(1)Instansi yang melaksanakan pemungut.an Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)Pemberian·insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
I BAB XVI PEMANF AA.TAN Pasal 23 ·
(1)Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. · . ·
(2)Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan.
(3)Pengalokasian sebagian penerimaan . Retribusi sebagaimana dimaksud pnda ayat (2j ditctapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
.. ~...·
a.memperlihatkan dan/atau mem1njamkan buku atau catatan, dokumen rang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang tern tang;
b.mernberikan kesernpatan untuk mernasuki tempat atau ruangan , yang dianggap per Ju dan memberikan bantuan guna kelancaran · pemeriksaan: dan/at.au · c.. -memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)_ Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pemerlksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. '. I j ·1 I I I 1 \ I -· i i --- - ,.. _ -1 .. __ I J -, I I II I:-, ~ I BAB XIX KETENTUAN PIDANA . PasalZe
(1)Wajib Retribusi yang tidak · melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Denda sebagaimana dirnaksud 4~lam ayat (1) merupakan penerirnaan negara.
i ••.,:--·~, ..·-~•'"'> ._ 1-• I.II • ·I \ - ·1 ..;... -, .~ .. I .I. . , ·- .. ! l I - - . I - " i I . I
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan · 'periyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; .
g.menyuruh berhenti dari/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atau tern pat pad a saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.memotret seseorang yang · berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;
. j. menghentikan penyidikan; dan/atau . ~
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(4)Pei)yidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)_ memberitahukan ~giulainya· penyidikan dan menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum rnelalui Penyidik pejabat Palisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diat:ur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
. : . ·-:.. =·: Retribusi Daerah agar keterangan a tau laporan tersebut menjadi _,;:: 'lebih lengkap dan' jelas;
b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c.meminta keterangan dan hahan bukti dari orang pribadi atau Badan · sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan · tindak pidana di bi dang Retribusi Daerah;
•. I I I l - I .I ··~-- -----·-- ---- LEMBARAN DAERA_H KABlft1TEN BUTON TENGAH -TAHUN 2016 NOMOR . .2,../...[y /!){)/{; . 7 {',..,, . ·pr-Rf~F l< OC)RD\NAS~ \ t, -P•• ·- \ L-.--r:::-tl;".Z\ \ ~~r-~-i.\ ; · · Diundangkan di Labungkari pada tanggal 2/0ktober 2016 'h• : ji .·1!.; ; i'I I.,· ..... ~ • ,; 1· "·!r . Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah. ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah _ KabupatenButon Tengah .. - '-· .. .
(1)Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan deng=i pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
, BAB XX KETENTUANPENUTUP Pasal 27 •' .. I ; ! I I I l I ! ·,- - !' =-- . -~:,,: l '~: --~- :-- .. ·-- - c-• :-_-__ ......... -.:.::..~..; .... ::.:.:~....:.:~·: :..:=........ ·-:. - ... .:. . . . "i . i l .- . .. ·' -- . _\I .·.· -r-r: .· : - ; - _·· .- . . - . - - - .-- - .:· .. :...:;t... . .. ,,, I I I I I I I I -·· -! -'- : =-r .. ~ . - ,- --------·---- ,~ J~~,s.aJ8