DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB IV PENGADAAN BABV PENGGUNAAN BAB VI PEMANFAATAN BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB VIII PENILAIAN BAB IX PEMINDAHTANGANAN BAB X PEMUSNAHAN BAB XI PENGHAPUSAN BAB XII PENATAUSAHAAN BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ...__ BUPATIBUTONTENGAH, PENGELOLAANBARANGMILIKDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENBUTONTENGAH NOMOR5 TAHUN 2018 TENTANG PROVINS!SULAWESITENGGARA BUPATI EUTON TENGAH • .. 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik - • 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. BUPATI BUTON TENGAH Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan Indonesia Nomor 5679);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); • 4 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Buton Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6.Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keirangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Barang Milik Daerah, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Barang Inventaris adalah Barang Milik Daerah yang

Pasal 1

BAB! KETENTUANUMUM 5 mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 1 O. Barang pakai ha bis adalah Barang Milik Daerah yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, yang umur ekonomisnya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

11.Persediaan adalah Barang Inventaris yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan barang habis pakai.
12.Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13.Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
16.Pengguna barang milik daerah, yang selanjutnya disebut 6 Pengguna Barang, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang MilikDaerah.
17.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
18.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
20.Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
21.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada PengelolaBarang. <,
23.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
24.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas .. 7 menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
25.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah.
26.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
27.Penganggaran Terpadu adalah Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
28.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah, jasa dan atau pemeliharaan barang daerah.
29.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. <,
30.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
31.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain 8 antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
37.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. disepakati ..
36.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama
32.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
33.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
34.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnyajangka waktu.
35.Bangun Serah Guna adalah pernanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain terse but dalam jangka waktu tertentu yang dalam jangka waktu tertentu dan menenma imbalan uang tunai. 9
38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
39.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
40.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
41.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
42.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
43.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 'membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
44.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah 10

(1)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang digadaikan/ dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang mi1ik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

a.Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
b.Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

45.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang mil:ik daerah.
46.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ tehnik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 4 7. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
48.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
49.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. 11

(2)Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
1. a.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.penggunaan;
4. d.pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.penilaian; <,
7. g.pemindahtanganan;
8. h.pemusnahan;
  1. 1.penghapusan; J. penatausahaan, dan;
9. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian. akuntabilitas, dan kepastian nilai. .. asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, ( 1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan

Pasal 5

(1)Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 4

tidak dapat disita sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 12

g.menyetujui usul Pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
h.menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. kewenangannya;

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; menetapkan penggunaan, pemanfaatan, a tau pemindahtanganan barang milik daerah beru.pa tanah dan/ atau bangunan; menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; menetapkan pejabat yang menguru.s dan menyimpan barang milik daerah;
1. e.mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
2. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan 'barang milik daerah sesuai batas a. b. . . c . . - d.

Pasal 6

Bagi.an Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ..

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13 fungsi Pejabat yang mempunyai daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pengelolaan barang milik

Pasal 8

(2)Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. b.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. a.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. b.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
7. c.melakukan pengawasan. dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 7

(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada PengelolaBarang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada PengelolaBarang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pernanfaatan, pernusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.rnembantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang > milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik .. 15 ( 1) Kepala perangkat daerah selaku Pengguna Barang
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBDdan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada aalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan ...

Pasal 9

h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
1. 1.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan J. menyusun laporan barang milik daerah. 16

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada "'-. Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) "- ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/ a tau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13 fungsi Pejabat yang mempunyai daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pengelolaan barang milik

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 13 fungsi Pejabat yang mempunyai daerah adalah Kepala Perangkat Daerah pengelolaan barang milik

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2022