DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK BAB III DASAR PENGENALAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB IX KEBERATAN DAN BANDING BAB X PEMBATALAN, PEMBAYARAN KETETAPAN, PENGURANGAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XII KEDALUWARSA BAB XIII PEMERIKSAAN BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XV KETENTUAN KHUSUS BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlrnaksud dalam huruf a dan huruf b, perfu rnembentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; DE NGAN R.~HMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH, v1eng'f.hgat ::: vtenimbang : ... PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN· PERKOTAAN · . TENT ANG BUPATI BUTON TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2016 -- "";: ·--•:-r··"'·-1 .. -~ __;, ~- . ~ . .. ·: r, ""ll- 2 • . ' I
1. 2.Undan'g-Undang Nomor 6 Tahun 1983 teritang Ketentuan' Umum dan Tata Cara Perpaj'akan · (Lembaran Negara · Repuhlik lndonesla Tahuri 19.83 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaim'i;i·na · telah diubah beberapa kali teral<fiff :dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahuri 2009' tenta·n'g'· Penetapan Peraturan Pernerintah Pen·g·,janti · Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2008 teritang ~:-=:~- Perubahan Keempat Atas Undang.:UndangNomof- ... -. :;::~, 6 Tahun 1983 tentana Ketemuan umum dan Tata :. - ~~: .. Cara Perpajakan ... menjadi Undang-Undan·g (t.crnbaran Negara· .Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,. Tambahan Lembaran Neg·ara Republik Indonesia Nomor 4953);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenta·ng Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran .Negara Republlk Indonesia Nomor 3686), sebaqalrnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repi.Jb!ik Indonesia Tahon 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); .
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak· (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara · Republik Indonesia Nomor 4189); : - ' I I 3'!} .. :,, ~.' .: ~ I •
5.Undang-Undang Nomor 17 Tanun 2003 ten'tang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan . Lembaran Negara R~p1:,1blik lhdonesla Nomot 4286); "') :: ..
6.Undang-Undang Nomo{·33 Tahun 2004 tenta·,;g Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat darr Pemerintahan Daerah '(Lemharan Neg-~f.a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t26, Tambahan Lembaran Negara Repciolik Indonesia Nomor 4438); ··
7.Undang:-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta·ng Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (tembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2009 · Nomor 130, · Tambahan Lembaran Negara Reputilik Indonesia Nornor 5049); B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunqan dan Pengelolaan L.ingkungan Hidup (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan baerah (Larnbaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 244, · Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Ungang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nonior 23 Tahun 2014 · tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negera Republik Indonesia. tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); :. ;'. . )} "" ..... : ·4 10.Undang-Undang .. Nomor 23 Tahun 2014 tentan'g Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara· Republik Indonesia Ta~un 2014 Nomor. 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); ... _ 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun .2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah · (Lernbaran Negara Republiklndonesia Tahun 2005 .Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ··
12.Karena pembagiap urusan pemerintahan telah . diatur dalam Undang0 tJndang Nomor 23 Tanun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kau terakhir de,ngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 · tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5161); · 14.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahuri · 2·010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Oaerah atau Dibayar Sendiri 0.leh · Wajib Pajak (l.embaran .Neqara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan . Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5179); 15 · Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lir:igkungan Pemerintah Daerah; .-; .. :". "1}- s ... ..... ; ... Dalam Peraturan Daerah lni, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaqai unsur penyelenggara Pemerintshan Daerah.
3.Bupati adalah Bupatl Buton Tengah. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUM! DAN BANGUNAN ~ PERDESAAN DAN PERr<OTAAN. 'I MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersarna • 16.Peraturan Bersama Menteri Keualigan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.08/2.010 dan Nomor 58 Tahun 201 O tentang Tahapan Persiapan Pengallhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Dae~atw·. __ · __ ·-- : : ·.... .: 6

4.Dewan· Perwakilan Rakyat Daerah, yang selarijdtnya disin-gkat DPRD adaiah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah. . - -- 5. Dinas Pendapatan ·Pengelola Keuan9an dan Aset Daerah, yang selanlumya disebut Dinas adalah Dlnas Pendapatan Pengelola · Keuangan . dan Aset Daerah Kabupaten Baton Tenqah. ·
6.Badan adalah sekurnpulan orang . dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yar:ig tidak melakukan usaha yang· meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara {BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan narna dan dalam bentuk apa pun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi rnassa, ·organisasi sosial politik, atau - .. organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolekt~ dan bentuk usaha fetap.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah -,
8.Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundanq-undanqan.
9.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutanq oleh orang· pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-(lndang, dengan tidak mendapatkan lmbalan langsvn.g , dan digunakan untuk kepertuan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. · ,, ;
10.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bum! darJafau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dirnantaatkan oleh or~ng pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang diqunakan . -~ 7 ... • ,!{~I ,, 'u' , •• -, ,1 .. untuk 'kegiatan · usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. ~·,· , ~ 11. Bumi adalah permukaan bumi d~n _tubuh. bumi yang ada , dibawahnya. , t 12. Bangunan. adalah konstruksi teknik yang ditanam ~tau· · dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau peralran pedalaman. . . .
13.Nilai Jual · Objek Pajak, yang selarijutnya disingkat NJOP . adalah harga rata-rata yang diperoleh dart transaksi jual beli .··;·yang terjadi secara waja~•. dan bilamana tidak terdapat · transaksi jual beli, NJOP ditentukan rnelalui perbandingan harga dengan o~jek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau N~OP pengganti. . . 14. 'v\1ajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,. rneliputl pemoayar pajak, pemotong pajak, dan pemunglit pajak, yang mempunyai. hak oan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanq-undangan perpajakan daerah. '.15. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu, yang menjadl dasar bagi Wajll:> Pajak untuk menghitung, rnenyetor.dan , melaporkan pajak yang' lerutang. · ~16. Tahun Pajak· adatah jangka _Naktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib · Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. ~7. Pajak yang terutang .adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 'saat, dalam · Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau ., dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuari .. --·--· Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. 18 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari ... penqhimounan data objek dan . subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak sertapenqawasan penyetorannya . • .•......... . ., 8 21 •. : 25.
19.Surat Pemberitahuan·Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi- den Bangtm~n Perdesaan dan Perkotaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. . ... _
20.Surat Setoran Pajak Daerah. yang selanjutnya disingkar SSPD adalah buktl pembayaran atau. penyetoran· pajak ·yang · . telah dilakukan denqan menggunakan formulir .atau telah=-· .. ·,-::..,;,'. dilakukan dengan· cara lain ke kas daerah melalui tempat . - - ' . pembayaran yang ditunjuk oleh Bup~ti. ··· ''._ -··· Surat Pernberitahuan Pajak }en.Hang, yang selanjutnya ·- - disingkat SPPT adalah surat- · yang digunakan untuk - ·· - memberitahukan besamya . Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. - ·· -
22.Surat Ketetapan Pajak · Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yapg masih harus dibayar.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.- yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jum!ah pajak yang telah ditetapkan. 1 ' • Surat Kstetapan Pajak Daerah ·Nihil, yang. se!ai:,jutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan · jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. · Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah .. surat ... ketetapan paiak , yang· menentukan jurnlah kelebihan . pembayaran pajak karena .· .. l 9 jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. i;2s. Surat Tagih_an Pajak Daerah, yang selanlutnya disingkat .·;·STPD, adalah surat untuk metakukan ·tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27.Surat Keputusan Pembetulan adalaf surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, keselahan hitung, danratau kekeliruan dalam penerapan - ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak T erutang, S'Urat· Ketetapan Pajak Dasrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daeran Kurang Bayar · Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi( Surat Ketetapan ~ajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihari Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau_ Surat Keputusan Keberatan.
28.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan ternaoap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, ,\ .. I I Surat Ketetapan Pajak DaeraJli Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuranq Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang. Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,· atau terhadap pemotongan atau pemunqutan · oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wa.ilb Pajak.
29.Putusan Banding adalah putusan ·badan peradilan pajak atas - ·· banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. .
30.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mer.gumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasitan dan. biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahsn barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode T ahun Pajak tersebut. .l 10 .;. 31. Pemetik~aan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objeh.1if dan profesional berdasarkan suatu standar 'pemetiksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban , perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat Teguran adalah surat yang _ diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kep~da'Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya ..
32.Surat Paksa adalah surat perintah rnernbayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. ·
33.Penyidik adalah Palisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
34.. Penyidilc Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dlsebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi _ wewenang dan kewajiban untuk rnelakukan penyelidikan dan .·;.. penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. · •
35.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah seranqkaian tindakan yang . (Jilaku~an o\eh Penyidik untuk mencari · serta mengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbuat t.erang tindak pldana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ... _; 11 -c-• L menara . '

(1)Objek Pajak adalah burni dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, daniatau dimanfaatkan o\eh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan ya-ng digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2)T errnasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
1. a.jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,_ dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Banqunan tersebut b, jalan tol;
2. c.kolam renanq;
3. d.pagar mewah;
4. e.ternpat olahraga;
5. f.galangan kapal, dermaga;
6. g.taman mewah;
7. h.tempat penampungan/kil3ng minyak, alr dan gas, pipa .: .. minyak; dari Pasal 3 uengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas burni dan/atau bangunan yang ijimiliki. dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau ~adan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha . perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 2

NAMA, OBJ EK, DAN. SUBJ EK PAJAK .. .-·: ii ;_ ~ ~ t --= :'· .- .. ,----.. - . . ";2. J 12 · (·1) Subjek Pajak adalah orang pribadl atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2)Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas .Bumi, dan/atau .memiliki, menguasai, dan/atau rnernperoleh manfaat atas Bangunan. Pasa14 ~(3) Objek Pajak yang ti~ak dikenakan Pajak adalah objek pajak iyang:a. digunakan ·. ol~h · Pemerintah dan Daerah untuk ! penyf~lenggaraanpemerintahan; I b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan _ . umum di bid~ng ibadah, so.slal, kesehatan, pendidikan dan "- kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk niemperoleh keuntungan; · .. · ..
1. c.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis derigan itu; .
2. d.merupakan hutan_ lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, . tarnan nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
3. e.digunakan oleh perwakilan diplomatik dan. konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal batik; dan ·
4. f.digunakan oleh badan · atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. -- .,.. - ,._ .. ,.: ' .. ~·i: 13 • ·. · Pasal 7 iarif Pajak ditetapkansebaqai berikut: .a. untuk NJOP dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen) per tahun; · ·
5. b.untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) pertahun;
6. c.untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keatas ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun . · Pasal 6 , 1 Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sabesar Rp. ·10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib ·Pajak. · - ~1) .·:.Qasar penqenaan Pajak adalah NJO.F.
(2)Besarnya NJOP . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1~ ditetapkan setap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk oejek pajak ada daerah tertentu·dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan. per'!<embangan wilayahnya. ,(3) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh _Bupati.

Pasal 5

7 ; Saat yang menentukan Pajak . yang terutang adalah menu rut .. keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari .

BAB ILL

OASAR PENGENMN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 14 .

Pasal 11

'.,,. Masa Pajak adalah Tahun Pajak. denga_n jangka waktu 1 (satu) • tahun kalender. · Pasal 10 .····· BABV MASAPA.JAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG ; Pajak yang terutang dipunqut di wilayah daerah .tempat Objek . Pajak berada.

Pasal 9

BABIV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasa.1_8 ; sesarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara hnengalikan ta~if sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan -idasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 I ayat (3) setelah dikurangi Nifai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ~sebagaimana dimaksud dalam Pasat 6. .. ~ 15 Pasal 14 . : {1) Pajak yang-terutang dipungut berdasarkan SPPT .. ; (2) Pemungutan _Pajak dilarang diborongkan. Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal:

a.SPO? sebaqairnana dimak_sud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak disampaikan dan setelan Wajib Pajak dltegur secara tertulis oleh 8upati sebagaimana ditentukan dalam Surat T equran; dan
b.berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain temyata jumlah paja:< yang·terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh 'Najib Pajak. • v, a ". Pendataan Pajak dilakukan dengan menggunakan · SPOP. SPOP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus diis! dengan jelas, benar, dan lenqkap serta ditandatangani d an disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling larnbat 30 (tiga puluh) hari ke·rja · setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak -.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ' ! Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.

Pasal 12

BABVI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK .. . .. ~ ~ ., 1 ;(1)

(2).. ' = = I _,,:;· -~- -B • ~ $ T l·'. .. I ,I ' . ' 16 .:: .;1) Tanggal jatuh tempo pernbayaran dan penyetcran pajak yang terutang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya palak dan Selama-lamanya6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. f2) Bupati · atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga ·sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur deriqan Peraturan Bupati.

Pasal 16

:1) · Pembayaran Pajak · terutang oleh Wajib Pajak dilakukan berdasarkan penetapan Bupatl dengan menggunakan SPPT. :2) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati. · ~) Setiap pembayaran Pajak diberikurT tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerirnaan.

Pasal 15

. ·Bagian Kesatu Tata 'Cara Pembayaran ~(2) Pajak yang.terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan

BAB VIII

TATA CARA PEMB.AYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK J 17 !.(1) SPPT. S~PD, STPD, Surat Keputusan Pernbetulan, Surat " Keputusan, Keberatan, dan Putusan Banding, yang rnenyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ~ diterbitkan.

Pasal 18

;(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a.Pajak dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.Dari hasii penelitian SPTPD terdapat kekurangan parnbayaran sebagai akibat salah tulis dan I atau selah ~· hrtung. -
c.Wajib Pajak. dikenakan sanksi admlnistrasi berupa bunga dan /. atau denda .

(2)Jumlah kskuranqan pajak terutaHg dalam STPD sebaqaimana · dimaksud pada ayat (1) - ditambah dengan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 {lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. ___ (3) SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo perrtbayaran dikenakan sanksi administratif berupadenda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih rnelalui STPD. · Pasal 17 Ba~ian Kedua Penagihan 18 .. . : (1) Wajib Pajak dapat rnengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
1. a.SPPT; :
2. b.SKPD;
3. c.SKPDKB;.
4. d.SKPDKBT;
5. e.SKPDLB;
6. f.SKPDN; dan
7. g.Pcmotongan · atau pernunqutan, oleh pihak ketiga . berdasarkan ketentuan pera:ruran perundang-undangan perpajakan daerah. . ··"
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ...-denqan dlsertai alasan-aiasan yang jefas.
(3)Keberatan harus diaiukan dalam jan·gka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan .atau pemungutan sebaqaimana dimaksud oada ayat (1 ), kecw~li jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dlpenuhi karena i<eadaandi luar kekuasaannya. : (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar · . paling sedikit sejurnlah yang telah disetuju! Wajib.l?ajak.. s' __ (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ' dimaksud pada ·ayai (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak

Pasal 19

BAB.IX. KEBERATAN DAN BANDING . Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar. .oleh Wajib - . 'Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. !(3) Penagihan ·· pajak dengan Surat . Paksa dilaksanakan : berdasarkan peraturan perundang-undangan. ~ ; -~ it -·- 19 r . : (t) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan banding hanya i kepada Penqadilan Pajak terhadap keputusan mengenai ~ keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. ~ (2) Perrnohonan tanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia,' dengan I alasan yang jelas dalam jangka:_\'.N~tqu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, · dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. · · ~ (3) Pengajuan perrnohonan banding manangguhkan kewajiban ~ membayar pajak sarnpai dengan 1 (satu) bulan sejak tar.ggal ~ penerbitan Putusan Banding. t I ' . k Pasal 21 ;. !;\ : (1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, · I sejak tanggal Surat Keberatan · diterima, harus memberi & keputusan atas keberatan yang diajukan. · I (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa rnenerma ~ seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya ~ ·_pajak yang terutanq. ~ (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t telah lewat . dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, i keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. t . ! t ... , dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga- tidak ~ dipertimbangkan. · . .. . I(6) Tanda penerirnaan su~t k~beratan yang diberika~ .ole~ Bupati ~ atau pejabat yang_ ·d1tunJuk atau tanda pengmman surat I. keberatan · melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti : . penerimaan surat keberatan,

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…