DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VII PENETAPAN PAJAK BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB X KEBERATAN DAN BANDING BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI KETENTUAN KHUSUS BAB XVII PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten I Kota
b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. . BUPATI BUTON TENGAH, Mengingat Menimbang : PERA.TUR.AN DAERAH KABUPATEN BUT(?N TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK REKLAME DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON TENGAH .!.~-· -~ ·-:_-;--.-
1. 3.Undahg-Undang Nomor '1'9 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4-. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik · ... Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4189 );

Mengingat

5.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang ·, -_ -~ ;;,.~~:= Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik -=· .-.--:- --·~·,:~· Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan · Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 · tentang Pembentukan . Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia _Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara Republik .Indonesia Nemer 4389);
7.Undang-Undang Ncmor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang NornorZf Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); · ·· ·
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 5562)~ 'r~•1 . . , • PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

Menetapkan

MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILA.~ RAKYAT DAERAH KABl~ATENBUTONTENGAH Dan BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama - . 11 Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republis' Indonesia Nomor 55~7), ' sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas·'·u~dang-Undang Nornor ·23 Tahun 20 I 4 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran negara Republik lndoesia Tahun 2015 Nomor ·58, Tarnbahan Lembarab Negara. Republik Indonesia 5679) 3 . Menetapkan .•·j,· Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l . Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2.Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3.Kepala Daerah (Diubah Menjadi Bupati) adalah Bupati Buton Tengah;
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai · dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5.Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak. atas penyelenggaraan reklarne;
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan kornersial mernperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umurn; 7._.1 __ Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame; .
8.Nilai Strategis Lokasi Reklame adaiah nilai yang ditetapkan pada titik Jokasi pemasangan reklame berdasarkan 'kriteria sudut pandang dan kepadatan -pemanfaatan tata ruang- untuk berbagai aspek kegiatan dioidang usaha; ·
9.Nilai Jual Objek Pajak Reklarne yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli pengadaan/jasa reklame yang terjadi secara wajar, dan bilarnana tidnk terdapat transaksi jual .beli, NJOPR ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain ynng sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti:
10.Bad an adalah sekurnpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupui yang tidak melakukan usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, • badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, BABI KETENTUAN Ul\iIUM

Pasal 1

4 "JI •. ------ • .a, ... -~ :-: ~·ti'·: . - - ·; ;;~}l'. perkurnpulan, yayasan, organisasi massa, or~an'i's~~~-s~~ial_ politik,:~~§" organisasi sejenis, lernbaga, bentuk usaha tetap; claii bentuk o~ lainnya; . , i I !. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu ~~· , dalarn Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun !PaJalc sesuai dengan ketentuan ~eraturan perundang-undangan perpaj~ daerah: ·, ' . •I I

12.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTP~, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mel'aporlc'~n penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau .bul<an · , : l objek pajak, dan/atau harta dan kewaj iban sesuai dengan 'keterituan. \.. 1, ., 1 : . ,. • :· peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; ; : J;!t~: . ·; · - ¥ ::. •• J~.. :--- ... ~- • '13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah .::.::i~- · .. bukti pembayaran at..u penyetoran pajak .yang telah dilakukan dengan- -:-: '·-·- ~-: · =- rnenggunakan _fonnulir ~tau telah di)~~ ~engan cara lain.ke Kas ~:' -,~ ;~~\; Daerah melaiui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah; -: ;...,:::.
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutn~a disingkat SKi>~ adalah : ·- - .. Surat Keputusan yang rnenentukan besamya J umlah pokok pajak yang ··--··· __ -"-~"
15.;;:~~tetapan Pajak. Daerah Kur.ang Bayar yang selanjutya disingkat . - . "-=~'-'~j SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah -. ' - -~ pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah Jcei<ifrangan .. : ~- .:_ - .c pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jurnlah yamg - '.:. masih harus dibayar;
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ambahan, yang -·.- . diselanjutnya disingkat SK.POK.BT, adalah surat keputusan yang ··· ""': :- menetukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetepkan;
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat -_· - SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama bcsarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; __ .: --

c.Reklame melekat, stiker;

(2)
(1)BABII NAI\1.A, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- ---· -

19.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasiberupa bunga dan atau denda;
20.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan ·PaJak , Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar, Surat Ketetap~ ·· Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar stau terhild~p pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; _ 21·;:.Putusan Banding ada\ah putusan Badan Peradilan Pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; :
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghiiiipuri dan mengq!Jili data keterangan dan/atau bukti yang di laksanakan secara obyektif aan· profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji· kepatuhan pernenuhan kcwajiban Perpajakan Daerah dan I atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah; ·
23.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah adalah serangka.an tindakan yang dilakukan oleh penyidik unnik mencari serta tnengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di brdang perpajakan'tdan Retribusi Daerah yang terjadi serta menernukan tersangkanya; · · Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap :~-: ~= -~ _,:, penyeleaggaraan reklarne; Objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah semus penyelenggaraan reklame, meliputi:

a.Reklarne papanlbil/board/videotronlmegatron dan sejenisnya;
b.Reklarne kain dan sejenisnya;

Pasal 3

(I) Subjek Pajak adalah orang pribadi a~!,! Badan yang menggunakan Reklarne.

(2)Wajib 'Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang _menyelenggarakan Reklame.
(3)Dalam hal Rekiarne diselenggarakan sendiri secara langsung oleh • orang pribadi atau Baden, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan terse:but. ;
(4)Dalam hal Reklarne diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak keti~ tersebut menjadi. Wajib Pajak. .. terse but; · d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan ..... e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang· ditetapkan oieh Kepala Daerah, profesiketentuan yang rnengatur narna pengenal usaha atau . . .
1. a.· penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. c.nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang rnelekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan Reklarne selebaran; Penyelengaraan Reklame lainnya yang di tetapkan dengan PP,raturan Daerah; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan
4. j.Reklame peragaan.
(3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah: 7 .-:. ~ d. e. f. g. h. \. Pasa16 Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung.dengan cara m~~ tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan oeniumlahan -Nilai Starategis clan NJOPR pada tabel dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5). · Besaran Tarif pajak ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:
1. a.Untuk wilayah Ibu Kota Kabupaten Buton Tengah -tarif pajak ditetapkan sebesar 25%{dua puluh Hrna persen);
2. b.Untuk wilayah diluar Ibu Kota Kabupaten Buron Tengah tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen),

Pasal 5

BAB ID DASAR PENGENAAN, T ARJI?_ DAN CARA PERHf!UNGAN

BAB ID

DASAR PENGENAAN, T ARJI?_ DAN CARA PERHf!UNGAN

Pasal 4

'(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewueklariie. :(2) Dalarn hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa ~Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. :{3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai'Sewa RekJame . sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan :faktor jenis, bahan yang-digunakan, lokasi penempatan, waktu,jangka -waktu penyeienggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame .. l{4) Dalam hal Nilai Sewa Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat {2) .~tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai SewaReklame -ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat{3) . . (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagairnana dimaksud pada ayat ,{6) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana di maksud pada ayat (I) . ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. ,(3) dinyatakan dalambentuk tabel dasar pengenaan pajak sebagaimana tercantum dalam lzmpiran.yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. mi. .8

Pasal 10

(!) ·setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)SPTPD sebagairnana dimaksud Pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar clan lengkap serta.ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya,
(3)SPTPD sebagairnana dimaksud Pada ayat (I), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sctelah berakhirnya masa pajak. , ( 4) Bentuk,isi dan tata cam pengisian-dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUA.1'1l'AJAK DAERAH Pajak tcrutang dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

pajak sama dengan jaugka waktu penyelenggaraan reklame yang dihitung setiap satu bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk rnenghitung, rnenyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 8

BAB-V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG . ,·

(2)Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah ternpat pemasangan reklame. Pernungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
(1)

BAB IV

WILA Y AH PEMUNGUI'AN

Pasal 7

.~ .... 9· Dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan; ·

a.SKPDKB dalam hal: I) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar; 2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) huruf a angka · I dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2% (dua persen) sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlarnbat di bayar 'untuk jangka waktu, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak. 3) Jurnlah kekurangan paiak yang terutang dalarn SKPDKBT sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar I 00% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
b.SKPDKBT apsbila ditemukan data barn clan atau data yang semula belum terungkap yang rnenyebabakan penambahan jumlah pajak terutang;
c.SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak rldak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalarn SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka I) clan angka 2) dikenakan sanksi admistrasi berupa bunga sebesar 2 %_(dua persen) sebulan .dan pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(2).Pasal 11 BABVIl PENETAPAN PAJAK
(1)·lf (I) Kepala Daerah dapat menebitkan STPD apabila:
1. a.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. b.Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pernbayaran sebagai akibat salah tulis dar. atau salah hitung;
3. c.Wsjib Pajak dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga dan abm denda.
(2)Jurnlah kekurangan pajak yang terutang dalarn STPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (I) huruf a clan huruf b ditambah dcngan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk · paling lama 15 ( li~a belas) bu Ian sejak saat terutangnya pajak.
(3)Pajak yang terutang menurut SKPDK~: dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembaynran dikenakan sanksi _ .., .. adrninistratif'berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD. • Passi 12 11
(3)Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebgaimana dimaksud pada ayet ( 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen );
(4)Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan · pemeriksaan;
(5)Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung .dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. ... • • (I) Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)· SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkab jumlah pajak yang harus di bayar bertambah merupakan dasar penegihan pajak dan harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama l (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan)
(3)Kepala Daerah atas permohonn Wajip Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk rnengangsur atau menunda pernbayaran pajak .dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua perscn sebulan.
(4)Tata cara pernbayaran, penyetoran, tempat pernbayaran angsuran clan penundaan .pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah •

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

DASAR PENGENAAN, T ARJI?_ DAN CARA PERHf!UNGAN

Pasal 4

Pasal 10

SURAT PEMBERITAHUA.1'1l'AJAK DAERAH Pajak tcrutang dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pasal 8

WILA Y AH PEMUNGUI'AN

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

DASAR PENGENAAN, T ARJI?_ DAN CARA PERHf!UNGAN

Pasal 4

Pasal 10

SURAT PEMBERITAHUA.1'1l'AJAK DAERAH Pajak tcrutang dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pasal 8

WILA Y AH PEMUNGUI'AN

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002