DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOWNGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB VIII MASA RETRIBUSI TERHUTANG BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI SANKS! ADMINISTRASI BAB XI TATA CARA PENAGIHAN BAB XIII TATA CARA KERINGANAN,PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA BAB XVI PEMERIKSAAN BAB XVII PEMANFAATAN BAB XVIII ISENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX KEBERATAN BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXII PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 (1) huruf 1 TJndang-lJndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; BUPATIBUTONTENGAH DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 BUPATIBUTONTENGAH PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang ' \.. ' .. • 2 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Mengingat

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tengggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329), sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329),
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajin dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Diter Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285),
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), I • 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-Iuasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN BUPATIBUTONTENGAH dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama

13.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-DAG/PER/10/2019 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M- DAG/PER/ 10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Menetapkan I ' • 4
5.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6.Pejabat adalah Pegawaiyang diberi tugas dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dart dalam bentuk apapun, firm.a, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah, yang disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan da/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau Badan.
9.Menera adalah hal menandai dengan tanda terah sah a tau tanda terah batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda terah batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takat, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
10.Tera ulang adalah hal menandai berkalah dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat tukar, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
11.Pengujian ~gaj~h keseluruhan tinc:l~ yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standard untuk satuan ukur sesuai guna menetapkan sifat ukumya (sifat metrologies) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
12.Sifat ukur adalah kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
13.Jangka waktu terah ulang adalah jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang kembali
14.Alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP - adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukur kuantitas dan .. • s atau kualitas, kuantitas atau penakaran, massa atau penimbanagan, dan alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukur, penakaran atau penimbanagan, termasuk bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
15.Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan dalam kemasan tertutup, clan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
16.Menjustir adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ualang.
17.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yangmenyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh peribadi atau badan.
18.Jasa umum adalah jasa yang disediakn atau diberikan oleh Pemerintah Daerah uktuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang peribadi atau badan.
19.Wajib Retribusi adalah orang peribadi a tau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribsi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20.Masa retribusi adalah suatau jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertntu dari Pemerinath Daerah yang bersangkutan.
21.Surat setoran Retribusi Daerah, yaaang selanjutnya ~U~ingl<~t SSRP ~q~l} bukti p~mQ~.Y~rAA atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Ketetapan Retribsudi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat RTRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 6

(1)Subjek Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang adalah:
1. a.Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian U'ITP;
2. b.Orang peribadi atau Badan Produsen BDKT yang berdasarkan ketentuan perauran perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian terhadap BDKT produksinya.
(2)Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang adalah orang peribadi atau Bad.an yang Menurut ketentuan peraturan ~eruhdartg- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan pengujian atas:
1. a.Alat-alat UTTPyang dimilikinya.
2. b.Barang Dalam Keadaan Terbungkus (~DKT)

Pasal 4

Objek Retribusi Pelayanan tera/Tera Ulang adalah :

a.Pelayanan U'ITP;
b.Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Nama Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang.

Pasal 2

24.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatau standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalm rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25.Peftyi<:lik f.ifi<:lak J)eidana dibidang rembusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyiik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
26.Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buton Tengah. 7 Struktur besarnya tariff Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB II

NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI

Pasal 8

(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, baiaya pemeliharaan dan baiaya modal.

BAB VI

STRUKTURDANBESARNYATARIFRETRIBUSI ( 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapakn dengan memperhatikan baiaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pasal 7

BABV PRINSIPDANSASARANDALAMPENETAPAN STRUKTURDANBESARNYA TARIF Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP, dan jenis BDKT yang dijadikan dasar alaokasi beban biaya yang dipukul Pemerintah Daerah untuk pefiyelettggaraan ja a tera/tera Ula.fig.

Pasal 6

BAB IV CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang digolongkan sebagai Retrtbusi Jasa umum.

BAB IV

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang digolongkan sebagai Retrtbusi Jasa umum.

Pasal 5

• 8 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

GOWNGANRETRIBUSI produksinya.

Pasal 12

( 1) Masa Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

(2)Masa Retrebusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), tidak Berla.Ru a.i,aoila UTTPmengalaffli peruoahan fisik clan atau data sehingga mengalami perubahan untuk kerja dan atau wajib retribusi mengubah pengemasan, bentuk dan BDPKT. Pasal II
(1)Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan.
(2)Tempat pelayanan tere/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), adalah :
1. a.Lokasi/pos tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/ atau
2. b.Tern.pat retribusi seraaa atas permtntaaa Subjek Retribusi.

BAB VIII

MASARETRIBUSITERHUTANG

Pasal 10

:B~ VII WILAYAHPEMUNGUTANRETRIBUSI

(1)Terif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penentapan penyesuaian tai'if retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…