DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN BAB V PENGEMBANGAN BAB VI PENELITIAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX PENGENDALIAN BAB X ALIH FUNGSI BAB XI PENGAWASAN BAB XII SISTEM INFORMASI BAB XIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI BAB XIV PEMBIAYAAN BAB XV PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Buton berdampak terhadap penurunan produksi pangan dan keberlangsungan hidup petani, sehingga diperlukan perlindungan melalui pengaturan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah daerah perlu melindungi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTÁNG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3.Bupati adalah Bupati Buton.
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten buton.
5.Lahan adalah bagian dari daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7.Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian pangan.
8.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Iahan pertanian yang ditetapkanuntuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
9.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
10.Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
12.Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
13.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agro-ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14.Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
15.Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16.Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buton.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
h.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

(1)Perlindungan LP2B dilaksanakan berdasarkan perencanaan.
(2)Perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
1. a.KP2B;
2. b.LP2B; dan
3. c.LCP2B.
(3)Rencana Perlindungan LP2B sbagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Rencana perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar
2. b.alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian Pangan; dan
3. c.kawasan lahan marginal.
(5)Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
2. b.perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas Iahan baku;
3. c.perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, kebijakan dan rencana pembiayaan.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan LP2B.
(2)Penyusunan rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan di Daerah;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah Petani.
(3)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan yang didasarkan atas kriteria:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan lahan;
4. d.potensi teknis lahan; dan
5. e.luasan kesatuan hamparan lahan.
(4)Penyusunan perencanaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menampung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan dasar dalam menyusun prediksi jumlah produksi, luas dan sebaran lokasi LP2B, serta kegiatan lain yang menunjang.
(2)Perencanaan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu.
(3)Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas Iahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan.

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas berdasarkan:
1. a.inventarisasi;
2. b.identifikasi; dan
3. c.penelitian.
(2)Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
(3)Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.

Pasal 7

(1)Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

(1)Kawasan Perlindungan LP2B secara keseluruhan ditetapkan seluas 2.037,4 (dua ribu tiga puluh tujuh koma empat) hektar.
(2)Kawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.KP2B;
2. b.LP2B; dan
3. c.LCP2B.
(3)Kawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
(4)LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan seluas 951,8 (sembilan ratus lima puluh satu koma delapan) hektar.
(5)LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan seluas 1.085,5 (seribu delapan puluh lima koma lima) hektar.
(6)Luas LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tersebar di wilayah:
1. a.Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas kurang lebih 268,29 (dua ratus enam puluh delapan koma dua puluh sembilan) hektar;
2. b.Kecamatan Lasalimu dengan luas kurang lebih 239,27 (dua ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh tujuh) hektar; dan
3. c.Kecamatan Kapontori dengan luas kurang lebih 444,31 (empat ratus empat puluh empat koma tiga puluh satu) hektar.

Pasal 9

Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria dan persyaratan, meliputi:

a.memiliki potensi menghasilkan Pangan Pokok, dan tingkat produktifitas pangan dapat memenuhi kebutuhan Pangan Pokok masyarakat;
b.memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
c.tidak berada di kawasan hutan dan tidak dalam sengketa penataan ruang.

Pasal 10

Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria dan persyaratan, meliputi:

a.memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
b.ketersediaan infrastruktur dasar;
c.dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan;
d.luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B; dan
e.tidak berada di kawasan hutan dan tidak dalam sengketa penataan ruang.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009