DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERTUANG BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI TATA CARA PENAGIHAN BAB XII KEBERATAN BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KEDALUWARSA BAB XV PEMERIKSAAN BAB XVI PEMANFAATAN BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; BUPATIBUTON, DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA RETRIBUSIPELAYANANKEPELABUHANAN TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBUTON NOMOR ~ TAHUN2020 BUPATIBUTON PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang ~ • •. c,

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN. MEMUTUSKAN: BUPATIBUTON dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON

13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1309);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bu ton.
5.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bu ton.
6.Pejabat adalah pegawai negen sipil yang diberi tugas tertentu dibidang peretribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. sebagai unsur yang mermm pin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Buton.

Pasal 1

12.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pen um pang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi.
13.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau an tar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
14.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
15.Pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
24.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan kepelabuhanan dan I a tau fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

( 1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,UMD, dan pihak swasta.

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

28.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Jenis Besaran Retribusi (Rp) No Pelayanan 1 x Per Masuk Per hari Per bulan Masuk minggu Ket 1 2 3 4 5 6 7 1 Orang 1.000,- 4.000,- 20.000,- 50.000,- ·- - +- -· --- - - ·- - - - ·----·- --- --· -- -- . 2 Sepeda Motor 1.500,- 6.000.- 30.000.- 60.000,-

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: A. Retribusi Masuk Pelabuhan

BAB VI

STRUKTURDANBESARANTARIF RETRIBUSI

Pasal 7

( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BABV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/ atau penggunaan fasilitas. 4 Truck 5.000,- 20.000,- 70.000,- 250.000,- Tronton, Mobil tangki, Bus ---------- --·· --s - -- -------- ---- -- - -- -- --· - - •. - - --·---·--·- - ---- 5 Alat be rat ban 75.000,- 150.000,- 350.000,- 1.500.000,- karet ---- - --------- -- -- - - -·--- - ---- ----- ------ ------- - ------ -- ---- 6 Alat berat ban 250.000,- 350.000,- 650.000,- 2.700.000,- rantai waktu yang lamanya dokumen lain yang

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI 1 Barang Curah Ton / M3 Rp. 2.000- ·--;--·-i---~~~~----------- -;---;--------------- --:-;.-;;~-.-~------- ----·-····--·--- ---;-··-r·~~-;~-~~----· --~--;----···-······· --~~.--;:;~·;,·~----··- -----·--·------· 54321 KetRetribusiVolumeJenis BarangNo 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu C. Retribusi Bongkar / Muat Barang 0, 1 % dari harga dasar komoditas 0,5 % dari harga dasar komoditas 1 % dari harga dasar komoditas 2 % dari harga dasar komoditas 10.001 >4 3 5.001 s.d 10.000 1.000 s.d 5.000 1 s.d 1.000 2 1 54321 Ket Masa Peyimpanan (Max) Besarnya retribusi Jumlah barang material (Ton) No B. Retribusi Penumpukan Material, Barang Kemasan, serta Barang Glondongan 1 2 3 4 5 6 7 3 Jeep, Mikrolet, 3.000,- 15.000,- 40.000,- 150.000,- Startion Wagon, Picup, Ligjt Truk, mobil pen um pang Umum, ambulance, mobil Jenazah.

Pasal 10

(1)Masa Retribusi adalah jangka ditentukan dalam SKRD atau dipersamakan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Rp. 44.000.,/Hari13 301 s.d 350

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rp. 39.000.,/Hari12 251 s.d 300 14 351 s.d 400 Rp. 49.000.,/Hari ---~-;-·· -~~~--~-.~-~~~----············l-~~~-;~.·;·~-~---;-~:··········· ·······························-· ---~-~--- -~;~--~~~-~~~---·-···········l·~;.·-~~---~-~-~---.·;·~~~---·····-· ············-···················· ---~·;··· ·;~~--~---·····-·················1·-~~---~·;·~-~-~;~·~:····----·- --~-~~~~-~;················ Rp. 34.000.,/ Hari11 201 s.d 250 1 Non GT Rp. 3.000,-/ Hari ::::?::::: :i::;:.:~::s::::::::::::::::::::::::.11::~~~:~:-:~:~:~:.:~1:~;!::::::::::::: :::::::::: _ 3 6 s.d 15 Rp. 5.500,-/Hari ----~----- -~~-~---~-;~------------------··r-~;~-;--~~-~-.-~~-~~~------------- --------------------------------- ----~----- ·;~--~--~-25 I Rp. 8.~~-~-.-~~-~~~-----·-······ ·······················-········ ::::i:::: :~~:~:-~:i~:::::::::::::::::::::,i::~i~:1:i.:~:~:?;;;;::::::::::::: :::::::::: . 7 31 s.d 50 Rp. 12.500,-/Hari ----~----- -~l s.d 100 I Rp. 15.000,-/Hari - ····;···· -~-~~--~~~--~~~----············l·~;:·;·;·.-~-~-~-----~-~-;:;;··········· ·····-························-·· ---~-~--- -~-;~--~-.~-~~~---·············J-~;~·;;.·;·~~-.-.·;~~~----······· . ---------- ----------------------------------- ---------------------------------------- --------------------------------- 4321 Bobot Kapal (GT) KetTarifNo D. Retribusi Tambat
(1)Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (Hrnabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Bupati atas perrnohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2°/o (dua persen) sebulan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015