DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP DAN ASAS BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH BAB IV VISI DAN MISI BAB V FUNGSI DAN TUJUAN BAB VII STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB VII RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN, KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PETA KAWASAN BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa pembangunan kepariwisataan daerah sebagai bagian integral dari kepariwisataan nasional adalah salah satu sektor strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kelestarian mutu lingkungan, perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat yang didasarkan pada tata tuang wilayah;
c.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Kepariwisataan, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagai pedoman dalam pembangunan kepariwisataan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH, TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2019-2025 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR ( 0 TAHUN 2019 BUPATI BUTON TENGAH PROVINSISULAWESITENGGARA 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 DaerahNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ten tang2009Tahun10Nomor4. Undang-Undang •
1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4 700)
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Mengingat: Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

(1)Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah.
(2)Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah
(3)DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah
(4)Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 3

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2019 - 2025 PEMBANGUNANIND UK KABUPATEN BUTON TENGAHDAERAH RENCANA PERATURAN TENTANG Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

10.Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1172) 4 pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prm sip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

(6)Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tenggara.
(7)Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
(8)Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah;
(9)Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara;
(10)Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
(11)Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
(12)Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
(13)Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAR - KABUPATEN adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 201 9 sampai dengan Tahun 2025;
(14)Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan; I urusanpenyelenggaraan(5) Pemerintahan Daerah adalah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5 ., melakukan aktifitas kehidupan keseharian . dalam suatupelayanan dasar fisik bagi masyarakat umumlingkungan yang diperuntukkan
(15)Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan;
(16)Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KSP Kabupaten, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya d ukung lingkungan hid up serta pertahanan dan keamanan.
(17)Day= arik Wisata yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala SP suatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/ a tau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
(18)Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
(19)Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
(20)Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jarmgannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya man usia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
(21)Fasilitas Umum adalah sarana • 6
(8)Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)
(6)
(4)
(3)Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; Memberdayakan masyarakat setempat; Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
(7)Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan intemasional dalam bidang pariwisata; dan
(2)

Pasal 2

(22)Fasilitas Pariwisata adalah semua jerus sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata;
(23)Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
(24)Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan. - .. • • Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diselenggarakan dengan prinsip:
(1)Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan; Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; 7
1. f.arah pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2025.
2. c.fungsi
3. d.tujuan;
4. e.sasaran;dan
5. b.rmsr;
6. a.visi;
(1)Ruang Lingkup Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
1. a.lnventarisasi potensi destinasi pariwisata daerah;
2. b.Penguatan dan ekstensifikasi destinasi pariwisata;
3. c.Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah;
4. d.Pembangunan industri pariwisata daerah;
5. e.Pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
6. f.Pengawasan pariwisata daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR- KABUPATEN.
(3)RIPPAR-KABUPATENsebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:

BAB II

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 4

b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipasi;
h.berkelanjutan;
1. 1.demokratis; J. kesetaraan,
k.kesatuan. • .. Pembangunan Kepariwisataan Daerah/Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas :

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH a . manfaat;

Pasal 3

8 Berdasarkan Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan Misi sebagai berikut:

a.Menanamkan moral lingkungan dan etika sosial secara holistik dalam pembangunan kepariwisataan sebagai destinasi ekowisata bahari dalam memperkuat daya saing destinasi.
b.Mengembangkan perwilayahan destinasi pariwisata berbasis ada keunggulan potensi kepariwisataan secara merata dan berkeadilan.
c.Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berkelas dunia.
d.Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, kredibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
e.Menguatkan struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usaha-usaha masyarakat setempat memperkuat backward linkages terhadap produk-produk dan input-input lokal melalui kemitraan.

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah "Buton Tengah sebaqai destinaei wisata halal yang berbasis Petualangan (adventure tourism)".

Pasal 6

(1)RIPPAR-KABUPATENdiselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, dunia usaha, Perguruan Tinggidan masyarakat .
(2)Evaluasi Penyelenggaraan RIPPAR-KABUPATENsebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setiap 5 (lima)tahun sejak ditetapkan.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 5

9 •

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota menyelaraskan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota sesuai dengan RIPPAR- KABUPATENdan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Nasional;
(2)Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota .

Pasal 9

RIPPAR-KABberfungsi sebagai :

a.Pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah;dan
b.Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. .. ..

Pasal 8

BABV FUNGSI DAN TUJUAN

f.Menguatkan citra pariwisata sebagai destinasi ekowisata dengan kemasan pariwisata modem yang disertai dengan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism marketing) baik dalam skala industri maupun destinasi.
g.Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab melalui jejaring antar pemangku kepentingan berorientasi pada kebersamaan (mutuality)
h.Mengembangkan kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat
1. 1.Mengembangkan dan menguatkan organisasi serta SDM pemerintah dan non- pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan. 10

(5)Meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
(6)Meningkatkan keragaman dan daya samg usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
(7)Menguatkan struktur industry pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata, dan antara usaha pariwisata dengan produk- produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat.
(8)Mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan.
(9)Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi ekowisata berbasis masyarakat
(10)Mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama ekoturis baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab. ( 11) Mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat. Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
(1)Menjaga integritas ekosistem alam baik di perairan maupun di daratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan banding dan saing destinasi ekowisata berkelas dunia.
(2)Mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh.
(3)Mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata.
(4)Meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Pasal 10

Strategi pembangunan kepariwisataan, meliputi:

a.strategi pembangunan destinasi pariwisata;
b.strategi pembangunan industri pariwisata;
c.strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d.strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan 13

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…