DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH BAB VII PENETAPAN PAJAK BAB VIII SURAT TEGURAN PAJAK BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVII KETENTUAN KHUSUS BAB XVIII PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMU'i1JSKAN : DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KARUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetuj uan Bersama Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagairnana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perncrintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarab· negara republik Indonesia 5679):

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan - Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Propinsi dan . Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4 2. ! 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pcmcr:intah Daerah adalah adalah Kepala Daerah bcserta pcrangkat daerah otonom yang lain sebagai Sadan Eksekutif Daerah Kabupaten BUTON TENG AH; Kepala Daerah adalah BUPATI BUTON T~;NyAH . Pejabat adalah Pegawai yang dibcri tug~(tertentu cii bidang pajak daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; Restoran adalah fasilitas/tempat yang khusus menyediakan rnakanan - . dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya tennasuk jasa boga/katering: Pajak Restoran yang. selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran; Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakari usaha Restoran untuk dan atas narnanya sendiri atau untuk dan atas narna pihak.lain yang menjadi tanggung jawabnya: Badan adalah sekurnpulan orang dan I atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha rnaupun yang tidak rnelakukan usaha yang · rneliputi perseroan terbatas, pcrscroan komanditer, perseroan lainnya Badan · Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama clan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya lernbaga dan bentuk badan lainnya tennaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9.Pajak yang terutang ada!ah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalarn Tahun Pajak, atau· dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD. adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan 'atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuaa peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya' disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk rnelakukan pembayaran atau ~ penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
12.Surat Kctetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalal Surat Ketetapan Pajak yang rnenentukan besarnya jumlah pokok pajak yan1 terutang;
13.-Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingka SKPDKB adalah Surat Ketctapan Pajak yang menentukan besarnya jumlal pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokol pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih haru dibayar; ·
14.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, yang diselanjutny disingkat SKPDKBT, adalah surnt keputusan yang menetukan t.ambahan ata jumlah pajak yang telah ditetepkan; . .:: ,. .
15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih-Bayar, yang selanjutnya disingka SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebiha pembayaran pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pajak yan terutang atau tidak seharusnya terutang; · 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDl adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jurnlah pokok pajak sam besarnya dengan jurn lah kredit pajak- a tau pajak tidak terutang dan tidak ad kredit pajak;
17.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah sun untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratlf berupa bung dan atau denda; Ys. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan at.a .pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
19.Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengkcta Pajak at. banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waji Pajak;
20.Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpin dan mengolah dat keterangan dan I atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif da profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuha pernenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalarn rangl, rnelaksanakan ketentuan peramran perundang-undangan perpajakan daerah, .··,·· G

Pasal 3

1.Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mernbeli makanan dan atau rninuman dari Restoran
2.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau mengusahakan Restoran. I. Dengan narna Pajak Restoran dipungut Pajak atas pelayanan restoran.
2.Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakana di Restoran,
3.Pelayanan yang disediakan sebagairnana dirnaksud -pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau rninuman yang dikonsumsi oleh pernbeli, baik dikonsumsi di ternpat pelayanan rnaupun di tempat lain.
4.Tidak termasuk obyek Pajak adalah:

a.Waning kecil yang nilai penjualannya paling tinggi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan; .: .
b.Penjualan makanan dan atau minuman yang diadakan pada waktu dan maksud tertentu, seperti kegiatan bazar, pesta rakyat/tradisional yang pelaksanannya tidak melebihi i (tujuh) hari.

Pasal 2

~21. 7 .··,··

BAB LL

NAMA,OBYEKDANSUBYEKPAJAK Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang· dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta rnengumpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta rnenernukan tersangkanya.

Pasal 6

Besamya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4. ·

Pasal 5

Bcsamya tarif pajak untuk sctiap fasilitas/tempat danjenis layanan adalah :

a.Rumah rnakan, kantin dan warung ditetapkan:
1. 1.untuk penjualan sarnpai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sebesar.S % (lima persen); .
2. 2.untuk penjualan di alas Rp. ! 0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sarnpai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan sebesar 8 % . (delapan persen);
3. 3.untuk penjualan di atas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan sebesar IO % .Csepuluh person).
b.Kafetaria dan· ditetapkan sebesar l O % (sepuluh persen);
c.Jasa boga/katering ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); Passi 4 i! !· Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang di terima atau yang seharusnya di terirna.Restoran. RABIIl· DASAR PENGENAAN, T ARIF DAN CARA PENGHITUNGAN 8 \j :.: ', \ .
l.Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
1. 2.SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh. Wajib Pajak atau kuasanya.
2. 3.SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selarnbat-lambatnya 15 (lima betas) hari setelah berakhimya rnasa pajak.
3. 4.Bentuk, isi clan tata cam pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 10

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH . Pasal 9 Saat Pajak terutang adalah pada saat pembayaran oleh pernbeli di Restoran

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH . Pasal 9 Saat Pajak terutang adalah pada saat pembayaran oleh pernbeli di Restoran

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender yang menjadi dasar bagi waj ib pajak untuk menghitung, menyetor, dan rnelaporkan pajak rerutang. BABV MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 7

1.Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran diadakan,
2., Pernungutan Pajak tidak dapat diborongkan. ' 9 ! •• - Pasall2 i. •· '

t.Dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala · Daerah dapat rner.erbitkan:
a.SKPDKB dalarn hal: (I) jika berdasarkan h.asil .pemeriksaan atau keterangan lain, _rajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,

(2)jika SPTPD tidak disarnpaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertcntu dan setelah ditegur secara tertulis;
(3)jika kewajiban rnengisi SPTPu tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
1. b.SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula · belum terungk.ap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;
2. c.SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit paiak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  1. 2.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan pajak yang · kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  2. 3.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dikenakan sanksi adrninistratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen dad jurnlah kekurangan pajak terse but;
  3. 4.Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan perneriksaan; _ .. ;.. Pasal 11 Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksu.d Pasal 10, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SK.PD. · Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB vu PENETAPAN PAJAK - I ~ ~ t • I ! 2. .·. -~·,, .::· · 10 J. Kepala Daerah dapat menerbitkan STPO apabila:
3. a.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
4. b.Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
5. c.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan atau denda.
  1. 2.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
  2. 3._Pajak yang terutang menurut SKPDKB-da.ri SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD. P&S2113 BABVlli SURAT TAGlliAN PAJAK Jumlah pajak yang terutang dalam SK:PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administra.tif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihituug dari pajak yang kurang atau terlnmbat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empatjbulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 5. 1 - . 11 I. Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas,
  3. 2.SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang rnenyebebkan jumlah pajak yang harus di liuasi dalam jangkawaktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkan. 3 .. Kepala Daerah abs permohonan W!!.jib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan Persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pernbayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. ' : · · ·
  4. 4.Tata cam pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah . •

BAB IV

WILA Y AH PEMUNGUT AN. .

Pasal 15

3. - ... L,. L . Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di 'Kas Daerah melalui Dinas Pcndapatan atau pada Bank yang ditunjuk oleh Kepata Daerah. Pembayaran pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD. Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pernbayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Da~rah. 4. · .. Pasal-Ia BABJ.X TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK~ r. ! !.,, 12 Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

a.SK.PD; . · b. SKPDKB;
c.SKPDKBT;
d.SKPDLB; e, SKPDN;
f.. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan- alasan yangjelas. Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pernotongan atau pemungutan sebagairnana dimaksud pada ayat (I), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah rnembayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 17

P&:sal 16 BABX · TATA CARA PENAGUIAN PAJAK 13 Jika pengaju~n keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dlkembalikan dengan I.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Su.rat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan y~eberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa P.enagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

3. 2. Wajib Pajak dapat mengajukan p .rmohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan meugenai keberatannya Y"'lS ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. dengan alasan yang jelas dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterirna, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban mernbayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. l.

Pasal 19

Kcpala Daerah dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak · tanggal Surat Keberatan diterima, harus, rneml.eri keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa rnenerima seluruhnya atau sebagian, rnenolakatau rucnarnbah bcsarnya pajak yang tcru~g. .Apabi la jangka wakru sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) telah lewat dan Kepa!a Daerah tidak rnernberi suatu keputusan, rnaka kebcratan yang diajukan tersebut dianggapdikabulkan . . .

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…