DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 3), diubah pada Pasal 1 angka 2, angka 7 dan angka 14 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7A, Pasal 5, dan Pasal 8.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagai salah satu pemegang saham pada Bank Sultra telah menyatakan kesediaan untuk menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sultra tanggal 14 Juni 2022;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Menimbang BUPATI BUTON TENGAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH NOMOR '').. TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH,

a.bahwa dalam rangka meningkatkan struktur permodalan
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra. Mengingat PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BANK SULTRA Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI BUTON TENGAH dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten.tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tah.rn 2018 Nomor 157);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten.tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
11. 1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
12. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksucl dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13. 3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
14. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
15. 5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. 6.Perigelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang melipu ti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
17. 7.Perangkat Daerah adalah orgarnsasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7 dan angka 14 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasall menjadi kewenangan Daerah. 7a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Sult:ra.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerak
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-rnesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak clipisahkan, menjacli kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha a tau badan hukum lainnya.
12.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki clan/ atau yang dikuasai claerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
13.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14.Bank ada1ah PT. Bank Pembangunan Daerah Su lawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra adalah bank milik Pemerintah Provinsi clan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

(1)Bagian hasil usaha/laba dan penyertaan modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 8

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra setiap Tahun sebesar Rp. 2.000,000.000,- (Dua Milyar Rupiah) sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
(2)Penyertaa.n Modal Daerah berupa Barang Miik Daerah sebesar Rp. 704.000.000,- (Tujuh Ratus Empat .Juta Rupiah) telah diserahkan kepada Bank Sultra berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Dengan Cara Pemindahtanganan Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
(3)Jumlah Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan kepada Bank Sultra dalam bentuk uang tunai dan barang milik Daerah sampai dengan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.704.000.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah).
(4)Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra akan dilakukan penambahan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dalam bentuk uang tunai.
(5)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dibayarkan setiap tahun Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) mulai pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
15.Hasil Usaha adalah laba yang diperoleh dari peny~ modal. ......,.. 2022 NO!vIOR 81 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI SULA\VESI TENGGARA NOMORL12 / 2022) KABUPATEN BUTON TENGAH TAHliN Diundanzkan di Laburiakari ............ - , , ·,·-~................... . ~.·-·····~·-·'°·"·<'"-'·········· SUP , UTON TENGAH, ..,~-.......· /' Ditetapkan di Labungkari pada tanggal, 3CJ O~bp,r 2022 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Daerah di Tahun berkenaan.

(2)Tata can pembagian basil usaha/laba dengan Bank Sultra di atur dalam perjanjian Penyertaan Modal pada Rapat Umum Pemegang Saham .
(3)Hasil usaha/laba dan penyertaan modal Daerah wajib dipindah bukukan oleh Bank Sultra setiap Tahunnya ke Rekening Kas Umum Daerah. •

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019