DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 158

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Definisi; Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pengawasan; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; Masa Jabatan Kepala Desa; Larangan bagi Kepala Desa; Laporan Kepala Desa; Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Tindakan Penyidikan; Pembinaan Kepala Desa dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON dan BUPATI BUTON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 3 otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Buton.
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan 4 keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
18.Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan pemilihan kepala desa pada tahapan penetapan sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih.
19.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. 5
22.Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
29.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 6

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA BagianKesatu

Pasal 2

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang di seluruh wilayah daerah paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk periode selanjutnya mengikuti akhir masa jabatan Kepala Desa tahun bersangkutan.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(4)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa, yang berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : 7
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
(2)Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Desa; dan
2. b.melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 5

(1)BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) 8 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang didalamnya melibatkan keterwakilan perempuan dengan susunan sebagai berikut :
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bendahara; dan
5. e.anggota.
(3)Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.merencanakan,mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
7. g.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
8. h.melaksanakan pemungutan suara;
9. i.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing TPS dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa;
10. j.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
11. k.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(4)Dalam hal menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis. 9

Pasal 6

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pencalonan;
3. c.pemungutan suara; dan
4. d.penetapan
(2)Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

a.BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.BPD membentuk Panitia Pemilihan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
c.BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 10 sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
d.BPD memberikan persetujuan atas rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
e.perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa;
f.paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang biaya pemilihan Kepala Desa, Bupati memberikan persetujuan.

Pasal 9

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih berdasarkan data yang berasal dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Daerah.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
1. a.penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah ditetapkan sebagai pemilih yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menikah;
2. b.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk. 11

Pasal 10

(1)Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan data penduduk desa.
(2)Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Isi peraturan

Teks158PDFHirarki

Memuat teks peraturan…