalam bentuk strategi kemitraan yang menekankan pentingnya membentuk kemitraan strategis antar pemerintah, swasta, masyarakat sipil hingga lembaga intemasional mencakup pembentukan mekanisme komunikasi yang baik untuk mencapai kerjasama yang kuat termanfaatkan secara optimal dan pembangungan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan tidak kalah pentingnya dalarn pemantauan lingkungan dan sosiaJ yang efektif untuk mengukur dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat agar tercipta kesinambungan pembangunan.
21. 7.Mewujudkan Saran.a dan Praaarana ya111 Berlmalitaa dan Ramah LiJ:ickuncan Menciptakan infrastruktur tidak hanya berfokus pada kebutuhan masyarakat saat ini melainkan juga fokus terhadap menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan kontribusi secara positif bagi ekosistem. Mewujudkan sarana prasarana yang berkualitas dengan mengedepankan keramahan terhadap lingkungan dibutuhkan perencanaan, pengaturan dan penangan yang tepat agar memberikan manfaat jangka panjang dan meminimalkan dampak dari adanya sebuah implementasi transfromasi. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penhackataD abeslbllltaa pembanplUUl, sarana pruara.na permuldman, kawaaan perekonomian dan infrut:rulrturpelayanan publlk mengacu pada upaya untuk membangun infrastruktur yang memadai sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan jaringan transportasi yang efisien dan berkelanjutan, perencanaan kota yang berbasis pada prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta peningkatan akses terhadap layanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Pengelolaan sarnpah juga menjadi sa1ah satu isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan rarnah lingkungan. Selain itu, pembangunan kawasan perekonomian yang berkelanjutan juga menjadi fokus, dengan memperhatikan penggunaan lahan yang bijaksana dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Pemerintah daerah Kabupaten Buton pada misi ini, berkomitmen terhadap seluruh pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ram.ah lingkungan di seluruh daerah Kabupaten Buton. Melalui pengembangan sarana dan prasarana berfokus pada standar kualitas yang baik pada semua elemen infrastruktur yang diperlukan termasuk menyediakan aksesbilitas yang dapat diakses oleh semua lapisa.n masyarakat hingga penyandang disabilitas. Penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi hal yang juga perlu diterapkan melalui inovasi tentunya dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan penggunaan energi terbarukan untuk keberlanjutan sebagai aspek penting menciptakan prasarana yang tidak hanya efisien tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu pengelolaan risiko lingkungan serta edukasi terhadap kesadaran lingkungan di masyarakat agar marnpu menjadi pendorong pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan dampak manfaat yang baik bagi generasi saat ini dan masa depan Kabupaten Buton. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I IV- 14 Penyelarasan terhadap program dan proyek pernbangunan serta peningkatan kapasitas institusi lembaga yang terlibat dalam pembangunan agar dapat mencapai basil pembangunan yang lebih berkelanjutan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat dari terwujudnya sinergitas dan kesinambungan pembangunan wilayah secara optimal. Dalam mengintegrasikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Perumusan misi Kabupaten Buton mempedomani misi nasional sesuai hasil penyelarasan dengan RPJPN Tahun 2025-2045 serta misi RPJPD Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045. Sandingan penyelarasan Misi Nasional, provinsi dan Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut: l/) ..... ... . a= CII :::: 3 c\1 0 .... bl) - = ~ c:Ic:I a. CII -~ O c\1 :l @ ~ "d Q) = c:I l/) .Ill 'O 3 @ st 0 'O Cal <( CII >, - Cl! CII 0 en b cil !:: @ ~=o • f~ ('I -; a:i ·;;; ... a ::::: ~ 0 0 c:I 'O @ c:I If) • 'O =~ en • :l a.~ N• 1:113 0 . .... ;,;~ = c:I • 0 S@C/) !~ a .... ~ ... = I,..., 'O • N S·§ "'.0 s >.@ @ ... :a =- c:I O !a -~ s § '°]as:a i.g '"" Q) 0 - • s iIO ~ E ~"' a ,0 .0 Ill c:I 'O 1:113 0 a o '- ~ .. -a~ . '- • Q) "0 .... 0 8 R • • v E- 0 ... 0.. {:. 0.. Q.) = c:I 0 .Ill 0 • = • .s c:I c(If f,< a "t: f,< - .:.:: 0 :.: fl) a. ~ -~ Cl') 9• @ ~Q.) ]E ::, j ~.IllIO ~;j"5' a= ]=a j ~ :, N as a:i - f'1 ] ,; @ '° 0 :a ::iE a ~ c: • Ill ~ "d -o E "O Q.) 'O •• v ~ :;:: "O .0 c N 'O -0 .. ~ ::, ::, "O ::, ::, ::, ::iE ::, la .. ::, . ::, ~ "O ::, 0 c: ::, a __, c:I "5'"5' 1:113 ·-.e- "5' Cl! ...., = . ..., .. ...., al ai "5' .0 ::, . ...., . ai ::I ::, 1:113 ::, 0 ::, . ::, = Q) ::, .9 0. ~ :§ ~ ~s1 ~ "~ :I ~ ~ c: c ~ § ~ "d ~-~ ~ . .0Q.) V"@ Q) v V 41 Q.) ::I V 41 i:i Q.) = c: Q) 41 :f,< ::iE ::iE Cl) ::iE >, :E~ co ::E Q en ::iE CQ ::iE ... .0 ::E ~:.: ::iE JI! c:I a 0 .!I tlO a. .... • ~::I ... eo 0 s ar,Q bO ~ ~ 3 [a 9 § = ·2 •c:I = 41 c:I ::,.., 1 3 ::, I .... • a! "O .a ·e ~@ c = Ill &a. 0 ·- -- en g : -a::I C7.I (I) ;::s fl) 0 f,< "O - c:I '- ... ~ ~ - c: .... C7.I 1 = ·g_ ..c: Ill ::, d: ~• c: • 0 @ ::, ~ a c:I S: ~. .:.:: = :.: • ::E a c.:i .... !~ gs3 ~ a Ill ::, =~c:I !@~ ... ;::s :lb Cl! !a 1 ~ l ~~ o< a • '- .Q e "' :::::~ l .... e- a ~c a! '; bl) :l O O Jg t c:I "O it ii ::, ~ ::, Q.) c:I@ -a :l O • Ill ~ bl)~ • ao.:.:: «> - a c: .... = f >. I,.., • 0 :.: .a = CII i {") f,< @ - {:. @ b f,< = Q) ~ ~ :! i ~ C7.I .... = .0 .... .0 co ~I'll ]~ ]]a ~ c:I @ e1-~ ~5@ ]1 a-= :a ] !.~- 41 .:.:: v ii) Cl) ~~ .0C> f,< "O 0.. Cl) "O 0. "O li~ ·- -g t c: ~1 - . ::, ·- - <IS ::,._ .... a la 9 .... Ill ::, ~-~ f,< • "5' ::, ~ as ...... ::, "vi ::, .., ~~ ...., .:.:: • .., r,Q ::, .9 0 ::, cil ::, ~ 0 c:I ::, .0 ii) ::, .:.:: ~ i?,~"O"O :?--~ ~ a ~ a o ~ s c:: ~ i c: ~ ii) ii) I,.., I,.., Cl) v Cl) 41 0 ii) ti .Ill Q.) ::I o ti O :E E 8 ~ ~ ·-::iE E - ::iE ~.:: ~ Q f'1 ::E r,Q ::iE ~ :.G ~...J C7.I - @ i § ao bO -0 ~ c: @ "' § >. ::, d: as bl) 'So c: ... -0 a :::, -; ::::: a! a! @.S bl) ~ .0 ·- ~ ~§ >,- @ c:I c\1 "' Cl! -a0 .... Q.) .00 E 'ii Cl) c: 'O as:;:: @ ~ E ... -0 ::, :;::: -0Ill al 0 .:.:: .0 Q) • (") c: E -o ~ Cl! ~ I,.., a. :z: ·;;; 0 as ::, .:: cil Q) Q.) ...... .:.:: .:.:: - 0 .:.:: <IS "3@ ·;;; I,.., ea a !I "' Q.) ... @.8·;;; "iii ·rn 0 0.-o bl) :s ::i: .s "' c:(0 (0 Cl! c: § @~ :::, c:I E E E ·u3 0. § .0 :0 I,.., (0 8 @·- ~-0 "O ·- ~.2 .2 .9 E·- a as c\1 cil .9 "' "' "' Q) E '@ .2 .0 ... @:::, c: @ ~ a I,..., Cl) ef~ a. a. .... 0 @b ·;;; c:I I,.., I,.., :::, Q) ~~ Q) Q.) Q.) Ill E- E- e- Cl)~ o.. E (F) .0 ::G Ill ... 41 ~ ·;;; "iii •""'4 ·- "' "'Cl! <IS as Cl! E co @ g c E I,..,·- Q) I,.., .2 ~ (I) .!:: E .2 "' c: <G "' Q) "' ao "O @ O.@ I,.., "O jt; E'"'e- E - E- ,...._ (',I <"') <:t lf) '° r-- co RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I Y· 1 Arab kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah merujuk pada panduan strategis yang menjadi landasan untuk mengarahkan pertumbuhan dan kemajuan suatu wilayah. Hal ini mencakup visi, misi, dan tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di suatu daerah. Sasaran pokoknya sering kaJ.i meliputl peningkatan kesejahteraan rnasyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, peningkatan akses terhadap layanan publik, serta pelestarian lingkungan. Arah kebijakan ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program, anggaran, dan kebijakan yang sesuai untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam proses pencapaian misi pembangunan jangka panjang daerah, dibutuhkan arah kebijakan yang merupakan tahapan-tahapan bagaimana rnisi tersebut akan dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan arah kebijakan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu : a) Arah Kebijakan Periode 2025-2029 b) Arah Kebijakan Periode 2030-2034 c) Arah Kebijakan Periode 2035-2040 d) Arah Kebijakan Periode 2041-2045 Selanjutnya araj kebijakan tersebut dilaksanakan secara periodik lima tahunan yang nantinya akan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun Arah kebijakan yang disusun dalam periode lima tahunan memiliki tema pembangunan dengan fokus yang berbeda. Narnun, setiap fokus dan tema pembangunan memiliki keterkaitan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton. Fokus dan tema setiap tahapan pembangunan disusun agar kepala daerah memahami fokus permasalahan yang harus diselesaikan setiap periodenya. Terna pembangunan Kabupaten Buton terbagi menjadi empat tahap yang dijabarkan sebagai berikut : BABV ARAB KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 5.1. Arab Kebijakan Pembangunan Jangka PanJang Tahu.n 2025-2045 Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensiJ tentang bagaimana upaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJP dengan efektif dan efisien. Arah kcbijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang mcnjadi pcdoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada tahapan periode pembangunan daerah. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman untuk mengarahkan strategi dan implementasi perencanaan pembangunan agar lebih bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran jangka panjang. Dengan dernikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan Kabupaten Buton dalam RPJPD Tahun 2025-2045 merasionalkan pilihan strategi sehingga merniliki fokus sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Penekanan fokus atau RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V· 2 Pada tahap pertama, Kabupaten Buton memiliki tema pembangunan yang berfokus pada Penguatan Fondasi Transformaai : Pemenuhan ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan perekonomian aektor unggulan. Tahap kedua pembangunan Kabupaten Buton memiliki fokus pembangunan pada Akselerasi Tra.nsformasi: Penguatan mutu SOM yang unggul dan berbudaya didulmng tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dasar dari mutu sumber daya manusia suatu daerah dalam skala yang lebih luas rnelalui tata kelola pemerintahan yang baik. Pengualan mutu SOM yang unggul dan berbudaya melibatkan langkah-langkah untuk memperkuat aspek pendukung untuk mencapai hasil tata kelola pemerintahan Kabupaten Buton yang baik yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Buton berjalan dengan efektif dan efisien. Tahap ketiga pembangunan Kabupaten Buton memiliki fokus untuk Ekspanai Pembangunan: Pembangunan in.&astruktur yang berkelanjutan aebagai upaya ekspansi kapasitas pembangunan. Hal ini dilakukan mclalui peningkatan kapasitas masyarakat dan perekonomian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Buton. Serta, pada tahap keempat (tahap akhir) pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton difokuskan pada Perwujudan Buton Berjaya: Mewujud.kan kesejahteraan masyarakat yang berkeadlian aosial. Integrasi ketercapaian transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dapat mendorong perwujudan Kabupaten Buton yang sejahtera. Dalam mewujudkan tema dan fokus setiap tahapan, Kabupaten Buton membutuhkan arah kebijakan serta sasaran pokok yang dapat membantu pembangunan menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Arab kebijakan dan sasaran pokok dalam dokumen jangka panjang menjadi pedoman bagi setiap Kepala Daerah untuk menelaah kebijakan yang perlu diambil dalam menyukseskan ketercapaian indikator kinerja dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). l'EMlNUHAN EKONOMI r-·~-- l'EMIANGUNAN MEWUJUDkAN IUKflANJUTAN DAIAM YANG UNGGUl DAN INFRASTIUKT\11 YANG USEJAHTEllMN l'ENGEMSANGAN IEUUDAYA OIDUKUNG SUKflANJUTAN SEIAGAI MASYA-.uAT YANG PElEKONOMJAN SEKTO• TATA IC£l0LA UPAYA EICS,ANSI IUICEAOILAN SOSW UNGGULAN l'EMlllNlAKAN YANG BAik WASITAS PEMIANGUNAN TAHAP II 2030·2034 Gambar 5.1. Tema Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 B. MewujudkanTranaformui Ekonomi yang Tumbuh, Produktif dan Adaptif Mewujudkan transfonnasi ekonomi yang tumbuh, produktif, dan adaptif di Kabupaten Buton dengan peucembanp.n ekonomi ungu1an d.aerah berbasis peman.faatan Sumber Daya Alam (SDA) memerlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Kabupaten Buton memiliki potensi SDA yang melirnpah, seperti potensi perikanan tangkap, pertanian, perkebunan, pariwisata serta potensi tambang. Pendekatan yang tepat adalah mengelola sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan pemanfaatan SDA tersebut. Misalnya, sektor perikanan dapat ditingkatkan melalui pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan yang berkelanjutan atau pengelolaan sumber daya taut yang bijaksana. Di sektor pertanian dan perkebunan, inovasi dalarn penggunaan teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk lokal. Sementara itu, pengembangan sektor pariwisata berbasis keindahan alam dan budaya lokal juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan, dan hilirisasi sektor RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 3 A. Mewujudb.n Tranaformui Soaial Men'ltju llasyarakat yang Berdaya Sain& dan Berkeadilan Soalal Transformasi sosial menuju masayarakat yang berdaya saing dan berkeadilan di Kabupaten Buton diwujudkan melalui tersedianya layanan dan akses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sum.her daya manuaia yaq berkualltaa memiliki peqetahuan, ketenmpilan, cerdas, aehat, serta akhlak yang baik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Buton. Selain itu, arah kebijakan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan berkeadlian sosial diarahkan pada peqentuan keml&Jdnan menuju maayarakat sejahtera dan berkeadllan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata. lni melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, pemberdayaan ekonomi melalui program-program pelatihan dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah, serta pembangunan infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pembangunan sosial yang berkelanjutan, dimana seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalarn pembangunan ekonomi dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Oengan pendekatan ini, Kabupaten Buton berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya saing, berkeadilan, dan sejahlera bagi seluruh warganya. Pada tahap pertama, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton diproyeksikan mencapai 71,04, Tingkat kemiskinan mencapai 11,4 7 dan Rasio gini sebesar 0,308. 5.1.1. Periode I (2025-2029) : Penguatan Fondaal Tram.fonnasi: "Pemenuhan Ekonomi Berkelanjutan Da1am PeqembaJl&Ul Perekonomian Sektor UnaaJan" tema setiap tahun selama periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Visi Kabupaten Buton yang telah dirumuskan, yaitu TenrujudJlya Buton Sebapi Kawasan Jnduatri yang Berdaya Sain&, Maju, Berbudaya clan Bedcelanjutan, mengandung harapan masyarakat Kabupaten Buton selama dua puluh tahun yang akan datang. Visi yang telah dirumuskan merupakan hasil diskusi Pemerintah Kabupaten Buton melalui penjaringan aspirasi masyarakat melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton. Melalui hasil penjaringan aspirasi dan diskusi tersebut, dapat pula dirumuskan misi untuk dapat mewujudkan visi Kabupaten Buton. Sebagai indikator tercapainya visi dan misi Kabupaten Buton dalam pembangunan daerah dua puluh tahun mendatang dirumuskan arah kebijakan yang telah disesuaikan dengan tema dan fokus pembangunan setiap periode lima tahunan, antara lain sebagai berikut : E. Mewujudka.D.Ketahanan Sosia1 Budaya clan Ekologi Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton melalui pemeauhan pembanpaan sosla1 budaya muyuabt benrawasan liDgkuDgaD hidup dan tahan bencana dengan melibatkan upaya-upaya untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Hal ini menca.kup promosi RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 4 D. Mewujudkall Keamanall Wilayah, Demokrasi Yan« Berbalitu, clan Stabilitas Ekonomi MakroDaerah Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten Buton melalui meninp:atbA koadustritas wilayah yang aman, damai, dan demokratis adalah prioritas penting. Hal ini rnencakup peningkatan kerjasarna antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat keamanan serta memastikan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penguatan lernbaga- lembaga demokratis dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan penting untuk menciptakan lingkungan politik yang inl<lusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan menciptakan kondisi yang aman, damai, dan demokratis, Kabupaten Buton dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. C. Mewujudka.D.Transformasi Tata Kelola Men,tju Pemeri.ntahanYlllll Baik Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang balk melalui penlngkatan klnerja pemeri.ntah daerah yang baik, bersih dan berorientasi pelayanan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penerapan praktik tata kelola yang baik, peningkatan kapasitas dan integritas pegawai pemerintah, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah juga dapat ditekankan. Dengan demikian, Kabupaten Buton berupaya untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahap pertama, target lndeks refonnasi birokrasi yaitu 66,88. pertambangan. Langkah-langkah ini harus disertai dengan penguatan infrastruktur, pendidikan, pelatihan, serta dukungan kelembagaan untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi berbasis SDA memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal sambil memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat memaksimalkan potensi ekonomi lokalnya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, arah kebijakan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif, dan adaptif di Kabupaten Buton yang diarahkan pada peqembangaa ekonoml 1IDggalaa. daerah berbasis lnovul hijau dan telmololf bersih menekankan pada pemanf aatan inovasi dan teknologi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan memperkenalkan teknologi bersih untuk mengurangi darnpak lingkungan. Contoh langkah-langkah yang mungkin dilakukan termasuk investasi dalam pertanian organik, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya atau energi angin, dan promosi industri k:reatif yang ramah lingkungan. Dengan demi.kian, Kabupaten Buton berupaya untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Pada tahap pertama, target indikator utama pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi 4,11; PDRB per kapita 48,27 dan Tingkat pengangguran terbuka 2,34. RP.JPDKabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 5 H. MewuJudkanSiner&ita•clan Kesina.mbunganPembangunan Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton melalui optimaUsasi daJam sink:ronisasi, relevansi clan lr.eberlan.jutanpem.bangunan. Hal ini mencakup koordinasi yang efektif antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Relevansi pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal Kabupaten Buton, serta bersifat inklusif untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Keberlanjutan pembangunan diperlukan untuk memastikan bahwa pencapaian-pencapaian pembangunan yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan melakukan hal ini, Kabupaten Buton dapat memaksimalkan potensi pembangunan mereka secara holistik dan berkelanjutan. G. MewuJudkanSarana dan Prasa.rana. yang Berkualitas dan Ramah Lhl&kungan Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui peningkatan •ksesibWtu pembangunan, sarana prasarana perm.a.Id.man, kawasan perekoa.omian dan i.nfrastru.ktur pelayanan publlk mengacu pada upaya untuk membangun infrastruktur yang memadai sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan jaringan transportasi yang efisien dan berkelanjutan, perencanaan kota yang berbasis pada prinsip-prinsip ramah lingkungan, serta pcningkatan akses terhadap layanan publik sepcrti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Selain itu, pembangunan kawasan perekonomian yang berkelanjutan juga menjadi Iokus, dengan memperhatikan penggunaan lahan yang bijaksana dan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Buton dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. F. llewujudkan Pem.bangunanKewilayahan yang Merata clan Berkeadilau Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan melalui pemenuhan pemerataan pembangunan berbaais kewilayahan yang berkeadilan mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua wilayah di kabupaten tersebut mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang seimbang. Hal ini mencakup alokasi sumber daya yang adil, pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan listrik, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau kurang berkembang. Dengan cara ini, Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memastikan bahwa semua warganya dapat menikmati manfaat dari pcmbangunan secara merata dan berkelanjutan. budaya lokal yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, serta pendidikan lingkungan untuk mendorong perilaku yang ramah lingkungan. Selain itu, penting untuk membangun infrastruktur tahan bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespons dan menghadapi bencana alam. Dengan cara ini, Kabupaten Buton dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana, sambil memelihara dan memperkaya kekayaan budaya dan ekologi lokal. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 6 B. Mewltjudka.nTransformasi Ekonomi yang Tumbuh, Produktif clan Adaptif Pada tahap kedua, mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton dengan melalui percepatan kinerja sektor ekonomi u.nggulan daerah berbasis pemanfaatan SDA merupakan strategi yang mengandalkan potensi alam suatu daerah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Oalam upaya ini adalah mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan pada SOA yang tersedia. Kemudian, dapat dilakukan peningkatan nilai tambah dalam pengolahan dan manufaktur produk-produk yang berasal dari SOA, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti transportasi dan energi, juga penting untuk memfasilitasi distribusi hasil-hasil ekonomi dari sektor-sektor unggulan tersebut. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan SOA secara berkelanjutan menjadi kunci, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterarnpilan dan kapasitas SOM. Oengan melakukan upaya-upaya tersebut secara efektif, diharapkan dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkclanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan pasar, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Selain itu, untuk mewujudkan transfonnasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton percepatan pembanganan ekonomi unggalan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih adalah upaya untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik inovatif yang berkelanjutan. Hal ini melibatkan penerapan teknologi hijau dan bersih dalam berbagai sektor ekonomi, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan industri manufaktur yang lebih efisien dalarn penggunaan sumber daya. Dengan mempercepat pengembangan sektor-sektor ini, diharapkan dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Pada tahap kedua, target indikator utarna pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi 4,94; PDRB per kapita 54,33 dan Tingkat pengangguran terbuka 2,24. A. Mewujudlum Tranaformasi Sosial Menuju Masyarabt yang Berdaya Saing dan Berkeaclilan Sosial Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan bekeadlian scsial, pada tahap kedua melalui percepatan pem.banganan SDM yang cerdas dan sehat mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan fokus pada kecerdasan dan kesehatan. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan yang memadai untuk bersaing dalam era globalisasi, sambil memastikan adanya kesetaraan dan keadilan sosial. Oengan demikian, pembangunan SOMyang cerdas dan sehat menjadi pondasi bagi transformasi sosial yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, percepatan pengentasan kemiskinan menuju masyankat sejahtera dan berkeadilan adalah upaya untuk rnengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan melalui peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, akses kesehatan yang merata, perlindungan sosial, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, adil, dan sejahtera. Pada tahap kedua, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton diproyeksikan mencapai 72,80, Tingkat kemiskinan mencapai 9,56 dan Rasio gini sebesar 0,303. 5.1.2. Periocle II (2030~2034t : Akselerasi Transformasi: "Penpatan Mutu SDM yang Unggul dan Berbudaya Didulmng Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" RPJPD Kabupaten Buton tabun 2025-2045 I V- 7 F. MewujudkanPembangunan Kewllayahan yanc Merata dan Berkeadilan. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Buton melalui upaya percepatan pemerata.aa pembanpaan berbuis kewilayahan yang berkeadllan adalah strategi untuk menjamin bahwa setiap wilayah di kabupaten tersebut memiliki akses yang sama terhadap pembangunan. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi dan listrik, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merata, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di setiap daerah. Oengan mempercepat upaya pemerataan pembangunan ini, diharapkan dapat tercipta E. Mewujud.kanKet•b•nan Sosial Bud•ya dan Ekologi Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton melalui upaya abelerul pemba.apnan sosia1 bu.daya muyarakat berwawuan Jbaclnmgan hldup dan tahan bencana adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap tantangan lingkungan dan bencana. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti pendidikan lingkungan, promosi keberagaman budaya, penguatan infrastruktur tahan bencana, dan pengelolaan surnber daya alam secara berkelanjutan. Dengan mengakselerasi pernbangunan yang berfokus pada aspek sosial budaya dan ekologi, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana, D. Mewujudbn Keamanan Wilayah, Demokrasi Ylllll Berlmalitaa, dan Stabilltas Ekonomi Makro Daerah Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten Buton melalui percepatall koadusiritaa wilaya.h yanc am.an, damai dan demokratis adalah suatu upaya untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif bagi pembangunan. Ini melibatkan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan dan ketertiban wilayah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis, serta memperbaiki iklim investasi dan ekonomi. Melalui upaya percepatan dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan demok.ratis, diharapkan dapat tercipta kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, C. Mewujudbn Transformaal Tata Ketola Menuju Pemerintahan yanc Baik Transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik di Kabupaten Buton diwujudkan rnelalui abelerui Jdnerjapemerlntah daerah yan, leblh efektlf dan akuntabel dengan pelayanan publlk yana berlmalltas. Adanya regulasi dan tata kelola yang adaptif dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berlandaskan pelayanan terhadap masyarakat. Optimalisasi kinerja sumber daya manusia di lembaga pemerintahan, penguatan mutu SDM dan tata kelola pemerintahan saling terkait dalam menciptakan kondisi yang kukuh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas dan investasi dalam pengembangan SDM yang unggul menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah dalam kancah global. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang baik mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menggabungkan aspek penguatan mutu SOM yang unggul dan tata kelola pemerintahan yang baik, tema ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana SOM unggul menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta memastikan keberlanjutan sosial dan budaya suatu daerah. Pada tahap kedua, target Indeks reformasi birokrasi yaitu 72,93. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 8 A. Mewujudba Tranaformasi Soaial Mena.ju Muyarakat yang Berdaya Saiag dan Berkeadilan Sosial Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan berkeadlian sosial di Kabuapten Buton melalui upaya pemaatapan Sumber Daya Manuaia yang unggul adalah langkah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas individu dalam masyarakat. Hal ini mencakup upaya-upaya seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan promosi kesetaraan gender. Dengan memantapkan SDM yang unggul, diharapkan masyarakat dapat Iebih siap menghadapi tantangan global, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, untuk mewujudkan transforrnasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan berkeadlian sosial di Kabuapten Buton dapat melalui upaya pemantapan masyarabt yang aejahtera, merata dan berkeainamhunpn. Hal ini melibatkan upaya- upaya didalamnya seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan rnenciptakan masyarakat yang sejahtera secara keseluruhan, memastikan distribusi yang merata dari manfaat pembangunan, dan memperhatikan keberlanjutan Iingkungan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih berdaya saing dan berkeadilan sosial. Pada tahap ketiga, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton diproyeksikan mencapai 74,50, Tingkat kemiskinan mencapai 7,64 dan Rasio gini sebesar 0,298. 5.1.3. Periode III 12035-2040) : Ebpaa.si Global .,Pembanga.DaDlmraatrulrtur yang Berkelaajutaa Sebagai Upaya Ebpanai Kapuitas Pemba.o.gunaa" H. Mewujudbn Sinergitu clan Keshlambuap.n Pembanga.DaD Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton pada tahap kedua, melalui upaya penguataa slllk:rollisaai, relevansi clan keberlaajutan pembanguaan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan saling terkait, relevan, dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan koordinasi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memperhitungkan dampak jangka panjang dan keberlanjutannya. Dengan memperkuat sinergitas dan kesinambungan, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang. G. Mewujudkaa Sanna daa Prasarana Yan& Berkualitas clan Ramah Lbapun.gaa Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di Kabupaten Buton melalui upaya abelerasi pealn.cbtaa abesibilitas pembangu.nan, sarana prasarana permuldman, bwasan. perekonomian clan ia&astruktur pelayanan publik adalah langkah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara menyeluruh. Hal ini termasuk peningkatan aksesibilitas ke wilayah terpencil, pengembangan permukiman yang layak, pembangunan kawasan ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur pelayanan publik seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi umum. Dengan mempercepat upaya dalam hal ini, diharapkan dapat diciptakan sarana dan prasarana yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. keadilan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Buton, sehingga setiap individu dan komunitas dapat rnerasakan manfaat pernbangunan secara rnerata dan berkelanjutan. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 9 E. Mewujuclbn Ketahanan 8oaia1 Buclaya clan Ekologl Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton dengan penguataa pembancuuan sosial hudaya muyarakat bezwawasan J.inp:IIAganhidup dan tahan beucana merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlangsungan budaya, memelihara Jingkungan hidup, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Hal ini melibatkan pendekatan yang holistik dalarn edukasi mengenai D. Mewujudkan Keamanan Wilayah, Demokrui yanc Berkualltas, dan Stabilltas Ekonom.illakro Daenh Mewujudkan keamanan wilayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten Buton dengan upaya penguatall stabilitas ekonom.i makro dalam mewujudkan Udim investul yanc kondusif merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung investasi. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum yang berkualitas, serta memastikan keterbukaan ekonomi dan kebijakan fiskal yang sehat. Dengan memperkuat stabilitas ekonomi rna.kro, diharapkan Kabupaten Buton dapat menarik investasi yang lebih besar, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. C. MewujudkanTransformul Tata Kelola Menuju Pemerilltahan Yan& Balk Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik di Kabupaten Bu ton melalui upaya pemantapan tata kelola pemerilltahan yang balk dan benlh berbasla transformasi tata kelola melalui upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis transformasi tata kelola adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini mencakup reformasi dalam sistem administrasi publik, peningkatan keterbukaan informasi, penegakan hukurn yang adil, dan pemberantasan korupsi. Dengan memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pada tahap ketiga, target Indeks reformasi birokrasi yaitu 78,98. B. Mewujudkan Transformui Ekonoml yang Tumbuh, Proclulrtif dan Adaptil Mewujudkan transformasi ekonomi yang turnbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton melalui upaya penguatan koncUai ekonomi yaq inkluaif dan berkelaujutall adalah langkah untuk memastikan perturnbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan mempromosikan praktik ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan memperkuat kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta kemakmuran yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan transfonnasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton dapat melalui pemantapan pembangunan ekonoml Yan& berJmalitas. Hal ini mencakup berbagai upaya seperti investasi dalam infrastruktur yang memadai, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, pcningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi inovasi dan teknologi, serta kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Dengan memantapkan pembangunan ekonorni yang berkualitas, diharapkan dapat tercipta fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan pasar. Pada tahap ketiga, target indikator utama pembangunan diantaranya Laju pertumbuhan ekonomi 5,58; PDRB per kapita 59,83 dan Tingkat pengangguran terbuka 2,12. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 10 A. Mewujudbn Tran.sformui SosJal Menuju lluyarakat yang Berdaya 8alng dan Berkeadilan Sosial Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan sosial di Kabupaten Buton dengan mewujudbn Sumber Daya Manusia yani unggu1adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas individu dalam masyarakat. Dalarn hal ini melibatkan investasi dalam pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta promosi kesetaraan gender dan akses terhadap pendidikan. 5.1.4. Periode IV (2041-20451 Penrujudan Buton Berjaya "MeWllju.dbn Kesejahteraan Muyarakat yang Berkeadilan Sosi.al" H. M~udbA Slnerptaa clan Kesbuunbunpn Pe.mbanpnan Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton dengan pemantapan si.Dkrollisasl. relevansl dan keberlanjutan pembupnan menuju Buton Berjaya 204S adalah upaya untuk mengoordinasikan berbagai program dan kebijakan pembangunan agar saling mendukung dan berkelanjutan. Dalam hal ini melibatkan langkah- langkah seperti penyelarasan prioritas pembangunan, pengembangan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta perencanaan jangka panjang yang memperhitungkan aspek keberlanjutan. Dengan memantapkan sinkronisasi, relevansi, dan keberlanjutan pembangunan, Kabupaten Buton diharapkan dapat mencapai visi Buton Berjaya 2045 dengan lebih efektif dan efisien, serta mcmberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. G. Mewujudbn Sarana daa Prasanuaa yang Berlmalltaa dan Ramah LiD.pmlgan Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan di Kabupaten Buton melalui penguatan sarana dan prasarana in.&utrulrtur pembaugunan yang berkualitas merupakan langkah untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan teknologi infonnasi yang ramah lingkungan dan memenuhi standar kualitas. Dengan memperkuat infrastruktur pembangunan yang berkualitas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan di Kabupaten Buton yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sambil merninimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. F. M~udbn PemhangwuuaKewilayaluul Y&D.1 llerata d&DBerkeadllan Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Buton dengan pen&Uataa dan koaaistensl pemerataan pem'INulpJuuabemasis kewilayahan yang berkeadilan merupakan langkah untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang sama terhadap pembangunan. Hal ini mencakup upaya untuk menyediakan infrastruktur dasar, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara di seluruh wilayah, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif dan memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Dengan memperkuat pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan yang berkeadilan, diharapkan Kabupaten Buton dapat tercipta kemalanuran yang merata dan kesetaraan akses terhadap pembangunan di semua wilayah. lingkungan, pelestarian warisan budaya lokal, serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Dengan memperkuat pembangunan sosial budaya yang berwawasan lingkungan dan tahan bencana, diharapkan Kabupaten Buton dapat menghadapi tantangan ekologis dan sosial dengan lebih baik, sambil memastikan keberlanjutan dan keberagarnan dalam masyarakatnya. D. Mewujudbn Keam.anan Wilayah, Demokrasi yaq Berkualltas, dan StabWtas Ekonomi Makro Daerah Mewujudkan keamanan wllayah, demokrasi yang berkualitas, dan stabilitas ekonomi makro daerah Kabupaten Bu ton melalui upaya penrajudaa pembangunaa yang demokratis, aman dan menJunJun& tiDggi huka.m.. Dalarn hal ini mencakup memperkuat lembaga- lembaga demokratis, menjaga stabilitas keamanan wilayah, serta menerapkan hukum secara RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 11 C. MewujuclkanTransformasi Tata Kelola Men:aju Pemerintahan yang Baik Dalam mewujudkan transfonnasi tata kelola menuju pemerintahan yang baik di Kabupaten Buton pada tahap ketiga, dapat dengan melalui perwujudan transformasl tata kelola pemerintahan yang balk dan bersih. Mengenai hal tersebut berarti melakukan reformasi dalam sistem administrasi publik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi. Dengan mengadopsi praktik tata kelola yang baik dan bersih, diharapkan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien, dan dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahap keempat, target lndeks reformasi birokrasi yaitu 86,24. B. MewajudkanTransformaai Ekonomi yang Tumbuh, Prod.uktjfdan Adaptif Mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton melalui penrujudan pembangunan elr.onomi yang inldusjf dan berkelanjutan adalah upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi semua Iapisan masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam hal ini melibatkan langkah- langkah seperti memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, meningkatkan akses terhadap lapangan kerja dan peluang usaha, serta mempromosi.kan praktik ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif di Kabupaten Buton juga dapat dilakukan melalui mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau yang tumbuh c1aa berkualltas. Hal ini mengacu pada pengembangan sektor ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pariwisata berkelanjutan. Dengan mengadopsi model ekonomi hijau, diharapkan Kabupaten Buton dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap keempat, target indikator utama pembangunan diantaranya La.ju pertumbuhan ekonomi 6,29; PDRB per kapita 65,89 dan Tingkat penangguaran terbuka 2,00. Dengan memastikan bahwa setiap individu merniliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih berdaya saing, inklusif, dan adil secara sosial. Selain itu, untuk mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan sosial di Kabupaten Buton perwujudaa muyarakat yang sejahtera, merata dan berkesinambungan. Hal ini melibatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, akses terhadap layanan dasar yang merata, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap individu dan wilayah memilild akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan, diharapkan Kabupaten Buton dapat mencapai transformasi sosial yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pada tahap keempat, Indeks pembangunan manusia Kabupaten Buton diproyeksikan mencapai 76,49, Tingkat kemiskinan mencapai 5,34 dan Rasio gini sebesar 0,290. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 12 H. Mewujudkan Sinergitaa dan Keainambu.n.gan Pemba.ngumua Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Buton melalui upaya penrajudan alnk:roaisasi, relevansi clan keberlanjutan pembanpnan menuju Buton Berjaya 2045, adalah langkah untuk memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan sating terkait, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan dalarn jangka panjang. Dalam hal ini dapat melibatkan koordinasi antar berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mempertimbangkan daropaknya terhadap tujuan pembangunan jangka panjang. Dengan memprkuat sinkronisasi, relevansi dan keberlanjutan pernbangunan, Kabupaten Buton diharapkan dapat mencapai visi Bu ton berjaya 2045 dengan lebih efektif memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Misi, Terna Pembangunan dan Arab Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Buton ditunjuk.kan pada tabel berikut : G. MewujudkanSanna dan Prasaranayang Berkualitas dan Ram.ah Lingkungan Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan melalui penrujudan saraaa dan pruarana iu.frutruktur pemba.ngunan yang berkualitas adalah upaya untuk membangun infrastruktur yang memenuhi standar kualitas tinggi sambil memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang efisien dalam penggunaan sumber daya, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. F. MewujudkanPembanpnan Kewilayah.aayang Merata clan Berkeadilan Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Buton dapat dengan upaya penrujudaD pemba.ngumuakewllayahan yang merata dan berkeadllan. Dalam hal tersebut dapat berarti untuk memastikan bahwa setiap wilayah memiliki akses yang setara terhadap pembangunan, termasuk infrastruktur dasar, layanan publik, dan peluang ekonomi. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif dan memperhatikan kebutuhan khusus masyarakat pedesaan dan daerah terpencil. Dengan memprioritaskan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan kewilayahan, diharapkan dapat tercipta kemakmuran yang merata dan kesetaraan akses terhadap pembangunan di semua wilayah. E. MewujudkanKetahanan Sosial Budaya dan Ekolo&i Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Buton melalui upaya penrujudan pembaDglUUUlsosia1 budaya masyarakat benrawasan liDg]mngan hidup dan tahanbencanaadalah upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan lingkungan. Mengenai upaya tersebut melibatkan edukasi ten tang pentingnya lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, serta penguatan infrastruktur dan pengetahuan untuk menghadapi bencana alam. Dengan memprioritaskan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan dalam pembangunan sosial budaya, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan ancaman bencana. adil dan transparan. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, keamanan, dan keadilan hukurn, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal maupun regional. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 13 I. Arah Kebljakan IV Pemban nan SOM Percepatan Pemantapan Sumbcr Mewujudkan pembangunan SOM Daya Manus1a yang fianaformasi cerdas dan sehat un I un · Soaial Menuju Pengentasan kemiskinan Percepa tan Pemantapan Perwujudan masyarakat Maayaralcat yang menuju masyarakat pengentasan masyarakat yang yang sejahrera, merata Berdaya Saing dan sejahtera dan kemiskinan menuju sejahrera, merata dan dan berkeainambungan Berkeadilan Soaial berkeadilan masyarakat sejahtera berkesinambu ngan dan berkeadilan Pengembangan ekonomi Percepatan kinerja Penguatan kondisi Perwujudan unggulan daerah sektor ekonorm ekonomi yang inklusif pembangunan ekonomi Mewujudkan berbasis pemanfaatan unggulan daerah dan berkelanjutan yang inklusif dan Transformui SDA berbasss pemanfaatan berkelanjutan SDA Ekonomi yang Pengembangan ekonomi Percepatan Pemantapan MewujudkanTumbuh, Produkti! dan Adaptif unggulan daerah pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi transformasi ekonorni berbasis inovasi hijau unggulan daerah yang berkualitas menuju ekonomi hijau dan teknologi bersih berbasis inovasi hijau yang tumbuh dan dan teknol · bersih berkualitas Mewujuclkan Peningkatan kmerja Akselerasi kinerja Pemantapan tata kelola Perwujudan transformaai TranaformaaiTata pemerintah daerah yang pemerintab daerah pemerintahan yang rata kelola pemenntaban Keloia Menuju baik, bersth dan yang lebih efektif dan baik dan bersih yang baik dan bersih Pemerintahan berorientaai pelayanan akuntabel dengan berbasis transformasi yang Balk pelayanan publikyang tata kelola berkualitas Mewujudkan Meningkatkan Percepatan Penguatan stabilitas Perwujudan keamanan wilayah, kondusivitas wilayah kondusivitas wilayah ekonorru makro daJam pembangunan yang demolaul yang yang aman, darnai dan yang aman, darruu dan mewujudkan iklim demokratis, aman dan berkualitas, dan demokratis demokratis investasi yang kondusif menjunjung tinggr atabilltaa ekonomi hukum makro daerah Mewujod.kan Pcmenuhan Akselerasi Penguatan Perwujudan Ketahanan Soaial pembangunan sosial pembangunan sosial pembangunan sosial pembangunan sosial Budaya dan budaya masyarakat budaya masyarakat budaya masyarakat budaya masyarakat Ekologi berwawasan lingkungan berwawasan berwawasan berwawasan lingkungan hidup dan tahan bencana lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan hidup dan tahan bencana tahan bencana tahan bencana Mewujudkan Pernenuhan pemerataan Percepatan pemerataan Penguatan dao Perwujudan Pembangunan pembangunan berbasis pembangunan berbasrs konsistensi pemerataan pembangunan Kewilayahan yang kewilayahanyang kewilayahan yang pembangunan berbasis kewilayahan yang rnerata Mera ta berkeadilan berkeadilan kewilayahan yang dao berkeadilan dan BerkeadUan berkeadiJan Mewujudkan Peningkatan aksesibilitas Akselerasi peningkatan Penguatan sarana dan Perwujudan sarana dan Sarana dan pembangunan, sarana aksesibilitas prasarana infrastruktur prasarana infrastruktur Pruarana yang prasarana permukiman, pembangunan, sarana pembangunan yang pembangunan yang Berkualitaa dan kawasan perekonoouan prasarana bcrkualitas berkualitas Ramah Linglrungan dan infrastruktur permukiman, kawasan pelayanan publik perekonomian dan infrastruktur pelayanan ublik Mewujudkan Optimalisasi dalam Penguatan sinkronisasi, Pemantapan Perwujudan sinkronisasi, Slnergitas dan sinkronisasi, relevans1 relevansi dan sinkronisasi, relevansi relevansi dan KealnambungaJ1 dan keberlanjutan keberlanJuLan dan keberlanJutan keberlanjutan Pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan menuju pembangunan menUJU Buton Be ·a a 2045 Buton Be -a a 2045 Me"'-'UJudkan Kesejahteraan Masyarakat yang BerkeadUan Soslal Pernbangum111 lnfrastruktur yang Berkelanjutan Sebagai Upaya Ekspan,I Kapasitas Pembangunan Arah Kebijnkan III Pen&\latan Muta SOM yang lfnggul dan Berbudaya Dldukung Tata Kelola Pcmerintahan yang Baik Arah Kebi~!<an II Pemenuhan Ekonomi Berkclanjutan Dalam Pcngembangan Perekonomlan Scktor UngguJan Arah Kebljakan I MIS! Terna Tahap IV 2041-2045 Terna Tahap I 2025-2029 • -· -- -.----~ - ----- ----.,,-·. 1stri yang Berdaya Saing, Maju, Berbudaya u~u .cn::nu::,anjutao Terna Tahap II Terna Tahap Ill 2030-2034 2035-2040 Tabel 5.1 Misi, Tema Pembangunan, dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabu aten Buton m"'r,l'B:':!~!flM~r,,.,.,...~~ RPJPO Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 14 program- pelatihan lapangan untuk• Melakukan upaya khusus mengurangi kemiskinan melalui program ban tu an sosial, keterampilan, dan penciptaan kerja • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan • Meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan mendorong sektor ekonomi yang berpotensi pertumbuhan • Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Memperluas jaringan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas Pengentasan, Percepatan, Pemantapan dan Perwujudan masyarakat yang sejahtera, merata dan berkesinambungan • Peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan rcproduksi • Percepatan perbaik.an gizi masyarakat • Meningkatkan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Peningkatan pengendalian penyakit • Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) • Penguatan sistem kesehatan dan pengawasa.n obat dan makanan • Meningkatkan akses pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat, tennasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan • Menyediakan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan memadai untuk mendukung proses pembelajaran • Mernbuat kurikulum yang inklusif, mencakup keberagaman budaya, gender, dan kcmampuan, untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa • Mengembangkan program pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat belajar dalam lin n an an mendukun I Pembangunan, Percepatan, Pemantapan dan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan unggul Tabel 5.2. Matriks Keselarasan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Buton dan Arah Kebi abn KLHS Kabu at.en Buton ~l"l'!..,.l'!'P.!'PF.,..,...,.....'T""""T......._ Z""l'~....,,..--...--.,,...""""'!l!"I!~ Arab kebijakan memuat rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalaban pembangunan dan mengantisipasi Isu strategis. Arab kebijakan yang sudah clirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarabkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Arab kebijakan KLHS Kabupaten Buton memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sedangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buton memuat strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan untuk menuju terwujudnya kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya dan berkelanjutan di Kabupaten Buton. RPJPD Kabupaten Buton telah berpedoman pada rekomendasi KLHS Kabupaten Buton. Matriks keselarasan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Buton KLHS Kabupaten Buton sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 IV- 15 • Mendorong akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi perernpuan, termasuk penghapusan hambatan-hambatan yang mencegah partisipasi perempuan dalam pendidikan • Meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, tanah, dan kepemilikan properti untuk meningkatkan kemanclirian ekonomi • Mengintegrasika.n dimensi gender dalam perencanaan anggaran dan kebijakan, serta memastikan dana yang mcmadai untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender. • Menetapkan dan mengelola kawasan konservasi untuk melindungi ekosistem daratan yang kritis dan keanekaraga.man havati politik • Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politi.k dengan mendukung keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan kepemimpinan mengurangi pengangguran, terutama di kalangan pemuda • Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta unruk menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan promosi pariwisata dan infrastruktur pariwisata untuk meningkatkan jumlab wisatawan mancanegara • Mengembangkan program pelatihan untuk meningkalkan keterampilan dalam sektor pariwisata • Meningkatkan pendapatan lokal dan kerja sama dcngan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata • Membangun dan mcningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan • Meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana dan mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan dan pembangunan kota • Mendukung pengembangan usaha rnikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat lokal, serta mendorong ekonomi berbasis pada sumber daya lokal • Mendorong pengembangan ekowisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah sambil mempertahankan keanekaragaman alam. • Peningkatan kapasitas UMKM dan industri kecil • Meningkatkao industrialisasi pengolahan komoditas pertanian, perikanan, dan non a2ro yang terintezrasi hulu-hilir program untuk danpelatihan • Meningkatkan persentase tcnaga kerja formal dengan meodorong pertumbuhan sektor-sektor yang menawarkan pekerjaan formal • Melakukan pendidikan Pemenuhan, Akselerasi, Penguatan dan Perwujudan pembangunan sosial budaya masyara.kat berwawasan lingkungan hidup clan tahan bencana Pcriirigkararr, Akselarasi, Pemant.apan dan Perwujudan transformasi tata kelola emerintahan yang baik dan bersi.h Meningkatkan, Percepatan, Peguatan dan Perwujudan pembangunan yang demokratis, ~an dan meniuniun2 tinzzi bukum • Pengembangan, Percepatan, Penguatan dan Perwujudan pemanfaatan SDA, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan • Pengembagan, Percepatan, Pemantapan dan Mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau yang tumbuh dan berkualitas RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 16 pertanian menzhadani strategi dalam aman • Mengintegrasikan berkelaniutan • Mengidenti.fikasikebutuhan pengembangan dan pembangunan baru • Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untu.k encapai kapasitas prasarana arr baku untuk melayani rumahtangga, perkotaan, dan industri. • Membangun infrastrukrur air limbah dengan sistem terpusat di lebih banyak kecamatan untuk mengelola limbah dengan efisien dan Peningkatan, Akselerasi, Penguatan dan Perwujudan sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan yang berkualitas • Meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan sistem penyimpanan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan • Menctapkan k.ebijakan pemeliharaan dan oerbaikan rutin ialan dan iernbatan • Mengiroplementasikan kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk penanaman kembali, pelestarian habitat, dan pengeJolaan sumber daya butan secara bijaksana • Mengembangkan program restorasi ekosistem dan laban untuk memulihkan area yang telah mengalami degradasi atau kerusakan • Meningkatkan infrastruktur irigasi yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian, mengelola air tanah, dan memaslik.an ketersediaan air yang cukup untuk ekosistem daratan • Menerapkan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, termasuk langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi • Memperkuat penegakan bukum dan sistem pengawasan untuk melindungi ekosistem daratan dari aktivitas yang merugi.kan • Pembenru.kan lembaga pengelola sumber daya air yang efektif • Meningkatkan kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan mengurangi pencemaran dan menjaga keberlanjutan ekosistem sungai • Mencapai kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri • Mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, perbaikan infrastruktur pertanian, dan pemberdayaan petani • Mengimplementasi.kan prakti.k pertanian berkelanjutan untuk melestarikan sumber daya alam, termasuk tanah, air, dan keanekaragaman hayati • Membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh, termasuk penyediaan cadangan pangan dan manajemcn risi.kopangan • Melaksanakan program ~1 masyarakat untuk menmgkatkan kesadaran akan penungnya pola makan sehat dan eiz1 vanit balk Pemenuhan Percepatan, Penguatan dan Perwujudan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan ARAH KEBIJAKAN RPJPD . - - -r: · - • . -- ;I.RAB UBIJAUN KLHB RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 17 Arah kebijakan menggambarkan upaya transforrnais penurunan dari RPJPN 2025- 2045 dan RPJPD Provinsi 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi Sulawesi Tenggara, serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapaianya visi daerah. 5.2.2. Arah Kebija.kan Transformas.i Pembangw:,.a.nTahun 2025-2045 Kesehatan untuk Semua Pendidikan Berkualitas yang Merata Perlindungan Sosial yang Adaptif lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital lntegrasi Ekonomi Domestik dan Global Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Stabilitas Ekonomi Makro Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Keamanan Daerah Masyarakat Agamis dan Berkebudayaan Maju Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat lnklusif Lingkungan Hidup Berkualitas Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan lklim IE-1 IE-2 IE-3 IE-4 IE-5 IE-6 IE-7 IE-8 IE-9 IE-10 IE-11 IE-12 IE-13 IE-14 IE-15 TE-16 fE-17 Arah pembangunan daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah pembangunan daerah Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, sebagai berikut: 5.2.1. Arah Pembangunan Tahun 2025-2045 5.2. Sasaran Pokok Utama dan Penunjang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 daratan • Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terbadap sistem pendidikan untuk menilai efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan • Membuat rencana pemeliharaan jangka panjang dan mengalokasikan dana secara konsisten • Membangun kerjasa.ma antarpemenntah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam metibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan petani terhadan bencana alam. • Menyusun rencana tata ruang yang terpadu dan berkelaniutan Optirnalisasi, akselerasi, penguatan, perwujudan relevansi dan keberlanjutan pembangunan menuju Buton Berjaya 2045 ARAH KEBIJAKAN RPJPD AJlAH KEBIJAKA.l'f KLHS RPJPD Kabupaten Buron tahun 2025-2045 I V- 18 14) 13) 12) 11) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerab yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. --~------ Pe m ban gun an ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Peningkatan pendidikan digital melalui inovasi pada berbaga.i kurikuJum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ffK) dan Internet of Things (lo1} __ Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif dan sa.tu sistem Registrasi Sosial Ekonomi _ _.._(R_e,.,_gsoselg. _ Perluasan cakupan kepesertaan jamirian sosiaJ ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upab dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu. L. 10) 9) 8) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular di daerah endemis, melalui pendekatan integrasi muJtisektor dan l, re_k_ayasalingkungan habitat vektor. 3) Penyediaan pelayanan rujukan serta pelayanan kesehatan bergerak (nwbue health services), khususnya untuk daerah kepuJauan dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan--k-ese_h_a_tan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal teruta.ma di daerah sulit akses dan daerah afirmasi. Pengembangan sistem telemedicines yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan). Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk l meningkatkan rata-rata lama sekolah dan j kualitasn_y_a_. _ Mendorong partisipasi pendidikan tinggi sesua.i _, dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, pertambaogan, perikanan, pariwisata Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik deng~ meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkat.an proporsi dosen kual.i.fikasi Strata-3. Peningkatan_ku_alitas--se-r-ta_ku_an_ti-.tasSumber Daya I Manusia lokal yang sesuai dengan potensi dan keburuhan lapangan usaha. I 1) ~2) 1. No. Arab Kebijakan Tnmaformasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ~----------~ --------------1 Tra.u.sformui Transformasi Sosial Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transformasi Kabu ten Buton Tahun 2025-2045 Adapung arah kebijakan transformasi Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 yang mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, sebagai berikut: RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 19 Transfonnasi Ekonomi2. UJPD Kabupa_tenButon Tahun 2025-2045 =-=1 Tramfo.rm.uJ 1 -- A.rah KebljakaATna•formui 15) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mengedepankan pembiayaan, SOM kesehatan, SOM I ketenagakerjaan, infrastruktur, regulasi dan instirusi, ~akro_dan fiskal; serta daya saing. _ _ 1 16) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusai maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 1 17) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosiaJ ketenagakerjaao khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, clan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap pen~dang disa!>ilitas. 18) Perencanaan, penganggaran melalui APBD clan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program pcrlindungan sosiaJ dan pemberdayaan ekonomi, tcrutama melalui ~menuhan SPM sosial. 19) Pengembangan pcrlindungan sosiaJ adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kclompok rentan, terutama unruk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara la.in upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan janunan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial dacrah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta _progi::am ter~rubahan ik.lim. _ 20) Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosiaJ, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 21) Mcndorong pemenuban clan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprchensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 22) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 23) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan peru.mahan. 24) Pengcmbangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi da1am rangka penegakan standar __ ~eandalan ban~. 1) Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. 2) Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan [sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, wisata bahari, dan industri kemaritima.n). 3) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan .____ _._ _.. __ ~an riset, serta manajemen sumber daya). RPJPD Kabupaten Buron tahun 2025-2045 I V- 20 l 12) ll) 10) Penerapan Teknologi lnformasi dan Komunikasi rrnq dan inovasi untuk pengembangan komoditas u~. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wila!_ah. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif. __j Pela.ksanaan afi.rmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pert.anian dan pariwisata Pengembangan kawasan perkotaan dan wilayah yang terintegrasi serta berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhati.kan daya dukung dan <!!Ya tampung. __ Penguatan sektor pertanian, peningkatan produk:tivitas sektor perkebunan, serta pengembangan industri pengolahan sebagai penunjang ekonomi pembangunan ll<N. 14) lndustrialisasikoperasimelalui hilirisasi komoditas ungguJan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 15) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penernpan teknologi dan kernitraan usaha. 16) Optimalisasi pemanfaatan kawasan industri LAGUNAdan KAPOLrMU(Kapontori, Lasalimu), Lasalimu Selatan, Pasarwajo, dan Wabula sebagai wadah industri pengolahan potensi unggulan daerah dalam mendukun_gperekooomian daerah 17) Penyediaan perumahan yang laya.kdan terjangkau di KI, KEK, clan kawasan straregis lainnya, khususnya untuk pekerj~ __ __ 18) Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 6) I I 7) -8) ~9) Optimalisasi peran pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayab. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ] ekonomi (eco-tourism). Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya -- peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. Peningkatan produktivitas BUMD. --r-4) RPJPD Kabupaten Buton Tahu.n 2025-2045 -- --- Tranaformui Arab KebijakanTranaformui ---- 5) 1'0. RPJPD Kabupaten Buron tahun 2025-2045 I V- 21 6) 5) 4) 3) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pcmanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk mcmpcrbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuban kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melaJui cofinng dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pcngembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologs digital untukjaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v} pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem pcnyimpanan/ cadangan energi: (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SOM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (be) pcngembangan skema pcndanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik ang berkelanjutan. _ Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan pcnguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi rmq melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TJK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor stratcgis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepennngan pelayaran). (iii) peningkatan Iasilitas pcndukung transformasi digital melalui upaya rneningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SOM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatiban talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepernimpinan digital. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadru di daerah. Peningkatan penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskaJ, serta pcnguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di Kabupaten Buron Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan _pemban&UE:an· __ 1 Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. Pengembangan smart government serta penguaran- kapasitas aparatur daerab dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SOM ASN, dan pengelolaan aset daerah. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksa.naan audit SPBE untuk penguatan aspek I .P(:MCrintahan digital:_ __ __j 20) Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ~~ ~- -~- Tnuaaf o rmui Arah KebijakanTrauformui 19) 3 No. RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 25 5.2.1. Mewujudbn Tranaformui Soaial Meuuju Muyarabt yang Berdaya Saing dan BerkeaclilanSoaia1 Kabupaten Buton berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas SOM sehingga terwujudnya masyarakat yang berdaya saing. Masyarakat yang memiliki daya saing tinggi akan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Terwujudnya hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Buton perlu mewujudkan transfonnasi sosial masyarakat. Sasaran pokok untuk dapat mewujudkan transformasi sosil menuju masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan sosial sebagai berikut : • Menincbtnya Kualitu dan Daya 8alu.g SDM Meningkatnya kualitas dan daya saing SOM, sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SOM) dalam masyarakat, mencakup upaya-upaya seperti peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan, serta promosi inovasi dan pengembangan potensi individu. Dengan memperkuat SDM, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. Sehingga dapat menicpta.kan SDM Kabupaten Buton yang berkualitas dan berdaya saing. • Tenntjuchlya Kehidupan Layak llasyuakat yanc llerata dan Berkualitu Terwujudnya kehidupan layak masyarakat yang merata dan berkualitas, sasaran ini berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap individu dan kelompok masyarakat untuk menikmati kehidupan yang layak dan berkualitas, tanpa adanya kesenjangan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut mencakup akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta peluang ekonomi yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Dengan mencapai sasaran ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, stabil, dan sejahtera secara keseluruhan. RPJMD, sehingga dalam perumusannya RPJPD memuat indikator makro maupun indikator impact. Sasaran pokok, indikator u tama pembangunan serta target RPJPD Kabupaten Buton adalah sebagai berikut: 8 8 ~ .... II) ... • • • • • • • • • • ~ .><: bl) ::, i ij c ... ::, 2! ~ ~·-., c ~]~i::, B ~ ]~t :,,:!/) cf~~ ::, ac "°,:; :?a,:;~ j :n ~ ... J1 :;~~· of ::io 1.,., 5''; "i? :i ,i•ID ii t 2 -. fl? .• ~i=c&~Jl~c& ... ..... oi (J) 8 8... C') v ('I (J) g ~8 C') ..... ..... 0\ 8 ~ ::;;~ 8U1i a:":. II) C') (J) 11)..; .... ri ~ a,· o·... .... s (J) $~ IO - a,"..... .,_ .,_ ('I ... II) ..... .,_ v IO - !:;~ a: ('I ~ OI v ... g~ :q ! ~0 oi ""'· IO <'!. .... g ~g Ill II) :i i-: ~ co ii <'> OI a;" ('I - .,_ ..... vlfl B I;,I c:I 5 '= I 0 !i ~ ::, m c:I 41 ~ .. i•Clo s i i::! .-4 I.... h i c:I • • i a• • ~ .a 0 . a ~1/) 41 43 ~ ; ~. I! f,c a is :::::> t ~ llC ~ 0 • I ~ r:i .... ~ I '1:1 ,ll1 0 ~ 0 ~ a = = i =Cl) B I ., iil ., -0 ;~ i:' i 2 • -0 ~ ~2~ ~i~ .. :,'ii ~.><: .. c:I i ~ b g 8 0 .... 8 N gi ;1i ~~~8 0 iii 8 OI g· v IO ... ('I. o," vi o· C') lfl IO ... ('I • ..... a, ..... - ... QI ... a, QI (J) IO I"- OI • 1,/) 7 0 N J, N 0 IN § ~ ... ••••• ... ('I o-.M M • -o SJ CID ..- CID 8 8 i - '° °'vi 0 i-: ~ 1/) '°- .... II) (") t ! II) ... :8 8 - g0 ... 8vi i-: • M ,:,; .... '° °' 0 N NII) 'i llO i u •. [-o .,- ~· i ii ; - ::, c. i - 5'"i!] ~]i·;i ~]EE.o E ('I ... 0 ()\ 8~ M OI (") ,tj M • ('I c-: If) .... .... onc5 II) ..,. II) -1" 0 N If) N 0 N c: :::, ] c: s :::, CD c v .. CII 0.. :::, .D CII ;:.: Cl 0.. 2 0:: co N • > • ••• •• lt------------1 I RPJPD Kabupaten Buton tahun 2025-2045 I V- 29 5.2.2. Mewujudka.n Transformui Ekonomi yang Tumbub, Produlrtif dan Adaptif Transformasi ekonomi dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, jumlah angkatan kerja, dan peningkatan pendapatan perkapita serta memperluas lapangan kerja, sehingga masyarakat dapat tumbuh produktif dan adaptif pada setiap perubahan. Perwujudan transformasi ekonomi daerah dapat dimulai dari beberapa strategi yang mana seperti industrialisasi pengolahan yang berbasis sumber daya alam secara massif di seluruh sentra produksi seperti pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian dengan mementingkan hilirisasi produk dari beberapa sektor tersebut. Sasaran pokok diharapkan dapat membantu perwujudan tmasformasi ekonomi yang tumbuh, produktif, dan adaptif sebagaimana dengan didukung beberapa indikator utama pembangunan yang diukur dengan target di setiap indikator tersebut. Sasaran pokok yang dapat mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang tumbuh, produktif dan adaptif sebagai berikut. • Pemantapan Produktivitas Ekonoml Berbasia IPTEKclan Inovasi Pemantapan produktivitas ekonomi berbasis iptek dan inovasi. Sasaran pokok ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dengan mengintegrasikan ilmu pcngetahuan, teknologi, dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran. Hal ini mencakup penerapan teknologi infonnasi, pengembangan produk dan layanan inovatif, serta pembangunan infrastruktur penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekonomi yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. • MenguatDyaKin.erjaEkonomi Blru Dldulnmg Transformaal J>i&ital Menguatnya kinerja ekonomi biru didukung transformasi digital. Sasaran pokok ini menekankan pada peningkatan kinerja sektor ekonomi biru, seperti kelautan, perikanan, dan pariwisata taut, dengan memanfaatkan transforrnasi digital. Hal ini rnencakup penerapan teknologi digital dalam manajemen sumber daya taut, pemasaran produk perikanan, dan promosi pariwisata. Dengan mengintegrasikan digitalisasi dalam sektor ekonomi biru, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sektor tersebut. • Tenrujudaya lntepaai Ekoaoml D-nah Dalam Ekapuaal Pembaagua1111Beralulla B-ionlll Terwujudnya integrasi ekonomi daerah dalam ekspansi pembangunao berskala nasional. Pada sasaran ini bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi daerah ke dalam pembangunan berskala nasional. Hal ini mencalrup peningkatan konektivitas infrastruktur antar daerah, harmonisasi kebijakan ekonomi regional dengan kehijakan nasional, serta promosi investasi di daerah-daerah potensial. Dengan memperkuat integrasi ekonomi daerah dalam skala nasional, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. • Tenntjuduya Perkotaan d&A Pedesaan Sebapi Paat Pertamba.buaBkonomi Terwujudnya perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pada sasaran pokok ini bertujuan untuk mengembangkan kota dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang herkelanjutan. Dalam hal ini mencakup pembangunan infrastruktur kota dan pedesaan, pengembangan sektor ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dengan memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat tercipta distribusi ekonomi yang lebih merata dan kesempatan yang lebih besar hagi semua masyarakat. • ... i •• •• •••••• = i ! Ill a) II) II) ao 0 I() ... C'I_ C'I 00 ao '°,ri N• r- ao ""· NI() • _Ill - (JI ~ao 0 . "'I() 0 0 If) OI I() 0 0 0 ~ I().,. 0 0 C'i -.., ~ao "' .r- N ao r- ~"'I() • r- "' r- ,;- -:.o0 . ao ,;- Ill_ ,;- ll) ()I • ao Ill N s ri ..... ID (') 0 ..... H Qt---~l---t-+-ll---t-+-~-t-~-+-~1---1----:1---+---1~~+--+--l----l-~-l-l---l----ll----l--l--l ... ~ ! 0 (') I > RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I VI- 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahunan selama kurun waktu 2025-2045. Pelaksanaan Pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Buton diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Visi Pembangunan Nasional tahun 2025-2045 yaitu Visi Indonesia Emas 2045: "Negara Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi : kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kckayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa. Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia. Mengingat bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, rnisi dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih setiap Jima tahun, maka RPJPD ini juga sekaligus menjadi koridor bagi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat. RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Dalam kaitannya tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan untuk mengawal implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 sebagai berikut:
l.Kepala daerah terpilih (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah provinsi dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dapat memahaminya secara rnendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
1. 2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton, masyarakat dan swasta secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton. BABVI PENUTUP RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 I VI- 2
2. 3.Pemerintah Kabupaten Buton dalam menyusun RPJPD mengacu pada RPJPN dan RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
3. 4.Dalam rangka implementasi RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045, Bappeda berkewajiban untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 ke dalam RPJMD Kabupaten Buton sesuai dengan periode berkenaan yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, tennasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Buton.
4. 5.Unit satuan kerja vertikal setingkat maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kabupaten Buton serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyerasikan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045.
5. 6.Pemerintah Kabupaten Buton melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan dokumen RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Buton oleh Bappeda Kabupaten Bu ton.
6. 7.Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang. Hal yang dilakukan melalui pemantauan, supervisi dan penilaian hasil pelaksanaan RPJPD guna menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang telah dipedomani. Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah yang meliputi rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD serta rancangan awal RPPD. Pada tahun 2043 Pemerintah Kabupaten Buton mulai menyusun Evaluasi RPJPD 2025-2045. Sesuai amanat pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ayat (3) bahwa hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Buton digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD periode berikutnya, serta dapat dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Buton untuk menyusun RPJMD Teknokratik. Tahun 2044 Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan menyusun dokumen RPJMD Teknokratik atau dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan visi, rnisi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilh yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Buton sebagai ketua tim. Pada saat penyusunan RKPD 2046, Pemerintah Kabupaten Buton berpedoman kepada visi, misi kepala daerah terpilih dan/atau dokurnen perencanaan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. RPJPD Kabupaten Bu ton Tahun 2025 2045 I VI- 3 LAHARUNA ttd. Pj. BUPATI BUTON Keberhasilan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2025-2045 sangat terganlung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Buton. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

SISTEMATIKARPJPD

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023