.~ .... 9· Dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan; ·
a.SKPDKB dalam hal:
I) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar; 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) huruf a angka · I dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat di bayar 'untuk jangka waktu, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. 3) Jurnlah kekurangan paiak yang terutang dalarn SKPDKBT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar I 00% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
b.SKPDKBT apsbila ditemukan data barn clan atau data yang semula belum terungkap yang rnenyebabakan penambahan jumlah pajak terutang;
c.SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak rldak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka I) clan angka 2) dikenakan sanksi admistrasi berupa bunga sebesar 2 %_(dua persen) sebulan .dan pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(2).Pasal 11 BABVIl PENETAPAN PAJAK
(1)·lf (I) Kepala Daerah dapat menebitkan STPD apabila:
a.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pernbayaran sebagai akibat salah tulis dar. atau salah hitung;
c.Wsjib Pajak dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga dan abm denda.
(2)Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalarn STPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (I) huruf a clan huruf b ditambah dcngan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk · paling lama 15 ( li~a belas) bu Ian sejak saat terutangnya pajak.
(3)Pajak yang terutang menurut SKPDK~: dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembaynran dikenakan sanksi _ .., .. adrninistratif'berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
• Passi 12 11
(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebgaimana dimaksud pada ayet ( 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen );
(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan · pemeriksaan;
(5)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung .dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
... • • (I) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)· SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkab jumlah pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penegihan pajak dan harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan)
(3)Kepala Daerah atas permohonn Wajip Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk rnengangsur atau menunda pernbayaran pajak .dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua perscn sebulan.
(4)Tata cara pernbayaran, penyetoran, tempat pernbayaran angsuran clan penundaan .pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah •