DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Bab III Bentuk Penyertaan Modal Daerah; Bab IV Besaran Penyertaan Modal Daerah; Bab V Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; Bab VI Hasil Usaha; Bab VII Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 5);
13.Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 25). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH dan BUPATI BUTON TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH DENGAN CARA PEMINDAHTANGANAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
8.Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala satuan kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Aset Daerah ;
9.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintahan Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
10.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu;
11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Sulawesi Tenggara yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah dengan bentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
12.PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tanggara yang selanjutnya di sebut Bank Sultra adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
14.Hasil Usaha adalah Laba dari Penyertaan Modal.

BAB II

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

(1)Peyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah dengan cara Pemindahtanganan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan modal daerah berbentuk barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap Eks Kantor Camat Mawasangka yang terletak di Jalan A. Yani, Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dinilai dengan uang dengan pembulatan sebesar Rp.704,000.000,- (Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
1. a.Nilai tanah dengan luas 1.650 m 2 sebesar Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
2. b.Nilai bangunan dengan luas ± 210 m 2 sebesar Rp. 350.700.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
3. c.Nilai sarana pelengkap sebesar Rp. 23.650.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
(2)Dengan adanya Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) maka akan menambah jumlah Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Tengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Tata cara penyertaan modal berupa barang milik daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 7

(1)Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit setiap tahunnya. 2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Pasal 8

Semua penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah. Ditetapkan di Labungkari pada tanggal 13 Januari 2022 BUPATI BUTON TENGAH, SAMAHUDDIN Diundangkan di Labungkari pada tanggal 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH, KOSTANTINUS BUKIDE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH DENGAN CARA PEMINDAHTANGANAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA I. UMUM Dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahtraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persatuan dan kekhususan daerah. Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 333 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal berupa barang milik daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada PT. Bank Pembanguan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2018