DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN dan BUPATI BUTON SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN Pasal I Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Selatan merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. 5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Polisi Pamong Praja;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
10. 10.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
17. 17.Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. 19.Dinas Kebudayaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
20. 20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan;
21. 21.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
22. 22.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
23. 23.Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
e.Badan Daerah, terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pedidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan fungsi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan. Ditetapkan di Batauga pada tanggal 16 Maret 2021 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga pada tanggal 16 Maret 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, LA SIAMBO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 5 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 5/38/2021

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…