DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SUMBER, BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL BAB IV PENATAUSAHAAN BABV HASIL USAHA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan sosial yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap penyertaan modal pada Bank Sultra diperlukan pengaturan tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Sultra;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sultra; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI BUTON TENGAH PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONTENGAH NOMOR 3 TAHUN2017 TENTANG PENYERTAANMODALPEMERINTAHDAERAHPADABANKSULTRA

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724};
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Euton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562};
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana t.elah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Euton Tengah Tahun 2015 Nomor 1}; Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah. ·
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj .rtnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalarn rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Modal Daerah adalah modal dalam berbentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal- hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
11.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA BANK SULTRA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH

Pasal 4

( 1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.

(2)Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada rekening pengeluaran pembiayaan.

BAB III

SUMBER, BENTUKDANBESARANPENYERTAANMODAL

Pasal 3

( 1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pertambahan pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.

(2)Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerint.ah Daerah yang dipisahkan dan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

12.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/ a tau yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
13.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.
14.Bank adalah Bank Sultra Provinsi Sulawesi Tenggara.
15.Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

Pasal 8

(1)Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan Bank Sultra dalam bentuk Perseroan Terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham. BABV HASILUSAHA Pa5al 7 ( 1) BPKAD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal.
(2)Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Penyetoran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sultra pada tahun berjalan selambat-Iambatnya pada Bulan Maret.
(3)Penyetoran pembiayaan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sultra tahap awal dilakukan setelah penetapan APBD perubahan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN Pasal 6 ( 1) Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra setiap Tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022; r-: ':"~ ··:· .. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EUTON TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 3 I 64 I 2017 Diundangkan di Labungkari pada tanggal / 'I ,(}pTJr,the r 2017 ~~~TARIS DAERAH )J(t\~~~e..1~BUTONTENGAH, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…