DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX PEMUNGUTAN BAB X TATA CARA PEMBAYARAN BAB XI TATACARA PENAGIHAN BAB XII KEBERATAN BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIV KADALUWARSA BAB XV PEMERIKSAAN BAB XVI PEMANFAATAN BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ~-e.neμip~an : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN • ---·---Az .... - . ;: ~ ' Iii·. f' .. fi! ; i.. ') :,l I ":~~ , .. - . - - . -· ~~ ~ - - - - ;._ ;~ ... -·-~. ' ··1 =-- ·- .:-- -:: - . -·. - "":"--:- .. -~ - : -- ~--~ ..l .... ~ - ~: - -::-:= =~ ·.. iJ 'I SI. Kas Daerah adalah · Kas Daerah Pemerintah Kabupat.en Buton Terigah. _ ~?~· : P~jabat. adalah. pegawai ·negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perRetr1busian daerah sesuai dengan peraturan perundang- -· undangan. ··'··· ' 7-. Badan ·adal~h·sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesa~an balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi .masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lernbaga, bentuk usaha tetap . . . . 8.. dan bentuk badan Iainnya

9.~ep-ibusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dari/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingail orang pribadi atau Badan. . ·
10.[asa __adalah kegiatan Pemerlntah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinjJanati oleh orang pribadi atau Badan .
11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan rnenganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang. selanjutnya disebuf ~~tribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan ja~a ' ' kepelabuhanan, terrnasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
13.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pernerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan ternpat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselarnatan · dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindaban intra dan antar moda transportasi. · · 14'. Kepelabuhanan adalah segala · sesuatu yang berkaitan dengan : pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dah/atau antar moda serta mendorong . perekonomian .naslonal dan daerah dengan tetap mernperhatikan tata ruang wilayah. -- ·· - t 15: Pelabuhan Laut . adalah pelabuhan yang dapat · digunakan untuk · . melayani kegiatan · angkutan laut . dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai, -15_. Angkutan Laut adalah .kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya _ .... _ ~-_ melayani kegiatan angkutan laut, ii• ., ,I ' :::fC . ·.;.. , ~;.; .~ JT-; .: . I. fr:·; r·j., 'tl .. :-·~ . : ...·:~ ... ·--------------- u 2) Jasa tambat; -:c,, . Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelab_uha~an, ter~~s.u~ fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang d1sediakan,d1m1hk1, dan/atau dikelola oleh .Perrierintah Daerah, terdiri dari Pelabuhan Laut, meliputi: · · l~. a) Jasa pelayanan kapal: 1) Jasa labuh: ·.

(1)'BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJ EK RETIDBUSI .PasalZ Nama Reribusi adalah Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 3

17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan · perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18.Masa Retrlbusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang rnerupakan batas waktu J;>agi Wajib Retribusi untuk mernanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pernerintah Daerah yang bersangkutan.
19.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dllakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. ·
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang ten.itang. ,• . .
21.Surat l{etetapan · Retrlbusl Daerah . Lebih · Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, · adalah · surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah )ttedit retribusi lebih besar darlpada retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
22.Surat Taglhan · Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi admtnistratif'berupa bunga dan/atau de,nda.
23.Pemeriksaan adalah . serangkaian kegiatan menghimpun dan : mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakg n seca:a objektif . dan profesional berdasarkan . suatu standar pemeriksaan untuk menguji . kepatuhan pemenuhan kewajiban · retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan · . 'ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24.Penyidikan . ti~dak pidana di bidang - retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyi.dik untuk rnencari serta mengumpulkan .bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di · hidang · retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ·--- =~ ... ~ _-:-! - •• -- :. ?-- - -- - --- -· - . + ~.;:. I .:i t •• ..... · -1'. . ,. 1 II ' l '1 . tfb ·i '. -~ ~ i . 1 • ':i J: j'. : .: I . 1 · i i; ~ ·~. .: J••. ·:r•-:: :.::-· .°T. -.,.,'I ... ·~:- ..:~ .'":~-I • -H ·:::-e--:~ ... ;~·~- ....:· · .... :r "'i" .:.· . 1,.;:.,.. . .. ~·.~~]~ :~:.::.~ ~·~:7 - -- . . - -·- - •!"- ~ ··- - . . .:... -~ . . - - ~ ~- . - • • ..;;; ~ ·- 'T'" • -~ f • .:...-!'-.· ... · ... --~. - ·" --· -·- --·..; .... - .......... ~.·-t·.··~· -- s• i ~ BABVI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8 ~-·····- ~~- . ,. l iSTRUICTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tar_if didasarkan atas tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biay= pemeliharaan sarana pelayanan kepelabuhanan, · ~ I • '•• - • • BABV, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BABIV .CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN )ASA · Pasal 6 · Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas. •:• ll' . '1. I o• ··;--· GOLONGAN RETRIBUS[ -PasalS Retribusi digolongkan kedalarn Golongan Retribusi Jasa Usaha.I" I BAB III· I·,:• I.::

(2)Wajib Retribusl adalah orang pribadt atau Sadan yang telah memperoleh pe~yanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan · yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. [ .~-~ : ;.Lo· ,, I. i· ., ·::. ~ -~ .... ~ ·• ... ,_ - ._ .... - .·· -· - ·~·-; ... - . --=-=-:: - .··::..: _.; .. - - . . ~ .._...:-·:_ .. . -· - .. ;' : • r - • · I . --· .. ~~- ::.~·· --·· ~~ , b) Jasa pelayanan barang: 1) Jasa dermaga; 2) Jasa penumpukan . c) Jasa kepelabuhanan lainnya: 1) Pelayanan terminal penumpang kapal: 2) Tanda masuk (pas) pelabuhan: 3) Sewa tanah dan perairan; 4) Sewa ruangan/bangunan;
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat C!), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki . d'a:~/at.au dikelola oleh Pernerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati/rnernakai fasilitas di - lingkungan 'pelabuhan yang disedlakan, dimlliki, dan/atau dikelola oleh Pernerlntah Daerah, · I' .. - ,.:. ~ . :. -:. ... -- ~ --· ~- --------------- . ... -r : tl' ,. ! ,1· -·- -~! - - .: . ·- - . . .. ... . - . .• ~ - z., _ •. .,. BABX TATA .CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

_(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaiigus.

(2)Retribusi yang terutang dilunasi paling selambat-lambatnya :5 (lima belas] hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lam yang dipersamakan. . ·
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak Iriemba~r~r te~a~ pad~ · waktunya atau kurang membayar, dikenakan san~1 admm1stratif 1 -; -, ! j 1 ! i -: - I - ·- - t: \ = --~= .... -1: . I ] .. -~J .. - __ .... ~ -~-h .'> I PEMUNGUTAN Pasc1112
(1)Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yan~ diterbitkan oleh Bupati.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Bentuk, isl, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. .. -· , -.··- ••• il •• BABVII[. WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retrtbusi dipungut di wilayah daerah ~empat pelabuhan yang dimiltki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

(1)Ma~a Retribusi adalah jangkawaktu yang lamanya ditentukan dalam · SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. · ·Pasal iO. - .. Ii I•• I, '· 1i·i . BAB VU MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG ,·] Ii· ! ;' 'J ~ - I! •• ··I;< r .• • . h " . ~~;rnr. ·t i .·• 1·.; I i . . Li l II I " I• Struktur dan bcsarnya 'tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagain,ana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. · Pa:sal 9
(1)· 'I:1~~f 'Retribuse sebagairnana dimaksud..__dalam Pasal 8 ditinjau . ltlmbaJ.i setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesualkan. ' . .
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperh.atikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, {3J Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada . ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ; •• • 1 - - ~-~~-· . . . :I .'.: ~.,:. .. .. !" ·:{r • ;;·~~J· .; ., ''"';''' ., .••t • .... ... -· -· ... - - -r- ··1 : - ·:. ,..- - - ... - - - -- -- -- -- - -- ---~...c.--r•.. 7 :: .1. I, .. I. BAE XII KEBERATAN Pasal 1.6
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatarr kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk at.as SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis d.alam bahasa Indonesia dengan _ disertai alasan-alasan yang jelas . (;3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dlterbttkan, kecuali [ika Wajib Retribusi tertentu dapat menuniukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat . dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. : ~ i. I I I \ I i • i ',

BAB IX

•

Pasal 15

(1)Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkari STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi • • Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
(2)f enagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
(3)Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditarnbah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dar! Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(4)Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAfl XI TATACARA PENAGIHAN I I I I I i I ··- .. --j- . I j . , I "i --~--T .. f ' I . ' I I .

Pasal 14

(1)Pernbayaran Retribusi yang terut.ang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Peinbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _ dilakukan dengan menggunakan SSRD . .. . - . . . .
(3)Bentuk, jenis, ukuran dan tat.acara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. .· ~·t· •_, J l ·,. berupa bunga sebesar 2% [dua persen] setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak at.au kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Bupati atas permohonan Wajib · Retribusi setelah .memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. '
(5)Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. i· 1 8 - • i ~
(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, (2.) Bupati dalam [angka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak · diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran -- Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian · pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Retribusi .mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut,
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi se~agaimana ,,.dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 /:(ciua) ·bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. •ii,. . 'i i l I' ~~ j 1= I I, ..l i. '~ i I I I (~) Apabila jangka w~ktu sebagaimana .4Jmaksud pada ayat (1) telah lewat darr Bupati tidak mernberi suatu keputusari, keberatan yang diajukan terse but dianggap dikabulkan. ·

BAB XIII

PENGEMBALIAN KEUmIHAN PEMBAYARAN Pasal 19·

Pasal 18

(1)[ika pengajuan kebetatan dikabulkan 'sebaglan atau seluruhnya, .S,Hpati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perse?) sebulan untuk paling lama 1? (dua belas) ~ulan.
(2)lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. -I I I .1 ; -, I I I Pasal 17
(1)Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatz .. yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang, I. I I I . J I I ·-··i· - - i
(4)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi,
(5)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. \ . . J._ ! ; i I -\ I .: I . - -- . , i • I" J

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 22

(1)Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan . kewajiban Retribusi . dal~m rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
(2)Wafib Retribusi yang diperiksa wajib: I I l \
(4)' .. ~ !! '
(5)_! -, '!

BAB XIV

KADALUWARSA

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retrtbusi menjadi kadaluwarsa setelah rnelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhttung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi rnelakukan tl,11,dak pidana 6i bi dang Retribusi. Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)tertangguh jika: ·
1. a.· diterbitkan Surat Teguran: atau
2. b.ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun-ddak langsung. Dalam 'hal diterbltkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) huruf b adalah Wajih Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum rnelunasinya kepada Pemerintah Daerah. Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud .pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 'atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal Zl
(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1).
(3)Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa dlatur dengan Peraturan Bupati. ~ ~ i ,;,, : _(1),,. I: 1 (2.) ; ; . .. ' ! _ : j
(3)
(6)]ika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusl dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati rnemberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7)Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana · dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. I' 10

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

(1)Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bldang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, 'mencari, mengumpulkan.rdan rneneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang l. I !_-.;
(3)Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB XVII

INSENTIF-PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1)Instansi yang melaksanakan pemungut.an Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian·insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. I
(1)Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. · . ·
(2)Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan.
(3)Pengalokasian sebagian penerimaan . Retribusi sebagaimana dimaksud pnda ayat (2j ditctapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. .. ~...·
1. a.memperlihatkan dan/atau mem1njamkan buku atau catatan, dokumen rang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang tern tang;
2. b.mernberikan kesernpatan untuk mernasuki tempat atau ruangan , yang dianggap per Ju dan memberikan bantuan guna kelancaran · pemeriksaan: dan/at.au · c.. -memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)_ Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pemerlksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. '. I j ·1 I I I 1 \ I -· i i --- - ,.. _ -1 .. __ I J -, I I II I:-, ~ I
(1)Wajib Retribusi yang tidak · melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Denda sebagaimana dirnaksud 4~lam ayat (1) merupakan penerirnaan negara. i ••.,:--·~, ..·-~•'"'> ._ 1-• I.II • ·I \ - ·1 ..;... -, .~ .. I .I. . , ·- .. ! l I - - . I - " i I . I
1. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan · 'periyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; .
2. g.menyuruh berhenti dari/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tern pat pad a saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
3. h.memotret seseorang yang · berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
4. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi; . j. menghentikan penyidikan; dan/atau . ~
5. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(4)Pei)yidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_ memberitahukan ~giulainya· penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum rnelalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diat:ur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. . : . ·-:.. =·: Retribusi Daerah agar keterangan a tau laporan tersebut menjadi _,;:: 'lebih lengkap dan' jelas;
1. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
2. c.meminta keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi atau Badan · sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
3. d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan · tindak pidana di bi dang Retribusi Daerah; •. I I I l - I .I ··~-- -----·-- ---- LEMBARAN DAERA_H KABlft1TEN BUTON TENGAH -TAHUN 2016 NOMOR . .2,../...[y /!){)/{; . 7 {',..,, . ·pr-Rf~F l< OC)RD\NAS~ \ t, -P•• ·- \ L-.--r:::-tl;".Z\ \ ~~r-~-i.\ ; · · Diundangkan di Labungkari pada tanggal 2/0ktober 2016 'h• : ji .·1!.; ; i'I I.,· ..... ~ • ,; 1· "·!r . Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah. ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah _ KabupatenButon Tengah .. - '-· .. .
(1)Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan deng=i pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. , --~- :-- .. ·-- - c-• :-_-__ ......... -.:.::..~..; .... ::.:.:~....:.:~·: :..:=........ ·-:. - ... .:. . . . "i . i l .- . .. ·' -- . _\I .·.· -r-r: .· : - ; - _·· .- . . - . - - - .-- - .:· .. :...:;t... . .. ,,, I I I I I I I I -·· -! -'- : =-r .. ~ . - ,- --------·---- ,~ J~~,s.aJ8

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…